Bulog Keberatan Izin Pengapalan Diminta Sebelum Ekspor Beras

Badan Urusan Logistik (Bulog) merasa keberatan dengan izin shipment atau pengapalan yang diminta Departemen Perdagangan (Depdag) sebelum Bulog melakukan ekspor beras.
Hal ini disampaikan Kasubdit pembelian divisi perdagangan Bulog, Sonya Mamoreska Harahap kepada wartawan, di Jakarta.
“Untuk mendapatkan izin dari Depdag, mereka mintanya izin shipment yang sudah jelas jumlahnya, negaranya, pelabuhannya, harganya. Kami keberatan karena data itu baru ada kalau kontrak sudah dilakukan,” ujar Sonya.
Menurut Sonya, kontrak baru bisa dilakukan kalau ada izin dari Depdag. “Kita tidak berani kontrak kalau tidak ada izin dari Depdag. begitupun negara tujuan belum berani sampaikan harga karena belum keluar kontraknya” ungkapnya.
Sonya menjelaskan pihaknya akan terus mengikuti seluruh tahapan dan proses yang berlangsung. “Kami sebagai operator kalau sudah mendapat izin laksanakan, kalau tidak diijinkan ya tidak kita laksanakan,” ungkap Sonya.
Sementara itu, Direktur Utama Bulog Mustafa Abu Bakar menyatakan jika ekspor disetujui maka negara tujuan ekspor beras adalah Jepang, Eropa, Timur Tengah, Brunei dan Taiwan.
“Ada beberapa negara tujuan yang menjadi calon buyer yaitu Jepang, Eropa, Timur Tengah, Brunei dan Taiwan untuk jenis beras wangi dan organik,” jelasnya
Mustafa menyatakan, saat ini sudah ada 9 supplier beras wangi, 2 supplier beras organik, dan tujuh buyer yang melakukan pendekatan kepada Bulog. Sementara yang melakukan pendekatan dengan jumlah suplliernya 9 yang beras wangi, 2 organik, 7 buyer yang akan menampung.
Adapun yang menjadi potensial supplier beras wangi yaitu Padi Unggul Indonesia, PT Alam Makmur Sembada, PT Bangun Citra Mandiri Tama, PT Jatisari Sri Rejeki, PT Gentrade, PT Pertani, PT Jayamas, Insan Sentos Prima dan PT Sinar Balango Mulia. Dua potensial beras organik yaitu PT Makrifat Mulya Perkasa dan PT Bloom Agro.
Tujuh Potensial Buyer yaitu Seacor Commodity Trading LC, PT Marubeni, PT Indoboga Jaya Makmur, Olam Internasional, Louis Dreyfus Commodities, Nisia interlingkage, PT Prava Internasional.
Pasokan beras tersebut, imbuh Mustafa berasal dari sentra produksi beras yaitu Sragen, Ngawi, Sidrap, Cianjur dan Tasikmalaya.
“Masing-masing kota dibagi kuota sesuai kemampuan produksi,” ungkapnya.
Mustafa menambahkan, pihaknya terus melakukan persiapan yang matang sebelum melakukan ekspor pertamanya.
”Di negara konsumen kita adalah newcomer, tapi di negara produsen kita new competitor. Jadi sebagai compettior kita harus punya kekuatan,” tandasnya.
Syarat Ekspor
Pemerintah membuka lebar pintu bagi swasta yang ingin mengekspor beras selain Bulog. Namun ekspor hanya dibatasi maksimal 100 ribu ton beras atau secara total 0,3 persen dari total produksi.
“Kesempatan ekspor beras di tahun ini tetap terbuka meskipun angka ramalan I pertumbuhan produksi gabah tahun ini hanya 1,16 persen. atau lebih rendah dari growth 2008 yang 5,46 persen. Jadi tahun ini kesempatan ekspor terbuka bukan hanya Bulog saja, tapi juga untuk swasta juga,” kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurti .
Rencananya ekspor hanya diperbolehkan pada bulan April sampai Juni ketika musim panen datang. Beras yang dapat diekspor adalah beras premium, termasuk beras unggul lokal dan beras bersertifikat. Ekspor hanya dapat dilakukan dari 3 pelabuhan yakni Jakarta, Surabaya dan Makassar.
Izin ekspor akan diberikan per pengapalan, dimana izin diajukan ke Depdag dengan mencantumkan syarat yang terdiri:
1. Nama perusahaan
2. Alamat
3. Nama penanggungjawab
4. Nomor kontak
5. Surat izin usaha perdagangan
6. Nomor tanda daftar perusahaan
7. NPWP
8. Jenis beras yang akan diekspor, termasuk kemasan dan merek dagang
9. Volume ekspor
10. Pelabuhan muat
11. Negara tujuan
12. Rekomendasi dari Deptan sesuai dengan SK Mendag No 12 tahun 2008.

Selain Bulog
Pemerintah berencana membuka keran ekspor beras melalui lebih dari satu pintu. Jika ekspor tidak hanya dilakukan Bulog seorang diri, diharapkan bisa memperbaiki birokrasi dan marjin di tingkatan petani.
“Kita harapkan untuk ekspor sebaiknya tidak hanya satu pintu karena kasihan nanti marjin yang diterima oleh petani menjadi kecil,” katanya.
Sejauh ini, pihak yang berencana mengekspor beras memang baru Bulog. Jika ekspor benar-benar hanya dilakukan oleh satu pihak, maka dikhawatirkan birokrasi akan lebih rumit dan dan biayanya lebih besar.
“Kalau harus terlalu panjang, semua harus lewat Bulog. Kalau semua melalui satu pintu itu kan ada cost lagi,” katanya.
Sebelumnya Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyatakan ekspor beras kemungkinan baru bisa dilakukan setelah masa panen atau setelah April 2009. Pada saat itulah cadangan beras nasional dinilai mencukupi.

Setelah April 2009
Sementara, Departemen Perdagangan memperkirakan izin ekspor beras premium hanya memungkinkan dilakukan pada masa musim panen 2009 yang tiba sekitar bulan April-September 2009. Pada saat itu dianggap sebagai periode yang aman untuk melakukan ekspor beras.
Hingga kini pemerintah meliputi Menko Perekonomian dan Departemen Perdagangan masih membahas kemungkinan izin ekspor beras tersebut. Keputusan izin ekspor beras rencananya akan diambil melalui rapat Menko Perekonomian yang akan dilakukan beberapa waktu ke depan.
“Tapi kembali kalau dilakukan (ekspor) adalah pada masa panen yaitu April sampai dengan September, saat ini Bulog masih mengumpulkan beras premium di seluruh Indonesia,” kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri Diah Maulida.
Diah menjelaskan, saat Bulog selaku eksekutor, baru mengajukan izin ekspor beras kelas premium dengan jumlah 10.000 ton per bulan. Sedangkan untuk beras kelas medium (umum), pihak Bulog belum mengajukannya.
Ekspor beras Indonesia saat ini, menurut Diah hanya dilakukan untuk jenis beras ketan hitam yang jumlahnya tidak terlalu banyak.
“Yang saat ini sedang diajukan oleh Bulog adalah beras kelas premium jadi yang betul-betul beras jenis baik yang kita ketahui jumlahnya juga tidak banyak,” katanya.
Diakuinya, saat ini Bulog akan membentuk tim yang tujuannya untuk mengetahui potensi beras premium diseluruh Indonesia, untuk dilakukan ekspor.
“Rencana Bulog memang untuk bisa ajukan 10 ribu ton per bulan tentunya diperiode kita sedang panen tidak sedang paceklik,” katanya. (*)

Redaksi

Industri Kerajinan Butuh Insentif

Meski relatif lebih kebal dari dampak krisis global, industri kerajinan masih memerlukan insentif untuk mendongkrak kinerja sektor kerakyatan ini.
Demikian disampaikan oleh Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Departemen Perindustrian Fauzi Aziz. “Isentif tersebut untuk merangsang sejak dini di sekolah dan mendukung inkubator bisnis.” lanjutnya.
Fauzi menambahkan seharusnya anak lulus sekolah bisa diberikan modal usaha untuk berusaha di bidang kerajinan atau pun usaha lainnya.
Ia mengilustrasikan jika satu provinsi terdapat 3.000 orang setiap tahunnya mendapat dana bantuan senikai Rp 100 sampai 200 juta perorang sebagai modal, maka Indonesia akan kebanjiran para pengusaha setiap tahun.
“Ini yang perlu dirembukan di menko perekonomian, kita masih mengkajinya,” jelasnya.
Selain itu kata dia, program inkubasi atau pembinaan usaha kecil saat ini belum terintegrasi secara menyeluruh, selain pemerintah dilakukan pula oleh kalangan universitas, pemerintah daerah dan lain-lain.
Dalam kerangka stimulus tahun ini, pihak Depperin telah mengusulkan sektor kerajinan perak bisa masuk dalam stimulus PPN DTP sebesar Rp 38 miliar namun hingga kini belum disetujui.
“Saya optimistis walaupun saat ini tanpa ada stimulus, kerajinan tetap eksis karena ini masalah talenta, kreatifitas,” ucapnya.

Targetkan Transaksi Rp 30 Miliar Lebih lanjut, Ia mengatakan, ajang akbar pameran produk Indonesia yang digelar mulai hari ini, tanggal 18 sampai 22 Maret 2009 menargetkan transaksi hingga Rp 30 miliar.
“Saya berani target bisa Rp 30 miliar, selama 5 hari, tahun lalu belum ada target,” jelasnya.
Menurut Fauzi gelaran kerajinan ini bagian dari peringatan ulang tahun kerajinan nasional yang ke-29, dalam rangka memperkenal-kan dan mengapresiasi produk kerajinan Indonesia yang terbaik, diikuiti oleh 428 peserta di seluruh Indonesia.
“Kondisi saat ini meski krisis masih menggembirakan bagi pengrajin dan desainer,” ucapnya.
Ia mengatakan jumlah ekspor sektor kerajinan setiap tahunnya masih berada diangka Rp 25 triliun setiap tahunnya termasuk mengekspor dalam jumlah besar ke Jepang. Saat ini setidaknya di Indonesia terdapat 700.000 perajin yang melibatkan tenaga kerja cukup banyak.
“Dengan pertumbuhan rata 10 persen saja, kita sudah cukup happy, disaat yang lain industri manufaktur masih berat,” ucapnya..(*)

Redaksi

Ekspor Furniture 2009 Ditargetkan capai 3 Miliar dolar AS

Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan, pemerintah menargetkan ekspor industri furnitur Indonesia pada tahun ini sebesar 3 miliar dolar AS. Nilai ekspor sebesar ini menunjukkan adanya peningkatan dari 2008 yang sebesar 2,5 miliar dolar AS.
“Saya yakin industri furnitur kita mempunyai pasar yang baik diluar dan didalam negeri, tahun ini kita akan menargetkan ekspor industri furnitur kayu dan rotan sebesar 2,5 miliar dolar AS sampai 3 miliar dolar AS,” ujarnya.
Fahmi optimistis, industri furnitur kayu dan rotan akan meningkat di tahun ini meskipun masih ada sejumlah masalah seperti design dan teknologi.
“Produsen kita terus mempertahankan pasar, masalah pada industri furnitur di Indonesia yaitu terdiri dari desain, teknologi serta dukungan dari pemerintah,” ujarnya.
Fahmi menjelaskan, pertumbuhan rata-rata ekspor produk furnitur kayu dan rotan selama 5 tahun terakhir mencapai 2,34 persen per tahun dengan nilai ekspor pada tahun 2008 sebesar 2,5 miliar dolar AS.
“Melakukan promosi melalui pameran-pameran yang bertaraf internasional baik di dalam negeri seperti IFFINA merupakan suatu langkah yang cukup baik, selain mendorong penggunaan teknologi proses yang lebih efisien dan peningkatan kemampuan teknologi dan memanfaatkan peralatan yang modern,” paparnya.
Fahmi juga menjelaskan bahwa pada dasarnya Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki areal hutan yang cukup luas dengan potensi hasil hutan berupa kayu dan rotan yang cukup besar.
“Dari keterangan yang saya dapatkan tadi, pameran IFFINA ini memadukan kelompok furnitur kayu, rotan dan kombinasi (kayu dan rottan) dan para buyer telah membuat kontrak yang cukup bagus saya harapkan melalui pameran ini industri furnitur kita akan bangkit,” tandasnya.

Asmindo
Asmindo (Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indoensia) membuka unit bisnis barunya bernama Asmindo Certification Care (ACC). Unit bisnisnya yang baru ini memberikan konsultasi untuk mempermudah sertifikasi produk kayu.
Ketua Umum ASMINDO Ambar Tjahyono mengatakan, sertifikasi kayu saat ini telah menjadi suatu kebutuhan bagi industri furnitur kayu.
“Kami berhubungan dengan pasar global di mana permintaan akan produk ramah lingkungan berkembang sangat pesat. ACC diharapkan dapat membantu anggota ASMINDO sebanyak-banyaknya dalam mendapatkan sertifikasi produk mereka,” katanya.
Ambar mengatakan, saat ini ada ribuan perusahaan kayu yang belum mendapatkan sertifikasi secara resmi dengan standar Internasional. Untuk itu Asmindo berkolaborasi dengan proyek SENADA untuk mengembangkan keahlian staf Asmindo dalam proses sertifikasi.
Staf Asmindo di Semarang, Yogyakarta dan Surabaya mengikuti pelatihan ekstensif dari bulan April sampai Agustus 2008 untuk mempelajari dengan seksama mekanisme sertifikasi kayu dan bagaimana mengalihkan keahlian yang dibutuhkan kepada perusahaan produsen mebel.
SENADA adalah proyek empat tahun yang didanai oleh the United States Agency for International Development (USAID) yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur ringan padat karya. SENADA berfokus pada lima industri: alas kaki , komponen otomotif, garmen, home furnishing dan teknologi komunikasi dan informasi.
“Melalui ACC ini maka perusahaan dapat memperoleh jasa konsultasi untuk membantu mereka siap dalam audit independen dari pihak ketiga untuk sertifikasi VLO (Verification of Legal Origin) atau COC-FSC (Chain of Custody Forest Stewardship Council). Sertifikasi ini diperlukan untuk meningkatkan penjualan produk kayu di pasar internasional,” Ujar Ambar.
Koordinator Senior SENADA Dini Rahim mengatakan, perusahaan kayu yang ingin mendapatkan sertifikat harus mengeluarkan dana hingga 2.000 dolar AS sampai 3.000 dolar AS.
Ribuan perusahaan mebel anggota Asmindo mengharapkan ACC memberikan dampak yang penting dalam jumlah perusahaan Indonesia yang menerima sertifikasi VLO dan CSO-FSC.
Konsultan ACC Chilman Suadi mengatakan, ACC merupakan fee based service, untuk mendapatkan jasa konsultasi. Sebuah perusahaan mebel harus menyiapkan dana konsultasi sebesar Rp 23 juta sampai Rp 25 juta untuk memperoleh bimbingan jasa untuk satu sertifikat.
“Dan untuk mendapatkan jasa konsultasi untuk sertifikasi VLO dan FSC, perusahaan harus menyiapkan dana untuk jasa konsultasi sebesar Rp 50 juta untuk satu perusahaan,” pungkasnya.

Dukung Pendanaan
United Kingdom-Timber Trade Federation (UK-TTF) memberikan dukungan finansial sebesar 15 juta euro untuk membantu pemerintah Indonesia dalam melegalkan kayu yang ada di Indonesia dan memberikan sertifikasi kepada hutan di Indonesia.
“Agreement ini untuk mempermudah para eksportir dari Indonesia untuk mengakses kayu keluar negeri, dan melalui perjanjian ini akan dapat dipastikan kayu illegal tidak akan bisa masuk ke luar negeri,” ujar Head Of Sustainability of Timber Trade Federation, Rachel Butler, dalam konferensi persnya, belum lama ini.
TTF, lanjut Rachel, akan men-support jenis kayu yang ada di Indonesia untuk disertifikasi sehingga dapat diekspor keluar negeri.
Duta besar dari Uni Eropa untuk Indonesia Julian Wilson, mengatakan bahwa pihaknya akan membantu lebih lanjut agar kayu-kayu yang ada di Indonesia menjadi legal, sehingga para eksportir kayu akan mudah melakukan negosiasi ke berbagai negara karena kayunya legal. “Dan kerjasama ini juga dapat mengurangi illegal logging yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Julian mengatakan, melalui perjanjian ini dapat memberikan kemudahan untuk akses kayu yang ada di Indonesia serta memastikan kayu ilegal tidak dapat masuk ke luar negeri. “Tahap pertama kami memberikan 15 juta euro dan lebih lanjut ke depannya jika agreement ini berjalan baik, kami akan memberikan lagi tambahan dana mencapai 40 juta euro,” tandasnya.
Ditempat yang sama, perwakilan Departemen Kehutanan Bambang S menyambut baik delegasi dari UK ini karena dapat mensupport kayu Indonesia agar dapat berkompetisi di tingkat internasional.
“Dalam pasar internasional, semua jenis kayu harus legal, untuk itu bantuan sertifikasi dari UK ini merupakan hal yang sangat penting, sehingga nantinya hanya kayu legal dan bersertifikasi dari Indonesia yang dapat diekspor,” jelasnya.(*)

Redaksi

Pelabuhan Siap Melakukan Perubahan Tarif Jasa Pelabuhan Dalam Rupiah

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III atau Pelindo III pada prinsipnya siap menjalankan keputusan pemerintah apabila mengubah transaksi mata uang dolar AS menjadi rupiah. Sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kalau sudah menjadi keputusan harus ditindak lanjuti, kemudian masalah terjadinya penurunan pendapatan pelabuhan itu bisa dikompensasi dengan pembayaran royalty kepada pemerintah besarannya juga harus di turunkan.
“Intinya, kami ikut pemerintah saja, kalau diubah ya kita ikuti. Yang penting ada pedomannya karena ada konsekwensi hukum apabila terjadi perubahan,” kata Direktur Operasi Pelabuhan III, Faris Asegaf seusai pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) Pelabuhan III di Surabaya, belum lama ini.
Pedoman hukum, kata Faris, yang bisa mengubah semua kebijakan yang selama ini ada. Tanpa ada konsekwensi hukum perubahan tidak pernah terjadi, karena menyangkut tugas dan tanggung jawab sebagai perseroan BUMN.
Dikatakan Faris, bukan saja masalah perubahan transaksi mata uang jasa kepelabuhanan yang bisa dilaksanakan, masalah pengeprasan gudang di lini satu maupun pemindahan industri galangan kapal (dok) bisa saja dilaksanakan sepanjang pedoman hukumnya ada pasti dilakukan.
“Namun sepanjang kebijakannya hanya lesan atau himbauan, maka untuk melakukan perubahan akan sulit kita lakukan, karena konsekwensi hukumnya belum jelas,” ujar Faris.
Sementara, pengeprasan gudang di lini satu pelabuhan Tanjung Perak mudah untuk dilakukan karena hanya penghapusan aset pelabuhan saja dan tidak melibatkan pihak ketiga. Sedangkan, untuk industri galangan kapal seperti PT Dok dan perkapalan Surabaya, meskipun berada di lingkungan kerja Pelabuhan Tanjung Perak, sepanjang tidak ada konsekwensi hukumnya maka akan sulit dilakukan.
Selain itu, pemindahan PT Dok Surabaya tidak gampang harus dikaji beberapa aspek baik dari segi asas manfaat serta nilai tambah bagi perseroan harus benar-benar dilakukan.

Tarif CHC
Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mendukung konversi tarif jasa pelayanan peti kemas dalam bentuk terminal handling charge (THC) dan container handling charge (CHC) dari dolar AS menjadi rupiah.
“Kalau menginginkan tarif [THC dan CHC] dari dolar AS ke rupiah, itu bagus. Saya merekomendasikan transaksi dalam rupiah,” ujarnya.
Dia mengatakan hal itu menanggapi usulan pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) yang menginginkan tarif THC dan CHC diubah menjadi dalam bentuk rupiah.
Gafeksi menilai tarif dalam dolar AS bertentangan dengan semangat pengembangan usaha lokal yang selalu diusung pemerintah, karena memberatkan pengusaha lokal di tengah anjloknya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing itu.
Namun, Jusman mengakui akan timbul keluhan dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) apabila penetapan tarif itu berubah.
“Pelindo akan keberatan apabila barang yang diekspor hanya dibebankan tarif dalam bentuk rupiah. Saya nanti akan melihat bagaimana keluhan dari Pelindo untuk barang keluar [ekspor],” tutur Menhub.
Jusman mengatakan meski mendukung tarif THC dan CHC dikonversi menjadi rupiah, kewenangan untuk mengubah kebijakan itu bukan berada di Departemen Perhubungan, melainkan Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
Saat ini, pemerintah sudah menurunkan tarif THC di Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 5 persen menjadi 95 dolar AS untuk peti kemas isi ukuran 20 kaki, yang terdiri dari CHC 83 dolar AS dan biaya tambahan atau surcharge 12 dolar AS. Adapun, THC untuk peti kemas ukuran 40 kaki sebesar 145,5 dolar AS dengan perincian CHC 124,5 dolar AS dan surcharge 21 dolar AS.
Sekjen Gafeksi Arianti Sudiro mengatakan, hingga saat ini asosiasi pengusaha forwarder tersebut belum mengajukan proposal resmi mengenai permintaan perubahan tarif THC dan CHC ke dalam rupiah. Namun, dia menegaskan memang seharusnya transaksi di dalam negeri dilakukan dalam bentuk rupiah.

Terminal Nilam
Lebih lanjut, Faris Assegaf mengatakan, proses pengoperasian Terminal Nilam nantinya akan dilakukan Cabang Tanjung Perak. Sedangkan, untuk handling arus barang bisa dilakukan kerjasamanya dengan swasta atau perusahaan bongkar muat.
“Terminal Nilam nantinya akan dioperasikan sepenuhnya oleh Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak. Kini proses pengoperasian sedang dipersiapkan baik menyangkut penyediaan alat serta infrastruktur lainnya, seperti lapangan penumpukan untuk petikemas,” ujarnya.
Dikatakan, pembangunan dermaga Nilam sebagai terminal multiguna (multipurpose) di Tanjung Perak itu dibangun dengan tujuan untuk peningkatan kapasitas terpasang dan kemampuan pelayanan pelabuhan, serta merevitalisasi dermaga konvensional menjadi moderen dengan tambahan fasilitas gantry crane.
“Proses modernisasi dermaga Nilam Timur itu disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan perkembangan arus petikemas,” kata Faris.
Selain itu, dalam pengembangan sejumlah dermaga khususnya dermaga di Tanjung Perak dalam jangka waktu lima tahun kedepan.
Dermaga Nilam yang telah dikonversi menjadi dermaga multi purpose menjadi kenyataan dalam tahun ini. Anggaran Pelabuhan III, sekitar Rp 100 miliar tidak lain untuk menunjang kelancaran arus kapal dan barang. Terutama pelayaran kapal petikemas domestik.
Terminal multipurpose yang dikerjakan dua kontraktor PT Adhi Karya dan Modern JO kini sudah memasuki tahap shoft opening.
Pemantauan di lapangan, dermaga sepanjang 320 meter, telah dipasang vender warna hitam berjajar cukup rapi. Rel untuk empat Ganty Crane sudah terpasang diatas dermaga. Satu kapal keruk sedang beroperasi mengeruk kolam kedalaman minus sembilan meter. Pemasangan paving tinggal sedikit dibagian utaranya. Sebanyak 120 batang pohon didekat pagar yang melingkar mulai tumbuh.
“Dermaga Nilam memang skala prioritas untuk kapal petikemas. Tetapi tidak menutup kemungkinan dapat digunakan untuk kapal general kargo. Hanya bongkar muatannya secara truck clossing. Kami harapkan perusahaan pelayaran kapal petikemas dapat tambat di sini dengan pelayanan yang cepat dan nyaman,” jelasnya.
Faris mengemukakan, bahwa kapal-kapal petikemas domestik panjangnya antara 70 meter sampai 110 meter. “Jadi dermaga Nilam dapat ditambati sebanyak empat kapal sekaligus untuk melakukan kegiatan bongkar muat petikemas nusantara,” katanya.
Ditanya, apakah nantinya kapal petikemas ocean going dapat tambat di sini. Dia menjelaskan, bahwa kemungkinan itu ada. Tetapi perlu dipikirkan juga, untuk kapal petikemas ocean going harus ada pihak Bea dan Cukai untuk custome clearance. Karena menyangkut barang ekspor/impor, selain itu dermaganya harus melaksanakan ISPS Code. Persyaratan ini harus dipenuhi lebih dahulu.
“Bagi kami, tujuan dikonversi dermaga Nilam ini untuk menekan waiting bert time. Sekarang ini BOR (Berth Occupation Ratio) di pelabuhan Tanjung Perak sudah mencapai .rata-rata 75 persen. Ada juga yang lebih dari itu, misalnya di dermaga Jamrud Utara dan Berlian mencapai 80 persen. Padahal idealnya hanya 65 persen,” jelasnya.
Diakui, selama ini, kapal tunggu tambatan selama dua hari. Sedangkan kapal tunggu pandu tidak sampai dua jam. Padahal ke depan, tentu kunjungan kapal akan semakin banyak lagi. Penggunaan dermaga Nilam dapat ditambati kapal-kapal petikemas domestik oleh perusahaan pelayaran di sini. (*)

Redaksi

G-20, Langkah Nyata Lahirnya Era Baru Perekonomian Global

Pertemuan G-20, kumpulan negara maju dan berkembang, di London, Inggris, Kamis (2/4), menghasilkan sejumlah kesepakatan tentang langkah-langkah untuk pemulihan krisis global. “Sebuah tatanan dunia baru sudah tiba. Dengan tatanan baru tersebut, kita memasuki era baru kerja sama internasional,” ujar Perdana Menteri Inggris Gordon Brown.

Kantor berita Reuters bahkan menuliskan, “G-20 menandai berakhirnya kejayaan kapitalisme Anglo-Sakson.” Ini merujuk pada liberalisasi lepas yang didukung Inggris, Amerika sebagai pionir. Kapitalisme Anglo-Sakson mencuat ketika AS dipimpin almarhum Ronald Reagan dan Inggris dipimpin PM Margaret Thatcher pada dekade 1980-an.
Ungkapan-ungkapan tentang era baru bermunculan, mulai dari para analis, ekonom, hingga politisi. Ini didasarkan pada kesepakatan G-20 untuk memulai perundingan liberalisasi perdagangan dengan akses pasar lebih besar bagi negara berkembang.
G-20 juga sepakat memperketat peraturan sektor keuangan, hal yang selama ini ditentang Konsensus Washington. G-20 juga menyepakati alokasi dana lebih dari 1 triliun dollar AS untuk IMF. Kepala Riset Recapital Securities Poltak Hotradero mengatakan,
“Keputusan G-20 tentang penambahan dana IMF akan berguna bagi negara berkembang yang memerlukan bantuan pada saat krisis ini.”
G-20 juga berikrar untuk mengakhiri tax haven, pembatasan bonus bagi eksekutif perusahaan, dan kesepakatan soal langkah-langkah baru untuk membantu negara berkembang.
Kesepakatan itu mencuatkan istilah era baru yang mendekati histeria. Steven Schrage, ekonom dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Washington, turut berkomentar. “Ada kemajuan signifikan... G-8 terkenal dengan pernyataan-pernyataan yang bombastis tetapi tak bergigi,” katanya seraya menambahkan bahwa G-20 kali ini memang berbeda.
Eswar Prasad, ekonom dari Brookings Institution, Washington, mengatakan, selain kesepakatan, G-20 tampak kompak. Negara yang terlibat dan berperan bukan saja negara maju, tetapi juga China dan lainnya. “Ini jelas sebuah testamen bagi kekuatan persuasi pemerintahan Presiden Barack Obama,” kata Prasad.
Presiden Obama sendiri mengatakan, “Kami mengakhiri pertemuan yang sangat produktif dan akan menjadi titik balik dari ekonomi global. Dilihat dari ukuran apa pun, pertemuan London ini bersejarah karena besarannya dan cakupan tantangan yang kita hadapi serta bagaimana kita telah merespons tantangan tersebut.” Ia menambahkan kalimat, “Ini ada adalah sebuah era baru, soal tanggung jawab.”
Negara Asia anggota G-20, yang semakin mendominasi perekonomian global, juga memiliki peran lebih banyak menyelamatkan dan membentuk kembali sistem perekonomian global.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di pertemuan G-20, juga menyerukan pentingnya kebersamaan negara-negara di dunia. Presiden menyampaikan aspirasi negara berkembang bahwa negara berkembang bukan meminta belas kasihan dari negara maju. Masalahnya, kata Presiden, negara berkembang bisa melakukan hal yang sepatutnya dilakukan. Presiden meminta tanggung jawab negara maju menciptakan sistem keuangan yang kondusif bagi stabilitas ekonomi global dalam jangka panjang.

Stimulus Fiskal

Konferensi Tingkat Tinggi G-20 sepakat untuk meningkatkan stimulus fiskal menjadi US$5 triliun sampai dengan akhir 2010.
“Kami akan berusaha melakukan ekspansi fiskal dengan jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Angka ini akan menciptakan jutaan lapangan kerja,” tulis pernyataan resmi penutupan G-20 London Summit yang dikutip Bisnis dari situs resmi G-20, kemarin.
Skala stimulus fiskal yang dijanjikan, diharapkan dapat memulihkan ekonomi global, dan mampu meningkatkan total produksi negara-negara anggota sebesar 4% dari jumlah saat ini.
Para pemimpin dalam pertemuan itu juga mengakui bahwa langkah memperbaiki ekonomi tidak akan efektif jika pencairan pinjaman di dalam negeri dan arus modal internasional belum pulih.
Pertemuan G-20 di London, di luar dugaan, memberikan sinyal positif bagi bursa saham di Asia, seiring dengan tercapainya konsensus di antara para anggota.
Satu-satunya agenda penting yang masih menggantung dalam KTT adalah usulan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy ‘menekan’ negara-negara yang menjadi surga bagi pengemplang pajak.
G-20 hanya menjanjikan langkah lanjutan bagi praktik itu dan menggarisbawahi laporan Organisation for Economic Co-operation and Development tanpa menjabarkan lebih jauh.
Selain kebijakan fiskal, G-20 juga menyepakati perlunya ekspansi kebijakan moneter, termasuk menerapkan instrumen nonkonvensional.
G-20 juga berjanji mengimplementasikan reformasi paket kuota dan suara di IMF pada April 2008, dan meminta lembaga keuangan moneter itu merampungkan peninjauan kuota berikutnya pada Januari 2011.
Lebih jauh, pertemuan G-20 juga membahas pertumbuhan ekonomi, yang turun mencapai rekor terendah sejak 25 tahun terakhir, akibat penurunan permintaan global. Penurunan ini, diyakini dipicu oleh tekanan proteksionisme dan penarikan kredit perdagangan.(*)

Redaksi

UPT P3E Konsen Bina UKM dan IKM

UPT P3E
Mengantar Anda Ke Pasar Global
KEGIATAN UPT P3E SURABAYA :
1. Pelatihan dan Seminar Ekspor
a. Bagaimana Memulai Ekspor
b. Prosedur Ekspor
c. Penentuan & Biaya Harga Ekspor
d. Manajemen Pameran Dagang
e. Promosi Dagang melalui Internet
f. Pembayaran Ekspor dengan L/C dan Non L/C
g. Strategi Pemasaran Ekspor
h. Negosiasi dan Kontrak Dagang
i. Tehnik Desain Ruang Pameran Dengan Autocad
2. Pameran melalui Showroom Mini Display
a. Pelayanan Promosi melalui Permanent Mini Display
b. Pelayanan Promosi melalui Internet/Virtual Exhibition
c. Sosialisasi Market Survey (Kerjasama Dengan Bpen-Depdag)
d. Seminar Pengembangan Pasar Ekspor
e. Partisipasi Pameran Dagang Dalam dan Luar Negeri
3. Pelayanan Informasi
a. Pelayanan Informasi melalui Perpustakaan, Internet
b. Konsultasi Bisnis
UPT P3E
Kantor : Jl. Kedungdoro No. 86-90, Surabaya
Telp. : 031- 5345650 (Diklat), 5321602 (Promosi),
5321601 (TU)
Fax. : 031-5321602 (Promosi), 5345650 (Diklat)
Email. : p3ed@rad.net.id

Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Pelatihan dan Promosi Ekspor (UPTP3E) Jatim semakin konsen dalam membina pelaku UKM maupun IKM agar lebih siap dan sanggup bersaing dipasar ekspor.
Dewasa ini perdagangan dunia semakin menunjukkan perkembangan dinamis, yang ditandai dengan semakin ketatnya persaingan dalam merebut pasar, baik di tingkat lokal maupun mancanegara. Dengan tuntutan itu, para pelaku bisnis perlu memiliki pengetahuan cukup untuk bisa menangkap peluang serta memenuhi standar yang dikehendaki pasar internasional.
Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Pelatihan dan Promosi Ekspor (UPT P3E) Surabaya yang dulu dikenal dengan nama Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor (P3ED), sebagai lembaga pendidikan, pelatihan dan promosi di bidang ekspor yang berada di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur, siap mendorong eksportir dan calon eksportir untuk mampu memenuhi tuntutan pasar global. Dengan menitikberatkan fokus pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia di perusahaan–perusahaan berorientasi ekspor, UPT P3E menyiapkan berbagai layanan mulai dari informasi dan perpustakaan ekspor, pengetahuan praktis tentang ekspor, sampai promosi.
UPT P3E merancang berbagai program pelatihan yang disesuaikan dengan materi dan kebutuhan eksportir dan calon eksportir, antara lain pelatihan berdurasi 3 hari yang dirangkum dan diajarkan oleh praktisi ekspor dan instruktur UPT P3E yang sangat berpengalaman di bidangnya.
Pelatihan mengedepankan pembahasan atas masalah–masalah perdagangan terkini dan sesuai kebutuhan dunia usaha. Selain melaksanakan pendidikan dan pelatihan dengan sistem tatap muka, UPT P3E juga mengem-bangkan program DISTANCE LEARNING (pelatihan jarak jauh) dengan TV Conference System yang interaktif, baik tingkat nasional maupun internasional, antara lain menghubungkan Surabaya dengan Jakarta, Medan, Makassar dan Banjarmasin, atau dengan Osaka, Tokyo, Dubai dan Los Angeles.
Pada tahun 2005, P3ED meraih sertifikat ISO 9001-2000/SNI 19-9001-2001 untuk Training Design for Export Trading and Promotion dari B4T Quality System Certification. Sejak didirikan pada tanggal 24 September 2002 sampai saat ini ( 2009 ), telah melatih kurang lebih dari 3.600 peserta. Mereka adalah calon eksportir, pelaku ekspor, pegawai BUMN, dan pihak lain yang terkait dengan ekspor. (*)

Redaksi

Juni 2009 Resi gudang Bank Direalisasikan

Rencana pelaksanaan program resi gudang di beberapa koperasi bank Padi Jawa Timur dimungkinkan baru terlaksana Juni 2009.
Menurut Kepala Dinas Koperasi (Dinkop) dan UMKM Jawa Timur Braman Setyo, saat ini instansinya bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim sudah mempersiapkan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut.
Saat ini kami tengah mempersiapkan berbagai hal yang terkait program tersebut. Karena untuk merealiasikannya memang butuh persiapan matang. Rencananya, program ini akan terlaksana di Juni mendatang,” kata Braman Setyo di Surabaya.
Dia menambahkan, resi gudang ini adalah program dari Disperindag Jatim, sedangkan bank padi adalah program dari 60 koperasi produk di Jatim sejak 2003. Bahkan kontribusi bank padi ini bisa mencapai 50-60 persen dari total pendapatan per unit koperasi produk.
Hanya saja, Braman mengatakan, program tersebut lebih bagus lagi jika digabungkan dengan program resi gudang yang ada di Disperindag Jatim.
“Untuk membantu petani, Dinkop Jatim bekerjasama dengan Disperindag Jatim mengadakan resi gudang. Sehingga petani akan mendapatkan resi yang bisa digunakan sebagai jaminan pinjaman ke Bank Jatim,” ujarnya.
Selama ini lanjut dia, bank padi yang tersedia di koperasi yang bersangkutan hanya bisa membantu petani untuk pengeringan dan penyimpanan padi dan tidak bisa dijadikan agunan. Dengan program resi gudang, maka petani bisa mendapatkan resi yang dikeluarkan Dinas Perindag Jatim ketika padi mereka disimpan di gudang. “Ini akan sangat membantu petani. Selain meminimalkan kerugian akibat anjloknya harga saat panen, petani juga bisa mengajukan pinjaman pada bank dengan agunan surat resi tersebut. Kami berharap, dengan program ini, kontribusi bank padi di 2009 meningkat menjadi 80 persen dari total pendapatan koperasi yang bersangkutan,” katanya.

Perlindungan Hukum
Sementara itu, Kalangan perbankan di Jawa Timur menyatakan setuju diberlakukannya resi gudang (pertanian) guna dijadikan penjaminan kredit pada 2009. Namun, sebelum sistem resi gudang tersebut benar diterapkan, Perbanas Jatim meminta agar perlindungan hukum diperjelas terlebih dulu.
“Kami setuju saja resi gudang dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit asal perlindungan hukumnya sudah jelas dan transparan,” ungkap Ketua Perbanas Jatim Herman Halim.
Menurutnya, meski UU tentang edukasi dan sosialisasi sistim resi gudang sudah dilakukan, hingga kini perbankan di Jatim belum bisa menerima semuanya sistem tersebut untuk dijadikan jaminan kredit. Alasannya, kalangan perbankan masih khawatir terjadi kemacetan dalam pengembalian kreditnya.
Herman menambahkan, sebetulnya sistem tersebut efektif diterapkan asal pemerintah menunjuk salah satu bank terkait dengan itu. Sebab, adanya bank yang ditunjuk paling tidak bank yang bersangkutan akan lebih konsentrasi menyalurkan kreditnya. “Meski saat ini BI rate turun menjadi 7,75 persen kenyataannya bank masih selektif mengucurkan kredit ke sektor pertanian,” katanya.
Selain itu lanjut Herman, sistem resi gudang tersebut perlu dikaji lagi sebelum diterapkan. Hal ini karena sebagian besar perbankan masih sangsi dengan sistem resi gudang, jika dijadikan penggerak perekonomian nasional serta mendorong ekonomi rakyat.
Sebelumnya, UU nomor 9 tahun 2006 mengenai sistem resi gudang telah disahkan pada tanggal 14 Juli 2006. Resi gudang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang disimpan oleh para petani di gudang (document of title) yang dapat dialihkan, diperjualbelikan untuk dijadikan agunan tanpa perlu persyaratan agunan yang lain. (*)

Redaksi