Zainal Abidin Kepala disperindag Jatim : Pertumbuhan Jawa Timur Tumbuh 1,5 %

Jika impor mengalami penurunan yang tajam, ekspor Jatim masih mempertahankan pertumbuhannya walau hanya 1-2,5 persen. Pertumbuhan ekspor Jatim 2009 akan sejalan dengan pertumbuhan ekspor nasional yang diprediksi hanya 1-2,5 persen.
“Saya pikir angka realistis memang sekitar 1 persen sampai 1,5 persen. Trennya memang sedang menurun.” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim Zainal Abidin.
Dia menyatakan tidak berani mematok angka lebih untuk Jatim. Bisa mempertahankan pada persentase tersebut saja, baginya sudah cukup bagus.
“Nggak turun lebih banyak saja kita sudah bersyukur, “ tambahnya. Tren penurunan ini menurut Zainal karena daya beli konsumen dinegara-neagra tujuan ekspor juga menurun drastis akibat tekanan krisis global. “Semua negara sekarang kena dampak krisis global, jadi mau nggak mau daya beli menyusut, katanya.

Redaksi

Forum Ekonomi Davos yang Kelam

Forum ekonomi dunia atau World Economic Forum sudah berlangsung sejak 28 Januari lalu di Davos, Swiss. Namun hingga satu hari menjelang penutupan, forum ekonomi dunia ini tak terdengar keras gaungnya.
BBCNews menulis, suramnya ekonomi dunia saat ini yang dilanda krisis finansial global membuat WEF tidak lagi menjadi sorotan pelaku pasar. Padahal biasanya pelaku ekonomi dunia datang jauh-jauh untuk mengikuti forum ini untuk membicarakan merger, akuisisi atau lompatan-lompatan bisnis lainnya.
WEF yang bertema ‘Shaping the Post-Crisis World’ diikuti hampir 2.000 pimpinan bisnis dan politik dan berlangsung sejak 28 Januari - 1 Februari 2009.
Beberapa pemimpin dunia sudah berbicara seperti Perdana Menteri China Wen Jiabao, Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin, pemimpin WTO Pascal Lamy. Pembicaraannya masih seputar penanganan krisis finansial.
BBCNews menulis hingga hari kedua, pembicaraan masih seputar itu lagi-itu lagi dan kebanyakan yang hadir di Davos pun sebenarnya merasa tidak enak karena sudah berkomitmen hadir.
Pemimpin bisnis di Wall Street malah banyak yang tidak hadir dan memilih membereskan masalah di kantornya masing-masing. Tapi masih terlihat Bill Gates pemilik Microsoft yang ikut menjadi pembicara.
Sedangkan eksekutif Airbus Tom Enders mengatakan perseroan tidak memerlukan bailout dan optismitis masih bisa bertahan di era krisis ini. Sedangkan pesaingnya Boeing telah mengumumkan untuk mem-PHK 5.000 karyawannya.
Forum Davos baru ramai setelah Perdana Menteri (PM) Turki Recep Tayyip Erdogan marah-marah karena pidato yang disampaikan Presiden Israel Shimon Peres.
Dalam pidatonya, Peres bersikeras bahwa Israel terpaksa melancarkan serangan ofensif terhadap Hamas dikarenakan ribuan roket dan mortir yang ditembakkan Hamas ke Israel. Erdogan meninggalkan forum karena tidak merasa diberi kesempatan berbicara oleh moderator.
Sementara, belum lama ini Perdana Menteri Jermal Angela Merkel mengusulkan dibentuknya dewan ekonomi di PBB seperti halnya dewan keamanan yang ada di PBB.
Dalam pidatonya Merkel mengatakan masalah-masalah ekonomi saat ini perlu dimasukkan dalam suatu piagam untuk penanganannya.
WEF yang didirikan oleh Klaus Schwab masih belum menutup kesimpulan namun diduga tidak akan ada suatu yang mengejutkan dari hasil pertemuan ini selain pengulangan yang sudah dibahas dalam forum-forum sebelumnya di tahun 2008.
Para pemimpin bisnis dan pemerintah kini lebih sibuk mengurusi dapurnya masing-masing untuk menjaga agar tidak terseret krisis yang berkepanjangan. Sampai-sampai Presiden AS Barack Obama memilih menyelesaikan paket stimulus ekonominya ketimbang menghadiri forum Davos.

Redaksi

Permintaan NPWP Membludak Mulai 1 Januari 2009, bagi yang Memiliki NPWP Bebas Fiskal

Jangan besok mau ke luar negeri baru urus NPWP, ribet nanti di lapangan terbang. Sehingga kita atur sebulan sebelumnyalah,” kata Darmin.
Wajib pajak harus memiliki NPWP setidaknya satu bulan sebelum berangkat ke luar negeri. Misalnya, kata Darmin, jika wajib pajak hendak ke luar negeri tanggal 1 Januari 2009 dengan bebas fiskal, berarti NPWP-nya harus sudah diurus pada tanggal 1 Desember 2008.
Sebelumnya, pemerintah juga berencana akan menaikkan tarif fiskal ke luar negeri bagi warga berusia 21 tahun yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) mulai Januari 2009. Rencananya, tahun 2010 mendatang kebijakan tersebut akan diberlakukan untuk seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali bagi mereka yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.
Darmin mengakui adanya besaran kenaikan tarif fiskal tersebut. Namun, sayangnya dia enggan untuk mengatakannya secara pasti. “Tidak, saya belum mau jawab. Nanti kalau di saat terakhir dia berubah, susah saya,” tutur Darmin.
Sementara, banyak orang yang akan bertolak ke luar negeri melalui Bandara Internasional terpaksa harus membayar fiskal sebesar Rp 2,5 juta per orang karena tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menyusul diterapkannya kebijakan baru Dirjen Pajak sejak 1 Januari 2009.
“Kami sudah menerapkan kebijakan pembayaran fiskal itu sejak 1 Januari 2009. Jadi, bagi warga yang akan berangkat ke luar negeri jika tidak punya NPWP harus bayar fiskal,” Katanya.
Pihaknya terus menyosialisasikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan program sunset policy yang ditawarkan pemerintah serta mengurus NPWP. “Tiap orang yang sudah berusia di atas 21 tahun wajib memiliki NPWP, dan kita terus sosialisasikan hal ini,” katanya.
Terkait pembayaran fiskal itu, dia mengatakan, kini sudah ada kebijakan baru yang akan berlaku hingga 15 Januari 2009, warga boleh tidak membayar asalkan membuat surat pernyataan di atas materai Rp 6.000 bahwa akan mengurus NPWP mereka setelah pulang dari luar negeri. “Jika sudah lewat 16 Januari maka kebijakan itu tidak berlaku lagi,” katanya.
Untuk mengurus NPWP wajib pajak hanya membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga saja tanpa dipungut biaya.
Bagi masyarakat yang hendak pergi keluar negeri dengan jasa kapal laut yang tak memiliki NPWP akan dikenakan denda sebesar Rp 1 juta, begitu pula dengan pesawat terbang, apabila tidak memiliki NPWP, maka akan didenda sebesar Rp 2,5 juta.

Membludak
Hingga Januari 2009, jumlah masyarakat yang mendaftar untuk memperoleh NPWP juga masih sangat tinggi, yaitu sebanyak 745.172 NPWP. Ditjen pajak pun membuat kartu NPWP darurat dari kertas.
Hal itu dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebagai akibat dari melonjaknya permintaan NPWP dari masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak terpaksa memanfaatkan persediaan kartu NPWP yang terbuat dari kertas untuk menggantikan kartu NPWP yang terbuat dari plastik.
Kemudian selama Januari 2009, SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy sebenyak 156.759 SPT dengan nilai pajak kurang bayar sebesar Rp 1.431.627.313.794.
“Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa dalam Januari 2009 pun minat Wajib Pajak untuk memanfaatkan perpanjangan fasilitas sunset policy juga masih tinggi,” paparnya.
Selain itu, rata-rata per bulan jumlah panggilan call center untuk periode Juli sampai dengan November adalah 13,377 panggilan yang berisi pertanyaan dan minat masyarakat untuk mengetahui fasilitas Sunset Policy.
“Dalam bulan Desember 2007 panggilan tersebut meningkat sangat tajam yaitu sebanyak 122.424, dengan jumlah yang tidak terjawab sebanyak 104.150 (95,07 persen). Hal ini disebabkan oleh jumlah panggilan yang masuk jauh melebihi kapasitas yang tersedia,” ujarnya.
Setelah berhasil mencapai jumlah NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebanyak 10 juta lebih di tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak menargetkan 22 juta sampai 23 juta NPWP dalam 4 tahun ke depan.
Untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2009 ini Ditjen Pajak menyiapkan landasan dalam melakukan reformasi perpajakan tahap kedua untuk empat tahun ke depan.
Hal ini dikatakan oleh Dirjen Pajak Darmin Nasution dalam acara “Penyerahan Penghargaan MURDI (Museum Rekor Dunia Indonesia)” kepada Ditjen Pajak.
“Pada 2009 kita siapkan reformasi perpajakan tahap kedua, setelah 2008 kita sudah selesaikan reformasi perpajakan tahap pertama. Kalau penduduk Indonesia 230 jutaan dan pendekatannya adalah keluarga, maka ada sekitar 57,5 juta keluarga. Dan kalau 50-60 persen dari mereka miskin dan belum layak, maka 22-23 juta keluarga yang bisa punya NPWP. Kita harus punya keberanian dari sekarang bahwa 4 tahun dari sekarang kita bisa mencapai jumlah itu,” tutur Darmin.
Darmin mengatakan dirinya sangat percaya target tersebut bisa dicapai dengan baik setelah melihat pada 2008 NPWP berhasil tembus 10 juta.
Meskipun begitu, tahun 2009 ada tantangan penurunan penerimaan pajak di tengah krisis ekonomi yang menghadang.
“Kita masih hitung perubahan penerimaan tapi belum bisa diumumkan oleh Menteri Keuangan. Ada penurunan baik di PPh Migas maupun nonmigas,” ujarnya.

Terjaring
3,5 Juta
Berbagai program dan strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk menggenjot pertumbuhan jumlah wajib pajak di Indonesia selama tahun 2008, telah berhasil menambah jumlah kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebanyak 3.545.076.
Hal ini dikatakan oleh Dirjen Pajak Darmin Nasution dalam acara “Penyerahan Penghargaan MURDI (Museum Rekor Dunia Indonesia)” kepada Ditjen Pajak.
“Dengan berbagai usaha yang telah kita lakukan seperti modernisasi kantor pajak, lalu juga program sunset policy di tahun ini, maka di tahun 2008 jumlah NPWP tembus 10 juta,” tuturnya.
Darmin mengatakan awalnya dirinya tidak mau menargetkan NPWP 10 juta, karena takut tidak akan tercapai target tersebut. “Kita juga kan belum punya pengalaman, kalau tidak tercapai nanti tidak enak pada pemerintahan ini. Tapi ternyata tahun 2008 sudah tembus 10 juta NPWP,” ujarnya.
Dalam acara tersebut, MURDI menyerahkan dua penghargaan kepada Ditjen Pajak. Penghargaan itu diberikan dalam pencapaian:
1. Pendaftaran NPWP baru terbanyak di seluruh Indonesia 3.545.076 NPWP pada 2008.
2. Pendaftaran NPWP baru terbanyak pada satu hari di seluruh Indonesia (163.255 NPWP pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2008).
Ketua MURDI Jaya Suprana yang menyerahkan penghargaan tersebut mengatakan pencapaian yang dicapai Ditjen Pajak di 2008 memperlihatkan perubahan yang signifikan.
“Masyarakat saat ini tidak merasa takut lagi dengan pajak, tapi mereka malah beramai-ramai datang. Terbukti dengan pencapaian NPWP yang jumlahnya luar biasa ini,” pungkasnya.

Redaksi

Meski Krisis Menperdag Optimistis Ekspor Bisa Tumbuh

Ekspor nonmigas Indonesia pada Desember 2008 tertinggi adalah ke Jepang sebesar 1,007 miliar dolar AS, diikuti Amerika Serikat sebesar 907 juta dolar AS dan Singapura sebesar 706,7 juta dolar AS,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ali Rosidi dalam jumpa pers di kantornya.
Penurunan ekspor nonmigas Desember 2007 terjadi ke Jepang turun sebesar 126,2 juta dolar AS, Malaysia turun sebesar 103,7 juta dolar AS, China turun sebesar 76,2 juta dolar AS, Thailand turun sebesar 64 juta dolar AS, Australia turun sebesar 50,7 juta dolar AS, Amerika Serikat turun sebesar 28,2 juta dolar AS, Inggris sebesar 22,1 juta dolar AS dan Singapura turun sebesar 19,8 juta dolar AS.
Meskipun begitu, masih ada nilai ekspor Indonesia yang meningkat, yaitu ke negara Taiwan naik sebesar 33,3 juta dolar AS, diikuti Perancis yang naik sebesar 12,7 juta dolar AS, Korea Selatan turun sebesar 12,1 juta dolar AS dan Jerman naik sebesar 3,8 juta dolar AS.
BPS mencatat ekspor Desember 2008 sebesar 8,69 miliar dolar AS turun 9,57 persen dibanding November. Ekspor kumulatif dari Januari-Desember 2008 sebesar 136,76 miliar dolar AS naik 19,86 persen dibandingkan ekspor kumulatif 2007 yang sebesar 113,99 miliar dolar AS.
Khusus untuk impor pada Desember 2008 tercatat 7,7 miliar dolar AS turun 11,67 persen, dibanding November 2008. Impor secara kumulatif Januari-Desember 2008 tercatat sebesar 128,79 miliar dolar AS.

Optimis
Menteri Perdagangan (Menperdag) Mari Elka Pangestu memprediksi pertumbuhan ekspor nonmigas pada 2009 bisa mencapai 8 persen, meski pertumbuhan ekonomi dunia melemah akibat dampak krisis keuangan global.
“Proyeksi itu sudah mempertimbangkan perkiraan pertumbuhan perdagangan dunia, depresiasi rupiah, dan penurunan harga komoditas,” kata Mari. Menurut dia, meski pertumbuhan ekspor nonmigas hanya diprediksi mencapai maksimal 8 persen, neraca perdagangan Indonesia tetap positif.
“Neraca perdagangan kita akan tetap surplus seperti tahun 2008 atau kalaupun turun, hanya sedikit,” ujarnya.
Mari menjelaskan, pertumbuhan ekspor nonmigas sebesar 8 persen itu dapat tercapai jika perdagangan dunia tumbuh sebesar 4,4 persen. Namun, jika pertumbuhan perdagangan dunia hanya 3,6 persen atau 3,4 persen, maka pertumbuhan ekspor nonmigas Indonesia pada 2009 diperkirakan hanya mencapai 4,3-6 persen.
“Efektivitas langkah dan kebijakan pemerintah (dalam menangani krisis keuangan) sudah masuk dalam asumsi,” tuturnya.
Dia mengungkapkan, pertumbuhan ekspor nonmigas sebesar 8 persen akan tercapai jika kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi krisis keuangan global tercapai sesuai target.
“Yang bisa kita lakukan adalah 8 persen. Namun, sekitar 4-3 persennya itu sumbangan dari kebijakan pemerintah untuk antisipasi krisis. Tanpa itu, atau kalau gagal, akan lebih rendah lagi (pertumbuhan ekspornya). Tapi, itu di luar kendali kita,” ucapnya.
Lebih jauh Mari menuturkan, tantangan utama kinerja ekspor nonmigas pada 2009 akibat menurunnya permintaan pasar utama tujuan ekspor, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa. Selain itu juga karena meningkatnya proteksionisme di pasar tujuan ekspor dan menurunnya harga komoditas.
“Sedangkan pertumbuhan ekspor nonmigas selama 2008 diperkirakan sebesar 18 persen atau melampaui target awal tahun yang dipatok sebesar 14,5 persen,” katanya.
Pemberdayaan
Sementara itu, Departemen Perdagangan akan mengkaji ulang tiga peraturan yang ada terkait sektor perdagangan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Ketiga peraturan itu salah satunya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23 Tahun 1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan.
Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang/ Jasa, serta Permenperdag Nomor 10 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.
Mari menjelaskan, Depperdag juga akan melakukan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memfasilitasi kemitraan dengan pihak pemberi sertifikasi, pembinaan ekspor, dan peningkatan daya saing. Kegiatan promosi perdagangan juga akan tetap diteruskan untuk mempertahankan pangsa pasar di negara tujuan ekspor utama serta upaya meningkatkan diversifikasi pasar tujuan ekspor.
“Para kepala perwakilan dagang Indonesia di luar negeri harus bisa menjadi ujung tombak bagi keberhasilan promosi dan pemasaran produk Indonesia. Selain itu juga bisa menjadi intelijen untuk informasi pasar yang berguna bagi pemerintah dan dunia usaha nasional,” katanya.
Sementara itu, Depperdag juga akan mengalokasikan Rp 250 miliar untuk merenovasi pasar tradisional pada 2009. Pasar tradisional yang direnovasi terletak di 283 kabupaten/kota, terdiri dari Rp 100 miliar untuk 43 kabupaten/kota dan Rp 150 miliar di 240 kabupaten/kota. “Rp 100 miliar dari Departemen Perdagangan. Sedangkan Rp 150 miliar berasal dari dana alokasi khusus. Kemungkinan kami akan mengajukan proposal untuk meminta dana tambahan. Jadi, kami akan menunggu akan diterima atau tidak,” kata Mari.
Dana tambahan yang dimaksud antara lain diharapkan dari tambahan stimulus fiskal yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 50 triliun pada 2009. Apalagi stimulus fiskal memang didiprioritaskan pada sektor yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
“Nanti akan ada pemeringkatan. Apakah pemberdayaan pasar tradisional akan masuk atau tidak, saya berharap mudah-mudahan masuk,” ucapnya.

Redaksi

Waspadai " Gempa" Ekonomi Susulan

Ada pernyataan menarik Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono, bahwa Indonesia perlu mewaspadai terjadinya gempa ekonomi susulan. Meskipun gempa ekonomi terbesar telah terjadi, tetapi gempa susulan akan terus terjadi dan tidak terdeteksi.
apalagi pusat gempa itu terjadi dari “mbahnya” ekonomi atau Amerika. Satu-satunya jalan yang bisa dilakukan adalah memperkuat rumah perekonomian kita,” kata Boediono.
Tetapi, Boediono menolak jika pertumbuhan perekonomian di Indonesia saat ini dinilai yang paling buruk. Meskipun belum optimal, tetapi pertumbuhan ekonomi dinilai masih lumayan. Perekonomian Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi 11 tahun yang lalu saat terjadi krisis ekonomi yang mengakibatkan penurunan perekonomian hingga 14 persen.
“Tetapi, gempa saat ini jaih lebih kuat karena ini bukan gempa lokal dan ini terjadi di seluruh dunia,” katanya lagi.
Lebih lanjut Boediono mengatakan, permasalahan utama yang terjadi saat ini adalah tingkat inflasi yang masih kurang baik. Pihaknya memprediksi tingkat inflasi Indonesia tahun 2009 mendatang sebesar 5 persen. Tetapi, hal ini tetap tergantung pada krisis global yang saat ini masih terus terjadi. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi, menurut dia akan meningkat antara 4 hingga 5 persen pada tahun 2009 ini.
“Tetapi, dengan catatan situasi perekonomia dunia terkendali, jangan sampai ada lagi goncangan global seperti kemarin,” ujarnya.
Selain masalah inflasi, masalah lain yang harus dihadapi adalah utang luar negeri. Meskipun utang luar negeri saat ini terus menurun. Tetapi jika tidak dikendalikan hal ini akan memengaruhi ruang gerak dalam mengambil keputusan. Sementara itu, terkait pelaksanaan pemilu mendatang, Boediono mengatakan hal ini akan mempengaruhi tingkat peredaran uang di masyarakat.
Seperti pada pengalaman tahun 2004 yang lalu, peredaran uang di masyarakat meningkat saat pemilu. Tetapi, diperkirakan peredaran uang pada seputar Pemilu 2009 tidak setinggi tahun 2004. Ini karena masih terpengaruh oleh krisis global dan pembiayaan di masyarakat yang juga naik.

Inflasi
Pelaksana Tugas Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati memperkirakan tingkat inflasi pada tahun ini akan berkisar pada angka 5 persen-6 persen.
“Untuk inflasi tahun ini Insya Allah [tercapai]. Saya berharapnya antara 5% hingga 6 persen”, ujarnya.
Selain itu, Sri Mulyani masih meyakini akan kemungkinan terjadinya deflasi pada bulan ini akibat penurunan harga BBM. Terkait dengan harga jual BBM, menteri keuangan juga mengungkapkan kalau dilihat dari struktur biayanya masih memungkinkan terjadi lanjutan penurunan harga.
Badan Pusat Statistik sebelumnya memperkirakan angka deflasi pada bulan ini bisa lebih dari 0,04 persen sebagaimana yang terjadi pada bulan sebelumnya.

Stimulus Sektor Riil
Sementara, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) MS Hidayat mengatakan, pemerintah tak bisa menunda-nunda pemberian stimulus untuk sektor riil.
“Bagi pemerintah, program stimulasi sektor riil sudah tak bisa di tunda-tunda lagi,” katanya.
Tetapi lanjutnya, stimulus ini juga harus meningkatkan fungsi koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, termasuk di dalamnya pemberdayaan sektor-sektor ekonomi.
Menurutnya, pemberdayaan sektor-sektor ekonomi merupakan adalah stimulasi ekonomi melalui jalur non fiskal. “Hal ini akan sangat bermanfaat dalam menggarirahkan aktivitas perekonomian nasional,” ujarnya.
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya melindungi masyarakat dari kemiskinan dan pengangguran. Ia mengatakan, dalam masa sekarang dimana dampak krisis keuangan global semakin terasa setidaknya ada tiga jalur yang harus diwaspadai.
Pertama guncangan melalui jaur pasar modal yang saat ini telah terasa. Kedua jalur perbankan, yang ketiga jalur ekspor yang saat ini telah mulai mengalami penurunan.
Menurutnya, guncangan di pasar modal telah membuat kepanikan pelaku pasar modal. Selain itu juga mengakibatkan tekanan niali tukar rupiah terhadap dolar karena banyaknya investor di pasar modal yang keluar menarik dananya dari Indonesia.
Di Jalur perbankan, guncangan dapat terjadi terutama akibat masalah psikologi karena kepanikan nasabah akibat kepanikan nasabah. Di jalur ekspor telah terpengaruh seiring dengan pelemahan ekonomi global dan pelemahan permintaan.
Akibat guncangan di ekspor berpengaruh langsung terhadap sektor riil yaitu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para karyawan.

Insentif
Pemerintah optimistis tambahan stimulus infrastruktur sebesar Rp10,2 triliun akan mampu menarik investasi swasta di sektor tersebut hingga Rp90 triliun.
Deputi Menko Perekonomian Bidang Perdagangan dan Perindustrian Edy Putra Irawady mengatakan tambahan dana untuk pembangunan infrastruktur diyakini mampu merangsang pemodal asing untuk menanamkan modal di Tanah Air, terutama di bidang infrastruktur.
“Angkanya [tambahan investasi] 4-5 kali lipat, itu gain moderat. Kalau optimistis bisa sembilan kali lipat dari stimulus infrastruktur sebesar Rp10 triliun,” jelasnya.
Menurut Edy, penanaman modal dalam negeri (PMDN) akan meningkat jika penanaman modal asing (PMA) banyak berinvestasi di sektor infrastruktur dan energi sehingga sektor jasa juga akan meningkat.
Pemerintah baru-baru ini menyebutkan prioritas pembangunan 13 jenis proyek infrastruktur untuk menyerap 3 juta tenaga kerja dalam paket stimulus tahap kedua pada tahun ini.
Bambang Susantono, Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, mengatakan pemerintah telah menetapkan 13 jenis proyek infrastruktur 2009.
Ke-13 sektor tersebut akan dibangun di empat lokasi utama, yakni di sentra produksi dan distribusi, sistem/jaringan infrastruktur, kantong kemiskinan dan daerah tertinggal, serta di lokasi bencana alam. (Bisnis, 27 Januari)
“Dengan 13 jenis proyek ini bisa 1,5 juta pekerja terserap langsung. Ini baru untuk tahap konstruksi. Bisa sampai 3 juta orang kalau menghitung di luar tahap konstruksi,” jelasnya tidak memerinci nama-nama 13 proyek yang dimaksud.
Bambang menuturkan alokasi anggaran terbesar dipastikan untuk membangun enam proyek infrastruktur di lokasi sistem/jaringan infrastruktur. Porsinya, diperkirakan lebih dari 50% tambahan anggaran yang akan didapat dari paket stimulus tahap kedua. Proses pembangunan sistem jaringan infrastruktur tersebut akan dibangun merata di seluruh wilayah Indonesia “Dana infrastruktur terbesar ada di PU, Dephub, dan ESDM.”
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan belanja infrastruktur 2009 akan ditambah 0,02% dari PDB atau senilai Rp10,2 triliun. Dalam rangka penciptaan lapangan kerja, pemerintah akan memperluas anggaran program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri sebesar 0,01% dari PDB atau senilai Rp600 miliar.
Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M. Lutfi mengungkapkan penetapan tema infrastruktur diutamakan pada tahun ini karena kemampuannya memastikan terealisasinya seluruh kegiatan investasi.
Beberapa infrastruktur yang mendesak untuk dibangun adalah pelabuhan, pembangkit listrik, infrastruktur air bersih, dan jalan umum.
Sementara itu, sektor pangan ditetapkan sebagai tema strategis karena terkait dengan kondisi geografis dan potensi alam yang menjadi keunggulan.
Selain itu, sektor ini juga dinilai penting karena berkaitan dengan ketahanan nasional. “Yang menjadi fokus roadmap investasi adalah padi, jagung, kedelai, tebu, CPO, dan kakao.”
Untuk tema energi, lanjut Lutfi, ditetapkan karena terkait dengan fungsinya sebagai penggerak roda ekonomi serta dalam rangka penyediaan energi bagi masyarakat.
Data International Energy Agencies pada Juni 2008 menyebutkan cadangan minyak bumi Indonesia hanya mampu memenuhi sekitar 12,4 tahun. Namun, Indonesia punya cadangan batu bara dan gas alam yang mampu memenuhi kebutuhan masing-masing untuk 147 tahun dan 60 tahun sebagai sumber energi lain. (*)

Kinerja Ekspor Pemerintah & Korporasi Harus Memiliki Visi Jelas

Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), penurunan angka ekspor telah terjadi dalam tiga bulan terakhir. Sejak Oktober 2008, ekspor Tanah Air tidak juga menunjukkan perbaikan. Nilai ekspor Desember tahun lalu mencapai 8,69 miliar dolar AS atau luruh 9,57 persen dibandingkan November.
Bila disandingkan dengan angka ekspor year on year tahun sebelumnya, penurunan justru lebih besar lagi di level 20,56 persen. Penurunan ekspor, berdampak pada industri pengolahan sedang dan besar. Produksi industri tersebut selama triwulan keempat 2008 minus 3,4 persen dibandingkan triwulan III 2008.
Anggota DPR Dradjad H Wibowo mengemukakan, anjloknya angka ekspor diperkirakan terus akan terjadi hingga akhir tahun ini. Terutama terkait dengan lambatnya pemulihan pasar domestik AS.
Besarnya porsi ekspor ke negeri utama yakni AS dan Eropa yang sedang terserang resesi menjadi faktor utama memburuknya kinerja ekspor. “Selama konsumsi domestik AS belum pulih, maka susah bagi angka ekspor kita untuk naik,” jelasnya.
Dradjad menilai bahwa dari sisi ekspor tidak banyak yang bisa dilakukan. Namun, dari sisi korporasi, saat-saat surutnya permintaan ini harus disikapi dengan berbagai revisi target ekspansi dan penerimaan perusahaan.
Terutama bagi korporasi yang terimbas langsung seperti korporasi di sektor komoditas pertambangan, migas dan perkebunan. Untuk sektor pertambangan, saat ini, mau tidak mau, perlambatan produksi harus dilakukan. Perusahaan harus melakukan berbagai inovasi dan strategi yang bertujuan menggapai efisiensi.
“Sektor perkebunan seperti karet dan kelapa sawit juga demikian. Perbaiki pola tanam dan mengemas produk-produk bernilai lebih harus menjadi salah satu pola konsolidasi internal korporasi,” paparnya.
Kebijakan pemerintah, kata Dradjad harus membuat langkah-langkah konsolidasi yang dilakukan oleh korporasi itu menjadi menguntungkan.
Dengan konsolidasi, diharapkan produktifitas perusahaan tetap terjaga atau bahkan meningkat, sehingga saat krisis finansial mulai menunjukkan pemulihan dan permintaan terhadap komoditas terkait pulih, maka orientasi ekspor bisa kembali dilabuhkan.
Sektor yang relatif diminati dalam kondisi terkini adalah sektor-sektor yang berhubungan dengan inovasi. “Contohnya saat ini kalau ngopi di Starbucks, kalau ada yang bisa berinovasi dengan menyediakan kopi sekelas Starbucks dengan harga lebih murah tentu akan diminati,” ujarnya.
Kinerja ekspor yang kinclong pada semester pertama 2008 masih menyelamatkan keseluruhan nilai ekspor Indonesia. Secara kumulatif, sepanjang 2008, angka ekspor mencapai mencapai 136,76 miliar dolar AS atau meningkat 19,86 persen dibanding 2007.
Kemudian, nilai impor Desember 2008 mencapai 7,70 miliar dolar AS atau anjlok 11,67 persen dibanding November 2008. Sedangkan sepanjang 2008, nilai impor mencapai 128,79 miliar dolar AS.
Sementara Ekonom INDEF Aviliani mengatakan bahwa anjloknya nilai ekspor juga disebabkan karena berbagai negara mulai menerapkan proteksi untuk melindungi kepentingan ekonomi dalam negerinya.
Melindungi negara masing-masing dinilai menjadi kebijakan yang saat ini kerap diterapkan untuk bertahan menghadapi badai krisis finansial yang terpusat di AS. Oleh karena itu, Avi menilai pemerintah bisa meredam kejatuhan lebih lanjut dengan menggerakkan pasar domestik.
“Langkah ini, perlu kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Jangan hanya seperti yang terjadi selama ini yakni saling mengeluhkan kondisi. Tapi harus ada langkah kongkret untuk memfasilitasi kemampuan ekonomi domestik,” ucap Komisaris Independen BRI itu. Selama ini, kata Avi, produk-produk China yang membanjiri pasar domestik menjadi pilihan karena harganya yang relatif murah. Ini yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat.
Beragam insentif yang mendorong kemampuan daerah untuk mendorong perbelanjaan dan uang berputar di wilayahnya harus dilakukan. Dengan bergeraknya perekonomian yang berpusat di daerah-daerah diharapkan, jatuhnya pertumbuhan ekonomi akibat kolapsnya kinerja ekspor bisa diredam.

Redaksi

Usaha Menunggu Program 100 hari Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo

Demikian pernyataan beberapa kalangan usaha Eksportir Jatim dalam menyikapi kondisi krisis finansial global yang menurunkan ekspor Jatim sekitar 50 persen ini. Pelaku usaha mengharapkan adanya kerjasama korporasi dengan pelaku usaha di Jatim serta memberikan stimulus dengan berbagai kebijakan yang mendukung kinerja para eksportir di Jatim.
Ketua DPD Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) Jatim Isdarmawan Asrikan mengatakan, krisis finansial dunia yang menurunkan terget ekspor Jatim harus disikapi optimis bahwa perkembangan ekspor bisa segera normal kembali.
Optimistis yang disampaikan Isdarmawan yang dimaksud perlu ada stimulus pemerintah yang mendukung kinerja eksportir dalam menjalankan kinerjanya. Dan, diharapkan stimulus-stimulus yang telah dikucurkan pemerintah dapat segera memulihkan kondisi yang kurang menguntungkan bagi dunia usaha.
Sehingga, dengan terpilihnya Gubernur Jatim yang baru ini, pelaku usaha mengharapkan adanya kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk mengatasinya, agar kondisi seperti ini tidak berlanjut lama dan pada akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja, itu yang tidak kita harapkan.
Pemilihan ulang gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur di Bangkalan dan Sampang, Madura, telah dimenangkan pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf. Berdasarkan data hasil rekapitulasi manual di 18 kecamatan direbut pasangan yang diusung Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat itu.
Pasangan ini mendapat 254.366 suara sedangkan pasangan lawannya, Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono, memperoleh 144.441 suara. Pada pemilihan putaran kedua Pakde Karwo, julukan Soekarwo dalam kampanye, juga unggul atas Khofifah.
Di Sampang, Soekarwo juga unggul . Ia mendapat 211.285 suara, adapun Khofifah 147.513 suara.

Ekspor Turun
Ekspor kayu gergajian dan kayu olahan Jatim selama tiga bulan terakhir merosot 60 persen, sementara penjualan produk logam kuningan rata-rata anjlok 50 persen menyusul krisis keuangan global di Amerika Serikat dan Eropa.
Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Jawa Timur Hariono Arsudin mengatakan, sejak November 2008 hingga akhir Januari, ekspor kayu olahan Jatim ke sejumlah negara tujuan terus merosot. Menurut Hariono, penurunan permintaan tidak hanya berasal dari pembeli di Amerika Serikat dan Eropa, tetapi juga negara Asia seperti Jepang dan Korea.
“Jika dikalkulasi penurunan ekspor tersebut sudah mencapai 60 persen-an, karena ekspor yang sekarang tinggal sisa-sisa order tahun lalu,” ujarnya..
Biasanya, lanjutnya, dalam satu bulan pengiriman mencapai 10-15 kontainer per bulan, namun belakangan ini tinggal 2 kontainer per bulan. Bahkan sejumlah perusahaan kayu olahan yang hanya mengandalkan pasar ekspor sudah lebih dulu gulung tikar. Sementara pesanan untuk tiga bulan kedepan pun, lanjut dia, belum ada tanda-tanda akan masuk.
Kalaupun masih ada permintaan, tambahnya, kebanyakan hanya untuk produk kayu olahan berukuran di atas 15.000 mm. Padahal berdasarkan peraturan Mendag No. 20/2008 ukuran kayu olahan yang diperbolehkan untuk diekspor adalah 10.000 mm.
Kondisi serupa juga dialami produsen eksportir produk logam seperti meteran air dari kuningan. Menurut Manager PT Barindo Anggun Industri Soewandi, ekspor produk tersebut ke Amerika tinggal setengah kontainer untuk sekali pengiriman.
Padahal, kata dia, sebelumnya rata-rata ekspor produk tersebut bisa mencapai lima hingga enam kontainer per perusahaan.
Tidak heran, lanjutnya, jika pelaku usaha mulai mengurangi karyawan secara bertahap serta mengubah orentasi pasarnya. “Dulu produsen menempatkan 70 persen produknya untuk ekspor, sekarang justru berkompetisi ketat mengikuti tender proyek di dalam negeri,” papar Soewandi.
Kendati begitu, ternyata secara keseluruhan ekspor nonmigas Jatim selama Desember 2008 masih tumbuh 5,3 persen dibanding bulan sebelumnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jatim total nilai ekspor pada November 2008 sebesar 710 juta dolar AS, sedangkan Desember 2008 sebanyak 748 juta dolar AS.
Akan tetapi dibanding bulan yang sama 2007, nilai ekspor tersebut merosot 20,8 persen. Total nilai ekspor komoditas nonmigas pada Desember 2007 tercatat 944 juta dolar AS.
Kepala UPT Pendidikan, Pelatihan dan Promosi Ekspor (P3E) Jatim, Liri Lestari Idham, mengatakan ditinjau dari Surat Keterangan Asal (SKA) secara tahunan, nilai ekspor nonmigas Jatim pada 2008 merosot 15,27 persen, dari 7,99 miliar dolar AS menjadi hanya 6,77 miliar dolar AS.
Meskipun begitu Liri meminta para eksportir tetap optimistis karena dari sisi volume, ekspor Jatim justru meningkat 39,61 persen, atau dari 3,1 juta ton menjadi 4,3 juta ton. Meski diduga sulit mencapai dua digit, seperti target dan realisasi tahun-tahun sebelumnya, Disperindag memprediksikan tahun ini komoditas ekspor Jatim tetap bisa tumbuh, sedikitnya 5 persen. (*)