Pengembangan Terminal Kayu Diserahkan Kepada Swasta

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan kepada pemerintah agar pembangunan dan pengelolaan Terminal Kayu Terpadu (TKT) diserahkan kepada swasta, agar cepat terwujud guna mengatasi keluhan kelangkaan bahan baku bagi industri pengolahan berbasis komoditas tersebut.
Serahkan saja kepada pembangunan dan pengelolaan TKT ke swasta dengan skema BOT (‘Built, Operate, and Transfer/sistem guna serah) agar TKT segera terwujud untuk membuat kesinambungan pengadaan bahan baku dan peningkatan daya saing industri pengolahan kayu di Indonesia,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri, Riset, dan Teknologi, Rachmat Gobel.
Ia yakin kalangan dunia usaha akan tertarik berinvestasi di bidang tersebut, karena dari sisi bisnis, TKT sangat diperlukan oleh para industri pengolahan kayu, terutama usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di bidang produksi mebel dan kerajinan berbasis kayu.
Rachmat mendorong asosiasi pengolahan kayu seperti Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) dan asosiasi terkait lainnya, serta PT Usaha Kita Makmur (UKM) yang didirikan Kadin Indonesia untuk membantu pemasaran produk hasil industri kecil dan menengah (IKM) terlibat dalam investasi pembangunan dan pengelolaan TKT, bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah.
“Pembangunan dan pengelolaan oleh swasta merupakan terobosan untuk mengatasi lambannya pembangunan TKT yang telah diusulkan lebih dari dua tahun yang lalu,” ujarnya.
Ia menegaskan TKT sangat dibutuhkan kalangan IKM terutama industri mebel dan kerajinan yang sampai saat ini masih mengeluhkan kelangkaan bahan baku kayu, pasca pengetatan peredaran kayu di dalam negeri terkait maraknya pencurian kayu (“illegal logging”).
“Konsep pembangunan dan pengelolaan TKT bisa mencontoh pasar swalayan besar. Jadi setiap produsen mebel dan kerajinan bisa membeli kayu sesuai dengan kebutuhan, kualitas dan ukuran kayu yang mereka kehendaki. Bahkan, TKT tidak hanya menyediakan berbagai jenis kayu, tapi juga komoditas terkait lainnya, seperti lem dan aksesoris untuk mebel dan kerajinan,” ujar Rachmat.
Oleh karena itu, Kadin, lanjut dia, berencana akan memberikan masukan kepada pemerintah untuk mewujudkan terminal kayu secepatnya. “Selama ini IKM mebel dan kerajinan kesulitan mendapatkan kayu, padahal kebutuhan mereka kecil, sehingga kalau membeli dalam jumlah sedikit harganya mahal, tapi dengan adanya TKT harga bisa bersaing,” kata Rachmat.
Sementara itu, dalam pertemuan dengan sejumlah asosiasi, lembaga pemerintah pusat, dan daerah, di Departemen Perindustrian, Menperin Fahmi Idris mengakui bahwa dalam pembangunan TKT, kalangan dunia usaha perlu dilibatkan, di samping pemerintah pusat dan daerah.
Pada kesempatan itu, Fahmi juga mengatakan pihaknya akan mengundang pemerintah daerah (pemda) yang wilayahnya menjadi lokasi TKT untuk berembuk bersama di Depperin, memantapkan konsep TKT agar memiliki konsep dan visi yang sama.
“Kami berharap pemda mengirim pejabat yang berwenang untuk itu (pembangunan TKT),” ujarnya. Rencananya rapat akan dilakukan pekan depan dan pembangunan TKT akan dilakukan di wilayah Kendal (Jawa Tengah), Tuban dan Gresik (Jawa Timur), Bitung (Sulawesi Utara) dan Papua. Fahmi menargetkan pembangunan TKT tersebut selesai pada 2011, dengan kebutuhan investasi pembangunan fisik mencapai Rp13 miliar sampai 14 miliar.

Rampung 2011
Sementara, Menteri Perindustrian (Menperin), Fahmi Idris mengatakan, pembangunan empat unit terminal kayu terpadu (TKT) dan tiga unit pusat pengolahan industri rotan terpadu (PPIRT) ditargetkan akan rampung pada 2011.
“Pemerintah mentargetkan proses pembangunan selesai pada awal 2010, seluruh TKT dan tempat pengolahan industri rotan akan efektif beroperasi sekitar 2011,” kata Fahmi Idris.
Depperin bersama sejumlah pemerintah provinsi (pemprov) dan kabupatan/kota berkoordinasi untuk membangun TKT dan PPIRT guna mempermudah pengolahan industri serta memberikan aturan yang jelas untuk produksi kayu dan rotan terkait legalisasinya.
Pemerintah membangun empat unit TKT yang berlokasi di Tuban, Kabupaten Gresik Jawa Timur, Kendal (Jawa Tengah), Bitung-Menado (Sulawesi Utara) dan Papua. Sedangkan tiga unit PPIRT berada di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Kalimantan Tengah dan Palu (Sulawesi Tengah).
Fahmi mengungkapkan, PPIRT yang berlokasi di Palu sudah mulai beroperasi bahkan sudah dilakukan pelatihan bagi pelajar Sekolah Menengah Kejuruaan (SMK) jurusan rotan.
Pembangunan PPIRT di NAD dan Kalimantan Tengah sedang dalam proses dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pemprov masing-masing 2009 dengan biaya fisik sekitar Rp13 miliar hingga Rp14 miliar.
“Rata-rata pembangunan fisik menghabiskan dana yang sama setiap unitnya,” kata Fahmi.
Sementara itu, TKT di Jawa Tengah masih dalam proses pembangunan, sedangkan TKT di Tuban-Jawa Timur, Bitung-Menado dan Papua masuk proses perencanaan.
Fahmi mengungkapkan pembiayaan untuk pembangunan TKT dan PPIRT tersebut berdasarkan perjanjian melalui nota kesepahaman antara Depperin dan pemprov setempat, seperti pemerintah pusat menanggung peralatan dan mesin yang dibutuhkan terminal, sedangkan pemprov bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur dan pengadaan lahan.
Terkait dengan target pembangunan TKT dan PPIRT yang meleset, Fahmi menjelaskan memang rencana semula pembangunan terminal dan pengolahan industri rotan tersebut akan selesai pada 2008, namun terhambat beberapa masalah seperti pengadaan lahan dan kesulitan dalam pengadaan sebagian peralatan. Menteri menyebutkan, pembangunan TKT dan PPIRT tersebut bertujuan untuk memecahkan persoalan tentang bahan baku untuk industri pengolahan jenis kayu dan rotan yang tidak laku dijual, memberikan legalitas serta meningkatkan produksi domestik. (*)

Redaksi