Mengenai Saya

Foto saya
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jawa Timur didirikan pada tanggal 21 Pebruari 1961 dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 167/SK/XI/66. Tujuan Kami, Mengembangkan Perdagangan Internasional (Ekspor) , Menggiatkan Usaha Kecil dan Menengah ( UKM ) dan Industri, Optimalisasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia , Meningkatkan Pendapatan Devisa Ekspor Non Migas. Visi dan Misi Kami, Meningkatkan Sumber Daya Manusia , Memperluas Jaringan Pemasaran , Meningkatkan Daya Saing di Pasar Global , Meningkatkan Nilai Tambah Produk Ekspor

23 Februari 2009

Asia Harus Stop “Kecanduan” Ekspor


Krisis telah memperlambat laju permintaan global. Negara-negara Asia yang selama ini 'kecanduan' ekspor untuk menopang pertumbuhan ekonominya harus segera mencari sumber-sumber lain termasuk peningkatan permintaan domestik.
Seperti diketahui, negara-negara Asia terutama yang besar sangat menggantungkan pada ekspor. Dan akibat krisis, ekspornya turun tajam.
Misalnya saja Korea Selatan (Korsel) yang ekspornya turun tajam hingga 32,8 persen secara year on year pada Januari 2009. Jepang juga mengalami penurunan ekspor hingga 35 persen selama Desember, sementara Taiwan lebih dramatis dengan penurunan ekspor hingga 41 persen.
Yang penurunannya tidak terlalu dramatis adalah China. Penopang ekonomi Asia ini 'hanya' mencatat penurunan ekspor sebesar 2,8 persen selama Desember, yang merupakan penurunan ekspor terbesar dalam satu dekade terakhir untuk China.
Demikian pula Indonesia yang mencatat penurunan ekspor hingga 9,57 persen menjadi 8,69 miliar dolar AS selama Desember 2008. Namun secara total, ekspor Indonesia tahun 2008 naik 19,86 persen menjadi 136,76 miliar dolar AS. Angka pertumbuhan itu juga lebih besar ketimbang pertumbuhan ekspor 2007 yang sebesar 13,09 persen menjadi 113,99 miliar dolar AS.
Kepala Asian Development Bank (ADB) Institute, Masahiro Kawai mengatakan, pelemahan ekspor itu harus membuat negara-negara Asia berpikir ulang tentang slogan lamanya "Asia membuat, Amerika membelinya". Asia harus mulai meningkatkan konsumsi domestik lebih banyak.
"Pola ini (konsumsi AS mendongkrak pertumbuhan Asia) secara cepat berubah dan saya percaya perubahan ini bukan lah sebuah fenomena sementara yang mudah. Ini akan menjadi (perubahan) yang lebih permanen, atau paling tidak semi permanen," ujar Kawai seperti dikutip dari AFP, pekan lalu.
"Asia mestinya tetap menjadi pabrik untuk dunia, namun Asia harus mulai mengkonsumsi lebih banyak. Asia juga harus mulai berbelanja lebih banyak," tambahnya.
Ekonom Bank Dunia, William Wallace pun memberikan contoh Indonesia yang sedikit tidak terlalu bergantung pada ekspor dibandingkan negara lain. Indonesia selama ini dinilai lebih fokus pada konsumsi domestik sehingga kini berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan negara lainnya.
Menurut Wallace, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang tertinggal dibandingkan negara kompetitornya seperti Vietnam dan Thailand soal pertumbuhan ekspor. Namun nyatanya pada saat krisis terkini, Indonesia justru bisa mencapai pertumbuhan 6,2 persen di 2008 dan diperkirakan mencapai 4,5-5,5 persen di tahun 2009.
"Anda mungkin akan ragu-ragu untuk mengatakan bahwa pertumbuhan yang dipicu ekspor adalah kesalahan (untuk Asia) jika melihat ke belakang, namun untuk ke depan mungkin hal ini bisa berjalan," ujarnya.
Negara-negara Asia memang telah memberikan stimulus hingga miliaran dolar AS untuk menggerakkan perekonomian. Termasuk pemerintah Indonesia yang mengajukan stimulus hingga Rp 71 triliun. Namun menurut ekonom HSBC, Frederic Neuman, upaya reformasi yang lebih mendalam diperlukan oleh Asia.
"Jika pelemahan ekonomi dunia hanya bersifat jangka pendek, maka pemerintahan negara Asia bisa melakukan perubahan yang minimal saja. Tapi jika ternyata hingga 2010 perekonomian AS tidak segera bergerak, maka Asia harus menghadapi perubahan struktural," ujar Neuman.
Sementara Direktur Pelaksana IMF Dominique Strauss-Kahn mengatakan, perekonomian Asia diperkirakan bisa segera pulih pada tahun 2009 jika partner dagangnya bisa keluar dari krisis. Menurutnya, Asia tidak dapat memulai pemulihan ekonomi jika negara lain di dunia masih melemah perekonomiannya karena ketergantungan Asia yang sangat tinggi terhadap ekspor.
"Tapi sekali AS dan negara Eropa mulai rebound, beberapa negara Asia mungkin akan segera pulih dengan cepat. Pemulihan yang cepat memungkinkan. Beberapa negara Asia merupakan kandidat yang sangat bagus untuk menjadi pemimpin ketika segala sesuatunya berjalan lagi," ujarnya.

Redaksi

12 Februari 2009

Instruksi Presiden : PNS Wajib Pakai Sepatu Produsi Dalam Negeri


Instruksi Presiden (Inpres) mengenai penggunaan produk dalam negeri akan segera digulirkan oleh Pemerintah. Departemen Perindustrian sedang menyusun petunjuk teknis (juknis) terkait masalah tersebut dan rencananya, juknis itu keluar pada pekan ini.
Salah satu isi dari Instruksi Presiden (Inpres) tersebut adalah mengenai kewajiban penggunaan produk dalam negeri bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Eddy Widjanarko, Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengatakan, “bahwa dalam juknis yang akan keluar dalam bentuk SK Menperin tersebut akan memuat kewajiban PNS untuk memakai sepatu buatan lokal.”
“Dengan adanya kewajiban penggunaan sepatu produk dalam negeri bagi PNS, setidaknya akan ada tambahan potensi penjualan hingga 3 juta unit sepatu pada tahun ini,” ujar Eddy, di sela-sela acara JCC beberapa waktu lalu.Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengakui, saat ini pihaknya sedang merumuskan ketentuan tersebut sebagai tindak lanjut dari inpres penggunaan produk dalam negeri. “Pada 11 Februari, inpres penggunaan produk dalam negeri sudah keluar, Depperin akan mengeluarkan protab-nya,” kata Fahmi, saat membuka pameran alas kaki dan produk kulit di JCC.
Dikatakan Fahmi, selama ini industri sepatu terus mengalami pertumbuhan, meski ancaman krisis global akan terus menghantui. Mengingat semua produk sepatu Indonesia lebih banyak diekspor. “Yang saya sayangkan kenapa semua diekspor, walaupun mahal sedikit seharusnya bisa dijual di dalam negeri,” katanya.
Di sisi lain, Eddy memperkirakan penetrasi pasar produk sepatu non olah raga (sport) yang berbasis ekspor akan turun hingga 20 persen. Sedang produk sepatu jenis sport akan tetap bertahan. Hal ini akibat melemahnya permintaan jenis sepatu nonsport di negara tujuan ekspor, seperti Eropa dan AS.
“Dengan melemahnya pasar ekspor non sport menjadi peluang untuk mengisi pasar domestik. Selain itu pihaknya akan berupaya mempertahankan pertumbuhan ekspor sepatu olahraga,” jelasnya. Di 2007, ekspor sepatu mencapai 1,6 miliar dolar AS dengan target ekspor 2008 sebesar 1,8 miliar dolar AS. Hingga November 2008 jumlah ekr mencapai 1,7 miliar dolar AS.
Rencana terbitnya Inpres penggunaan produk sepatu lokal bagi PNS dianggap sebagai angin segar bagi pelaku home industry sepatu Jatim. Produktivitas yang sempat lesu bisa terdongkrak kembali.
“Perajin sepatu lokal selama ini harus bersaing ketat dengan produk sepatu asal China. Serbuan produk asing benar-benar menghimpit produk lokal karena harga jual mereka jauh lebih murah,” kata Suhartono, salah satu perajin sepatu asal Mojokerto.
Inpres tersebut sejatinya sudah muncul sejak beberapa tahun silam, namun masih terkendala juknis. “Kabupaten Mojokerto sudah lebih dulu menerapkan. Hampir semua PNS di Kabupaten Mojokerto memakai produk sepatu lokal karena sistemnya terkoordinasi setiap dinas,” jelasnya.
Proyek pengerjaan sepatu ini dikoordinasi masing-masing dinas dengan melakukan penunjukkan langsung (PL), kecuali Dinas Pendidikan yang melalui tender karena nilainya besar. Teknis pelaksanaan penunjukkan itu ditawarkan langsung kepada Ketua Gabungan Perajin Sepatu (GPS) Mojokerto.
“Ketua GPS yang akan mendistribusikan pekerjaan ke 150 anggotanya. Setiap sepatu bikinan perajin diberi brand PNS Kab Mojokerto. Sekaligus untuk promosi jika dibawa keluar,” ucap Suhartono, yang membuka Toko Ananda di Pusat Perkulakan Sepatu Trowulan .
Harga jualnya ditawarkan Rp 100.000/pasang, baik sepatu pria maupun wanita. Harga jual bersih yang masuk ke perajin setelah dipotong administrasi dan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi Rp 85.000/pasang. “Setiap perajin bisa menggarap 5-10 pasang sepatu per hari,” ujarnya.
Ia berharap, ke depan tender pengerjaan sepatu ini tidak hanya berasal dari lingkup Mojokerto. “Kalau penggunaannya nasional, harapannya jangkauan layanan kita juga menasional,” pungkasnya.

Redaksi

Harga Udang Naik


Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan pengaruh krisis global membawa dampak positif terhadap harga komoditi udang.
Harga udang produksi tambak nasional naik Rp10.000 per kg dibanding 4 bulan sebelumnya.
Kenaikan harga itu disebabkan oleh permintaan udang mulai membaik dibandingkan dengan pascakrisis global September 2008 dan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat harga udang Indonesia lebih murah.
Dirjen Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Made L. Nurdjana, menyatakan “Harga udang mulai menguat karena permintaan dari pasar internasional berangsur pulih setelah terpukul krisis global.”
“Harga udang ukuran 50 sekarang Rp44.000 per kg. September 2008 Rp34.000 per kg. Rata-rata naik US$1 per kg,” ujarnya di sela-sela rapat koordinasi internal DKP di Jakarta kemarin.
Meluasnya krisis pada September 2008, harga udang, khususnya di pasar AS, melemah sekitar 7,5% dari rata-rata US$760 per ton.
Melemahnya perekonomian negara tersebut mempengaruhi konsumsi dan permintaan udang yang menurun sampai 10%-15%.
Ketua Komisi Udang Indonesia Shidiq Moeslim mengungkap-kan harga udang di pasar AS dipastikan melemah meski cenderung tipis karena komoditas tersebut merupakan produk pangan yang masih memiliki ketergan-tungan suplai.
Dia menyebutkan sebelum melemahnya ekonomi di AS, udang nasional sempat dihargai US$7,5-US$7,6 per kg untuk ukuran 41.

Redaksi

Biaya Keluar CPO Tetap 0 Persen


Bea keluar Crude Palm Oil (CPO) Februari tetap nol persen. Hal itu dikarenakan Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk Februari hanya sebesar 482 dolar AS/MT.
Harga tersebut ditetapkan berdasarkan harga referensi sebesar 555,98 dolar AS/MT, yang merupakan harga rata-rata CPO CIF Rotterdam satu bulan sebelum penetapan HPE. Dengan HPE tersebut, maka pungutan ekspor (PE) CPO naik menjadi 2,5 persen untuk kelompok II dan 1,5 persen untuk kelompok I.
HPE CPO baru itu tertuang dalam Permendag No 06/M.DAG/PER/1/2009 tertanggal 27 Januaro 2009 dan berlaku mulai 1 Februari 2009. Pada Januari 2009, HPE CPO ditetapkan sebesar 490,73 dolar AS/MT, sehingga PE CPO tetap nol persen.
Berikut HPE baru sesuai dengan Permendag tersebut:
1. Buah dan Kernel Kelapa Sawit US$ 169/MT
2. Crude Palm Oil (CPO) US$ 482/MT
3. Crude Olein US$ 554/MT
4. Crude Stearin US$ 397/MT
5. Crude Palm Kernel Oil (CPKO) US$ 538/MT
6. Crude Kernel Stearin US$ 538/MT
7. RBD Palm Olein US$ 561/MT
8. RBD Palm Olein dalam kemasan maksimal 10 liter
dan bermerk US$ 561/MT
9. RBD Palm Kernel Olein US$ 555/MT
10. RBD Palm Kernel Stearin US$ 801/MT
11. RBD Palm Stearin US$ 406/MT
12. RBD Palm Kernel Oil US$ 511/MT
13. RBD Palm Oil US$ 547/MT
14. Biodiesel dari minyak sawit (Fatty Acid Methyl
Esters) US$ 548/MT
Sementara Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, maka diputuskan bea keluar baru.
Terhadap penetapan dan pengenaan tarif bea keluar terhadap barang ekspor berupa kelapa sawit dan CPO dan produk turunannya, maka berlaku ketentuan:

§ Untuk harga referensi hingga US$ 700 per ton, maka tarif bea keluarnya adalah 0%
§ Untuk harga referensi US$ 701-750 per ton, maka bea keluarnya adalah 1,5%
§ Untuk harga referensi US$ 751-800 per ton, maka bea keluarnya adalah 3%
§ Untuk harga referensi US$ 801-850 per ton, maka bea keluarnya adalah 4,5%
§ Untuk harga referensi US$ 751-900 per ton, maka bea keluarnya adalah 6%
§ Untuk harga referensi US$ 901-950 per ton, maka bea keluarnya adalah 7,5%
§ Untuk harga referensi US$ 951-1.000 per ton, maka bea keluarnya adalah 10%
§ Untuk harga referensi US$ 1.001-1.050 per ton, maka bea keluarnya adalah 12,5%
§ Untuk harga referensi US$ 1.051-1.100 per ton, maka bea keluarnya adalah 15%
§ Untuk harga referensi US$ 1.101-1.150 per ton, maka bea keluarnya adalah 17,5%
§ Untuk harga referensi US$ 1.151-1.200 per ton, maka bea keluarnya adalah 20%
§ Untuk harga referensi US$ 1.201-1.250 per ton, maka bea keluarnya adalah 22,5%
§ Untuk harga referensi lebih dari atau sama dengan
US$ 1.251 per ton, maka bea keluarnya adalah 25 persen.
Harga referensi tersebut ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dengan berpedoman pada harga CPO CIF Rotterdam.
Terhambat Regulasi
Upaya peningkatan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia ke Uni Eropa (UE) masih terhambat peraturan terkait batas penghematan efek rumah kaca dari bahan bakar fosil dan nabati.
“Uni Eropa mewajibkan angka ambang batas sebesar 35 persen. Sedangkan bahan bakar nabati dari minyak sawit hanya mampu sekitar 16 persen. Kalau dengan pengawasan yang superketat pun, paling maksimal kita hanya bisa mencapai 32 persen,” kata Ketua I Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI)/Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Derom Bangun.
Syarat-syarat ini diajukan Uni Eropa untuk menjamin penghematan efek rumah kaca bagi minyak fosil dan nabati. Namun, kebijakan ini dapat menghambat ekspor CPO Indonesia ke pasar Uni Eropa yang masih potensial. Saat ini industri kelapa sawit menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor minyak dan gas serta mampu menyerap 4 juta tenaga kerja. Namun dampak krisis keuangan global saat ini ikut memengaruhi kinerja industri CPO nasional.
Produksi kelapa sawit pada 2009 diperkirakan mencapai 20 juta ton. Dalam hal ini, sekitar 4,5 hingga 5 juta ton untuk konsumsi dalam negeri dan ekspor sebesar 15 hingga 15,5 juta ton.
Terkait penggunaan CPO oleh produsen biodiesel nasional, Derom berharap ada upaya meningkatkan kapasitas produksi. Ini dilakukan agar industri biodiesel bisa menyerap pasokan kelapa sawit lebih banyak lagi. Penggunaan kelapa sawit untuk biodiesel berpotensi menambah permintaan dalam negeri sekitar 1,35 juta ton per tahun.
“Jika pabrik-pabrik penghasil biodiesel bisa memaksimalkan produksinya di tahun 2009 ini, maka permintaan minyak kelapa sawit dalam negeri bisa meningkat,” ucapnya.
Menurut Derom, produksi biodiesel Indonesia dalam setahun diperkirakan mencapai 27 juta ton. Jika jumlah kelapa sawit yang digunakan ditingkatkan sebanyak 5 persen dalam total produksi tersebut, maka itu setara dengan 1,35 juta ton kelapa sawit per tahun.
“Dengan demikian, permintaan kelapa sawit dalam negeri bisa meningkat hingga 6-6,5 juta ton di 2009. Ini membuat ekspor menjadi lebih sedikit sehingga bisa mengurangi tekanan harga di pasar dunia,” tuturnya.
Di lain pihak, ICE-PO 2009 yang akan digelar di Jakarta Convention Centre (JCC) pada 27-29 Mei 2009 merupakan kerja sama Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) dan PT Bimatama Inka dalam upaya mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. ICE-PO 2009 akan diisi tidak kurang dari 150 gerai (booth) dari berbagai perusahaan dari dalam maupun luar negeri.
“Tujuan jangka panjang penyelenggaraan ICE-PO 2009 ini adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai trade center atau pusat perdagangan kelapa sawit dan produk turunannya di dunia. Kegiatan ini juga untuk memotivasi para pelaku industri agar terus mengoptimalkan dan meningkatkan produktivitas lahan sawit,” ujar Direktur Penyelenggara ICE-PO 2009 Danny R Sultoni.

Redaksi

Menuju Negara Pengekspor Beras, Ekspor Beras Dimulai Maret April


Banyak kalangan menyambut baik rencana itu. Salah satunya datang dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Menurut seorang pengurusnya, harga beras bisa dipertahankan pada tingkat yang wajar jika sebagian dari surplus itu diekspor. “Ketimbang surplus itu terbuang sia-sia, lebih baik dijual saja. Kan bisa dapat uang,” katanya. Namun ia mengingatkan, pasokan beras di dalam negeri sebenarnya belum aman benar.
Menurutnya, pada 2025 penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 315 juta orang. Pada saat itu, kebutuhan pangan Indonesia akan meningkat sekitar 178 persen. Untuk itu, Indonesia harus terus berupaya menata masalah ketahanan pangannya.
Selain itu ada masalah lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, yaitu peningkatan produksi beras ini tidak dengan sedirinya berdampak pada perbaikan taraf hidup petani. Mereka tetap saja terpuruk sekalipun produksi padi berhasil digenjot.
Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriantono mengatakan Indonesia akan mengekspor beras sekitar satu juta ton, apabila target produksi beras nasional pada 2009 tercapai. “Target produksi beras nasional tahun 2009 sebesar 47 juta ton atau setara 63 juta ton gabah kering giling (GKG),” katanya.
Sejumlah negara yang menjadi tujuan ekspor di antaranya Timor Timur, Malaysia, Filipina dan beberapa negara lain. “Beberapa negara itu sudah menyampaikan keinginannya untuk mengimpor beras dari Indonesia,” tuturnya.

Bulog
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Perum Bulog mempersiapkan perluasan peran agar dapat ikut menjaga stabilitas harga sejumlah bahan kebutuhan pokok selain beras, seperti minyak goreng.
Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam keterangan pers seusai melakukan kunjungan ke kantor Perum Bulog, kemarin.
Pada kesempatan itu Presiden mempertanyakan harga minyak goreng yang masih tinggi kendati belakangan harga komoditas ini telah menurun.
“Ke depan saya persilakan Bulog memikirkan agar ikut serta melakukan stabilisasi harga di luar beras yang memang baik bagi perekonomian dan baik bagi upaya stabilisasi harga atau menjaga inflasi,” ujarnya.
Menanggapi rencana ekspor beras, Presiden meminta agar Perum Bulog mempersiapkan dengan matang. Ekspor beras, sebagai upaya menangkap peluang ekonomi, baru dapat dilaksanakan jika stok pangan di dalam negeri telah tercukupi.
Presiden juga menyinggung mengenai revitalisasi aset Bulog yang tersebar di seluruh Indonesia. Presiden menilai sudah saatnya BUMN ini menata kembali aset agar tidak menjadi beban tetapi mendatangkan sumber pendapatan.
Proses pelaksanaan penataan aset Bulog, lanjutnya, harus dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan mendapat nilai tambah.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Mustafa Abubakar, yang ditemui seusai mendampingi Presiden, mengatakan pihaknya akan melakukan pembahasan terkait dengan upaya stabilisasi harga minyak goreng bersama dengan Departemen Perindustrian dan Departemen Pertanian. Ia belum dapat memastikan kapan peran itu mulai dijalankan oleh Bulog.

Ekspor beras
Terkait realisasi ekspor beras, Mustafa menuturkan saat ini persyaratan administrasi mengenai perizinan ekspor beras masih dalam pembahasan bersama antara Departemen Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Jenis beras yang akan diekspor adalah beras super dengan total ekspor sebesar 100.000 ton per tahun. Perum Bulog belum akan melakukan ekspor beras jenis medium.
Menurut dia, Indonesia siap mengekspor beras sebanyak 10.000 ton per bulan untuk kualitas super dan premium dan hingga saat ini sudah ada 11 perusahaan swasta yang siap dengan stok 224.000 ton.
Perusahaan yang telah siap ekspor, katanya, sudah cukup banyak sekitar 11 perusahaan dan secepatnya dilakukan jika telah mendapatkan izin. “Mungkin Maret atau April siap dilakukan.”
Adapun beras kualitas medium kemungkinan ekspor baru dapat dilakukan setelah angka ramalan (Aram) III/2009 BPS diumumkan dan produksi beras meningkat 5%.
Menurut dia, presiden berpesan tetap harus hati-hati dan memerhatikan ketahanan dan keamanan pangan nasional, tetapi juga harus jeli melihat peluang.
“Ekspor beras kualitas medium masih ditahan hingga aram III/2009, ketika musim memengaruhi ramalan BPS aram III positif, kalau ada kelebihan 3-4 juta ton, maka sekitar 1 juta ton mungkin bisa diekspor,” ujarnya.
Mustafa menuturkan saat ini usulan itu sudah berada di tingkat Menko Perekonomian, sehingga sekarang tinggal proses administrasi. Ekspor beras akan ditujukan ke Jepang, Singapura, Hong Kong, Malaysia, dan Timur Tengah.
Deputi Bidang Pertanian dan Kelautan Menko Perekonomian Bayu Krisnamuthi mengatakan berdasarkan data dari 66 kota di Indonesia tidak ada gejolak. ‘’Yang naik hanya beras, wajar karena harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras juga naik. Selain itu, musim paceklik. Namun, harga akan terkoreksi lagi karena akan panen.’’

Redaksi

11 Februari 2009

STIMULUS HARUS DIALOKASIKAN ke Sektor yang Berdampak Signifikan


Kepala BKPM M. Lutfi mengatakan efek berganda dari dana stimulus fiskal itu dalam bentuk perputaran dana yang tercipta dalam aktivitas ekonomi masyarakat di Tanah Air setelah paket stimulus diaktifkan pemerintah pada tahun ini.
“Ini juga untuk menjaga agar perputaran uang perusahaan terbantu dan ada nilai tambahnya, tetapi nanti juga akan ada belanja pemerintah yang juga memiliki nilai tambah,” ujarnya.
Lutfi menjelaskan kapitalisasi efek berganda dihitung berdasarkan besaran total dana stimulus fiskal dikalikan dengan nilai tambah yang dihasilkan dari belanja pemerintah, pembangunan proyek infrastruktur dan subsidi ke dunia usaha.
Dengan begitu, satu rupiah stimulus diyakini mampu menarik investasi 1,58 kali lipat.
Hal tersebut, katanya, lebih baik dari pengalaman AS yang hanya memberikan stimulus dalam bentuk keringanan pajak sehingga nilai tambah yang dihasilkan dari dana stimulus pemerintah Negeri Paman Sam hanya sebesar 1,2.
“Kalau di AS, nilai tambah stimulus fiskal berupa keringanan pajak US$1 itu 1,2. Tapi kalau kita, 1,58. Jadi kalau Rp1 dimasukkan, akan kembali ke masyarakat 1,58 kalinya.”
Seperti diketahui, pemerintah telah mengalokasikan dana stimulus fiskal pada APBN 2009 sebesar Rp71,3 triliun. Jumlah ini setara 1,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Insentif itu untuk penghematan pajak Rp43 triliun, subsidi pajak Rp13,3 triliun dan subsidi serta belanja negara untuk dunia usaha Rp15 triliun.
Di sisi lain, Lutfi optimistis realisasi penanaman modal di dalam negeri, baik berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) pada 2009 tidak akan terganggu kegiatan pemilu.

Sulit Diukur
Efektivitas realisasi dana stimulus ekonomi yang dialokasikan pemerintah sulit diukur. Ini juga termasuk dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja.
Anggota Komisi XI DPR Dradjad H Wibowo menilai, basis sektor yang mendapat alokasi dana stimulus tidak terlalu kuat, karena tidak adanya alat ukur tentang efektivitasnya. “Makanya saya pertanyakan, apakah pernah diukur bagaimana efektivitas pengalokasian dana stimulus ini ke perekonomian,” kata Dradjad.
Menurut dia, stimulus apa pun yang akan diberikan pemerintah harus memberikan manfaat dan dampak lanjutan secara signifikan.
“Misalnya spending (belanja) untuk program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Mungkin efeknya lebih rendah terhadap pertumbuhan ekonomi dibanding dengan belanja untuk pembangunan irigasi,” ujarnya.
Stimulus fiskal, lanjut Dradjad, memang diperlukan. Namun basis ekonomi per sektornya harus kuat, yaitu dialokasikan ke sektor-sektor yang memiliki multiplier effect cukup tinggi, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja.
“Kalau hanya bagi-bagi uang saja, berarti kental untuk memperoleh suara dalam pemilihan umum mendatang. Masalah ini bisa terjadi jika alokasi stimulus tidak memiliki basis ekonomi yang kuat. Dana stimulus bisa jadi window dressing politik,” tutur Dradjad.
Dia mengungkapkan, pemerintah juga harus lebih detil dan terperinci dalam mengalokasikan dana stimulus untuk sektor infrastruktur. Ini karena tidak semua subsektor di infrastruktur memberikan dampak berantai yang maksimal dalam rangka penyerapan tenaga kerja.
“Infrastrukturnya harus jelas ke mana. Ini karena sektor telekomunikasi berbeda dengan irigasi. Infrastruktur telekomunikasi sifatnya padat modal, sementara irigasi ke tanaman pangan sehingga besar sekali pengaruhnya,” ucapnya.

Lazim
Di lain pihak, pemerintah mengakui bahwa dalam penyusunan pola kebijakan stimulus fiskal mengikuti kelaziman dalam program-program serupa yang disusun oleh negara lain. “Kami membuat definisi yang setara dengan negara lain. Ini supaya kita bisa membandingkan volume stimulus satu negara dengan negara lain,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Departemen Keuangan Anggito Abimanyu.
Dia menyebutkan, stimulus fiskal merupakan kebijakan yang sifatnya sementara (ad hoc) dan terefleksi dalam APBN, baik menyangkut penerimaan maupun belanja kepada masyarakat atau dunia usaha.
Sebelumnya pemerintah menyampaikan program mengatasi dampak krisis global melalui stimulus fiskal APBN 2009 kepada DPR. Total stimulus fiskal pada APBN 2009 dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak krisis global akan mencapai jumlah Rp 71,3 triliun atau sekitar 1,4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah stimulus fiskal itu terdiri dari penghematan pembayaran pajak (tax saving) sebesar Rp 43 triliun atau 0,8 persen dari PDB.
Pemerintah mencatat, pemerintah Malaysia paling besar memberikan stimulus fiskal, yaitu hingga mencapai 4,4 persen dari PDB. Sementara negara lain, AS 1,2 persen, Inggris 1,1 persen, China 0,6 persen, Jepang 1,0 persen, dan Korea Selatan 0,9 persen. Negara lainnya, Australia 1,5 persen, India 0,9 persen, Singapura 1,1 persen, dan Thailand 1,8 persen.
Sementara itu, mengenai angka stimulus fiskal yang sebelumnya disebut sebesar Rp 12,5 triliun dan kemudian ditambah Rp 15 triliun sehingga menjadi Rp 27,5 triliun, Anggito menjelaskan, jumlah tersebut sudah termasuk dalam Rp 71,3 triliun. “Jadi kita tidak lagi menghitung yang Rp 12,5 triliun, kemudian Rp 15 triliun, meskipun itu ada dalam Rp 71,3 triliun. Inilah yang bisa dipertanggungjawabkan secara teknis dan dapat dibandingkan dengan negara lain,” katanya.

Redaksi

10 Februari 2009

Kaji Peluang Usaha Baru yang Boleh Dimasuki Asing


Adapun bidang-bidang strategis yang dibahas untuk peluang masuknya investasi asing dalam pembahasan DNI ASEAN adalah komunikasi, perhubungan, pariwisata, perdagangan bahkan pendidikan. Pemerintah akan memfinalkan sektor apa saja yang bisa dibuka untuk asing dalam 2 pekan ke depan.
“Kalau memang sudah ada tawaran dan dari sektor tersebut dianggap bahwa investasi itu memberi nilai lebih pada perekonomian kita, maka akan kita tawarkan untuk bisa menjadi sektor yang bisa dibuka dengan kepemilikan lebih dari 51 persen,” paparnya.
Pada dasarnya, lanjut Sri Mulyani, kebijakan tersebut juga akan membantu mengharmonisasi kebijakan-kebijakan sektoral pemerintah sehingga masing-masing sektor memiliki peluang investasi yang setara.
“Dan bisa tetap menjaga kepentingan strategis apalagi hal-hal yang sifatnya security. Jadi akan ada perbaikan dan penegasan mengenai rambu-rambu yang ditaati. Kepastian policy pasti akan membuat investasi bisa masuk,” ujarnya.

Investasi 2009
Kepala BKPM M Luthfi mengatakan, tiga sektor usaha menjadi tumpuan investasi pada tahun ini. Ketiganya adalah sektor energi, infrastruktur dan pangan.
“Nah di dalam krisis ini juga kita lihat pilar-pilar investasi dalam jangka menengah dan panjang. Jadi yang akan jadi fokus kita adalah 3 sektor yaitu infrastruktur, energi dan pangan,” katanya.
Sektor infrastruktur menjadi andalan investasi karena diharapkan bisa memberikan efek kemudahan investasi lainnya. Dengan fasilitas infrastruktur yang membaik tentunya akan semakin menarik pada investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Sedangkan untuk sektor energi dan pangan, investasi dititikberatkan pada pengolahan bahan baku menjadi produk jadi atau setengah jadi.
“Misalkan coklat kalau kita jual bijinya harganya satu, kalau diolah jadi butter nilai pertambahannya jadi 3, dan kalau diubah jadi coklat bar nilainya tambah jadi 19,” katanya.
Luthfi menambahkan, meski harga komoditas dan pangan sedang mengalami penurunan, bukan berarti kedua bisnis ini langsung redup. Hal ini karena meski harganya turun, namun tingkat permintaan komoditas masih terjaga.
“Meski harganya anjlok, tapi demand-nya tetap. Kalau dibandingkan Juni 2008 memang anjlok tetapi demand-nya tetap. Justru harga saat inilah yang normal untuk komoditas-komoditas tersebut,” katanya.
Luthfi juga optimistis investasi pada tahun ini akan tumbuh sekitar 10,7 persen-11,2 persen dari realisasi 2008 yang sebesar Rp 154,19 triliun. Realisasi ini melebihi target yang dicanangkan sebanyak Rp 80,3 triliun.
“Untuk 2009 pertumbuhan investasi dalam negeri akan lebih tinggi karena riil investasi di 2009 banyak yang merupakan kelanjutan dari komitmen pada 2005 dan 2006. Kenapa masih tumbuh karena masih ada lag-time real investasi dari tahun tersebut,” katanya.

Pergerakan Investasi
Pada 2009, perlambatan investasi yang signifikan terutama dialami oleh investasi non bangunan. Pergerakan investasi jenis ini sangat tergantung pada kondisi perekonomian.
Selain itu, perlambatan investasi ini juga karena adanya Indikasi penundaan investasi yang diantaranya terjadi pada sektor industri TPT, semen dan perluasan kebun kelapa sawit. Penundaan investasi tersebut sebagian besar disebabkan oleh kondisi finansial yang tidak memungkinkan dan kondisi permintaan yang lemah.
Perlambatan pembangunan sarana infrastruktur juga akan terjadi karena terhambat beberapa masalah antara lain regulasi, teknis dan pembiayaan. Kemudian pihak swasta juga mengentikan pembangunan proyek-proyek baru.
Sebagai imbas dari melemahnya ekonomi dunia, pertumbuhan ekspor barang dan jasa diprakirakan mengalami perlambatan yang signifikan, untuk tumbuh sebesar 4,3-6,1 persen. Resesi yang berkepanjangan di negara maju, termasuk Amerika Serikat, Jepang dan Euro-Area, serta perlambatan pertumbuhan di beberapa negara berkembang yang menjadi tujuan ekspor Indonesia, seperti China dan India, akan memberikan tekanan pada pertumbuhan ekspor Indonesia.
Sementara itu, keterbatasan trade financing diprakirakan juga menghambat kinerja ekspor ke depan. Dampak lesunya permintaan eksternal dan pembiayaan tersebut yang mulai berimbas ke kinerja ekspor sejak triwulan IV-2008 diperkirakan terus berlangsung pada 2009.

Redaksi