Eksportir Minta Permendag No. 56 DIPERPANJANG

Kalangan eksportir meminta pemerintah memperpanjang pemberlakuan Permendag 56/2008 tentang pengaturan ekspor lima produk tertentu hingga terbentuknya Asean Single Window (ASW).
“Kami minta diperpanjang sampai ASW selesai. Kalau ASW selesai tentunya kita sudah dibentengi dari luar,” kata Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno.
Menurut Benny, selama ini impor ilegal dari China biasanya transit di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, sebelum akhirnya masuk ke Indonesia. Jika ASW sudah terbentuk secara penuh pada 2012 maka pengawasan impor akan lebih maksimal.
Benny mengatakan pemberlakuan Permendag 56/2008 itu telah sangat membantu berkurangnya produk ilegal masuk ke Indonesia. “Penyerapan garmen dalam negeri naik menjadi 72 persen dan impornya 18 persen saja,” ujarnya.
ASW merupakan sistem layanan publik online yang terintegrasi untuk pelayanan, pengawasan dan penanganan atas lalulintas barang ekspor dan impor antar negara-negara ASEAN.
Untuk negara-negara ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina,Singapura dan Thailand) harus sudah mengoperasikan sistem nasionalnya (NSW/National Single Window) dan mulai bergabung dengan Sistem ASW pada 2009.
Sedangkan untuk negara-negara CLMV atau ASEAN-4 (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam) harus sudah bergabung dengan Sistem ASW paling lambat pada akhir 2012.
Namun, hingga saat ini baru Indonesia dan Malaysia yang siap melakukan interkoneksi NSW secara “live” (langsung) mulai 1 Juli 2009 untuk formulir Surat Keterangan Asal (SKA) form D (SKA ASEAN).
Permendag 56/2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009 mengatur impor produk elektronik, garmen, makanan dan minuman, mainan anak, dan alas kaki hanya melalui lima pelabuhan berlaku hingga 31 Desember 2009.
Impor lima produk tersebut hanya boleh dilakukan importir terdaftar (IT) dan harus dilakukan verifikasi impor sebelum pengapalan.
Senada dengan Benny, Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko juga sepakat agar pengetatan impor lima produk diperpanjang.
“Dampaknya memang positif, kita memang perlu perpanjangan,” ujarnya.
Menurut Eddy, produk alas kaki impor yang ilegal memang ditengarai menurun jumlahnya di pasar lokal, namun ia tetap meminta pemerintah lebih ketat mengawasi pelabuhan kecil yang berpotensi menjadi pintu masuk penyelundupan.
“Sekarang ini banyak juga yang masuk ilegal, kami sedang selidiki. Kalau memang demikian, pelabuhan masuknya ditambah saja tapi sistem pengawasannya harus ketat,” ujarnya.
Eddy mengatakan telah mengusulkan beberapa pelabuhan seperti Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Batam, Padang dan Palembang untuk dijadikan pintu masuk impor lima produk tersebut. “Itu pelabuhan yang perlu dijaga lebih ketat,” tuturnya.

Ekspor Sepatu
Pada kesempatan lain, Edy Wijanarko mengatakan, ekspor sepatu Indonesia selama kuartal II tahun ini diperkirakan mulai tumbuh positif lima persen akibat membaiknya permintaan dari Uni Eropa.
“Memang lagi potensinya ada, tapi seharusnya kita bisa lebih dari itu,” ujarnya.
Eddy menjelaskan, pasar Eropa yang mencakup 37 persen dari total ekspor sepatu Indonesia mulai meningkatkan permintaannya sehingga kinerja ekspor kuartal kedua membaik. “Baru Eropa saja yang membaik, Amerika Serikat belum,” ujarnya.
Pada kuartal I/2009 ekspor sepatu nasional menurun 4 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dari 467,5 juta dolar AS menjadi 448,8 juta dolar AS.
Sebelumnya Eddy memperkirakan, ekspor sepatu nasional akan membaik pada September 2009.
Selain ekspor yang membaik, Eddy mengatakan produk lokal juga mulai menguasai pasar domestik.
Aprisindo mencatat, sejak penerapan Peraturan Menteri Perdagangan No. 56/2009 tentang aturan impor produk tertentu, sepatu impor legal menurun hingga 30 persen sepanjang kuartal I/2009.
Selama ini, produk sepatu impor menguasai 60 persen atau sekitar Rp38,4 triliun dari total pasar di dalam negeri senilai Rp64 triliun.
“Penjualan sepatu lokal meningkat tujuh persen, tapi mungkin sebenarnya bisa lebih dari itu kalau tidak terjadi krisis,” tuturnya.

Tekstil Terpukul
Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ernovian Gismy mengatakan, derasnya serangan barang impor ke Indonesia sangat memukul pengusaha di Indonesia.
Sehingga tidak kurang 30 persen dari 1105 anggota API terpaksa beralih usaha dan menutup sebagian cabangnya di daerah serta tidak sedikit yang menutup seluruh usahanya. Hingga Maret 2009, kata dia, tidak kurang dari 40 ribu karyawan sektor pertekstilan telah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Jumlah itu, kata dia, belum termasuk perusahaan-perusahaan yang dengan sengaja tidak melaporkan persoalannya terutama terkait masalah PHK.
“Jadi tidak menutup kemungkinan jumlah karyawan yang kini kehilangan pekerjaan jauh lebih banyak,” kata dia. Beberapa perusahaan tekstil yang kini tidak beroperasi diantaranya di daerah Tangerang, Banten, Bandung, Bogor dan Jawa Tengah.
Mengatasi kondisi tersebut agar tidak semakin parah, kata dia, pemerintah harus melakukan koordinasi lebih intensif terutama dalam monitoring dan pengawasan barang masuk. Menurut dia, saat ini masuknya tekstil dari Amerika, Cina dan beberapa negara lainnya, baik yang legal maupun ilegal cukup deras. Sementara, tekstil Indonesia, sangat sulit untuk masuk ke negara-negara tersebut, karena standar baku mutu dan harga yang masih terlalu mahal.
“Kalau koordinasinya jalan, saya kira masuknya barang impor ke Indonesia tidak akan sederas seperti saat ini,” katanya.
Apalagi, Indonesia merupakan pasar yang luar biasa, karena ada sekitar 250 juta orang yang memerlukan sandang. Seharusnya potensi ini yang digaet oleh pengusaha tekstil Indonesia.

Permintaan
Lebih lanjut Ernovian mengatakan, permintaan produk tekstil naik sekitar 15 persen menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres).
“Permintaan kebutuhan tekstil di pasaran naik sekitar 15 persen menjelang Pilpres,” katanya.
Tingginya permintaan tekstil tersebut, lanjutnya, untuk kebutuhan pembuatan spanduk, umbul-umbul, bendera dan sebagainya.
Sementara jumlah kebutuhan tekstil domestik mencapai sekitar 1,3 juta ton per tahun. Dari jumlah itu sekitar 432 ribu ton diantaranya adalah tekstil impor. Mengenai maraknya barang impor ilegal di pasaran, ia mengatakan, itu menjadi ancaman tersendiri bagi produk tekstil lokal. Apalagi tingkat kebutuhan tekstil cukup tinggi dalam beberapa bulan menjelang Pemilu, pasar produk lokal menjadi tergeser.
“Kita berharap agar pemerintah mengetatkan pengawasan dan membuat regulasi yang dapat melindungi pengusaha lokal yang bergerak di bidang tekstil,” ujarnya.
Apabila hal itu dapat berjalan dengan baik, lanjutnya, tentu pengusaha lokal dapat eksis dan berimplikasi pada banyaknya tenaga kerja yang dapat tertampung.
Selain itu, juga untuk melindungi konsumen dalam negeri dari zat yang berbahaya yang menjadi salah satu komponen tekstil impor tersebut.
Untuk itu, ia berharap agar pemerintah atau instansi terkait segera turun ke lapangan untuk menelusuri mata rantai tekstil selundupan yang nota bene merugikan negara, karena tidak membayar pajak atau cukai.
“Tekstil selundupan itu sudah menjadi rahasia umum masuk melalui pelabuhan-pelabuhan kecil, karena di tempat itu pengawasannya agak longgar,” katanya. Ia mengimbuhkan, produk impor itu dapat ditemukan di pasar-pasar berskala besar di Jakarta seperti di Pasar Tanah Abang. (*)

Redaksi