Penghargaan Primaniyarta 12 Eksportir Jatim, 2010 Masa Pencerahan Ekspor Jatim

Sebanyak 12 eksportir Jawa Timur mendapat penghargaan Primaniyarta. Penerima penghargaan terbagi atas empat kategori yakni eksportir berkinerja, eksportir pembangun merk global, UKM ekspor, eksportir barang dan jasa ekonomi kreatif.
Penghargaan itu diserahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim, Zainal Abidin, dalam Penganugerahan Penghargaan Eksportir Berprestasi di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya.Kategori eksportir berkinerja disandangkan kepada PT Langgeng Karya Makmur Lestari, PT Bumi Muara Internusa, dan PT Eratex Djaja. Kategori eksportir pembangun merek global PT Maspion, PT Rutan, dan PT White Oil Nusantara.
“Sementara kategori Usaha Kecil Menengah (UKM) ekspor dianugerahkan kepada PT Rajapaksi Adya Perkasa, PT Inkor Bola Pasific, dan CV Jaya Makmur. Kategori eksportir barang jasa ekonomi kreatif diberikan kepada Sanggar Seni Bahari, Bagaskara Art, dan Eksotik Shells & Accessories,” katanya.
Di samping itu, sebelumnya, lanjut dia, eksportir jatim berprestasi juga meraih penghargaan Primaniyarta Award 2009 dari Menteri Perdagangan (28/10).
Untuk itu, Disperindag Jatim juga memberikan apresiasi kepada mereka antara lain PT Insera Sena sebagai eksportir berkinerja, PT Sorini Co, Tbk, PT Mega Surya Mas, dan PT Millenia Furniture Industries masuk dalam kategori membangun merek global, dan UD Cococraft Kreasi Gemilang memperoleh kategori eksportir
barang dan jasa ekonomi kreatif.
“Untuk memotivasi pelaku usaha Jatim, termasuk UKM dalam mengekspor produknya kami memberikan penghargaan ini. Kami berharap, penganugerahan ini dapat meningkatkan kinerja ekspor Jatim mendatang,” katanya.
Ekspor Provinsi Jawa Timur diyakini mengalami masa pencerahan pada tahun 2010, seiring kian tercapainya target kinerja ekspornya tahun ini atau mencapai tujuh miliar dolar Amerika Serikat (AS).
“Sementara, target ekspor selama 2009 sekitar 10 miliar dolar AS atau lebih rendah daripada realisasi ekspor Jatim 2008 senilai 11 miliar dolar AS,” kata Zainal Abidin.
Menurut dia, tahun 2010 merupakan tahun harapan. Saat itu permintaan produk ekspor seperti furnitur, alas kaki, dan perikanan diyakini meningkat.
“Kami optimistis, tahun depan tren permintaan ekspor dari provinsi ini menuju ke arah positif,” ujarnya.
Untuk mencapai target itu, ia membuka pasar baru untuk tujuan ekspor. Langkah itu sengaja diambil agar pasar ekspor baru tersebut bisa mendukung perekonomian domestik, terutama ketika krisis ekonomi global belum pulih seperti sekarang.
“Walau ada krisis ekonomi global, ekonomi domestik tidak terlalu terpengaruh. Kondisi itu berbeda dengan yang terjadi di Amerika Serikat,” katanya.
Mengenai negara tujuan ekspor Jatim, ia menyebutkan, ada 10 negara antara lain Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, China, Thailand, Singapura, Australia, Korea Selatan, Vietnam, dan Belanda.
“Komoditas unggulan dari provinsi ini seperti pengolahan tembaga, besi baja, pulp dan kertas, pengolahan kayu, kimia dasar, makanan dan minuman, pengolahan karet, tekstil, pengolahan kelapa sawit, dan alat-alat listrik,” katanya.

Primaniyarta
Nasional
Sebelumnya, penghargaan primaniyarta secara nasional terhadap 25 eksportir juga diserahkan oleh Mendag Mari Elka Pangestu di sela-sela acara pembukaan Trade Expo Indonesia, belum lama ini. Kriteria penilaian untuk kategori eksportir berkinerja, antara lain melakukan ekspor selama lima tahun.
Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), Hesti Indah Kresnarini mengatakan, untuk kategori pembangunan merk global, harus memenuhi kriteria mengekspor selama tiga tahun dengan menggunakan merk sendiri dan sudah terdaftar di Indonesia. “Produk juga harus sudah diekspor ke tiga negara,” ujarnya.
Untuk kategori usaha kecil ekspor, kriterianya harus memiliki nilai di luar aset tanah dan bangunan maksimum Rp 200 juta. Untuk usaha menengah ekspor nilai aset dan omzet harus lebih besar dari Rp 200 juta sampai Rp 10 miliar. Selian itu, nilai transaksi ekspor harus lebih besar dari transaksi domestik.
Adapun kategori untuk eksportir barang dan jasa ekonomi kreatif harus mengekspor barang dan jasa berbasis budaya Indonesia. “Prioritas pada fesyen, animasi dan seni pertunjukan,” kata Hesti.
Pemenang kategori eksportir berkinerja adalah PT Bitratex Industries, PT Bumitanggerang Mesindotama, PT Cahaya Saktti Furintraco, PT Eagle Glove Indonesia. Pemenang lainnya adalah PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk, PT Indesso Aroma, PT Indorama Synthetics, Tbk, PT Insera Sena, PT LG Elektronics Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, PT Musim Mas dan PT Royal Korindah.
Untuk kategori Pembangunan merk global, pemenangnya adalah PT Megasurya Mas, PT Milenia Furniture Industries, PT Pindo Deli Pulp and pPaper Mills, PT Selamat Sempurna, PT
Sorini Agro Asia Corporindo, Tbk dan PT Timah (persero), Tbk.
Kategori UKM ekspor dimenangkan oleh PT Fajarindo Faliman Zipper, PT Ikafood Putramas, PT Kharisma Interplast Pratama. Selain itu, pemenang kategori ini adalah PT Karimun Kencana Aromatics, PT Neka Boga Perisa, PT Sanindo Putra.
Pemenang kategori eksportir barang Jasa ekonomi kreatif adalah UD Cococraft Kreasi Gemilang, dan CV Darma Siadja.

Ekonomi ke Depan
Pada kesempatan yang sama Wagub Jatim Drs Saifullah Yusuf mengatakan, untuk mengangkat ekonomi ke depan Pemprov Jatim berjanji ada empat fokus utama dalam pembenahan dan peningkatan ekonomi, yaitu pada 2010 infrastruktur jalan yakni perbaikan jalur lintas selatan, Tol Gempol Pasuruan, pembenahan pelabuhan, air bersih hingga pembenahan listrik yang ada di Jatim.
“Ada empat fokus untuk meningkatkan ekonomi di Jatim, yaitu pembenahan infrastruktur jalan, air bersih, pembenahan pelabuhan, hingga listrik. Diharapkan ke depannya arus ekonomi di Jatim berjalan dengan lancar dan sukses,” ujarnya.
Menurut Gus Ipul sapaan akrabnya, jika di break down lagi 4 prioritas yang dijadikan parameter mendongkrak pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. Infrastruktur pembangunan jalan, terkait dengan itu Pemprov Jatim menargetkan proyek pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono bisa terealisasi pada tahun 2011-2013.
Selain proyek jalan tol itu, pembangunan jalan tol lainnya seperti Gempol-Pasuruan juga menjadi perhatian termasuk juga pembangunan jalan lintas selatan (JLS).
Sedangkan khusus pengembangan pelabuhan, lanjut Gus Ipul, rencananya 4 tahun ke depan pelabuhan yang ada sekarang ini diperbaharui dan dipisah.
“Kami berencana memperbaharui dan memisah pelabuhan supaya tidak berhimpitan-himpitan seperti yang terjadi di Tanjung Perak,” tuturnya.
Setelah pelabuhan, tambah dia, prioritas lainnya adalah pengadaan air bersih di Umbulan Pasuruan. Direncanakan pada 2010, sumber air Umbulan bakal ditenderkan. Pasalnya, saat ini hampir 60 persen sumber air tersebut dibuang ke laut. “Daripada mubazir dibuang ke laut lebih baik dibangun jaringan pipanisasi untuk pengadaan industri,” tambahnya.
Khusus pembangkit listrik, menurutnya, persoalan listrik memang saat ini menjadi paling krusial. Pasalnya, beberapa investor mengeluhkan mahalnya tarif listrik dan defisit pasokan listrik. “Tahun ini jika tidak ada kendala kami mengembangkan energi geothermal atau panas bumi di Ngebel Ponorogo yang mempunyai 400 MW guna mendukung pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya
Selain itu juga pertumbuhan ekonomi di Jatim sangat luar biasa baik itu petumbuhan secara nasional maupun khususnya di Jatim ini, bisa dilihat perekonomian di Jatim pada triwulan III tahun 2009 tumbuh sebesar 2.47 persen dibandingkan pada triwulan II pada tahun 2009 dan saat ini banyak investor sudah mulai banyak melirik Jawa Timur sebagai tempat usaha karena di Jatim semua peralatan sudah tersedia lengkap, termasuk juga kondisi masyarakat, hingga keamanannya berjalan aman dan kondusif.
Wagub berharap kepada semua pengusaha di Jatim diharapkan melakukan kerjasama dan bergandeng tangan antara pihak swasta dan Pemprov Jatim untuk bersama–sama berusaha mengangkat ekonomi Jatim lebih baik dengan cara mendongkrak ekonomi di masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan juga mengatasi kemiskinan.

Redaksi

Apec Tolak " segal Bentuk Proteksionisme ", Daya Saing Produk Domestik Harus Ditingkatkan

Para pemimpin pertemuan tahunan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) menyatakan penolakan terhadap proteksionisme perdagangan dan mengupayakan sebuah strategi baru untuk mendongkrak pertumbuhan.
Dalam pernyataan yang disampaikan di hari terakhir pertemuan di Singapura itu, Minggu (15/11/2009), APEC menegaskan penolakan terhadap “segala bentuk proteksi”. Beberapa pemimpin APEC sebelumnya telah melontarkan pernyataan kritis terhadap pembatasan perdagangan oleh Washington baru-baru ini.
Pernyataan bersama APEC juga menyatakan bahwa negara-negara anggota akan bekerja untuk sebuah “hasil ambisius” dalam perundingan perubahan iklim di Copenhagen, Denmark, bulan depan.
“Kami menegaskan kembali komitmen untuk mengatasi ancaman perubahan iklim dan bekerja menuju hasil yang ambisius di Kopenhagen,” sebut pernyataan yang dibacakan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.
Negara-negara maju juga diharapkan mendorong perdagangan bebas dan investasi untuk memastikan pertumbuhan dengan strategi jangka panjang yang memperhitungkan kebutuhan beragam dari berbagai perekonomian.
“Kita memerlukan paradigma pertumbuhan baru. Kita membutuhkan model baru integrasi perekonomian,” kata Perdana Menteri Lee.
“Kami akan mengejar pertumbuhan yang seimbang, inklusif, dan berkesinambungan, untuk memastikan pemulihan yang tahan lama yang akan menciptakan lapangan kerja dan menguntungkan rakyat kita,” sebut pernyataan bersama itu.
Sementara itu Presiden AS Barack Obama menyatakan Hawaii akan menjadi tuan rumah KTT APEC pada 2011.

Daya Saing
Pemerintah diingatkan agar tidak mentah-mentah menerima kesepakatan Forum Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Terkait kesepakatan mempertahankan perdagangan bebas, misalnya, Indonesia yang dipandang belum siap mengimplementasi secara penuh kebijakan antiproteksionisme tersebut.
Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih mengatakan, liberalisasi ekonomi tanpa penguatan daya saing produk domestik malah akan merugikan Indonesia.
“Akan menimbulkan potensi penurunan pertumbuhan ekonomi lantaran lapangan kerja semakin berkurang,” ujarnya.
Perdagangan bebas, sudah jelas membuat produk impor di dalam negeri membanjir. Seperti sekarang produk-produk tekstil dan alas kaki dari China, misalnya, menyerbu pasar domestik.
Menurut Sri, saat ini belum banyak industri nasional yang mampu bersaing dengan produk impor. Kebanyakan produk nasional, kata dia, masih kalah bersaing, khususnya dengan China.
Jika dibiarkan, hasil produksi industri-industri lokal akan merosot tajam dan perlahan ambruk. Sehingga, kata dia, sebaiknya pemerintah lebih berkonsentrasi membenahi daya saing produk nasional ketimbang mengikuti saran-saran organisasi internasional dalam mempertahankan tren penguatan pemulihan ekonomi global.
Apalagi, Sri mengingatkan, liberalisasi versi APEC ini membawa China di dalamnya. “Sehingga kalau tidak hati-hati malah akan membuat industri kita semakin terpuruk,” imbuhnya.
Pemerintah tahun depan berencana menggenjot pertumbuhan industri manufaktur melalui upaya revitalisasi. Terkait hal ini, pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar Rp350 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010.
Program revitalisasi ini, menurut Sri, harus dapat meningkatkan daya saing produk domestik. “Tetapi kadang kebijakan belum tentu jalan implementasinya,” imbuhnya.
Para pemimpin negara APEC sepakat untuk membentuk jalur yang saling terhubung antarnegara guna mempertahankan perdagangan bebas dan dalam rangka menolak segala bentuk proteksi.

Pemulihan Ekonomi
APEC menyepakati sejumlah langkah dalam mengamankan arah pemulihan ekonomi. Kesepakatan itu dilakukan mengingat kondisi pemulihan saat ini masih sangat rapuh sehingga dikhawatirkan akan mengalami kegagalan.
“Kami melihat adanya arah pemulihan, tetapi masih tetap rapuh. Profil pertumbuhan negara-negara belum cukup merata,angka pengangguran juga masih tetap tinggi,”
Di antaranya melanjutkan kebijakan stimulus fiskal, reformasi struktural yang menghambat kegiatan ekonomi dalam satu kawasan, penguatan sistem keuangan regional, dan pembiayaan infrastruktur. Langkah-langkah pengamanan diharapkan bisa dilakukan dalam kerangka perdagangan bebas dan investasi terbuka.
Dari sisi kebijakan stimulus fiskal, APEC sepakat meneruskannya sebagai instrumen percepatan arah pemulihan krisis. Namun dasar pemberian stimulus tetap diarahkan dalam kadar terukur, efektif, serta terkonsolidasi sesuai kapasitas dan tekanan krisis yang dialami perekonomian negara masing-masing. Kesepakatan ini didasarkan pada masih tingginya angka pengangguran di sejumlah negara.
Adapun terkait reformasi struktural, negaranegara APEC sepakat merealisasikannya dengan memangkas berbagai kendala perekonomian kawasan, termasuk peningkatan dukungan pemerintah. Negara-negara APEC sepakat, reformasi struktural bisa meningkatkan fleksibilitas ekonomi, produksi,dan meningkatnya partisipasi swasta. Selain itu, disepakati pula pengetatan pengawasan pada sektor keuangan.
Hal ini untuk mencegah munculnya risiko negatif kredit dan kekurangan likuiditas yang bisa memicu krisis finansial lanjutan. “Tapi kami juga akan tetap menghargai inovasi sistem keuangan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi pasar,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Asia harus makin cermat dalam merealisasikan belanja fiskalnya ke depan.Selain bertujuan menjaga konsumsi tetap berjalan,negara-negara di kawasan ini juga bisa tetap memiliki cadangan dana memadai (saving).
Sri Mulyani mengatakan,sikap cermat Asia dalam merealisasikan kebijakan fiskal diperlukan mengingat dorongan ekonomi global tak lagi bisa ditopang konsumsi pasar ekspor Amerika Serikat (AS), melainkan oleh kegiatan ekonomi yang dilakukan Asia sendiri.
“Konsumsi mereka akan turun sesuai komitmen negaranya untuk memperbanyak saving dibandingkan konsumsi mengingat besarnya pembayaran defisit yang harus mereka tanggung ke depan,” ungkapnya.
Poin lain yang diumumkan para menteri APEC adalah kesepakatan untuk memberlakukan tingkat suku bunga berdasarkan orientasi pasar. Poin ini menyusul adanya kritikan terhadap nilai tukar mata uang China yang dibuat tetap.

Redaksi

Eksportir Harus Paham Standardisasi

Standar produk harus benar-benar diperhatikan pebisnis di dalam
negeri agar hasil produknya dapat diterima di negara pengimpor. Banyak produk ekspor pertanian dan perikanan Indonesia ditolak di negara pengimpor. Kualitas yang tak memenuhi standar jadi pemicu. Apa yang harus dilakukan?
Langkah yang harus segera dilakukan para eksportir adalah memperbarui pemahaman tentang penerapan standardisasi mutu yang ditentukan negara importir. Tanpa itu, mustahil produk Indonesia laku di pasar internasional.
Sebenarnya, sejak 2006, pemerintahan di Uni Eropa telah menerapkan beberapa ketentuan yang sangat ketat mengenai standardisasi mutu produk impor.
Tapi, jika ketentuan itu tak dipahami para eksportir, khususnya di Indonesia, produk-produk yang dikirim ke zona euro itu diyakini akan ditolak. Sekarang tinggal bagaimana peran pemerintah, khususnya Departemen Perdagangan, membimbing dan memberi pemahaman kepada para eksportir agar produk-produk mereka dapat diterima di negara pengimpor.
Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu beberapa tahun lalu telah mengikuti pertemuan dengan para pejabat perdagangan Uni Eropa yang tergabung dalam European Free Trade Area (EFTA). Dalam pertemuan di Davos, Swiss, itu para pejabat perdagangan Indonesia dan EFTA saling bertukar informasi mengenai aspek-aspek perdagangan luar negeri, terutama kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa.
Berbekal informasi dari mitra dagang di Uni Eropa, diharapkan lebih banyak produk pertanian dan perikanan Indonesia bisa diterima di kawasan mata uang euro itu.
Pemerintah telah menargetkan sektor pertanian sebagai produk ekspor dengan jenis produk pertanian seperti kopi, lada, dan teh. Produk perikanan tangkap maupun budidaya seperti udang, tuna, dan lainnya juga punya potensi yang cukup besar.
Tapi, peraturan negara-negara importir terkait sanitasi sangat ketat sehingga kita perlu melakukan semacam pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai standardisasi mutu sesuai yang ditentukan pasar.
Berdasarkan data GTI Global Trade Atlas, nilai perdagangan ekspor-impor EFTA dengan Indonesia mencapai 728 juta dollar AS atau meningkat 24 persen dibandingkan pencapaian 2007.
Negara anggota EFTA seperti Norwegia, Swiss, Islandia, dan Liechtenstein berada di posisi teratas dalam kinerja ekspor-impor dengan nilai 467,4 juta dollar AS. Dari jumlah itu, Swiss mengekspor produk senilai 325,4 juta dollar AS. Sementara Swiss mengimpor dari Indonesia senilai 142 juta dollar AS.
Menyoroti standardisasi kesehatan produk impor yang diberlakukan negara UE telah menekan kinerja ekspor di sektor industri perikanan Indonesia. (*)

Pasar Uni Eropa Buka Peluang Ekspor Indonesia

Dalam siaran pers Delegasi Komisi Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam yang diterima di Jakarta tentang Hasil pertemuan “Dialog Bisnis Eropa-Indonesia” yang berlangsung di Brussels, Belgia, 1-2 Oktober 2009 , diketahui bahwa pasar Uni Eropa (UE) memberikan suatu peluang bagi para eksportir di Indonesia dari segi perdagangan.
Sekalipun pasar UE memberikan peluang bagi berbagai produk ekspor asal Indonesia, namun berbagai peraturan ekspornya selama ini masih sulit dipenuhi oleh pengusaha nasional.
Perdagangan Indonesia dengan UE selama ini telah berjalan cukup besar terlihat dari total volume perdagangan UE dengan Indonesia yang cukup signifikan.
Saat ini, total volume perdagangan UE dengan Indonesia yang mencapai 20 miliar euro menyebabkan UE mitra dagang terbesar ke-4 bagi Indonesia. Jika memperhatikan nilai ekspor migas Indonesia diabaikan maka bagi Indonesia, UE adalah mitra dagang terbesar ke-2.
Populasi 230 juta jiwa menjadikan Indonesia pasar terbesar di ASEAN sebagai tempat tujuan ekspor barang-barang Eropa.
Investasi besar yang berasal dari perusahaan UE mencapai 50 miliar euro meyebabkan perusahaan tersebut sangat setia di Indonesia. Sebanyak 700 perusahaan UE berinvestasi dan mempekerjakan 250 ribu tenaga kerja.
Dalam pertemuan itu, para peserta menyepakati bahwa saran dan dukungan bagi eksportir Indonesia sangat berguna dan perlu dipertahankan.
Mereka juga membicarakan prioritas-prioritas di masa depan, khususnya kerja sama di bidang peraturan mengenai usaha kecil dan menengah.
Selain itu, mereka membicarakan langkah-langkah dalam mengatasi hambatan-hambatan bagi perdagangan dan investasi bilateral untuk meningkatkan perdagangan bilateral demi keuntungan kedua belah pihak.
Pertemuan yang dihadiri oleh 100 peserta itu mengakui bahwa proses reformasi di Indonesia berjalan dengan baik.
Namun iklim investasi dan bisnis masih mengalami kesulitan karena birokrasi, ketidakpastian dan kurangnya informasi.
Dua acara tambahan dalam pertemuan Dialog Bisnis tersebut diantaranya, penandatanganan perjanjian teknis antara provinsi Sumatra Selatan dan INDOBEL Engineering and Consulting di bidang investasi bahan bakar pribadi dan pertemuan antara Departeman Perindustrian Republik Indonesia dengan Asosiasi Ban dan Karet Eropa dalam hal kerjasama sektoral.

Merosot Tajam
Nilai ekspor di 49 negara-negara termiskin dunia turun tajam 43,8 persen pada semester pertama 2009, terpukul oleh penurunan tajam harga energi termasuk permintaan di China dan Brasil.
Nilai ekspor tersebut, sebagian besar di antaranya berada di Afrika, jatuh menjadi 34,4 miliar dolar AS (23,36 miliar euro) selama enam bulan pertama tahun ini, kata laporan oleh Pusat Dagang Internasional (ITC), sebuah badan gabungan Organisasi Perdagangan Dunia dan Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan.
“Faktor utama adalah guncangan harga di sektor energi,” kata kepala ekonom ITC Willem van der Geest.
Termasuk produk-produk energi seperti ekspor bensin, penjualan internasional jatuh hanya 13,5 persen menjadi 15,3 miliar dolar AS, kata ITC.
Namun faktor lain yang turut berkontribusi terhadap jatuhnya ekspor adalah penurunan tajam dalam permintaan dari Brasil dan China.
Di antara 49 negara, yang paling terpukul adalah sub-Sahara Afrika, ekspornya jatuh 48,6 persen pada semester pertama, dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2008.

AS Terbesar Dunia
Amerika Serikat masih merupakan negara manufaktur (pabrikan) terbesar dunia, sekalipun China meningkat, menurut sebuah studi baru.
Survei yang dirilis Rabu oleh Manufacturing Institute dengan Manufacturers Alliance yang berbasis di AS menunjukkan bahwa pangsa AS dari nilai manufaktur global menguasai 22 persen pada tahun 2008, kira-kira tingkat yang sama untuk hampir 30 tahun.
Pangsa China pada tahun lalu adalah 14 persen, melanjutkan luapan dari tingkat pada tahun 1980 yang hanya dua persen, menurut penelitian menggunakan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dana Moneter Internasional (IMF) dan sumber lain.
Manufaktur AS menghasilkan barang senilai 1,64 triliun dolar AS pada tahun 2008.
Walaupun nilainya telah meningkat, pangsa keluaran industri dari produk domestik bruto (PDB) telah turun dari 20 persen pada tahun 1980 menjadi 11,5 persen pada tahun 2008.
“Kesalahpahaman yang umum adalah membuat rentetan : bahwa manufaktur domestik sedang hilang,” laporan itu menyatakan.
“Ini persepsi yang salah ini didasarkan pada pengamatan konsumen sehari-hari produk buatan luar negeri terlihat pada rak-rak toko dan media fokus pada kehilangan pekerjaan di sektor ini. Tapi fakta-fakta tidak mendukung pandangan pesimistis ini.
Manufaktur di Amerika Serikat tetap vital dan penting bagi ekonomi AS dan kompetitif secara global.”
“Fakta-fakta dengan jelas menggambarkan bahwa manufaktur merupakan pusat masa depan ekonomi Amerika,” kata Emily Stover DeRocco, presiden The Manufacturing Institute.
“Amerika Serikat memiliki ekonomi manufaktur terbesar di dunia, memproduksi 1,6 triliun dolar AS dalam barang-barang setiap tahunnya. Pangsa pasar global manufaktur Amerika telah bertahan stabil di sekitar 22 persen selama 30 tahun ... Dan satu dalam enam pekerjaan AS di atau langsung terkait dengan manufaktur, yang masih membayar premi gaji dan tunjangan.” tambahnya.
Namun dalam hal ekspor manufaktur, Amerika Serikat adalah yang ketiga terbesar setelah Uni Eropa dan China, dan di atas tempat keempat Jepang, laporan menunjukkan.
Dalam hal pangsa pasar global dari ekspor manufaktur, pangsa AS menurun dari 19 persen pada tahun 2000 menjadi 14 persen pada tahun 2007, sedangkan pangsa China naik dari tujuh persen menjadi 17 persen, menurut data.

redaksi

Program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2

Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono periode 2009-2014 mengucapkan sumpah dalam upacara pelantikan di gedung Nusantara MPR/DPR Jakarta, Selasa (20/10) sekitar pukul 10.20 WIB.
Pengucapan sumpah tersebut disaksikan oleh Ketua Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufik Kiemas dan Pimpinan MPR lainnya serta anggota MPR/DPR terpilih periode 2009/2014.
Sebelum dilakukan pengucapan sumpah, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim membacakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai hasil pemilihan Presiden 2009.
Dalam petikan keputusannya, KPU menetapkan pasangan Yudhoyono-Boediono sebagai pemenang pemilihan presiden 2009 dengan perolehan suara sah nasional dari 33 provinsi sebesar 73,87 juta atau 60,80 persen suara.
Sementara, pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto menempati posisi kedua dengan hasil perolehan suara sah nasional sebesar 32,55 juta atau 26,79 persen suara, sedangkan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto meraih 15,81 juta atau 12,41 persen suara.
Acara tersebut dihadiri oleh lima kepala negara sahabat, yaitu dari Timor Leste, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Australia.
Dalam kesempatan itu juga hadir Wapres Jusuf Kalla, mantan Presiden Republik Indonesia B. J. Habibie dan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno.
Selain itu, sejumlah menteri kabinet Indonesia Bersatu pertama juga tampak hadir, diantaranya Mendagri Mardiyanto, Menpera Muhammad Yusuf Asy’ari, Mendag Mari E. Pangestu, dan Menhub Jusman Syafii Djamal.
Juga dihadiri oleh sejumlah utusan khusus negara sahabat, di antaranya Anggota Parlemen Jepang Kozo Watanabe, Anggota Parlemen Republik Korea Selatan Lee Sung Deuk, Menteri Perdagangan Selandia Baru Tim Grosser, Menteri Luar Negeri Filipina Alberto Gaitmatan Romulo, Menteri Lingkungan Hidup Amerika Serikat Lisa P Jackson , Utusan Republik Ceko Hynek Kmoniche, dan Menteri Energi Srilanka W. D. J. Senewiratne.

Program 100 Hari
Dalam pidatonya usai pengucapan sumpah jabatan di gedung MPR/DPR Presiden Yudhoyono mengungkapkan, selain menyiapkan program prioritas 100 hari pertama, pemerintah juga telah merancang program jangka menengah satu tahun dan jangka panjang 5 tahun.
‘’Kami telah menetapkan program 100 hari, satu tahun dan lima tahun ke depan,’’ katanya.
Menurut Yudhoyono, program kerja lima tahun difokuskan pada tiga hal penting yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penciptaan keadilan yang lebih baik.
Prioritas utama kesejahteraan rakyat akan dilakuakan dengan membangun ekonomi nasional yang berdasarkan keunggulan daya saing, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
Presiden Yudhoyono menegaskan walaupun gejala perbaikan ekonomi dunia mulai terlihat, resesi dunia belum sepenuhnya berakhir.
Untuk itu Presiden mengingatkan seluruh lapisan masyarakat untuk tidak lengah dan masih banyak tugas besar yang belum selesai, ‘’Resesi dunia belum sepenuhnya usai, Harga minyak terus naik,’’ katanya.
Presiden menuturkan di tengah gejolak dan krisis politik, bangsa Indonesia tetap tegak sebagai negara demokrasi. Selain itu, di tengah krisis ekonomi pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi positif dan menjadi terbesar ketiga di dunia.
Selain menekankan pentingnya kerja keras menghadapi tantangan ke depan, dalam kesempatan itu Presiden juga mengucapkan penghargaan kepada Muhammad Jusuf Kalla yang telah mendampinginya sebagai Wakil Presiden selama 5 tahun terakhir.

Redaksi

“Bom Waktu” Pipa Kodeco

Pemasangan pipa gas akan memunculkan permasalahan dan pasti menghambat aktivitas pengguna Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS). Pemasangan juga mengundang banyak pertanyaan, kenapa bisa terjadi ?
Awalnya, pada tahun 2007 PT Kodeco Energy Ltd memulai pemasangan pipa setebal 16 inci. Panjang pipa 60 kilometer dan dipakai untuk menyalurkan gas dari kilangnya di tengah laut Jawa sebelah utara Madura ke Gresik, Jawa Timur.
Ibaratnya, pipa Kodeco ini adalah bom waktu urat nadi perekonomian Jatim khususnya dan kawasan Indonesia Timur pada umumnya.
Lalu, kasus ini semakin muncul ke permukaan karena jalur pipa tersebut memotong APBS yang menjadi lintasan kapal-kapal ke Pelabuhan Tanjung Perak.
Lokasi pemotongan APBS itu di buoy 8 yang lebarnya cukup sempit atau hanya 100 meter, sehingga sampai sekarang lalu lintas di sana cukup padat.
Bahkan, permasalahan ini kian serius setelah mendapat laporan bahwa pipa yang telah dipasang teraliri gas dengan volume 25 ribu barrel per hari.
Jelas, keberadaan aliran gas ini sangat berbahaya. Jika terjadi sedikit gesekan antara badan kapal dengan pipa saat melintas di alur yang terpotong jalur pipa, bisa terjadi peristiwa fatal.
Apabila itu benar terjadi, bisa mengakibatkan putusnya pipa bervolume gas tersebut. Kemudian, muncul ledakan.
Jika tidak disikapi segera, bisa saja ada kapal menabrak pipa gas bertekanan tinggi itu. Apalagi, setiap harinya ada 150 kapal yang melintas di perairan tersebut.
Untuk itu, sebagai langkah antisipasi permasalahan itu sejak 31 Juli lalu Adpel Tanjung Perak sudah menerbitkan Surat Edaran bernomor HH.534/01/20/AD.SBA.09. Surat itu memberitahukan adanya pemendaman pipa di Kilometer “Point” (KP) 35 dan KP 36.
Kedalaman pipa Kodeco itu 10,14 meter atau LWS (low water spring/pasang paling rendah) dan di kedalaman dasar laut 7,05 meter LWS, sehingga draft maksimal kapal yang bisa melintasi alur itu adalah yang 7 meter.
Kalangan pengguna jasa mengakui, pipanisasi gas di APBS berdampak lebih luas terhadap perkembangan perekonomian dan perdagangan di Jawa Timur. Selain mengganggu kegiatan keluar masuknya pelayaran untuk kebutuhan barang, juga akan terjadi timbulnya tambahan biaya (high cost) di pelabuhan.
Dengan terbatasnya volume muatan akan memicu diberlakukannya system asuransi untuk menutupi resiko atas barang yang diangkut. Biaya premi untuk menjamin keamanan akibat pipa gas itu mesti ditanggung eksportir maupun importir, sehingga ada biaya ekstra lagi, dan itu jumlahnya tidak sedikit.
Salah satunya jalan untuk mengurangi resiko, pipa gas tersebut harus direlokasi (pindah) sesuai dengan ketentuan sehingga tidak mengganggu kelancaran keluar masuknya kapal dengan muatan yang optimal.

Redaksi

Pengembangan Terminal Kayu Diserahkan Kepada Swasta

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan kepada pemerintah agar pembangunan dan pengelolaan Terminal Kayu Terpadu (TKT) diserahkan kepada swasta, agar cepat terwujud guna mengatasi keluhan kelangkaan bahan baku bagi industri pengolahan berbasis komoditas tersebut.
Serahkan saja kepada pembangunan dan pengelolaan TKT ke swasta dengan skema BOT (‘Built, Operate, and Transfer/sistem guna serah) agar TKT segera terwujud untuk membuat kesinambungan pengadaan bahan baku dan peningkatan daya saing industri pengolahan kayu di Indonesia,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri, Riset, dan Teknologi, Rachmat Gobel.
Ia yakin kalangan dunia usaha akan tertarik berinvestasi di bidang tersebut, karena dari sisi bisnis, TKT sangat diperlukan oleh para industri pengolahan kayu, terutama usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di bidang produksi mebel dan kerajinan berbasis kayu.
Rachmat mendorong asosiasi pengolahan kayu seperti Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) dan asosiasi terkait lainnya, serta PT Usaha Kita Makmur (UKM) yang didirikan Kadin Indonesia untuk membantu pemasaran produk hasil industri kecil dan menengah (IKM) terlibat dalam investasi pembangunan dan pengelolaan TKT, bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah.
“Pembangunan dan pengelolaan oleh swasta merupakan terobosan untuk mengatasi lambannya pembangunan TKT yang telah diusulkan lebih dari dua tahun yang lalu,” ujarnya.
Ia menegaskan TKT sangat dibutuhkan kalangan IKM terutama industri mebel dan kerajinan yang sampai saat ini masih mengeluhkan kelangkaan bahan baku kayu, pasca pengetatan peredaran kayu di dalam negeri terkait maraknya pencurian kayu (“illegal logging”).
“Konsep pembangunan dan pengelolaan TKT bisa mencontoh pasar swalayan besar. Jadi setiap produsen mebel dan kerajinan bisa membeli kayu sesuai dengan kebutuhan, kualitas dan ukuran kayu yang mereka kehendaki. Bahkan, TKT tidak hanya menyediakan berbagai jenis kayu, tapi juga komoditas terkait lainnya, seperti lem dan aksesoris untuk mebel dan kerajinan,” ujar Rachmat.
Oleh karena itu, Kadin, lanjut dia, berencana akan memberikan masukan kepada pemerintah untuk mewujudkan terminal kayu secepatnya. “Selama ini IKM mebel dan kerajinan kesulitan mendapatkan kayu, padahal kebutuhan mereka kecil, sehingga kalau membeli dalam jumlah sedikit harganya mahal, tapi dengan adanya TKT harga bisa bersaing,” kata Rachmat.
Sementara itu, dalam pertemuan dengan sejumlah asosiasi, lembaga pemerintah pusat, dan daerah, di Departemen Perindustrian, Menperin Fahmi Idris mengakui bahwa dalam pembangunan TKT, kalangan dunia usaha perlu dilibatkan, di samping pemerintah pusat dan daerah.
Pada kesempatan itu, Fahmi juga mengatakan pihaknya akan mengundang pemerintah daerah (pemda) yang wilayahnya menjadi lokasi TKT untuk berembuk bersama di Depperin, memantapkan konsep TKT agar memiliki konsep dan visi yang sama.
“Kami berharap pemda mengirim pejabat yang berwenang untuk itu (pembangunan TKT),” ujarnya. Rencananya rapat akan dilakukan pekan depan dan pembangunan TKT akan dilakukan di wilayah Kendal (Jawa Tengah), Tuban dan Gresik (Jawa Timur), Bitung (Sulawesi Utara) dan Papua. Fahmi menargetkan pembangunan TKT tersebut selesai pada 2011, dengan kebutuhan investasi pembangunan fisik mencapai Rp13 miliar sampai 14 miliar.

Rampung 2011
Sementara, Menteri Perindustrian (Menperin), Fahmi Idris mengatakan, pembangunan empat unit terminal kayu terpadu (TKT) dan tiga unit pusat pengolahan industri rotan terpadu (PPIRT) ditargetkan akan rampung pada 2011.
“Pemerintah mentargetkan proses pembangunan selesai pada awal 2010, seluruh TKT dan tempat pengolahan industri rotan akan efektif beroperasi sekitar 2011,” kata Fahmi Idris.
Depperin bersama sejumlah pemerintah provinsi (pemprov) dan kabupatan/kota berkoordinasi untuk membangun TKT dan PPIRT guna mempermudah pengolahan industri serta memberikan aturan yang jelas untuk produksi kayu dan rotan terkait legalisasinya.
Pemerintah membangun empat unit TKT yang berlokasi di Tuban, Kabupaten Gresik Jawa Timur, Kendal (Jawa Tengah), Bitung-Menado (Sulawesi Utara) dan Papua. Sedangkan tiga unit PPIRT berada di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Kalimantan Tengah dan Palu (Sulawesi Tengah).
Fahmi mengungkapkan, PPIRT yang berlokasi di Palu sudah mulai beroperasi bahkan sudah dilakukan pelatihan bagi pelajar Sekolah Menengah Kejuruaan (SMK) jurusan rotan.
Pembangunan PPIRT di NAD dan Kalimantan Tengah sedang dalam proses dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pemprov masing-masing 2009 dengan biaya fisik sekitar Rp13 miliar hingga Rp14 miliar.
“Rata-rata pembangunan fisik menghabiskan dana yang sama setiap unitnya,” kata Fahmi.
Sementara itu, TKT di Jawa Tengah masih dalam proses pembangunan, sedangkan TKT di Tuban-Jawa Timur, Bitung-Menado dan Papua masuk proses perencanaan.
Fahmi mengungkapkan pembiayaan untuk pembangunan TKT dan PPIRT tersebut berdasarkan perjanjian melalui nota kesepahaman antara Depperin dan pemprov setempat, seperti pemerintah pusat menanggung peralatan dan mesin yang dibutuhkan terminal, sedangkan pemprov bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur dan pengadaan lahan.
Terkait dengan target pembangunan TKT dan PPIRT yang meleset, Fahmi menjelaskan memang rencana semula pembangunan terminal dan pengolahan industri rotan tersebut akan selesai pada 2008, namun terhambat beberapa masalah seperti pengadaan lahan dan kesulitan dalam pengadaan sebagian peralatan. Menteri menyebutkan, pembangunan TKT dan PPIRT tersebut bertujuan untuk memecahkan persoalan tentang bahan baku untuk industri pengolahan jenis kayu dan rotan yang tidak laku dijual, memberikan legalitas serta meningkatkan produksi domestik. (*)

Redaksi