Uni Emirat Arab Pintu Gerbang Ekspor ke Timur Tengah

Sebagai negara termakmur no 4 dunia dengan tingkat daya beli yang tinggi, peluang ekspor produk Indonesia di pasar UEA masih sangat terbuka. UEA juga dapat dijadikan pintu gerbang produk Indonesia untuk penetrasi ke pasar Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan dan Eropa Timur mengingat sebagian besar ( sekitar 70 % ) produk impor tersebut dire-ekspor ke negara-negara tersebut.
Dengan GDP sekitar US $ 191 milyar, UEA saat ini merupakan kekuatan ekonomi kedua terbesar setelah Arab saudi. Negara ini, dengan dipelopori Emirat Dubai, sedang mengembangkan diri untuk menjadi “economic hub” dikawasan Timur Tengah.
“Peluang untuk meng-ekspor produk Indonesia ke UEA terbuka luas, oleh karena itu perlu ditingkatkan untuk ekspor ke sana.” ungkap M. Wahid Supriyadi - Duta Besar Indonesia untuk UEA, disela-sela kunjungannya ke Jawa Timur.
Sebagai gambaran, nilai perdagangan RI – UEA saat ini baru mencapai sekitar US$ 1,5 milyar, jauh dibawah China (US$ 20 milyar), India (US$ 19 milyar), bahkan Pakistan (US$ 5 milyar), Thailand (US$ 4 milyar) DAN Malaysia (US$ 3 milyar).
Dibidang Investasi, UEA juga sangat menjanjikan. Sampai saat ini paling tidak nilai investasi dari UEA di Indonesia sudah mencapai lebih dari US$ 6 milyar baik dalam bentuk komitmen maupun dalam proses realisasi.
Dalam kunjungan tersebut, Duta Besar Indonesia untuk UEA diterima oleh Kepala Badan Perencanaan (Bapeprop), Ir. Hadi Prasetyo bersama Kepala Biro Perekonomian Prop. Jatim, Dr. Ir H. RB. Fattah Jasin, MS serta para pelaku usaha.
Sebagai negara yang berbasis pertanian, peluang untuk melakukan kerjasama di bidang agribisnis sangat tinggi. Sekitar 85% produk makanan UEA diimpor dari negara-negara lain, dan bahkan untuk keperluan ketahanan pangan saat ini, UEA telah berupaya untuk melakukan investasi di bidang pertanian di Sudan, Pakistan, dan Kazakhstan.

Peluang Ekspor
UEA merupakan pasar yang potensial untuk produk ekspor Indonesia baik komoditi pertanian maupun produk hasil industri termasuk sektor jasa. Secara umum, semua produk ekspor Indonesia memiliki peluang besar di pasar UEA selama memiliki daya saing. Harga produk Indonesia umumnya lebih mahal dibandingkan produk sejenis dari negara pesaing khususnya China, namun sejauh mutunya dijaga tetap memiliki peluang yang baik di UEA.
Isdarmawan Asrikan, ketua GPEI Jatim menyampaikan “Kunjungan Dubes Indonesia untuk UEA dirasa sangat tepat sekali, karena sejak krisis finansial yang melanda Amerika, Eropa dan Jepang pasar ekspor Indonesia khususnya Jawa Timur menjadi terganggu, sehingga UEA dapat dijadikan pasar alternatif selain China, India dan Timur Tengah.”
Beberapa produk utama dan potensial yang di impor dari Indonesia yang memiliki peluang besar untuk pasar UEA yakni karet, tekstil, furniture, kopi, kakao, komponen kendaran bermotor dan alas kaki.
Sedangkan produk potensial yang perlu mendapat perhatian yakni kulit dan produk kulit, perhiasan (terutama perhiasan dari emas), alat-alat tulis (ATK), rempah-rempah (lada, kayu manis, cengkeh, biji pala dan ketumbar), minyak essensial (astiri dan minyak lainnya).
Disamping produk-produk diatas, produk lainnya yang memiliki peluang besar di UEA baik untuk lokal maupun re-ekspor adalah kayu, kertas, alat-alat kesehatan, minyak kelapa sawit, produk kerajinan, bahan bangunan dan ikan. Building materials juga memiliki peluang besar mengingat di UEA saat ini sedang booming pembangunan proyek properti berupa gedung perkantoran, apartemen dan hotel.
Pada kesempatan tersebut, Hadi Prasetyo menambahkan, “bahwa dalam mendukung ekspor Jawa Timur, Pemprop Jatim akan menyiapkan Layanan Satu Atap serta mendirikan perusahaan Trading House sehingga lebih efisien dan mempermudah layanan produk-produk ekspor terutama produk-produk UKM.”
Selain terkait masalah terbukanya peluang perdagangan ke negara-negara di kawasan UEA, Supriyadi juga menyampaikan tentang penerapan kebijakan perdagangan bebas di kawasan UEA sehingga dalam melakukan perdagangan dengan UEA pada prinsipnya tidak ada hambatan yang berarti baik tarif maupun bukan tarif.
Untuk tarif bea masuk secara umum antara 0-5 %, sementara hambatan lainnya selama ini tidak ada yang dikeluhkan oleh pengusaha eksportir Indonesia. Namun demikian, para pengusaha Indonesia hendaknya memperhatikan tentang latar belakang budaya, waktu, cuaca dan iklim.(*)

Redaksi

DJARWO SURJANTO MENJADI DIRUT PELABUHAN III

Akhirnya datang juga, Djarwo Surjanto kini dipercaya menjadi Direktur Utama PT(Persero)Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) menggantikan Suprihat yang sudah memasuki purna tugas. Djarwo panggilan akrab, tidak asing lagi di lingkungan kerja Pelindo III yang sebelumnya menjadi Direktur Utama Pelabuhan IV Makassar, Ia pernah menjabat Direktur Teknik Pelabuhan III.
Kembalinya Djarwo yang akan menahkodai Pelindo III diharapkan mampu memberikan angin segar dalam koordinasinya dengan mitra kerja dan pelaku usaha terkait jasa kepelabuhanan.
“Pelaku bisnis mengucapkan selamat atas dilantiknya Djarwo Surjanto menjadi Dirut Pelindo III Surabaya, semoga dapat menjadikan mitra kerja yang lebih baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” kata pelaku bisnis di pelabuhan Tanjung Perak, menanggapi dilantiknya menjadi Dirut Pelindo III.
Dalam perubahan manajemen kepelabuhan seiring dengan diundangkannya UU Pelayaran No 17 tahun 2008, diharapkan mampu mengakomodasi semua kepentingan pelayanan jasa kepelabuhanan demi kelancaran arus barang di pelabuhan. Pelabuhan yang diwacanakan sebagai operator pelabuhan (sambil menunggu terbitnya PP, red) akan bersinergi dengan pelaku usaha swasta lainnya.
Diketahui, bahwa pada Senin 11 Mei 2009, di Kantor Kementerian Negara BUMN Jakarta telah dilakukan pelantikan Direksi Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV, Pelantikan dilakukan langsung Menneg BUMN Sofyan Djalil dan disaksikan Deputi Menneg BUMN Bidang Pariwisata dan Logistik, Hari Susetio, Sekjen Dephub Ikhsan Tatang dan sejumlah pejabat di lingkungan Dephub.Kementerian Negara BUMN
Untuk Pelindo III telah ditunjuk Direktur Utama adalah Djarwo Surjanto, (saat ini Dirut Pelindo IV dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Teknik Pelindo III dan menggantikan Suprihat. Untuk Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha adalah :Husein Latief.(dari Pelindo II), Direktur Operasi dan Teknik adalah Faris Assagaf (tetap), Selanjutnya Direktur Keuangan : Wahyu Suparyono (tetap), dan Direktur Personalia dan Umum A Edy Hidayat Nurjaman menggantikan JD Dunda.
Menurut Kepala Humas Pelindo III Iwan Sabatini, bahwa Pelindo III membawahi 19 Pelabuhan Cabang dan 17 kawasan tersebar di 7 Propinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang tahun 2009 telah siap menginvestasikan penataan pelabuhan dan penambahan peralatan sebesar Rp. 1,1 Trilyun untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan cepat dan aman.
Untuk Pelindo II, Kementerian BUMN memutuskan mengangkat RJ Lino sebagai Dirut PT Pelindo II menggantikan dirut sebelumnya Abdullah Saifuddin, selain RJ Lino, yaitu Direktur Keuangan Dian M Noer menggantikan Abdulhaq Munawar. Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Saptono Irianto menggantikan Supadi SW, Direktur Operasi dan Teknik Ferialdy N menggantikan Satoto Prayasutiksno, serta mengangkat Mulyono menggantikan Wahyu Setiakusumah sebagai Direktur Personalia dan Umum.
Menurut Sofyan Djalil, Menteri Negara BUMN mengatakan bahwa pergantian dilakukan pada jabatan yang sudah habis masa tugasnya. ditekankan bahwa pergantian untuk lebih mendorong kinerja keuangan perusahaan “Di tengah perubahan rejim ke pelabuhanan perlu ada perombakan, demi meningkatkan performa perusahaan.
Pada Pelindo I, posisi Dirut tetap dijabat Harry Sutanto, Direktur Operasional ditempati Iman A Sulaiman, Direktur Personalia dan Umum Herman Harianja, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Bambang Eka Cahyana, sedangkan Direktur Keuangan Suwono.
Pada Pelindo IV posisi Dirut dijabat Alfred Natsir, Direktur Operasi dan Teknik Imran Iskandar, Direktur Personalia dan Umum Wasis Budiyanto. Direktur Komersil dan Pengembangan Usaha tetap dijabat Max Lumempouw, dan Direktur Keuangan ditempati
Sumaryadi. (*)

Redaksi

Pertumbuhan Ekspor Non Migas Diupayakan Tidak Negatif

Menteri Perdagangan mengatakan, akan mengupayakan volume ekspor nonmigas 2009 tidak tumbuh negatif dengan memperlancar arus ekspor dan diplomasi untuk memperluas akses pasar serta pengamanan perdagangan.
“Target ekspor kita perlebar range-nya dari minus 10 menjadi nol persen. Nol persen itu kondisi yang terbaik dan minus 10 persen itu yang terburuk. Kita lebih banyak pada posisi skenario optimistis,” kata Mendag Mari Elka Pangestu.
Sebelumnya, Depdag memperkirakan pertumbuhan volume ekspor lebih pesimistis yaitu minus lima hingga 10 persen selama 2009.
Menurut Mendag, penurunan harga komoditi ekspor juga mempengaruhi kontraksi pertumbuhan volume ekspor tahun ini. Pertumbuhan negatif juga disebabkan krisis ekonomi global yang menyebabkan turunnya permintaan ekspor dari negara tujuan utama Indonesia seperti Amerika Serikat dan Jepang.
“Pertumbuhan ekspor akan alami penurunan tajam, kita upayakan tidak turun setajam prediksi kita,” ujarnya.
Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk mempertahankan kinerja ekspor Indonesia antara lain dengan membuka pasar baru, melakukan diplomasi perdagangan dan negosiasi serta menggalakkan promosi ekspor.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Depdag untuk membuat proyeksi pertumbuhan ekspor yang lebih optimistis. “Saya mengharapkan Depdag membuat proyeksi ekspor yang lebih optimistis,” ujarnya.
Ia memperkirakan total nilai ekspor Indonesia pada 2009 bisa mencapai minus 30 persen. Sedangkan dari sisi volume diperkirakan akan tumbuh negatif 5 sampai 8 persen.
“Bu Mari harus membuktikan kalau prediksi Depkeu salah,” ujarnya.
Menurut dia, tantangan ekonomi dua tahun ke depan relatif masih berat karena imbas krisis global masih akan terasa. Apalagi, negara-negara maju sedang berlomba-lomba mencari pendanaan untuk penyembuhan krisis termasuk dengan menjual surat utang. “Selama 24 bulan ke depan itu adalah the most difficult battle in the global economy. Jadi amunisinya harus cukup untuk apapun yang terjadi,” jelasnya. Lembaga dunia seperti WTO memprediksi volume perdagangan dunia negatif sembilan persen dan Bank Dunia memprediksi negatif empat persen.

Swasta
Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, bahwa tingkat konsumsi swasta selama kuartal I 2009 masih cukup kuat, sehingga menjadi penyumbang besar pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama 2009.
“Konsumsi swasta, berdasarkan rekaman kita masih cukup kuat,” kata Kepala BPS Rusman Heriawan.
Selain konsumsi swasta, menurut dia, pertumbuhan ekonomi selama kuartal I 2009 juga akan didorong oleh stimulus yang bukan berasal dari APBN tetapi dari pelaksanaan pemilu.
“Bahkan ada gurauan kalau pemilu berulang-ulang, maka akan positif bagi pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Menanggapi prognosa pertumbuhan ekonomi oleh Depkeu sebesar 4,3 - 4,8 persen dan BI sebesar 4,5 - 4,6 persen, Rusman mengatakan, angka tersebut cukup masuk akal.
“Saya kira itu ‘make sense’ karena memang ada ‘slowdown’ ekonomi. Kalau kita lihat YoY kelihatannya kalau tidak ada krisis global, harusnya startnya sudah diatas 6,0 persen,” katanya.
Ia menyebutkan, BPS akan resmi mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2009 sesuai data empiris pada 15 Mei yang akan datang.
Menurut dia, prognosa yang disampaikan Depkeu maupun BI sudah menunjukkan adanya perlambatan ekonomi dibanding tahun lalu.
“Namun konsumsi swasta berdasarkan rekaman kita masih cukup kuat, demikian juga stimulus yang bukan dari APBN seperti Pemilu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Mengenai dampak stimulus fiskal 2009 terhadap pertumbuhan ekonomi, Rusman mengatakan, stimulus dari APBN secara normal saja sebenarnya sudah cukup besar. “Kalau penyerapan APBN dipercepat, sebenarnya memberikan dampak yang besar kepada pertumbuhan ekonomi. Dampak stimulus fiskal itu tidak seberapa dibandingkan dengan kue APBN yang cukup besar,” katanya.
Menurut dia, tahun 2009 harus diperlakukan secara berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya ketika penyerapan anggaran secara besar-besaran terjadi di akhir tahun.
“Kalau kita pakai ‘business as usual’ di mana penyerapan jatuh di triwulan IV, maka harapan kita terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi sangat terlambat,” katanya.

Program Stimulus
Menteri Perdagangan mengatakan, realisasi program stimulus perdagangan dalam negeri senilai Rp335 miliar diharapkan mulai dilakukan akhir kuartal 2/2009.
“Akhir kuartal 2 ini kita harapkan sudah mulai ada kegiatan dan harus selesai sebelum akhir tahun,” kata Mendag, Mari Elka Pangestu.
Depdag mendapat dana program stimulus fiskal untuk menggairahkan perdagangan dalam negeri senilai Rp335 miliar yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan prasarana pasar, revitalisasi pasar dan gudang produk pangan.
“Dana itu untuk membangun 32 pasar yang berlokasi di 20 kabupaten/kota senilai Rp 215 miliar, sedangkan untuk pembangunan 41 gudang di 35 kabupaten/kota senilai Rp 120 miliar,” jelas Mendag.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan komitmen pemerintah untuk menggairahkan perdagangan dalam negeri yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
“Depdag mendapatkan dua program stimulus yaitu untuk pasar tradisional dan pergudangan. Sektor perdagangan ini penting untuk menjaga ekonomi dalam negeri tetap bergerak,” katanya.
Menkeu berharap Depdag bekerjasama dengan pemerintah daerah dapat merealisasikan program stimulus tersebut dengan baik.
“Perdagangan dalam negeri itu jadi ‘engine of growth. Produsen dan konsumen harus memberi tempat yang tepat sehingga masyarakat bisa melakukan kegiatan perdagangan yang positif,” jelasnya.
Pembangunan gudang, lanjut dia, bertujuan untuk menjaga kelancaran distribusi dan pengamanan stok pangan terutama yang harganya sering berfluktuasi.

Pusat Distribusi
Sekjen Depdag, Ardiansyah Parman, menambahkan, pemerintah juga berencana membangun pusat distribusi produk konsumsi masyarakat lainnya agar pasar tradisional bisa lebih kompetitif dibanding pasar moderen.
“Swasta sudah banyak melakukan langkah-langkah seperti itu, karena barang industri sudah established ketimbang produk pertanian,” ujarnya.
Menurut dia, ada tiga faktor yang bisa mempengaruhi harga barang di pasar yaitu lokasi barang yang diproduksi, modal untuk transportasi barang tersebut ke pasar, dan struktur biaya dari barang itu sendiri.(*)

Redaksi

BI Surabaya Jamin Likuiditas Perbankan Jatim Relatif Aman

Bank Indonesia Surabaya menjamin likuiditas perbankan Jatim relatif aman. Berdasarkan data BI Surabaya, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat dari posisi Rp 171,5 triliun pada akhir 2008, menjadi Rp 175,8 triliun pada akhir Februari 2009.
Deputi Pemimpin Bank Indonesia Surabaya, Wiyoto mengatakan, indikasi likuiditas perbankan Jatim aman, dapat dilihat dari mulai banyaknya simpanan DPK ke perbankan, dibandingkan akhir tahun lalu. Untuk simpanan dalam bentuk giro, nilainya meningkat dari Rp 31,5 triliun pada akhir 2008, menjadi Rp 32,2 triliun pada akhir Februari. Begitu juga dengan tingkat deposito, dari Rp 78,3 triliun, menjadi Rp 82,7 triliun.
Sementara tingkat tabungan justru mengalami penurunan. Karena bunga deposito dan bunga giro lebih menarik minat nasabah, dari pada bunga tabungan yang hanya dipatok 3-6 persen. Sedangkan bunga deposito dipatok sekitar 10-11 persen. Dan bunga giro juga sekitar 3-6 persen. “Karena tawaran tingkat suku bunga deposito dan giro lebih menggiurkan, maka banyak dari nasabah yang memindahkan DPK mereka ke simpanan deposito dan giro, dari pada ke tabungan. Hal inilah yang membuat tingkat tabungan sedikit menurun. Tapi secara umum, tingkat DPK mengalami kenaikan. Dan ini yang sangat mendukung liquiditas perbankan,” ujar Wiyoto baru-baru ini di Surabaya
Terkait tentang perbankan yang belum bergeming menurunkan suku bunga seiring turunnya BI rate ke level 7,5 persen, hal itu diakui Wiyoto. Realitasnya masih banyak bank yang juga menurunkan tingkat suku bunga kredit mereka.
Wiyoto menilai saat ini bank masih menunggu jatuh tempo akad kredit sekitar 1-2 bulan ke depan dari kesepakatan awal. “Jadi baru dua bulan lagi bunga kredit turun,” katanya.
Sementara itu, Pengamat FE Unair Subagyo mengatakan BI Rate tidak lagi menjadi acuan penurunan suku bunga perbankan karena bank masih berkiblat pada kondisi pasar. Ada kemungkinan bank-bank di Jatim akan menurunkan suku bunga kreditnya tetapi hal itu tergantung kekuatan atau komposisi dana dari masing-masing bank.
Ia menambahkan, saat ini kondisi likuiditas di perbankan masih ketat. Bahkan, ada ungkapan cash is the king (uang tunai adalah raja) masih sangat kental di tengah para bankir. Sebab, meski BI Rate turun tetapi masih ada bank yang memberikan bunga simpanan yang cukup tinggi sehingga persaingan memperoleh dana pihak ketiga (DPK) jadi semakin sengit. “Memang ada upaya mereka perbankan untuk menarik DPK-nya sebesar-besarnya ke bank,” tambahnya.
Secara terpisah, Pengamat Ekonomi dari Regional Economic Development Institute (REDI) Indra Nur Fauzi menuturkan, bunga bank yang berlaku di bank saat ini lebih berkiblat pada kondisi pasar ketimbang bunga acuan BI Rate. “Jika likuiditas tetap seperti sekarang ujung-ujungnya bank tetap mempertahankan bunga simpanannya. Sebab, bank ambruk bukan disebabkan kredit bermasalah tetapi akibat tidak punya likuiditas,” tuturnya.
Indra menjelaskan, langkah pemerintah menurunkan BI rate ini hanya dorongan dari sisi suplai pasar. Menurutnya hal ini perlu diimbangi dari sisi permintaan, mengingat daya beli yang akan menjadi pendorong peningkatan konsumsi masih rendah. “Kalau BI rate sudah bisa turun, harusnya ada kebijakan lain seperti kebijakan fiskal yang lebih baik. Saya usul gaji pegawai naik dan pencairan dana proyek tepat waktu. Ini akan mendorong ekonomi kita tumbuh lebih baik,” ujarnya.(*)

Redaksi

Ekspor Furnitur Menurun, Aturan Ekspor jangan Rugikan Daerah Penghasil Rotan

Asosiasi Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) mencatat penurunan produk ekspor furnitur Indonesia pada kuartal I 2009 mencapai 50 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi anjloknya ekspor ini jauh melampaui perkiraan sebelumnya yang sebesar 30 persen.
Situasi ekspor belum bangkit, pantauan di Surabaya, Semarang ekspor merosot ke 45 persen sampai 50 persen, di triwulan pertama, triwulan kedua nampaknya seperti itu,” kata Ketua Asmindo Jatim Johanes Sumarno.
Dengan kondisi ini, Sumarno sudah berulang kali menyampaikan bahwa dampaknya akan merambat ke pemutusan hubungn kerja (PHK) karyawan yang bergantung pada ekspor ini.
“Saya khawatir ada PHK di industri furnitur,” ucapnya.
Bahkan yang paling parah lagi, sekarang ini para pembeli pasar ekspor melakukan tindakan posisi tawar yang tinggi, dimana pembeli banyak yang menawar atau meminta diskon lebih rendah 30 persen dari harga tahun 2008.
Ekspor produk furnitur atau permebelan per tahun mencapai 2 miliar dolar AS, dan kerajinan mencapai 600 juta dolar AS, sehingga total ekspor anggota Asmindo mencapai 2,6 miliar dolar AS per tahun.
Dikatakan, Industri kerajinan rotan sedang dalam keadaan memprihatinkan, karena adanya pelemahan permintaan. Kondisi industri rotan semakin buruk. Ekspor belum bangkit, turunnya semakin tajam mencapai 45-50 peresen dan masih akan terus berlanjut.
Pengusaha asing, katanya, yang biasanya mengekspor hingga 30 kontainer per bulan turun menjadi 10 kontainer per bulan.
Menurutnya, permintaan para pembeli di Timur Tengah juga menurun. Padahal, sebelumnya pasar itu diharapkan dapat menjadi pasar alternatif.
Ekspor bahan baku rotan, katanya, juga sedang mengalami pelemahan, sehingga jika ekspor rotan ditutup, akan menyebabkan petani rotan semakin kesulitan dalam memasarkan produk rotannya.
Menurut dia, pemerintah dapat menutup keran ekspor rotan dengan catatan membuat buffer stock dengan menyangga seluruh rotan milik petani.
Padahal, katanya, untuk membuat buffer stock itu diperlukan dana Rp500 juta-Rp1 miliar.
Sebaliknya, jika ekspor rotan tetap diperbolehkan, harus ada wajib pasok ke terminal-terminal bahan baku rotan di dalam negeri.
Menurut dia, setiap terminal bahan baku rotan minimal seluas 1.500 hektare dengan kapasitas sedikitnya 200 ton.
Eksportir bahan baku rotan harus dibedakan izinnya dengan eksportir kerajinan rotan, agar tidak terjadi penyalahgunaan dengan menyelundupkan rotan mentah.
Pasokan rotan lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan, karena industri tidak dapat menyerap 100 persen rotan domestik. Apalagi, telah banyak rotan sintetis dari plastik yang mulai banyak digunakan para perajin.

Penghasil rotan
Rencana pemerintah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 12/M-DAG/Per/6/2005 tentang ketentuan ekspor rotan jangan malah merugikan daerah penghasil.
“Jika Mendag akan merevisi kebijakan ekspor rotan, dampaknya langsungnya ke daerah penghasil, yaitu turunnya harga rotan asalan dari petani dan ancaman pemutusan hubungan kerja akibat tutupnya industri pengelolaan setengah jadi,” katanya.
Dia mengemukakan rotan adalah komoditas hasil hutan yang 80 persen berada di hutan Indonesia. Dalam pengelolaan komoditas ini yang terkait langsung adalah mulai dari petani, pengumpul, hingga pabrik pengelolaan bahan baku rotan dan pabrik mebel rotan.
“Jadi bukan hanya satu aspek yang harus diperhatikan, melainkan harus semua yang terlibat dalam proses produksi rotan itu sendiri,” katanya.
Aturan Ekspor Rotan
Departemen Perdagangan mempersiapkan revisi Permendag No.12/M-DAG/PER/6/ 2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan, tetapi masih tetap membuka keran ekspor komoditas itu untuk periode Juli 2009-Juni 2010 sebanyak 77.000 ton sama dengan tahun sebelumnya.
Kepala Sub Direktorat Ekspor Produk Kehutanan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan Lamsudin Sitindaon mengatakan, pihaknya juga mempersiapkan perkembangan realisasi ekspor rotan untuk dilaporkan ke presiden.
“Kami sedang membuat laporan kepada presiden tentang perkembangan ekspor rotan dan pasokan industri domestik. Menteri Perindustrian telah mengirimkan surat kepada presiden tentang keluhan industri kerajinan rotan,” ujarnya.
Dia membantah jika sebelum 2005, ekspor rotan dilarang, tetapi diperbolehkan untuk jenis tertentu.
Hal tersebut menyusul tuntutan pelaku industri rotan yang tergabung dalam Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI) untuk merevisi peraturan tersebut agar keran ekspor rotan ditutup.
Depdag, katanya, sedang mempersiapkan laporan realisasi ekspor rotan selama periode Juli 2008-Juni 2009. Dia tidak dapat menjelaskan hal-hal yang akan direvisi dalam peraturan itu.
Pelaku industri rotan dalam negeri meminta agar keran ekspor rotan ditutup untuk menjamin ketersediaan bahan baku rotan.
Selama periode Juli 2008-Juni 2009, Depdag telah membatasi kuota ekspor rotan asalan jenis sega dan irit 25.000 ton, rotan setengah jadi dalam bentuk hati dan kulit rotan yang diolah dari jenis sega dan irit 16.000 ton.
Kuota ekspor rotan setengah jadi dalam bentuk rotan poles, hati dan kulit rotan yang diolah dari jenis bukan sega dan irit 36.000 ton.
Sekjen AMKRI Hatta Sinatra menilai, revisi permendag No. 12/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan tidak dapat memperbaiki industri kerajinan rotan, karena masih tetap memperbolehkan ekspor komoditas itu.
“Revisi itu bagi kami tidak ada artinya dan jalan di tempat. Substansinya tetap ekspor bahan baku rotan dilanjutkan,” ujarnya.
Menurut dia, jika masih tetap dibuka keran ekspor, pasokan untuk industri rotan di dalam negeri akan tetap sulit.
Dia mengungkapkan, bahan baku rotan merupakan bahan baku strategis yang harus dimanfaatkan demi kemajuan dan pertumbuhan industri barang jadi rotan nasional.
Hatta menambahkan revisi tersebut masih membolehkan ekspor dengan memberikan kuota ekspor periode Juli 2009-Juni 2010 sebanyak 77.000 ton sama dengan periode Juli 2008-Juni 2009. (*)

Redaksi

GELIAT EKSPOR JATIM DITENGAH KRISIS

Kalangan eksportir di Jawa Timur saat ini semakin aktif melakukan diversifikasi pasar, upaya ini diyakini dapat meningkatkan kinerja mereka yang sempat turun akibat krisis ekonomi global. Upaya tersebut perlu dukungan pemerintah untuk mengatasi berbagai kendala serta hambatan yang selama ini masih dirasakan pelaku usaha ekspor.
Pernyataan tersebut mengemuka ketika dilakukan dialog koordinasi antara asosiasi ekspor terkait di Jawa Timur dengan Dirjen Perdagangan, Depdag, Diah Maulida, yang diprakarsai oleh Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim, di Surabaya, belum lama ini.
Hadir asosiasi terkait diantaranya APCI (Asosiasi Perusahaan Coolstorage Indonesia), Asmindo (Asosiasi Perusahaan Mebel Indonesia), API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia), Asosiasi Rotan, AEKI (Asosiasi Eksportir & Industri Kopi Indonesia), APRISINDO (Asosiasi Persepatuan Indonesia), ASKINDO (Asosiasi Kakao Indonesia) dan INSA Surabaya, serta Disperindag Jawa Timur.
Ketua GPEI Jatim Isdarmawan Asrikan mengatakan, kini para eksportir aktif mencari pasar lain yang potensial. Selain Belgia, juga ada beberapa negara lain yang saat ini masuk ke sepuluh besar negara tujuan ekspor.
Disebutkan, lesunya permintaan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa akibat krisis ditengarai mendorong eksportir mengalihkan pasarnya. Tren tersebut mulai terlihat saat ini ketika naiknya ekspor ke Belgia hingga 323,54 persen dibanding bulan sebelumnya.
Bahkan, negara-negara yang sebelumnya tidak masuk sepuluh besar tujuan ekspor, juga mulai muncul di antaranya Jerman dan Belanda.
Berdasarkan data sampai triwulan pertama tahun ini, terang dia, ekspor Jatim turun 8,86 persen dibanding Februari. Penurunan ini dari 675,4 juta dolar Amerika Serikat menjadi 547,9 juta dolar AS.
Sementara secara tahunan (y-o-y), ekspor turun 40,23 persen atau sama dengan pencapaian periode tahun lalu sebesar 916,7 juta dolar AS.
Selain itu, jika dilihat dari negara tujuan ekspornya, Jepang masih menjadi tujuan utama, meskipun ada penurunan sebesar 26,78 persen. Dari 116,4 juta dolar AS pada bulan Februari menjadi 85,2 juta dolar AS pada bulan Maret.
Di peringkat kedua, adalah Amerika Serikat dengan nilai ekspor sebesar 73,2 juta dolar AS atau turun 2,01 persen dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 74,7 juta dolar AS.
Sementara itu, Belgia mengalami kenaikan drastis sebesar 323,54 persen menjadi 65,8 juta dolar AS, dari bulan sebelumnya 15,5 juta dolar AS.
Bila dilihat dari komoditinya, nilai ekspor terbesar pada kapal laut dan bangunan terapung senilai 55,5 juta dolar AS atau turun sebesar 6,6 persen dari posisi bulan sebelumnya yang sebesar USD832 ribu. Kemudian, di posisi kedua yakni barang kertas/karton dengan nilai ekspor 54,4 juta dolar AS atau turun 21,86 persen dibanding bulan sebelumnya.
Selanjutnya, kelompok kayu dan barang dari kayu mengalami kenaikan 3,78 persen menjadi 45,8 juta dolar AS.
Dirjen Perdagangan, Depdag, Diah Maulida mengatakan, Departemen Perdagangan terus mencermati arus perdagangan dari aspek pembiayaan dengan memperjuangkan akses untuk trade financing.
“Departemen Perdagangan terus mencermati lingkungan perdagangan global guna melawan kecenderungan proteksionisme seperti penutupan akses pasar atau pendistorsian kompetisi yang tidak sehat terhadap iklim perdagangan global. Hal ini akhirnya dapat mengganggu perekonomian dunia, termasuk di Indonesia,” kata Diah.
Selain itu, Ia terus mencermati situasi ekonomi nasional yang ditandai tekanan terhadap ekspor dan rupiah, tren anjloknya harga komoditas seperti CPO dan karet, serta perlambatan ekonomi yang memicu PHK.
Oleh karenanya, upaya-upaya keras pemerintah termasuk dari Depdag untuk meredam dampak krisis terus digulirkan melalui pengamanan sektor riil, penguasaan pasar domestik, pengamanan transaksi, jalur distribusi, pasokan kebutuhan bahan pokok, debirokratisasi prosedur perdagangan,
peningkatan infrastruktur pasar ritel, branding campaign, perlindungan konsumen, internet marketing, dan program stimulus.
Kesemuanya, kata Diah Maulida, dilakukan dengan simultan termasuk
melalui gerakan promosi untuk menembus pasar ekspor baru. Fokus tindakan pemerintah adalah menggerakkan kekuatan ekonomi dalam negeri melalui peningkatan daya saing domestik untuk meredam dampak negatif krisis global.
Daya saing merupakan faktor penting dalam merebut pasar global. Namun dengan situasi ekonomi dunia yang kurang kondusif akibat krisis ekonomi yang dialami banyak negara di dunia saat ini, tantangan ekspor menjadi lebih besar. Indonesia mau tidak mau dan harus berupaya agar roda perekonomian tetap berjalan.
“Pasar dalam negeri merupakan salah satu peluang besar yang dapat digarap secara lebih baik. Tantangannya adalah, bagaimana industri dan pengusaha Indonesia dapat memproduksi barang dan jasa yang berdayasaing tinggi sehingga dapat merebut hati konsumen dalam negeri.
Dalam hal ini, Pemerintah, termasuk Departemen Perdagangan terus mendorong industri dan pengusaha agar memproduksi barang dan jasa yang berdayasaing.

Bank Ekspor
Lebih lanjut Dirjen Daglu Diah Maulida mengatakan, Bank Ekspor akan diubah menjadi Exim Bank atau LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) pada 1 Juli 2009, di 2009 ini perseroan mentargetkan pertumbuhan aset sebesar Rp 2,5 triliun dengan berbagai cara yang dilakukan perseroan di tahun ini.
Sementara informasi, Bank Ekspor Indonesia (BEI) menargetkan pertumbuhan pembiayaan ekspor di 2009 sebesar Rp 2,5 triliun atau naik 30 persen dari outstanding pembiayaan ekspor perseroan di akhir 2008 yang sebesar Rp 11,3 triliun.
“Penurunan ekspor yang terjadi untuk Bank Ekspor tidak kelihatan banyak, karena kita memang fokus ke ekspor. Meskipun secara nasional sudah kelihatan statistiknya ekspor menurun. Tapi penurunan yang terjadi pada kuartal I-2009 karena faktor musiman dan juga karena krisis,” jelasnya.
Pada kuartal I-2009, pembiayaan BEI masih tetap tumbuh 10 persen dibandingkan kuartal IV-2008 meskipun kondisi perdagangan dunia menurun.
“Tapi memang tahun lalu ekspor tumbuhnya fantastis mungkin yang tertinggi di Indonesia. 45-50 persen, biasanya antara 20-30 persen tiap tahunnya,” ujarnya.
Untuk menambah modal pembiayaan dan meningkatkan pembiayaannya, BEI menjajaki pinjaman dari beberapa sumber baik bilateral maupun multilateral seperti dari Jepang dan ADB (Asian Development Bank).
“Dari Jepang sendiri sudah komitmen untuk membantu trade financing kepada Asia termasuk Bank ekspor sebesar 500 juta dolar AS, ADB juga sudah tanya-tanya tapi belum ada jumlahnya. World Bank ingin memberikan penguatan atau pembiayaan pada UKM, World Bank juga akan biarkan ke Indonesia ke Bank Ekspor,” ujarnya.

Ekspor Produk Industri
Diah mengakui, sektor yang paling terpukul krisis adalah produk industri, penurunan kinerja ekspor produk industri selama tiga bulan pertama 2009 turun hingga 31,68 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2008.
Total ekspor Indonesia selama Januari-Maret 2009 mencapai 22,90 miliar dolar AS atau turun 32,13 persen dibanding periode yang sama 2008.
Sedangkan ekspor nonmigas Indonesia mencapai 19,58 miliar dolar AS atau mengalami penurunan sebesar 25,69 persen. Kinerja ekspor Indonesia selama tiga bulan pertama 2009 tertolong oleh meningkatnya ekspor bahan bakar mineral seperti batubara namun tertekan oleh turunnya harga emas, perhiasan dan permata.
Kinerja ekspor produk pertanian masih mengalami kenaikan 0,87 persen sedangkan produk pertambangan naik 10,74 persen. (*)

Redaksi

Tuduhan Transhipment

Sejak tahun lalu ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat sempat terganggu dengan adanya larangan ekspor udang terkait dengan dugaan transhipment udang dari Cina. Meski begitu ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat masih menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Meski ada beberapa kejadian terkait masalah udang yang seharusnya bisa mengurangi nilai ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat, tetapi ekspor Indonesia tidak terpengaruh oleh hal itu. AS tergolong pasar terbesar bagi udang Indonesia, volume ekspor udang ke AS tahun 2003 sebanyak 21.663 ton. Kemudian naik drastis mencapai 46.966 ton atau senilai 300 juta dollar AS di tahun 2004 dan tahun 2005 meningkat lagi menjadi 57.264 ton dengan nilai 399,39 juta dollar AS.
Volume ekspor udang Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan. Sementara Thailand ekspornya malah menurun sebesar 9 persen dan Vietnam turun 29 persen.
Hingga saat ini Amerika Serikat dan Uni Eropa masih melakukan penyelidikan terhadap tujuh eksportir udang yang dicurigai melakukan transhipment,”Amerika juga meragukan formulir ekspor DS2031 yang menunjukkan proses penangkapan menggunakan TEDB (Turtle Excluding Device/alat pemindai kura-kura),”tukasnya.
Mengenai tuduhan adanya transhipment udang dari Cina tersebut, pemerintah dan seluruh stakeholder sepakat melakukan tindakan tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses itu, termasuk jika melibatkan aparat pemerintah. Kesalahan dari unsur pemerintah, berkaitan dengan penyalahgunaan pengeluaran Surat Keterangan Asal (SKA) maupun dokumen terkait ekspor udang tersebut.
Sementara bagi eksportir, tindakan yang akan diambil pemerintah akan disesuaikan dengan kadar pelanggarannya. Kalau pelanggarannya karena ketidaktahuan peraturan, maka akan diberi peringatan, diberi penjelasan dan dipantau kegiatannya. “Tapi jika pelanggaran dilakukan secara sengaja, maka akan dikenakan sanksi yang lebih berat,”.
Menurutnya, jenis sanksi dan perusahaan yang akan diberi sanksi masih akan dievaluasi karena pemerintah masih menunggu hasil investigasi yang dilakukan pihak Amerika Serikat dan Uni Eropa (UE). Hingga saat ini Amerika Serikat belum pernah mengeluarkan pernyataan embargo terhadap udang dari Indonesia. Bahkan tim dari pemerintah telah melakukan pembahasan di AS dua pekan lalu.
Selain itu, Mendag dan kalangan pengusaha juga akan ke AS pekan depan untuk membahas secara baik masalah-masalah perdagangan kedua negara untuk mencegah kasus seperti itu terulang lagi. “Rencana kita adalah memperbaiki sistim pelacakan asal udang tersebut dan meningkatkan sosialisasi kepada seluruh stake holder mengenai peraturan di AS dan UE,”.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Fredy Numberi mengatakan, bahwa dalam kasus transhipment udang dari Cina itu, ditengarai melibatkan aparat pemerintah. Sanksi untuk pejabat yang terlibat transhipment tersebut, menurut aturan dapat diturunkan jabatannya atau tidak naik pangkat selama satu periode.
Sementara, sanksi untuk pengusaha pelaku transhipment akan diberikan secara hati-hati karena industri udang melibatkan sekitar 15 juta tenaga kerja. “Mengenai cabut ijin akan ada pertimbangan, dan kita tidak bisa bilang dia sama sekali tidak boleh ekspor ke negara lain,”jelas Fredy. (*)

Redaksi