Panitia Anggaran DPR dalam pembahasan paket stimulus menyetujui sebesar Rp 15 triliun. Namun DPR berharap tidak ada sisa anggaran lebih penggunaan anggaran dalam penggunaan dana tersebut. Hal tersebut dikatakan wakil ketua Panitia Anggaran DPR, Suharso Monoarfa.
“Kalau besarannya kita terima tinggal programnya yang masih kita sisir lagi. Kita berharap dana stimulus tidak ada sisa anggaran lebih penggunaan anggaran (silpa),” katanya.
Kalau terjadi silpa, lanjutnya, DPR akan mengurangi anggaran sebesar kelebihan dana tersebut. Besaran silpa nantinya juga tidak masuk dalam APBN-P 2009.
Pemerintah selain mengajukan paket stimulus yang sudah disetujui sebesar Rp 56,3 triliun, juga mengajukan paket stimulus tambahan sebesar Rp 15 triliun. Stimulus tambahan ini Rp 2,8 triliun untuk subsidi solar. Diskon beban puncak listrik industri sebesar Rp 1,4 triliun. Tambahan belanja infrastruktur, KUR dan BLK, Rp 10,2 triliun serta Rp 0,6 triliun untuk PNPM.
Program stimulus yang diusulkan pemerintah, masih dianggap belum mencerminkan kriteria stimulus. DPR melihat untuk belanja langsung sebesar Rp 7,8 triliun dikhawatirkan tidak tepat sasaran untuk menciptakan lapangan kerja.
Dana itu diambilkan dari paket stimulus sebesar Rp 10,2 triliun untuk infrastruktur. Dengan dana Rp 7,8 triliun pemerintah berharap dapat menciptakan lapangan kerja untuk 2,4 juta tenaga kerja.
“Tetapi dari data yanag ada di pemerintah, dari 2,4 juta tenaga kerja sekitar 900 orang baru masuk calon tenaga kerja,” tegasnya.
Pasalnya terdapat 110 ribu tenaga kerja tetapi mereka masuk balai latihan kerja. Jadi program itu bukan untuk menciptakan lapangan kerja. Program itu hanya untuk percepatan ketrampilan kerja.
Jadi saat ini perdebatannya pada penciptakan lapangan kerja yang berdampak pada ekonomi secara luas. Keputusan DPR akan dilakukan dalam pembahasan akhir dengan pemerintah nanti malam.
Cair 1 Maret
Pemerintah per 1 Maret 2009 mulai mencairkan dana stimulus fiskal senilai Rp 73,3 triliun. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan 4 persen dan investasi 10-11 persen.
Hal tersebut diungkapkan Menkeu Sri Mulyani dalam acara ‘BUMN Executive Breakfast Meeting’. “Dalam 5 hari ini, pemerintah membuat program stimulus fiskal yang baru semalam disetujui DPR. Pemerintah menargetkan awal Maret sudah diluncurkan,” katanya.
Stimulus ini, jelasnya, dalam bentuk tarif perpajakan. Sementara stimulus yang lain untuk infrastruktur dan untuk menjaga daya beli masyarakat seperti PNPM serta subsidi solar.
Menurut Menkeu, tahun 2009 merupakan situasi ekonomi paling sulit, apalagi bertepatan dengan pemilu yang ada kemungkinan terjadi gejolak. Meskipun pemerintah tetap berharap pertumbuhan 4,5 persen dan investasi mencapai 10-11 persen. Caranya dengan mengandalkan BUMN untuk menggerakan ekonomi. Hal ini untuk menangkap stimulus fiskal yang dilakukan pemerintah.
“Kita lakukan revisi growth jadi 4,5 persen. Saya nggak malu menurunkan growth, sambil coba lihat seluruh dunia minusnya seberapa dalam,” katanya.
Walaupun pertumbuhan ekonomi 2008 mencapai 6 persen tidak dapat diteruskan 2009 ini. Dalam pembicaraan dengan seluruh menkeu ASEAN+3 mengalami kendala yang sama yaitu resesi. Target pertumbuhan Malaysia 5,5 persen, Philipina 4,6 persen, Muangthai 3,1 persen.
Kalau ada kementerian lembaga atau gubernur tidak bisa menjalankan stimulus pasti karena punish. Seluruh dunia sekarang melakukan stimulus karena siklus ekonomi menuju ke bawah. “Jadi sudah menjadi keniscayaan karena ekonomi dunia lagi nyungsep,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan awal Maret 2009 Paket Stimulus Fiskal 2009 khususnya untuk infrastruktur yang nilainya Rp 12,2 triliun bisa terlaksana di lapangan.
Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani, dalam 5 hari kerja kita akan selesaikan seluruh dokumen. Kita berharap awal Maret payung hukum dan segala macam,
Pada kesempatan yang sama, Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan dengan penyelesaian dokumen untuk pelaksanaan stimulus ini dalam 5 hari kerja, selama semester II-2009 dalam waktu 6 bulan semua anggaran stimulus bisa terserap secara penuh. “Dalam 5 hari ini sudah harus diselesaikan segala sesuatunya, sehingga bisa goal pada Maret, dan bisa terserap secara penuh selama 6 bulan,” jelasnya.
Insentif PPh 21
Dengan disetujuinya Paket Stimulus Fiskal pemerintah senilai Rp 73,3 triliun, maka insentif PPh Pasal 21 bagi para karyawan akan bisa terlaksana.
“Untuk (insentif) PPh 21 itu nanti pelaksanaannya berdasarkan 1 tahun fiskal, jadi tahun pajak ini. Selama tahun pajak ini,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Di tempat yang sama, Dirjen Pajak Darmin Nasution mengatakan pihaknya sudah menyiapkan draft aturan untuk insentif PPh Pasal 21 bagi karyawan ini. Namun Darmin belum mengatakan apakah karyawan yang mendapatkan insentif ini didasarkan kepada sektor atau besaran gajinya. “Bentuk aturannya nanti PMK (Peraturan Menteri Keuangan), tidak berlaku surut, mungkin berlakunya mulai pajak Februari 2009 yang dibayarkan Maret 2009,” tukasnya.
Redaksi
“Kalau besarannya kita terima tinggal programnya yang masih kita sisir lagi. Kita berharap dana stimulus tidak ada sisa anggaran lebih penggunaan anggaran (silpa),” katanya.
Kalau terjadi silpa, lanjutnya, DPR akan mengurangi anggaran sebesar kelebihan dana tersebut. Besaran silpa nantinya juga tidak masuk dalam APBN-P 2009.
Pemerintah selain mengajukan paket stimulus yang sudah disetujui sebesar Rp 56,3 triliun, juga mengajukan paket stimulus tambahan sebesar Rp 15 triliun. Stimulus tambahan ini Rp 2,8 triliun untuk subsidi solar. Diskon beban puncak listrik industri sebesar Rp 1,4 triliun. Tambahan belanja infrastruktur, KUR dan BLK, Rp 10,2 triliun serta Rp 0,6 triliun untuk PNPM.
Program stimulus yang diusulkan pemerintah, masih dianggap belum mencerminkan kriteria stimulus. DPR melihat untuk belanja langsung sebesar Rp 7,8 triliun dikhawatirkan tidak tepat sasaran untuk menciptakan lapangan kerja.
Dana itu diambilkan dari paket stimulus sebesar Rp 10,2 triliun untuk infrastruktur. Dengan dana Rp 7,8 triliun pemerintah berharap dapat menciptakan lapangan kerja untuk 2,4 juta tenaga kerja.
“Tetapi dari data yanag ada di pemerintah, dari 2,4 juta tenaga kerja sekitar 900 orang baru masuk calon tenaga kerja,” tegasnya.
Pasalnya terdapat 110 ribu tenaga kerja tetapi mereka masuk balai latihan kerja. Jadi program itu bukan untuk menciptakan lapangan kerja. Program itu hanya untuk percepatan ketrampilan kerja.
Jadi saat ini perdebatannya pada penciptakan lapangan kerja yang berdampak pada ekonomi secara luas. Keputusan DPR akan dilakukan dalam pembahasan akhir dengan pemerintah nanti malam.
Cair 1 Maret
Pemerintah per 1 Maret 2009 mulai mencairkan dana stimulus fiskal senilai Rp 73,3 triliun. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan 4 persen dan investasi 10-11 persen.
Hal tersebut diungkapkan Menkeu Sri Mulyani dalam acara ‘BUMN Executive Breakfast Meeting’. “Dalam 5 hari ini, pemerintah membuat program stimulus fiskal yang baru semalam disetujui DPR. Pemerintah menargetkan awal Maret sudah diluncurkan,” katanya.
Stimulus ini, jelasnya, dalam bentuk tarif perpajakan. Sementara stimulus yang lain untuk infrastruktur dan untuk menjaga daya beli masyarakat seperti PNPM serta subsidi solar.
Menurut Menkeu, tahun 2009 merupakan situasi ekonomi paling sulit, apalagi bertepatan dengan pemilu yang ada kemungkinan terjadi gejolak. Meskipun pemerintah tetap berharap pertumbuhan 4,5 persen dan investasi mencapai 10-11 persen. Caranya dengan mengandalkan BUMN untuk menggerakan ekonomi. Hal ini untuk menangkap stimulus fiskal yang dilakukan pemerintah.
“Kita lakukan revisi growth jadi 4,5 persen. Saya nggak malu menurunkan growth, sambil coba lihat seluruh dunia minusnya seberapa dalam,” katanya.
Walaupun pertumbuhan ekonomi 2008 mencapai 6 persen tidak dapat diteruskan 2009 ini. Dalam pembicaraan dengan seluruh menkeu ASEAN+3 mengalami kendala yang sama yaitu resesi. Target pertumbuhan Malaysia 5,5 persen, Philipina 4,6 persen, Muangthai 3,1 persen.
Kalau ada kementerian lembaga atau gubernur tidak bisa menjalankan stimulus pasti karena punish. Seluruh dunia sekarang melakukan stimulus karena siklus ekonomi menuju ke bawah. “Jadi sudah menjadi keniscayaan karena ekonomi dunia lagi nyungsep,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan awal Maret 2009 Paket Stimulus Fiskal 2009 khususnya untuk infrastruktur yang nilainya Rp 12,2 triliun bisa terlaksana di lapangan.
Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani, dalam 5 hari kerja kita akan selesaikan seluruh dokumen. Kita berharap awal Maret payung hukum dan segala macam,
Pada kesempatan yang sama, Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan dengan penyelesaian dokumen untuk pelaksanaan stimulus ini dalam 5 hari kerja, selama semester II-2009 dalam waktu 6 bulan semua anggaran stimulus bisa terserap secara penuh. “Dalam 5 hari ini sudah harus diselesaikan segala sesuatunya, sehingga bisa goal pada Maret, dan bisa terserap secara penuh selama 6 bulan,” jelasnya.
Insentif PPh 21
Dengan disetujuinya Paket Stimulus Fiskal pemerintah senilai Rp 73,3 triliun, maka insentif PPh Pasal 21 bagi para karyawan akan bisa terlaksana.
“Untuk (insentif) PPh 21 itu nanti pelaksanaannya berdasarkan 1 tahun fiskal, jadi tahun pajak ini. Selama tahun pajak ini,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Di tempat yang sama, Dirjen Pajak Darmin Nasution mengatakan pihaknya sudah menyiapkan draft aturan untuk insentif PPh Pasal 21 bagi karyawan ini. Namun Darmin belum mengatakan apakah karyawan yang mendapatkan insentif ini didasarkan kepada sektor atau besaran gajinya. “Bentuk aturannya nanti PMK (Peraturan Menteri Keuangan), tidak berlaku surut, mungkin berlakunya mulai pajak Februari 2009 yang dibayarkan Maret 2009,” tukasnya.
Redaksi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar