Pasar Uni Eropa Buka Peluang Ekspor Indonesia

Dalam siaran pers Delegasi Komisi Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam yang diterima di Jakarta tentang Hasil pertemuan “Dialog Bisnis Eropa-Indonesia” yang berlangsung di Brussels, Belgia, 1-2 Oktober 2009 , diketahui bahwa pasar Uni Eropa (UE) memberikan suatu peluang bagi para eksportir di Indonesia dari segi perdagangan.
Sekalipun pasar UE memberikan peluang bagi berbagai produk ekspor asal Indonesia, namun berbagai peraturan ekspornya selama ini masih sulit dipenuhi oleh pengusaha nasional.
Perdagangan Indonesia dengan UE selama ini telah berjalan cukup besar terlihat dari total volume perdagangan UE dengan Indonesia yang cukup signifikan.
Saat ini, total volume perdagangan UE dengan Indonesia yang mencapai 20 miliar euro menyebabkan UE mitra dagang terbesar ke-4 bagi Indonesia. Jika memperhatikan nilai ekspor migas Indonesia diabaikan maka bagi Indonesia, UE adalah mitra dagang terbesar ke-2.
Populasi 230 juta jiwa menjadikan Indonesia pasar terbesar di ASEAN sebagai tempat tujuan ekspor barang-barang Eropa.
Investasi besar yang berasal dari perusahaan UE mencapai 50 miliar euro meyebabkan perusahaan tersebut sangat setia di Indonesia. Sebanyak 700 perusahaan UE berinvestasi dan mempekerjakan 250 ribu tenaga kerja.
Dalam pertemuan itu, para peserta menyepakati bahwa saran dan dukungan bagi eksportir Indonesia sangat berguna dan perlu dipertahankan.
Mereka juga membicarakan prioritas-prioritas di masa depan, khususnya kerja sama di bidang peraturan mengenai usaha kecil dan menengah.
Selain itu, mereka membicarakan langkah-langkah dalam mengatasi hambatan-hambatan bagi perdagangan dan investasi bilateral untuk meningkatkan perdagangan bilateral demi keuntungan kedua belah pihak.
Pertemuan yang dihadiri oleh 100 peserta itu mengakui bahwa proses reformasi di Indonesia berjalan dengan baik.
Namun iklim investasi dan bisnis masih mengalami kesulitan karena birokrasi, ketidakpastian dan kurangnya informasi.
Dua acara tambahan dalam pertemuan Dialog Bisnis tersebut diantaranya, penandatanganan perjanjian teknis antara provinsi Sumatra Selatan dan INDOBEL Engineering and Consulting di bidang investasi bahan bakar pribadi dan pertemuan antara Departeman Perindustrian Republik Indonesia dengan Asosiasi Ban dan Karet Eropa dalam hal kerjasama sektoral.

Merosot Tajam
Nilai ekspor di 49 negara-negara termiskin dunia turun tajam 43,8 persen pada semester pertama 2009, terpukul oleh penurunan tajam harga energi termasuk permintaan di China dan Brasil.
Nilai ekspor tersebut, sebagian besar di antaranya berada di Afrika, jatuh menjadi 34,4 miliar dolar AS (23,36 miliar euro) selama enam bulan pertama tahun ini, kata laporan oleh Pusat Dagang Internasional (ITC), sebuah badan gabungan Organisasi Perdagangan Dunia dan Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan.
“Faktor utama adalah guncangan harga di sektor energi,” kata kepala ekonom ITC Willem van der Geest.
Termasuk produk-produk energi seperti ekspor bensin, penjualan internasional jatuh hanya 13,5 persen menjadi 15,3 miliar dolar AS, kata ITC.
Namun faktor lain yang turut berkontribusi terhadap jatuhnya ekspor adalah penurunan tajam dalam permintaan dari Brasil dan China.
Di antara 49 negara, yang paling terpukul adalah sub-Sahara Afrika, ekspornya jatuh 48,6 persen pada semester pertama, dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2008.

AS Terbesar Dunia
Amerika Serikat masih merupakan negara manufaktur (pabrikan) terbesar dunia, sekalipun China meningkat, menurut sebuah studi baru.
Survei yang dirilis Rabu oleh Manufacturing Institute dengan Manufacturers Alliance yang berbasis di AS menunjukkan bahwa pangsa AS dari nilai manufaktur global menguasai 22 persen pada tahun 2008, kira-kira tingkat yang sama untuk hampir 30 tahun.
Pangsa China pada tahun lalu adalah 14 persen, melanjutkan luapan dari tingkat pada tahun 1980 yang hanya dua persen, menurut penelitian menggunakan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dana Moneter Internasional (IMF) dan sumber lain.
Manufaktur AS menghasilkan barang senilai 1,64 triliun dolar AS pada tahun 2008.
Walaupun nilainya telah meningkat, pangsa keluaran industri dari produk domestik bruto (PDB) telah turun dari 20 persen pada tahun 1980 menjadi 11,5 persen pada tahun 2008.
“Kesalahpahaman yang umum adalah membuat rentetan : bahwa manufaktur domestik sedang hilang,” laporan itu menyatakan.
“Ini persepsi yang salah ini didasarkan pada pengamatan konsumen sehari-hari produk buatan luar negeri terlihat pada rak-rak toko dan media fokus pada kehilangan pekerjaan di sektor ini. Tapi fakta-fakta tidak mendukung pandangan pesimistis ini.
Manufaktur di Amerika Serikat tetap vital dan penting bagi ekonomi AS dan kompetitif secara global.”
“Fakta-fakta dengan jelas menggambarkan bahwa manufaktur merupakan pusat masa depan ekonomi Amerika,” kata Emily Stover DeRocco, presiden The Manufacturing Institute.
“Amerika Serikat memiliki ekonomi manufaktur terbesar di dunia, memproduksi 1,6 triliun dolar AS dalam barang-barang setiap tahunnya. Pangsa pasar global manufaktur Amerika telah bertahan stabil di sekitar 22 persen selama 30 tahun ... Dan satu dalam enam pekerjaan AS di atau langsung terkait dengan manufaktur, yang masih membayar premi gaji dan tunjangan.” tambahnya.
Namun dalam hal ekspor manufaktur, Amerika Serikat adalah yang ketiga terbesar setelah Uni Eropa dan China, dan di atas tempat keempat Jepang, laporan menunjukkan.
Dalam hal pangsa pasar global dari ekspor manufaktur, pangsa AS menurun dari 19 persen pada tahun 2000 menjadi 14 persen pada tahun 2007, sedangkan pangsa China naik dari tujuh persen menjadi 17 persen, menurut data.

redaksi

Program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2

Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono periode 2009-2014 mengucapkan sumpah dalam upacara pelantikan di gedung Nusantara MPR/DPR Jakarta, Selasa (20/10) sekitar pukul 10.20 WIB.
Pengucapan sumpah tersebut disaksikan oleh Ketua Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufik Kiemas dan Pimpinan MPR lainnya serta anggota MPR/DPR terpilih periode 2009/2014.
Sebelum dilakukan pengucapan sumpah, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim membacakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai hasil pemilihan Presiden 2009.
Dalam petikan keputusannya, KPU menetapkan pasangan Yudhoyono-Boediono sebagai pemenang pemilihan presiden 2009 dengan perolehan suara sah nasional dari 33 provinsi sebesar 73,87 juta atau 60,80 persen suara.
Sementara, pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto menempati posisi kedua dengan hasil perolehan suara sah nasional sebesar 32,55 juta atau 26,79 persen suara, sedangkan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto meraih 15,81 juta atau 12,41 persen suara.
Acara tersebut dihadiri oleh lima kepala negara sahabat, yaitu dari Timor Leste, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Australia.
Dalam kesempatan itu juga hadir Wapres Jusuf Kalla, mantan Presiden Republik Indonesia B. J. Habibie dan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno.
Selain itu, sejumlah menteri kabinet Indonesia Bersatu pertama juga tampak hadir, diantaranya Mendagri Mardiyanto, Menpera Muhammad Yusuf Asy’ari, Mendag Mari E. Pangestu, dan Menhub Jusman Syafii Djamal.
Juga dihadiri oleh sejumlah utusan khusus negara sahabat, di antaranya Anggota Parlemen Jepang Kozo Watanabe, Anggota Parlemen Republik Korea Selatan Lee Sung Deuk, Menteri Perdagangan Selandia Baru Tim Grosser, Menteri Luar Negeri Filipina Alberto Gaitmatan Romulo, Menteri Lingkungan Hidup Amerika Serikat Lisa P Jackson , Utusan Republik Ceko Hynek Kmoniche, dan Menteri Energi Srilanka W. D. J. Senewiratne.

Program 100 Hari
Dalam pidatonya usai pengucapan sumpah jabatan di gedung MPR/DPR Presiden Yudhoyono mengungkapkan, selain menyiapkan program prioritas 100 hari pertama, pemerintah juga telah merancang program jangka menengah satu tahun dan jangka panjang 5 tahun.
‘’Kami telah menetapkan program 100 hari, satu tahun dan lima tahun ke depan,’’ katanya.
Menurut Yudhoyono, program kerja lima tahun difokuskan pada tiga hal penting yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penciptaan keadilan yang lebih baik.
Prioritas utama kesejahteraan rakyat akan dilakuakan dengan membangun ekonomi nasional yang berdasarkan keunggulan daya saing, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
Presiden Yudhoyono menegaskan walaupun gejala perbaikan ekonomi dunia mulai terlihat, resesi dunia belum sepenuhnya berakhir.
Untuk itu Presiden mengingatkan seluruh lapisan masyarakat untuk tidak lengah dan masih banyak tugas besar yang belum selesai, ‘’Resesi dunia belum sepenuhnya usai, Harga minyak terus naik,’’ katanya.
Presiden menuturkan di tengah gejolak dan krisis politik, bangsa Indonesia tetap tegak sebagai negara demokrasi. Selain itu, di tengah krisis ekonomi pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi positif dan menjadi terbesar ketiga di dunia.
Selain menekankan pentingnya kerja keras menghadapi tantangan ke depan, dalam kesempatan itu Presiden juga mengucapkan penghargaan kepada Muhammad Jusuf Kalla yang telah mendampinginya sebagai Wakil Presiden selama 5 tahun terakhir.

Redaksi

“Bom Waktu” Pipa Kodeco

Pemasangan pipa gas akan memunculkan permasalahan dan pasti menghambat aktivitas pengguna Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS). Pemasangan juga mengundang banyak pertanyaan, kenapa bisa terjadi ?
Awalnya, pada tahun 2007 PT Kodeco Energy Ltd memulai pemasangan pipa setebal 16 inci. Panjang pipa 60 kilometer dan dipakai untuk menyalurkan gas dari kilangnya di tengah laut Jawa sebelah utara Madura ke Gresik, Jawa Timur.
Ibaratnya, pipa Kodeco ini adalah bom waktu urat nadi perekonomian Jatim khususnya dan kawasan Indonesia Timur pada umumnya.
Lalu, kasus ini semakin muncul ke permukaan karena jalur pipa tersebut memotong APBS yang menjadi lintasan kapal-kapal ke Pelabuhan Tanjung Perak.
Lokasi pemotongan APBS itu di buoy 8 yang lebarnya cukup sempit atau hanya 100 meter, sehingga sampai sekarang lalu lintas di sana cukup padat.
Bahkan, permasalahan ini kian serius setelah mendapat laporan bahwa pipa yang telah dipasang teraliri gas dengan volume 25 ribu barrel per hari.
Jelas, keberadaan aliran gas ini sangat berbahaya. Jika terjadi sedikit gesekan antara badan kapal dengan pipa saat melintas di alur yang terpotong jalur pipa, bisa terjadi peristiwa fatal.
Apabila itu benar terjadi, bisa mengakibatkan putusnya pipa bervolume gas tersebut. Kemudian, muncul ledakan.
Jika tidak disikapi segera, bisa saja ada kapal menabrak pipa gas bertekanan tinggi itu. Apalagi, setiap harinya ada 150 kapal yang melintas di perairan tersebut.
Untuk itu, sebagai langkah antisipasi permasalahan itu sejak 31 Juli lalu Adpel Tanjung Perak sudah menerbitkan Surat Edaran bernomor HH.534/01/20/AD.SBA.09. Surat itu memberitahukan adanya pemendaman pipa di Kilometer “Point” (KP) 35 dan KP 36.
Kedalaman pipa Kodeco itu 10,14 meter atau LWS (low water spring/pasang paling rendah) dan di kedalaman dasar laut 7,05 meter LWS, sehingga draft maksimal kapal yang bisa melintasi alur itu adalah yang 7 meter.
Kalangan pengguna jasa mengakui, pipanisasi gas di APBS berdampak lebih luas terhadap perkembangan perekonomian dan perdagangan di Jawa Timur. Selain mengganggu kegiatan keluar masuknya pelayaran untuk kebutuhan barang, juga akan terjadi timbulnya tambahan biaya (high cost) di pelabuhan.
Dengan terbatasnya volume muatan akan memicu diberlakukannya system asuransi untuk menutupi resiko atas barang yang diangkut. Biaya premi untuk menjamin keamanan akibat pipa gas itu mesti ditanggung eksportir maupun importir, sehingga ada biaya ekstra lagi, dan itu jumlahnya tidak sedikit.
Salah satunya jalan untuk mengurangi resiko, pipa gas tersebut harus direlokasi (pindah) sesuai dengan ketentuan sehingga tidak mengganggu kelancaran keluar masuknya kapal dengan muatan yang optimal.

Redaksi

Pengembangan Terminal Kayu Diserahkan Kepada Swasta

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan kepada pemerintah agar pembangunan dan pengelolaan Terminal Kayu Terpadu (TKT) diserahkan kepada swasta, agar cepat terwujud guna mengatasi keluhan kelangkaan bahan baku bagi industri pengolahan berbasis komoditas tersebut.
Serahkan saja kepada pembangunan dan pengelolaan TKT ke swasta dengan skema BOT (‘Built, Operate, and Transfer/sistem guna serah) agar TKT segera terwujud untuk membuat kesinambungan pengadaan bahan baku dan peningkatan daya saing industri pengolahan kayu di Indonesia,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri, Riset, dan Teknologi, Rachmat Gobel.
Ia yakin kalangan dunia usaha akan tertarik berinvestasi di bidang tersebut, karena dari sisi bisnis, TKT sangat diperlukan oleh para industri pengolahan kayu, terutama usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di bidang produksi mebel dan kerajinan berbasis kayu.
Rachmat mendorong asosiasi pengolahan kayu seperti Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) dan asosiasi terkait lainnya, serta PT Usaha Kita Makmur (UKM) yang didirikan Kadin Indonesia untuk membantu pemasaran produk hasil industri kecil dan menengah (IKM) terlibat dalam investasi pembangunan dan pengelolaan TKT, bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah.
“Pembangunan dan pengelolaan oleh swasta merupakan terobosan untuk mengatasi lambannya pembangunan TKT yang telah diusulkan lebih dari dua tahun yang lalu,” ujarnya.
Ia menegaskan TKT sangat dibutuhkan kalangan IKM terutama industri mebel dan kerajinan yang sampai saat ini masih mengeluhkan kelangkaan bahan baku kayu, pasca pengetatan peredaran kayu di dalam negeri terkait maraknya pencurian kayu (“illegal logging”).
“Konsep pembangunan dan pengelolaan TKT bisa mencontoh pasar swalayan besar. Jadi setiap produsen mebel dan kerajinan bisa membeli kayu sesuai dengan kebutuhan, kualitas dan ukuran kayu yang mereka kehendaki. Bahkan, TKT tidak hanya menyediakan berbagai jenis kayu, tapi juga komoditas terkait lainnya, seperti lem dan aksesoris untuk mebel dan kerajinan,” ujar Rachmat.
Oleh karena itu, Kadin, lanjut dia, berencana akan memberikan masukan kepada pemerintah untuk mewujudkan terminal kayu secepatnya. “Selama ini IKM mebel dan kerajinan kesulitan mendapatkan kayu, padahal kebutuhan mereka kecil, sehingga kalau membeli dalam jumlah sedikit harganya mahal, tapi dengan adanya TKT harga bisa bersaing,” kata Rachmat.
Sementara itu, dalam pertemuan dengan sejumlah asosiasi, lembaga pemerintah pusat, dan daerah, di Departemen Perindustrian, Menperin Fahmi Idris mengakui bahwa dalam pembangunan TKT, kalangan dunia usaha perlu dilibatkan, di samping pemerintah pusat dan daerah.
Pada kesempatan itu, Fahmi juga mengatakan pihaknya akan mengundang pemerintah daerah (pemda) yang wilayahnya menjadi lokasi TKT untuk berembuk bersama di Depperin, memantapkan konsep TKT agar memiliki konsep dan visi yang sama.
“Kami berharap pemda mengirim pejabat yang berwenang untuk itu (pembangunan TKT),” ujarnya. Rencananya rapat akan dilakukan pekan depan dan pembangunan TKT akan dilakukan di wilayah Kendal (Jawa Tengah), Tuban dan Gresik (Jawa Timur), Bitung (Sulawesi Utara) dan Papua. Fahmi menargetkan pembangunan TKT tersebut selesai pada 2011, dengan kebutuhan investasi pembangunan fisik mencapai Rp13 miliar sampai 14 miliar.

Rampung 2011
Sementara, Menteri Perindustrian (Menperin), Fahmi Idris mengatakan, pembangunan empat unit terminal kayu terpadu (TKT) dan tiga unit pusat pengolahan industri rotan terpadu (PPIRT) ditargetkan akan rampung pada 2011.
“Pemerintah mentargetkan proses pembangunan selesai pada awal 2010, seluruh TKT dan tempat pengolahan industri rotan akan efektif beroperasi sekitar 2011,” kata Fahmi Idris.
Depperin bersama sejumlah pemerintah provinsi (pemprov) dan kabupatan/kota berkoordinasi untuk membangun TKT dan PPIRT guna mempermudah pengolahan industri serta memberikan aturan yang jelas untuk produksi kayu dan rotan terkait legalisasinya.
Pemerintah membangun empat unit TKT yang berlokasi di Tuban, Kabupaten Gresik Jawa Timur, Kendal (Jawa Tengah), Bitung-Menado (Sulawesi Utara) dan Papua. Sedangkan tiga unit PPIRT berada di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Kalimantan Tengah dan Palu (Sulawesi Tengah).
Fahmi mengungkapkan, PPIRT yang berlokasi di Palu sudah mulai beroperasi bahkan sudah dilakukan pelatihan bagi pelajar Sekolah Menengah Kejuruaan (SMK) jurusan rotan.
Pembangunan PPIRT di NAD dan Kalimantan Tengah sedang dalam proses dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pemprov masing-masing 2009 dengan biaya fisik sekitar Rp13 miliar hingga Rp14 miliar.
“Rata-rata pembangunan fisik menghabiskan dana yang sama setiap unitnya,” kata Fahmi.
Sementara itu, TKT di Jawa Tengah masih dalam proses pembangunan, sedangkan TKT di Tuban-Jawa Timur, Bitung-Menado dan Papua masuk proses perencanaan.
Fahmi mengungkapkan pembiayaan untuk pembangunan TKT dan PPIRT tersebut berdasarkan perjanjian melalui nota kesepahaman antara Depperin dan pemprov setempat, seperti pemerintah pusat menanggung peralatan dan mesin yang dibutuhkan terminal, sedangkan pemprov bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur dan pengadaan lahan.
Terkait dengan target pembangunan TKT dan PPIRT yang meleset, Fahmi menjelaskan memang rencana semula pembangunan terminal dan pengolahan industri rotan tersebut akan selesai pada 2008, namun terhambat beberapa masalah seperti pengadaan lahan dan kesulitan dalam pengadaan sebagian peralatan. Menteri menyebutkan, pembangunan TKT dan PPIRT tersebut bertujuan untuk memecahkan persoalan tentang bahan baku untuk industri pengolahan jenis kayu dan rotan yang tidak laku dijual, memberikan legalitas serta meningkatkan produksi domestik. (*)

Redaksi

Sektor Riil Stagnan Tingginya Suku Bunga Komersial

Kalangan dunia usaha meminta pemerintah tegas soal kebijakan penurunan suku bunga agar industri dalam negeri bisa menahan gempuran barang-barang impor.

Penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) hingga di level tujuh persen langkah yang bagus, namun sayangnya tidak langsung diikuti pemangkasan suku bunga perbankan,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesai (Apindo) Sofjan Wanandi.
Sofyan menjelaskan, dunia usaha yang dicerminkan sektor riil saat ini belum sepenuhnya bisa bergerak selain karena dampak krisis ekonomi global juga dipengaruhi masih tingginya suku bunga komersial.
Pada Juni 2009 BI Rate tercatat 7 persen turun sebesar 25 basis poin dari periode Mei 2009. Penurunan tersebut merupakan yang ke enam kalinya berturut-turut pada tahun ini atau turun 2,25 persen dari akhir 2008 yang tercatat 9,25 persen.
Ia mengakui, saat ini dunia usaha juga dihadapkan pada penguatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar AS. Namun belum berdampak besar terhadap kinerja ekspor dalam jangka pendek, karena pesanan produksi dan pembelian bahan baku dilakukan setiap triwulanan atau bahkan ada yang dalam satu semester.
Sofjan menuturkan, tidak mempermasalahkan sudah berapa besar penurunan BI Rate, namun yang penting bagaimana perbankan cepat merespon dengan menurunkan suku bunga pinjaman.
Suku bunga pinjaman perbankan saat ini masih tinggi atau pada kisaran 14-18 persen, yang mengakibatkan dunia usaha sulit membuat perencanaan bisnis hingga satu semester ke depan.
Diutarakan Sofjan, suku bunga pinjaman harus ditekan sampai di level 12 persen hingga akhir tahun, agar dunia usaha pada semester II 2009 dapat merealisasikan ekspansi ke tahun berikutnya.
“Suku bunga lebih rendah agar dapat mendorong ekspansi bisnis tidak hanya sektor usaha menyerap tenaga kerja seperti tekstil dan garmen, elektronik, alas kaki, tetapi juga sektor usaha kecil menengah (UKM),” tegasnya.
Menurutnya, kondisi perbankan saat ini sudah tidak terlalu mengkhawatirkan karena cenderung memiliki likuiditas yang lebih dari mencukupi. Bahkan sebagian besar di antara perbankan banyak menempatkan dananya pada instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
“Perbankan selalu saja beralasan cost of fund (biaya dana) masih tinggi sehingga memungkinkan peningkatan NPL (kredit bermasalah). Padahal tidak demikian, karena dana banyak diserap ke surat utang negara yang menjanjikan suku bunga lebih tinggi,” tegasnya.
Ia menuturkan jika kondisi ini terus berlangsung hingga akhir tahun, bukan tidak mungkin industri dalam negeri sulit untuk bangkit hingga akhir tahun ini.
Industri diutarakan Sofjan, terutama sektor manufaktur dihadapkan pada gempuran barang-barang impor yang hampir menguasai 50 persen pangsa pasar produk dalam negeri. Ia menegaskan, sulit bagi produk produk dalam negeri memenangkan persaingan atas besarnya tekanan produk-produk impor terutama barang berasal dari Cina.

Pasar Ekspor
Senada dengan Sofjan, Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menginginkan, pemerintah dapat menindaklanjuti program pengembangan dunia usaha untuk mendorong ekspor.
“Suku bunga merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung kinerja ekspor perusahaan,” kata Eddy. Untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor sepatu dijelaskannya, perusahaan harus berhadapan dan mampu bersaing dengan negara-negara lain seperti China, Vietnam, Philipina yang merupakan basis produksi sepatu dunia.
Menurutnya, suku bunga perbankan di tiga negara tersebut jauh lebih rendah dari suku bunga di Indonesia. Suku bunga di China berkisar 5-6 persen, Vietnam 6 persen, Filipina 9 persen, Malaysia 9-11 persen.
Ia menambahkan, biaya tenaga kerja yang disebut-sebut lebih murah di Indonesia dibanding negara lain ternyata saat ini sudah berubah.
“Biaya karyawan di tiga negara tersebut sudah lebih murah dibanding di tanah air. Jadi ‘competitive advantage’-nya (daya saing) produksi industri dalam negeri sudah makin turun,” ujarnya.
Hingga akhir 2008, nilai ekspor produksi sepatu nasional mencapai 1,8 miliar dolar AS.
“Jika suku bunga dalam negeri tidak turun signifikan dari saat ini, maka nilai ekspor sepatu 2009 sulit diprediksi akan naik. Nilai ekspor yang tetap sama dengan akhir tahun lalu (1,8 miliar dolar AS) sudah cukup bagus,” tegasnya. Industri persepatuan diminta fokus meningkatkan kapasitas ekspor, tetapi harus juga memikirkan pangsa pasar dalam negeri yang telah tergerus sekitar 50 persen, karena telah dibanjiri sepatu produk impor.
“Di satu sisi kita disuruh berhadapan dengan negara pesaing, namun di sisi lain tidak ada insentif bagi perusahaan dalam negeri terutama sektor yang banyak menyerap tenaga kerja,” tutur Eddy.
Ia berkilah, di seluruh negara manapun bahwa perusahaan beorientasi ekspor yang menghasilkan devisa dan menggunakan ribuan tenaga kerja mendapat perhatian khusus.

Penguatan Kurs
Sementara, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, kinerja ekspor nonmigas Indonesia tidak akan terpengaruh menguatnya kurs Rupiah terhadap Dolar AS yang terjadi dalam satu bulan terakhir.
“Penguatan kurs tidak akan mengganggu ekspor,” ujar Mendag.
Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS membuat ekspor sangat menguntungkan, sebaliknya penguatan nilai tukar membuat ekspor menjadi kurang menarik.
Mendag menjelaskan meski terjadi penguatan kurs namun tingkat inflasi yang rendah akan memberikan keuntungan bagi eksportir dengan makin efisiennya biaya produksi dan distribusi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih terjadi penurunan nilai ekspor pada April dibanding Maret 2009 sebesar 1,81 persen menjadi 8,46 miliar dolar AS. Kinerja ekspor April 2009 dibanding April 2008 turun 22,55 persen.
Ekspor nonmigas selama April 2009 mencapai 7,21 miliar Dolar AS atau turun 1,71 persen dibanding Maret 2009. Jika dibanding antara April 2009 dengan April 2008, penurunan nilai ekspor nonmigas yang terjadi sebesar 14,63 persen.

Pemberian Insentif
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sandiaga Uno mengatakan, pemerintah harus memberikan insentif agar bank bisa menurunkan suku bunga kredit sesuai penurunan suku bunga acuan (BI-Rate).
“Pemerintah bisa saja mengeluarkan insentif kepada bank-bank agar menurunkan suku bunga kreditnya sesuai dengan acuan BI-Rate,” kata Sandiaga Uno.
Sandiaga menuturkan pemerintah harus melakukan intervensi terhadap bank-bank swasta yang belum menurunkan suku bunga kreditnya, padahal Bank Indonesia (BI) sudah menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 7,00 persen.
Sandiaga mengungkapkan seharusnya bank sudah menurunkan suku bunga kreditnya, namun saat ini tidak menurunkan suku bunganya.
Sandiaga mengatakan, apabila bank menurunkan suku bunga kreditnya akan berpengaruh terhadap dunia bisnis khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Saat ini bank masih menerapkan suku bunga kredit bagi pelaku UMKM mencapai 16 persen hingga 24 persen, Kadin berharap dalam waktu dekat bank bisa menurunkan suku bunga kredit sebesar 10 persen.
Sandiaga menjelaskan justru seharusnya bank atau pemerintah memberikan suku bunga yang lebih kecil kepada pelaku UMKM dibanding pelaku bisnis besar yang hanya dikenai suku bunga kisaran 10 persen hingga 12 persen.
Alasannya, UMKM lebih banyak memberikan kontribusi kepada bank dibanding pelaku bisnis besar yang mengajukan kredit.
Selain itu, pembayaran suku bunga yang dilakukan pelaku UMKM mampu memberikan subsidi kepada pelaku bisnis menengah ke atas, padahal seharusnya yang harus disubsidi yakni pebisnis UMKM.
Lebih lanjut, Sandiaga mengungkapkan penurunan suku bunga harusnya berdampak positif terhadap pemberian kredit UMKM karena sektor ini memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada awal Juni 2009, BI menurun suku bunga acuan sebesar 25 bps mencapai 7,00 persen, namun penurunan tersebut tidak ikuti penurunan suku bunga kredit perbankan.
Penurunan BI-Rate tersebut berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan ekonomi di dalam dan luar negeri. Perekonomian Indonesia masih tumbuh 4,4 persen pada triwulan pertama 2009 yang didukung pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pemerintah. (*)

Redaksi

Bunga Bank Tinggi Picu Lambatnya Industri Tekstil Butuh Investasi Rp. 60 Triliun

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat menilai, lambatnya pertumbuhan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia selama tiga tahun belakangan
karena tingginya suku bunga kredit perbankan. Sejak beberapa tahun lalu suku bunga kredit perbankan sangat tinggi dengan kisaran 16-24 persen. Hal ini menyebabkan penyaluran kredit perbankan terhambat aturan yang ‘rigid’ (kaku) dan ‘interest rate’ (suku bunga) yang tidak kompetitif,” kata Ade Sudrajat.
Sesuai data API, pada tahun 2005 industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia berjumlah 2.650 perusahaan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja 1,176 juta. Sedangkan pada tahun 2008 jumlahnya meningkat menjadi 2.750 perusahaan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja 1,312 juta.
“Saya kira ada yang salah dengan industri tekstil kita yang hanya bertambah 100 perusahaan dengan penambahan tenaga kerja 130 ribu. Seharusnya bisa tumbuh sampai 40 persen dengan melihat makin banyaknya kaum pengangguran di Indonesia,” kata Ade. Selain bunga bank yang sangat mahal, menurut Ade, era Otonomi Daerah (Otda) yang menghasilkan “penguasa-penguasa” baru di daerah-daerah juga memicu kurang bergairahnya industri tekstil di Tanah Air.
“Pemerintah Daerah melalui berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan banyak membuat kebijakan yang tidak pro investasi,” tutur Ade.
Ia mencontohkan, di bidang pertekstilan saja terdapat 107 perijinan yang harus diurus pengusaha. Sebagian besar perijinan tersebut dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan lima oleh Pemerintah Provinsi. Adapun Pemerintah Pusat tidak membuat perizinan khusus, cuma pengenaan bea masuk barang impor yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Menyangkut peralatan tekstil di Indonesia, Ade berharap pemerintah memperpanjang pemberian insentif 10 persen untuk pembelian mesin baru hingga 2011 guna mengganti mesin tekstil yang sudah berumur di atas 20 tahun.
Negara lain seperti China dan India pemerintahnya memberikan insentif pembelian mesin hingga 10 tahun sehingga kedua negara itu saat ini menjadi penghasil serat sintetis terbesar di dunia.
Senada dengan Ade, Ketua Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSYFI) Koestardjono Prodjolalito mengatakan, kalangan perbankan di Indonesia mengambil keuntungan terlalu besar dari pengusaha dengan menetapkan bunga kredit yang sangat tinggi.
“Sekarang bank-bank pemerintah merasa bangga karena mampu meraup keuntungan triliunan rupiah,” kritik Koestardjono.
Industri serat sintetis di Indonesia yang tahun 2002 berjumlah 18 perusahaan kini tinggal 12 dengan kemampuan menghasilkan serat sintetis sebanyak 1,5 juta ton per tahun.

Butuh Investasi
Industri tekstil dan produk tekstil dalam waktu lima tahun ke depan membutuhkan investasi dana sekitar Rp60,09 triliun untuk dapat meningkatkan ekspor dan penjualan di dalam negeri.
Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat mengatakan, dana sebesar itu dibutuhkan untuk pengadaan bahan baku serat, benang, kain, pakaian jadi, upah tenaga kerja dan pembelian mesin-mesin baru.
“Kalau tidak ada investasi baru kita sulit meningkatkan nilai ekspor tekstil kita ke luar negeri,” kata Ade.
Ia menjelaskan, target rata-rata pertumbuhan penjualan tekstil periode 2010-2015 yaitu ekspor ke negara tujuan utama sembilan persen, penjualan dalam negeri enam persen, dan pasar ASEAN 30 persen.
Selama 2008 sektor industri tekstil dan produk tekstil memberikan kontribusi bagi surplus perdagangan barang Indonesia sebesar 23,04 persen atau sekitar 10,79 miliar dolar AS yang terdiri atas ekspor 5,15 miliar dolar AS, penjualan domestik 5,22 persen serta investasi 0,42 miliar dolar AS dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,31 juta.
Adapun negara utama tujuan ekspor tekstil Indonesia yaitu Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, Timur Tengah dan Cina.
Nilai ekspor tekstil ke Amerika Serikat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sejak 2005 hanya tumbuh satu hingga dua persen dengan nilai ekspor tahun 2008 mencapai 4,241 juta dolar AS.
Sedangkan ekspor tekstil Indonesia ke Jepang tahun 2008 mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi mencapai 45 persen dibanding tahun 2007 dengan nilai 503 juta dolar AS.
Meski mengalami kenaikan yang cukup signifikan, menurut Ade, Indonesia perlu membangun kerjasama dengan Vietnam untuk memperbesar nilai ekspor tekstil ke Jepang.
“Kita akan suplai kain ke Vietnam, lalu mereka ekspor garmen ke Jepang. Langkah tersebut dilakukan karena produk Vietnam dan Kamboja tidak dikenakan bea masuk ke pasar Jepang,” kata Ade.
Adapun ekspor tekstil ke Uni Eropa mengalami penurunan selama 2008 dengan nilai 1,670 juta dolar AS karena mahalnya bea masuk barang ke negara-negara Uni Eropa yakni sebesar 13-15 persen.
Sementara itu penyerapan tekstil dan produk tekstil dalam negeri terus meningkat dengan nilai penjualan mencapai 5,22 miliar dolar AS tahun 2008.
“Pasar domestik sangat diandalkan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi dan diprediksi pada akhir 2014 akan mencapai 250 juta. Ini tentu akan mendorong daya beli masyarakat yang meningkat,” kata Ade.
Pasar tekstil dalam negeri dikuasai oleh tekstil lokal sekitar 70 persen dan 30 persen sisanya merupakan bahan impor.
“Pemerintah harus mengantisipasi banyaknya barang ilegal yang masuk ke Indonesia terutama dari Cina dengan harga yang lebih murah,” kata Ade. (*)

Redaksi

IMPOR KEMBALI BARANG EKSPOR yang ditolak diluar negeri

Impor barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri dalam kuantitas yang sama dengan kuantitas pada saat diekspor dapat dilaksanakan tanpa angka pengenal impor (API), hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 pasal 3 huruf h.
Berdasarkan ketentuan pasal 11 huruf g Peraturan Menteri Ke-uangan RI nomor 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir, dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan registrasi importir diantaranya adalah bagi importir yang melakukan pemenuhan kewajiban pabean tertentu yang berkaitan dengan barang-barang yang mendapat persetujuan impor tanpa API/APIT dari instansi terkait yang menerbitkan API/APIT.
Memperhatikan ketentuan tersebut, atas impor kembali barang ekspor yang ditolak pembeli di luar negeri, eksportir tidak perlu melakukan registrasi kepabeanan (memiliki NIK).
Eksportir hanya perlu menga-jukan izin impor tanpa API kepada Direktur Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Depdag.
Setelah mendapatkan surat izin impor tanpa API tersebut, eksportir dapat melakukan impor kembali tanpa memiliki NIK setelah mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan.
Para pelaku usaha (eksportir) tidak menginginkan adanya penolakan terhadap barang atau komoditi yang diekspor, oleh karena itu diperlukan kemudahan dan kebijakan khusus terhadap impor barang tolakan.
Di tempat terpisah, Isdarmawan Asrikan, Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jawa Timur menyampaikan bahwa “pada dasarnya eksportir tidak menghendaki adanya penolakan terhadap barang ekspornya sehingga harus diimpor kembali, yang sering terjadi karena adanya penurunan harga atau perbedaan kualitas serta kesengajaan pembeli yang nakal.”
Permasalahan tersebut diharapkan mendapat tanggapan lebih serius dari Pemerintah, sebab dalam proses penolakan tersebut eksportir dihadapkan pada posisi sulit, kalau tidak menjual barang atau komoditi yang dijual lebih rendah dari harga pokok (rugi, red) terpaksa harus menarik kembali barang tersebut dan hal ini dianggap sebagai barang impor.
Sementara itu, saat mengimpor barang tolakan tersebut terkadang mengalami hambatan dilapangan diantaranya masalah regulasi / ijin yang pengurusannya memerlukan waktu dan biaya, hal tersebut akan semakin menurunkan nilai barang yang diimpor.
“Saat mengimpor barang tolakan kita sering mengalami kesulitan, khususnya masalah regulasi yang harus minta persetujuan ke pusat. Seyogyanya perijinan atau persetujuan tersebut cukup ditangani oleh Dinas Perdagangan di daerah dan saat prosesnya dilapangan kalau perlu didampingi surveyor.” Imbuhnya. (*)

Redaksi