Pelabuhan Tanjung Wangi Siap Layani Ekspor-Impor

Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Hary Soegiri, menyampaikan bahwa “Pelabuhan Tanjung Wangi sudah ditetapkan menjadi pelabuhan pendukung (backup system) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pasca meluapnya lumpur Lapindo.”
PT Pelindo III akan mepercepat pembangunan pelabuhan Tanjung Wangi di Banyuwangi,JawaTimur. Pelabuhan ini diharapkan dapat mendukung kegiatan ekspor impor yang terlalu padat di Tanjung Perak, Surabaya. Untuk percepatan itu, pemerintah mengalokasikan dana operasional sebesar Rp 10 milyar.
Pelabuhan Tanjung Wangi, diharapkan melayani ekspor-impor perusahaan di wilayah Indonesia Timur, meliputi Bali, dan kabupaten-kabupaten eks karesidenan Besuki seperti Kabupaten Jember, Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. karena kabupaten eks karesidenan Besuki ini menyumbang sepertiga dari potensi ekspor impor di Jawa Timur.
“Jika perusahaan yang ada di eks karisenan Besuki akan ekspor, perusahaan tidak perlu ke Surabaya, cukup melalui Banyuwangi,” katanya.
Anggaran Rp 10 milyar, katanya, akan dipakai untuk memperbaiki infrastruktur akses menuju pelabuhan dan penambahan rambu-rambu. Alokasi angga-ran akan ditambah Rp 50 milyar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2009.
Tanjung Wangi melayani ekspor-impor dengan negara tujuan Malasyia dan Singapura.(*)

Redaksi

Indonesia Harus Dorong Ekspor ke Arab Saudi

Indonesia perlu berusaha keras meningkatkan ekspornya ke Arab Saudi. Hingga 2007, share ekspor nasional ke negara Timur Tangah itu baru 1,03%, atau menduduki urutan ke-22 senilai USD 944,2 juta.
Impor Arab Saudi pada tahun yang sama masih didominasi oleh Amerika dengan share 13,5 persen senilai USD 12,2 miliar, China 9,6 persen senilai USD 8,7 miliar, Jerman 8,9 persen senilai USD 8 miliar. Sisanya, disumbang oleh Jepang, Korea Selatan, India, Italia, dan Ukraina.
Atase Perdagangan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Arab Saudi Sintoyo menuturkan, meski nilai ekspor Indonesia ke Arab Saudi pada 2007 meningkat 40,5 persen dari 2006 , tetapi share-nya relatif kecil dibanding negara lainnya.
“Padahal, potensi Arab Saudi sebagai negara tujuan ekspor cukup besar, mengingat kecilnya pengaruh krisis finansial terhadap pertumbuhan ekonomi Timur Tengah,” katanya usai acara bisnis gathering Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI) bersama kedutaan RI Arab Saudi baru-baru ini di Surabaya.
Menurut data Atase Perdagangan KBRI Arab Saudi, pertumbuhan ekonomi negara produsen minyak terbesar di dunia itu, sejauh ini masih cukup stabil, dengan tingkat gross domestic product (GDP) 2008 mencapai USD 464,5 miliar. Sementara GDP per kapita mencapai USD 15.352. “Dari pantauan kami, pertumbuhan ekonomi di Arab Saudi ternyata tidak terpengaruh krisis. Itu karena pendapatan di sektor migas cukup besar,” terangnya.
Negara di Semenanjung Arab itu menguasai 25 persen dari total cadangan minyak dunia. Cadangan gasnya mencapai 40 persen dari total dunia, dan masih ditambah berbagai sumber alam lainnya. “Melihat kondisi Arab Saudi yang seperti itu, seharusnya Indonesia, khususnya Jatim, berupaya untuk meningkatkan nilai ekspornya ke Arab Saudi, karena potensi pengembangannya cukup besar,” jelasnya.
Saat ini, RI memiliki delapan komoditas andalan ekspor ke Arab Saudi, yaitu peralatan listrik, transportasi, logam dasar, makanan, obat, tekstil dan produk tekstil (TPT), kertas dan produk kertas lainnya.
Sementara itu, neraca perdagangan Jatim ke Arab Saudi selama tahun 2003-2007 menunjukkan surplus bagi Jatim dalam setiap tahunnya. Surplus 2007 mencapai USD 98,95 juta, sedangkan periode Januari–April 2008 surplus mencapai USD 26,52 juta.
Produk-produk komoditi Jatim yang di ekspor ke Arab Saudi meliputi sepuluh kelompok komoditi utama, antara lain Pulp dan kertas, kimia dasar, besi baja, makanan dan minuman, alat-alat listrik, pengolahan kayu, tekstil, keramik, kaca, marmer, rokok dan komoditi lainnya. Harapannya Diharapkan kepada para pengusaha Jatim khususnya sektor swasta menjalin kerjasama dengan pengusaha swasta Arab Saudi agar lebih ditingkatkan melalui Joint Venture, misalnya pendirian pabrik tekstil dan pakaian di Arab Saudi untuk konsumsi lokal maupun di ekspor ke luar negara-negara teluk. (*)

Redaksi

Volume Susut, Nilai Ekspor NonMigas Jatim Naik

Akibat dampak krisis global, volume ekspor nonmigas Jatim pada Februari lalu sebesar 293 ribu ton atau menyusut 8,97 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Tapi, dari sisi nilai, ekspor nonmigas Jatim justru meningkat. Pada Februari lalu, nilai ekspor Jatim mencapai USD 523 juta atau meningkat 17,02 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
‘’Meski volumenya turun, nilai ekspor nonmigas Jatim naik. Itu, antara lain, dampak menguatnya nilai tukar dolar AS,’’ kata Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Disperindag Jatim Saiful Jasan beberapa waktu lalu.
Selain itu, dia menyebut saat ini para eksporter lebih selektif dalam mengirimkan barangnya ke luar negeri. ‘’Mereka kini cenderung mengekspor produk bernilai tinggi dan lebih menguntungkan. Sebab, hampir semua negara membatasi impor, terutama dari sisi kuantitas,’’ tuturnya.
Dia optimistis bulan ini nilai ekspor nonmigas Jatim bisa meningkat sekitar 15 persen dibandingkan Februari. Penurunan volume ekspor diprediksi akan berkurang. ‘’Persentase penurunan volume ekspor mulai berkurang. Ini pertanda baik bahwa ekspor akan berkembang bulan ini. Kami targetkan, volume ekspor bulan ini akan susut hanya sekitar 5 persen,’’ jelasnya.
Dia menilai saat ini kalangan eksporter mulai bisa menyesuaikan dengan keadaan. Buktinya, beberapa eksporter memilih komoditas lebih menguntungkan untuk dijual ke luar negeri.

redaksi

Dunia "Demam" Menjadi Proteksionis

Dunia saat ini sedang dihinggapi latah melakukan program stimulus ekonomi yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan produk lokalnya masing-masing.
Termasuk Indonesia yang akan mengkampanyekan penggunaan produk lokal. Namun kampanye itu tidak lantas menjadikan Indonesia sebagai negara proteksionis.
Plt Menko Perekonomian dan Menkeu Sri Mulyani mengatakan, hari-hari ini dunia sedang dijangkiti finansial institusinya yang sedang sakit, ekonominya slowing down, industri turun, PHK naik, semua berlomba-lomba melakukan stimulus package untuk membeli produk dalam negeri.
Namun ia menegaskan, langkah Indonesia mengkampanyekan produk dalam negeri bukanlah upaya proteksionisme melainkan upaya waspada terhadap kondisi perkembangan dunia yang sedang berlangsung.
“Kita tidak menjadi prokteksionis tetapi we have waspada, tahun 2009 ini akan menjadi tantangan yang berat,” ucapnya. Sri Mulyani menjelaskan, saat ini semua negara
mulai memasang barikade karena mereka sudah tidak percaya diri terhadap dampak krisis dunia yang semakin parah.
“Kalau negara semua sakit, seperti depperin melakukan dorongan 2 hari lalu yaitu the return of economic nationalism pakai sepatu Indonesia, batik Indonesia, beli lah produk Indonesia, maka seluruh dunia pun sama. Hillary Clinton bilang pakailah produk Amerika, stimulus paket akan digunakan untuk membeli produk AS. Lalu Eropa marah, lalu ikut juga pakai produk Eropa jangan pakai produk lain,” paparnya panjang lebar.
“China juga melakukan yang sama, kalau AS nggak beli, tapi seluruh dunia sudah pakai produk China yah,” selorohnya.

Masih dalam Koridor WTO
Wacana kewajiban penggunaan produk dalam negeri khususnya untuk belanja pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) dinilai masih dalam batas aturan WTO.
Upaya pemerintah menaikan pos tarif saat ini pun masih belum mencapai pada angka maksimal yang dilarang WTO yaitu hingga 40 persen.
Sementara, Deputi Menko Perekonomian Bidang Perindustrian dan Perdagangan Edy Putra Irawady mengatakan, bahwa upaya pemerintah dengan menerapkan penggunaan barang dalam negeri bagi keperluan pemerintah tidak ada kaitannya dengan proteksionisme dalam arti negatif.
“Itu masalah hak pemerintah sebagai pembeli, pemerintah itu punya dua badan sebagai otoriti dan pembeli seperti di Amerika itu ada internal order,” kata Edy.
Selain itu, dalam ketentuan organisasi perdagangan dunia (WTO) Indonesia tidak ikut dalam kesepakatan government procurement agreement karena Indonesia hanya mengikuti ketentuan umum WTO.
“Hanya 13 negara yang teken. Jadi tidak ada urusan dengan WTO, di Asia hanya Singapura,” ucapnya.
Dikatakannya dalam ketentuan umum anggota WTO yang berada di luar kesepakatan 13 negara tadi. Masing-masing negara bisa melakukan upaya proteksi halal atau yang dibolehkan WTO.
Dalam schedule 21 WTO masing-masing negara mempunyai jadwal ketentuan tarif yang akan diterapkannya. Misalnya ia mencontohkan untuk ketentuan yang masih dibolehkan oleh WTO yaitu batas tarif maksmal sampai 40 persen.
Bahkan langkah proteksionisme masih bisa dibolehkan dengan skema safeguard, anti dumping, anti subsidi dan beberapa pembatasan dengan alasan lingkungan, masalah moral dan perlindungan terhadap konsumen.
“Proteksionisme itu hak kita, untuk kepentingan nasional, konsumen, kesehatan, keamanan, untuk melindungi perbutan curang dan ilegal. Ini lebih pada perlindungan sesuai dengan WTO, masih dengan koridor WTO,” jelas Edy.

Tak Perlu Takut
Aksi proteksionisme AS terhadap produk lokalnya yang digelar dalam program ‘Buy American’ memang tidak terhindarkan dalam kondisi krisis. Indonesia yang lebih miskin dari AS pun seharusnya tidak takut melakukan proteksi barang lokalnya.
Indonesia sedang menggalakkan regulasi penggunaan produk dalam negeri dan kampanye-kampanye lain yang serupa. Namun Menteri Perindustrian Fahmi Idris membantah kalau kampanye produk lokal itu meniru proteksi AS dengan program Buy American.
Diakui Fahmi, proteksionisme yang dilakukan oleh banyak negara saat ini tidak bisa terhindarkan. Negara Amerika yang begitu liberal pun melakukan upaya semacam ini dengan menggalakan gerakan buy American.
Meski telah banyak diprotes oleh anggota WTO, namun Fahmi melihat Amerika begitu cueknya, padahal negeri Paman Sam ini terkenal sebagai negara yang sangat liberal dibidang ekonomi bahkan sebagai kiblatnya liberalisme.
“Jadi kita bukan meniru Amerika, Amerika justru meniru dari kita. AS sangat-sangat proteksioanisme, bayangkan rajanya kapitalisme sekarang mengubah haluan, orang-orang pada marah AS tenang-tenang saja,” tandas Fahmi.
Menurut Fahmi, saat ini masing-masing negara melakukan upaya-upaya dalam mengatasi krisis global, termasuk Indonesia pun melakukannya.
“Bailout itu juga merupakan bentuk dari proteksionistis,” ucap Fahmi.
Indonesia juga tidak bisa terhindari melakukan upaya semacam ini, dan Indonesia tidak akan takut melakukannya karena setiap negara memiliki kepentingannya masing-masing.
“Indonesia ini yang masih miskin, masih lemah kalau tidak melakukan semacam itu kelewatan bener, Amerika saja begitu,” ujarnya.

Redaksi

Buyer

Ekspor Karet Indonesia Turun

Pengurangan volume ekspor karet telah melebihi angka yang ditetapkan oleh International Tripartite Rubber Council (ITRC), sehingga kinerja ekspor tidak berjalan optimal.
Direktur Ekspor Komoditas Hasil Pertanian dan Kehutanan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan Yamanah A.C mengatakan, efektivitas pelaksanaan pengurangan volume ekspor karet (Agree Export Tonage Scheme/AETS) belum optimal.
“Masih nunggu SK Menteri Perdagangan tentang pengurangan volume ekspor karet tahun ini. Jadi, belum melibatkan Bea dan Cukai,” ujarnya.
Peraturan itu akan mengatur mekanisme pengurangan volume ekspor karet tahun ini menyusul pengurangan oleh International Tripartite Rubber Council (ITRC) selama tahun ini sebesar 915.000 ton.
Total pengurangan sebesar 915.000 ton terdiri dari 700.000 ton melalui skema kesepakatan ketiga negara (AETS), sedangkan 215.000 ton dampak dari peremajaan pohon karet dengan penebangan karet yang dinilai telah tua dan tidak produktif lagi.
Indonesia mendapatkan alokasi pengurangan volume ekspor sebanyak 116.000 ton pada kuartal I/2009.
Pada kuartal I/2009, Indonesia memangkas volume ekspor sebanyak 116.000 ton. Pada Januari dipangkas sebanyak 45 persen atau sebesar 52.200 ton, selama Februari 35 persen atau sebesar 40.600 ton dan selama Maret 25 persen atau sebanyak 29.000 ton.
Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) yang ditunjuk sebagai National Tripartite Rubber Council (NTRC) oleh pemerintah bertugas untuk mengatur alokasi volume ekspor anggotanya.
Gapkindo memberikan alokasi ekspor kepada setiap perusahaan atau eksportir berdasarkan realisasi ekspor selama 2008. Pengurangan ekspor dilakukan setiap bulan dan jika realisasi ekspor suatu perusahaan dalam sebulan lebih rendah, mekanismenya diatur Depdag.
“Bukan kuota, melainkan alokasi ekspor. Misalkan realisasi suatu perusahaan lebih rendah dari jatah yang diberikan, maka ada mekanismenya. Saya tidak dapat menyebutkan mekanisme itu,” ujar Direktur Eksekutif Gapkindo Suharto Honggokusumo.
Dia mengatakan selama Januari 2009, Indonesia telah mengurangi volume ekspor karet lebih dari 52.200 ton.
Menurut Suharto, rendahnya realisasi volume ekspor akan mendongkrak harga karet di pasar internasional. “Kalau yang realisasinya rendah ya bagus untuk mendongkrak harga.”

Redaksi

Pengusaha Keramik Memerlukan Kredit Perbankan

Pelaku industri keramik yang tergabung dalam Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyayangkan perilaku perbankan yang kurang perhatian terhadap sektor ini.
“Perbankan masih memilih-milih dalam pemberian kreditnya. Kenapa lembaga perbankan tidak melihat sektor komoditas seperti ini yang punya market sendiri. Kita menghasilkan Rp 15 triliun sendiri untuk negara, tetapi kenapa perbankan tidak melihat industri ini, itulah yang membuat kita kecewa,” kata Ketua umum Asaksi Achmad Wijaya disela-sela acara seminar di Jakarta.
Achmad mengatakan, proses lembaga perbankan di Indonesia sangat kaku dalam hal menunjang sektor riil.
“Kita mengharapkan pemerintah untuk melanjutkan proporsi yang saat ini masih baik agar tidak turun, perbankan juga harus ikut berpartisipasi agar memberikan pinjaman,” katanya.
Pinjaman tersebut menurutnya diperlukan agar pelaku industri keramik dapat mengembangkan tempat usahanya. Dia juga optimistis ekonomi akan segera pulih setelah paket stimulus di seluruh negara berjalan.
“Kita mempunyai pegangan bahwa ekspor akan kembali. Kenapa ekspor akan kembali. Karena stimulus yang dijanjikan diseluruh dunia itu kalau mengucurnya sama-sama maka ekonomi pun akan bergerak,” katanya.
Achmad menjelaskan, industri keramik sebagai industri komoditas, dan sampai hari ini 80 persen industri masih jalan terus.
“Tidak turun, walaupun ekspor disaat sekarang masih banyak hambatan, tetapi di tiga benua Australia, Amerika dan Inggris tidak ekspor, namun kita punya pasar yang disebut emerging market atau secondary ASEAN contoh Myanmar, Kamboja, Srilanka, dan pasar sendiri yang masih dikembangkan,” katanya.
Menurut Achmad, porsi domestik masih baik karena ada 2 titik yang disebut market renovasi, dan untuk pasar proyek. Ada daerah dimana pengembangan rumah susun sederhana yang memakan volume keramik lebih banyak dibanding mall, kantor dan hotel.
“Namun yang sampai detik ini tidak membantu kita adalah lembaga perbankan dan masih memilih-milih, tidak menurunkan suku bunga dan sedikit pinjaman baru, makanya secara makro dan mikro tidak berjalan,” tukas Achmad.

Bahan Baku
Industri keramik dalam negeri terancam kekurangan bahan baku. Hal itu dipicu adanya spekulan bahan baku keramik yang mengekspor ke luar negeri memanfaatkan momentum lonjakan harga.
Ekspor bahan baku keramik mencapai 20 persen dari total kapasitas terpasang industri 330 juta meter persegi.
Achmad Wijaya pun memprediksi hingga tahun 2010, bahan baku industri keramik bisa defisit sebesar 20 juta ton per tahun.
“Kami meminta pada Depdag terutama Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia untuk menghentikan kegiatan eskpor bahan baku,” ujarnya.
Aktifitas ekspor bahan baku semacam ini sudah terjadi sejak lima tahun terakhir terutama untuk bahan baku tanah liat, silika, pemutih, silikon, kaolin, dan lain-lain.
Bahan baku tersebut selama ini diekspor ke berbagai negara, seperti China, Thailand, Vietnam, dan Taiwan.
“Pemerintah seharusnya mengeluarkan instruksi untuk mempidanakan oknum yang mengekspor bahan baku ilegal dan mencabut izinnya,” ujarnya.
Mengenai ekspor produk keramik, tahun ini ditargetkan mencapai 350 juta dolar AS, hingga semester I-2008 nilai ekspor mencapai 150 juta dolar AS dengan negara tujuan ekspor utama di negara Asia dan Eropa.
“Selama ini memang ada kecenderungan peningkatan ekspor karena adanya kebijakan bea masuk dan kebijakan safeguard yang telah diterapkan beberapa tahun terakhir,” ujarnya.
Keramik Eropa
Produsen keramik tableware asal Inggris yang telah berumur 250 tahun, yakni Wedgwood mencoba pasar keramik untuk kalangan atas di Indonesia.
Wedgewood merupakan group usaha Royal Doulton Inggris. Brand Ambassador Wedgwood Ceramics International Thomas Rowland Wedgwood mengatakan keramik premium Wedgwood adalah satu-satunya produk keramik untuk kalangan atas.
“Kami melihat gaya hidup masyarakat Indonesia terus mengikuti lifestyle. kami sebagai produsen yang memiliki reputasi kelas atas di dunia tertarik untuk ikut serta menggarap pasar konsumen kelas atas di sini agar bisa menikmati fungsi, keindahan dan perpaduan seni keramik ala Eropa,” ujarnya.
Di Singapura, Wedgwood telah memiliki gerai sebanyak 2 toko, Malaysia 1, Jepang 2, Amerika Serikat 600, dan China 16.
Direktur PT Multifortuna Sinar Delta Lisa Atmadiredja, yang distributor tunggal keramik premium Wedgwood mengatakan dengan dibukanya gerai pihaknya menargetkan penjualan sekitar Rp 250 juta per bulan. “Di gerai ini, harga keramik jenis soup tureen adalah yang termahal atau mencapai Rp 8 juta per buah, sementara piring cake ada yang seharga Rp400.000 per buah,” kata Lisa. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik (Asaki) Achmad Widjaya mengatakan penjualan sektor keramik premium di Indonesia masih mengandalkan produk impor untuk menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen eksklusif.

Redaksi