Asia Harus Stop “Kecanduan” Ekspor

Krisis telah memperlambat laju permintaan global. Negara-negara Asia yang selama ini 'kecanduan' ekspor untuk menopang pertumbuhan ekonominya harus segera mencari sumber-sumber lain termasuk peningkatan permintaan domestik.
Seperti diketahui, negara-negara Asia terutama yang besar sangat menggantungkan pada ekspor. Dan akibat krisis, ekspornya turun tajam.
Misalnya saja Korea Selatan (Korsel) yang ekspornya turun tajam hingga 32,8 persen secara year on year pada Januari 2009. Jepang juga mengalami penurunan ekspor hingga 35 persen selama Desember, sementara Taiwan lebih dramatis dengan penurunan ekspor hingga 41 persen.
Yang penurunannya tidak terlalu dramatis adalah China. Penopang ekonomi Asia ini 'hanya' mencatat penurunan ekspor sebesar 2,8 persen selama Desember, yang merupakan penurunan ekspor terbesar dalam satu dekade terakhir untuk China.
Demikian pula Indonesia yang mencatat penurunan ekspor hingga 9,57 persen menjadi 8,69 miliar dolar AS selama Desember 2008. Namun secara total, ekspor Indonesia tahun 2008 naik 19,86 persen menjadi 136,76 miliar dolar AS. Angka pertumbuhan itu juga lebih besar ketimbang pertumbuhan ekspor 2007 yang sebesar 13,09 persen menjadi 113,99 miliar dolar AS.
Kepala Asian Development Bank (ADB) Institute, Masahiro Kawai mengatakan, pelemahan ekspor itu harus membuat negara-negara Asia berpikir ulang tentang slogan lamanya "Asia membuat, Amerika membelinya". Asia harus mulai meningkatkan konsumsi domestik lebih banyak.
"Pola ini (konsumsi AS mendongkrak pertumbuhan Asia) secara cepat berubah dan saya percaya perubahan ini bukan lah sebuah fenomena sementara yang mudah. Ini akan menjadi (perubahan) yang lebih permanen, atau paling tidak semi permanen," ujar Kawai seperti dikutip dari AFP, pekan lalu.
"Asia mestinya tetap menjadi pabrik untuk dunia, namun Asia harus mulai mengkonsumsi lebih banyak. Asia juga harus mulai berbelanja lebih banyak," tambahnya.
Ekonom Bank Dunia, William Wallace pun memberikan contoh Indonesia yang sedikit tidak terlalu bergantung pada ekspor dibandingkan negara lain. Indonesia selama ini dinilai lebih fokus pada konsumsi domestik sehingga kini berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan negara lainnya.
Menurut Wallace, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang tertinggal dibandingkan negara kompetitornya seperti Vietnam dan Thailand soal pertumbuhan ekspor. Namun nyatanya pada saat krisis terkini, Indonesia justru bisa mencapai pertumbuhan 6,2 persen di 2008 dan diperkirakan mencapai 4,5-5,5 persen di tahun 2009.
"Anda mungkin akan ragu-ragu untuk mengatakan bahwa pertumbuhan yang dipicu ekspor adalah kesalahan (untuk Asia) jika melihat ke belakang, namun untuk ke depan mungkin hal ini bisa berjalan," ujarnya.
Negara-negara Asia memang telah memberikan stimulus hingga miliaran dolar AS untuk menggerakkan perekonomian. Termasuk pemerintah Indonesia yang mengajukan stimulus hingga Rp 71 triliun. Namun menurut ekonom HSBC, Frederic Neuman, upaya reformasi yang lebih mendalam diperlukan oleh Asia.
"Jika pelemahan ekonomi dunia hanya bersifat jangka pendek, maka pemerintahan negara Asia bisa melakukan perubahan yang minimal saja. Tapi jika ternyata hingga 2010 perekonomian AS tidak segera bergerak, maka Asia harus menghadapi perubahan struktural," ujar Neuman.
Sementara Direktur Pelaksana IMF Dominique Strauss-Kahn mengatakan, perekonomian Asia diperkirakan bisa segera pulih pada tahun 2009 jika partner dagangnya bisa keluar dari krisis. Menurutnya, Asia tidak dapat memulai pemulihan ekonomi jika negara lain di dunia masih melemah perekonomiannya karena ketergantungan Asia yang sangat tinggi terhadap ekspor.
"Tapi sekali AS dan negara Eropa mulai rebound, beberapa negara Asia mungkin akan segera pulih dengan cepat. Pemulihan yang cepat memungkinkan. Beberapa negara Asia merupakan kandidat yang sangat bagus untuk menjadi pemimpin ketika segala sesuatunya berjalan lagi," ujarnya.

Redaksi

Instruksi Presiden : PNS Wajib Pakai Sepatu Produsi Dalam Negeri

Instruksi Presiden (Inpres) mengenai penggunaan produk dalam negeri akan segera digulirkan oleh Pemerintah. Departemen Perindustrian sedang menyusun petunjuk teknis (juknis) terkait masalah tersebut dan rencananya, juknis itu keluar pada pekan ini.
Salah satu isi dari Instruksi Presiden (Inpres) tersebut adalah mengenai kewajiban penggunaan produk dalam negeri bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Eddy Widjanarko, Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengatakan, “bahwa dalam juknis yang akan keluar dalam bentuk SK Menperin tersebut akan memuat kewajiban PNS untuk memakai sepatu buatan lokal.”
“Dengan adanya kewajiban penggunaan sepatu produk dalam negeri bagi PNS, setidaknya akan ada tambahan potensi penjualan hingga 3 juta unit sepatu pada tahun ini,” ujar Eddy, di sela-sela acara JCC beberapa waktu lalu.Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengakui, saat ini pihaknya sedang merumuskan ketentuan tersebut sebagai tindak lanjut dari inpres penggunaan produk dalam negeri. “Pada 11 Februari, inpres penggunaan produk dalam negeri sudah keluar, Depperin akan mengeluarkan protab-nya,” kata Fahmi, saat membuka pameran alas kaki dan produk kulit di JCC.
Dikatakan Fahmi, selama ini industri sepatu terus mengalami pertumbuhan, meski ancaman krisis global akan terus menghantui. Mengingat semua produk sepatu Indonesia lebih banyak diekspor. “Yang saya sayangkan kenapa semua diekspor, walaupun mahal sedikit seharusnya bisa dijual di dalam negeri,” katanya.
Di sisi lain, Eddy memperkirakan penetrasi pasar produk sepatu non olah raga (sport) yang berbasis ekspor akan turun hingga 20 persen. Sedang produk sepatu jenis sport akan tetap bertahan. Hal ini akibat melemahnya permintaan jenis sepatu nonsport di negara tujuan ekspor, seperti Eropa dan AS.
“Dengan melemahnya pasar ekspor non sport menjadi peluang untuk mengisi pasar domestik. Selain itu pihaknya akan berupaya mempertahankan pertumbuhan ekspor sepatu olahraga,” jelasnya. Di 2007, ekspor sepatu mencapai 1,6 miliar dolar AS dengan target ekspor 2008 sebesar 1,8 miliar dolar AS. Hingga November 2008 jumlah ekr mencapai 1,7 miliar dolar AS.
Rencana terbitnya Inpres penggunaan produk sepatu lokal bagi PNS dianggap sebagai angin segar bagi pelaku home industry sepatu Jatim. Produktivitas yang sempat lesu bisa terdongkrak kembali.
“Perajin sepatu lokal selama ini harus bersaing ketat dengan produk sepatu asal China. Serbuan produk asing benar-benar menghimpit produk lokal karena harga jual mereka jauh lebih murah,” kata Suhartono, salah satu perajin sepatu asal Mojokerto.
Inpres tersebut sejatinya sudah muncul sejak beberapa tahun silam, namun masih terkendala juknis. “Kabupaten Mojokerto sudah lebih dulu menerapkan. Hampir semua PNS di Kabupaten Mojokerto memakai produk sepatu lokal karena sistemnya terkoordinasi setiap dinas,” jelasnya.
Proyek pengerjaan sepatu ini dikoordinasi masing-masing dinas dengan melakukan penunjukkan langsung (PL), kecuali Dinas Pendidikan yang melalui tender karena nilainya besar. Teknis pelaksanaan penunjukkan itu ditawarkan langsung kepada Ketua Gabungan Perajin Sepatu (GPS) Mojokerto.
“Ketua GPS yang akan mendistribusikan pekerjaan ke 150 anggotanya. Setiap sepatu bikinan perajin diberi brand PNS Kab Mojokerto. Sekaligus untuk promosi jika dibawa keluar,” ucap Suhartono, yang membuka Toko Ananda di Pusat Perkulakan Sepatu Trowulan .
Harga jualnya ditawarkan Rp 100.000/pasang, baik sepatu pria maupun wanita. Harga jual bersih yang masuk ke perajin setelah dipotong administrasi dan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi Rp 85.000/pasang. “Setiap perajin bisa menggarap 5-10 pasang sepatu per hari,” ujarnya.
Ia berharap, ke depan tender pengerjaan sepatu ini tidak hanya berasal dari lingkup Mojokerto. “Kalau penggunaannya nasional, harapannya jangkauan layanan kita juga menasional,” pungkasnya.

Redaksi

Harga Udang Naik

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan pengaruh krisis global membawa dampak positif terhadap harga komoditi udang.
Harga udang produksi tambak nasional naik Rp10.000 per kg dibanding 4 bulan sebelumnya.
Kenaikan harga itu disebabkan oleh permintaan udang mulai membaik dibandingkan dengan pascakrisis global September 2008 dan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat harga udang Indonesia lebih murah.
Dirjen Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Made L. Nurdjana, menyatakan “Harga udang mulai menguat karena permintaan dari pasar internasional berangsur pulih setelah terpukul krisis global.”
“Harga udang ukuran 50 sekarang Rp44.000 per kg. September 2008 Rp34.000 per kg. Rata-rata naik US$1 per kg,” ujarnya di sela-sela rapat koordinasi internal DKP di Jakarta kemarin.
Meluasnya krisis pada September 2008, harga udang, khususnya di pasar AS, melemah sekitar 7,5% dari rata-rata US$760 per ton.
Melemahnya perekonomian negara tersebut mempengaruhi konsumsi dan permintaan udang yang menurun sampai 10%-15%.
Ketua Komisi Udang Indonesia Shidiq Moeslim mengungkap-kan harga udang di pasar AS dipastikan melemah meski cenderung tipis karena komoditas tersebut merupakan produk pangan yang masih memiliki ketergan-tungan suplai.
Dia menyebutkan sebelum melemahnya ekonomi di AS, udang nasional sempat dihargai US$7,5-US$7,6 per kg untuk ukuran 41.

Redaksi

Biaya Keluar CPO Tetap 0 Persen

Bea keluar Crude Palm Oil (CPO) Februari tetap nol persen. Hal itu dikarenakan Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk Februari hanya sebesar 482 dolar AS/MT.
Harga tersebut ditetapkan berdasarkan harga referensi sebesar 555,98 dolar AS/MT, yang merupakan harga rata-rata CPO CIF Rotterdam satu bulan sebelum penetapan HPE. Dengan HPE tersebut, maka pungutan ekspor (PE) CPO naik menjadi 2,5 persen untuk kelompok II dan 1,5 persen untuk kelompok I.
HPE CPO baru itu tertuang dalam Permendag No 06/M.DAG/PER/1/2009 tertanggal 27 Januaro 2009 dan berlaku mulai 1 Februari 2009. Pada Januari 2009, HPE CPO ditetapkan sebesar 490,73 dolar AS/MT, sehingga PE CPO tetap nol persen.
Berikut HPE baru sesuai dengan Permendag tersebut:
1. Buah dan Kernel Kelapa Sawit US$ 169/MT
2. Crude Palm Oil (CPO) US$ 482/MT
3. Crude Olein US$ 554/MT
4. Crude Stearin US$ 397/MT
5. Crude Palm Kernel Oil (CPKO) US$ 538/MT
6. Crude Kernel Stearin US$ 538/MT
7. RBD Palm Olein US$ 561/MT
8. RBD Palm Olein dalam kemasan maksimal 10 liter
dan bermerk US$ 561/MT
9. RBD Palm Kernel Olein US$ 555/MT
10. RBD Palm Kernel Stearin US$ 801/MT
11. RBD Palm Stearin US$ 406/MT
12. RBD Palm Kernel Oil US$ 511/MT
13. RBD Palm Oil US$ 547/MT
14. Biodiesel dari minyak sawit (Fatty Acid Methyl
Esters) US$ 548/MT
Sementara Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, maka diputuskan bea keluar baru.
Terhadap penetapan dan pengenaan tarif bea keluar terhadap barang ekspor berupa kelapa sawit dan CPO dan produk turunannya, maka berlaku ketentuan:

§ Untuk harga referensi hingga US$ 700 per ton, maka tarif bea keluarnya adalah 0%
§ Untuk harga referensi US$ 701-750 per ton, maka bea keluarnya adalah 1,5%
§ Untuk harga referensi US$ 751-800 per ton, maka bea keluarnya adalah 3%
§ Untuk harga referensi US$ 801-850 per ton, maka bea keluarnya adalah 4,5%
§ Untuk harga referensi US$ 751-900 per ton, maka bea keluarnya adalah 6%
§ Untuk harga referensi US$ 901-950 per ton, maka bea keluarnya adalah 7,5%
§ Untuk harga referensi US$ 951-1.000 per ton, maka bea keluarnya adalah 10%
§ Untuk harga referensi US$ 1.001-1.050 per ton, maka bea keluarnya adalah 12,5%
§ Untuk harga referensi US$ 1.051-1.100 per ton, maka bea keluarnya adalah 15%
§ Untuk harga referensi US$ 1.101-1.150 per ton, maka bea keluarnya adalah 17,5%
§ Untuk harga referensi US$ 1.151-1.200 per ton, maka bea keluarnya adalah 20%
§ Untuk harga referensi US$ 1.201-1.250 per ton, maka bea keluarnya adalah 22,5%
§ Untuk harga referensi lebih dari atau sama dengan
US$ 1.251 per ton, maka bea keluarnya adalah 25 persen.
Harga referensi tersebut ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dengan berpedoman pada harga CPO CIF Rotterdam.
Terhambat Regulasi
Upaya peningkatan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia ke Uni Eropa (UE) masih terhambat peraturan terkait batas penghematan efek rumah kaca dari bahan bakar fosil dan nabati.
“Uni Eropa mewajibkan angka ambang batas sebesar 35 persen. Sedangkan bahan bakar nabati dari minyak sawit hanya mampu sekitar 16 persen. Kalau dengan pengawasan yang superketat pun, paling maksimal kita hanya bisa mencapai 32 persen,” kata Ketua I Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI)/Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Derom Bangun.
Syarat-syarat ini diajukan Uni Eropa untuk menjamin penghematan efek rumah kaca bagi minyak fosil dan nabati. Namun, kebijakan ini dapat menghambat ekspor CPO Indonesia ke pasar Uni Eropa yang masih potensial. Saat ini industri kelapa sawit menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor minyak dan gas serta mampu menyerap 4 juta tenaga kerja. Namun dampak krisis keuangan global saat ini ikut memengaruhi kinerja industri CPO nasional.
Produksi kelapa sawit pada 2009 diperkirakan mencapai 20 juta ton. Dalam hal ini, sekitar 4,5 hingga 5 juta ton untuk konsumsi dalam negeri dan ekspor sebesar 15 hingga 15,5 juta ton.
Terkait penggunaan CPO oleh produsen biodiesel nasional, Derom berharap ada upaya meningkatkan kapasitas produksi. Ini dilakukan agar industri biodiesel bisa menyerap pasokan kelapa sawit lebih banyak lagi. Penggunaan kelapa sawit untuk biodiesel berpotensi menambah permintaan dalam negeri sekitar 1,35 juta ton per tahun.
“Jika pabrik-pabrik penghasil biodiesel bisa memaksimalkan produksinya di tahun 2009 ini, maka permintaan minyak kelapa sawit dalam negeri bisa meningkat,” ucapnya.
Menurut Derom, produksi biodiesel Indonesia dalam setahun diperkirakan mencapai 27 juta ton. Jika jumlah kelapa sawit yang digunakan ditingkatkan sebanyak 5 persen dalam total produksi tersebut, maka itu setara dengan 1,35 juta ton kelapa sawit per tahun.
“Dengan demikian, permintaan kelapa sawit dalam negeri bisa meningkat hingga 6-6,5 juta ton di 2009. Ini membuat ekspor menjadi lebih sedikit sehingga bisa mengurangi tekanan harga di pasar dunia,” tuturnya.
Di lain pihak, ICE-PO 2009 yang akan digelar di Jakarta Convention Centre (JCC) pada 27-29 Mei 2009 merupakan kerja sama Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) dan PT Bimatama Inka dalam upaya mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. ICE-PO 2009 akan diisi tidak kurang dari 150 gerai (booth) dari berbagai perusahaan dari dalam maupun luar negeri.
“Tujuan jangka panjang penyelenggaraan ICE-PO 2009 ini adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai trade center atau pusat perdagangan kelapa sawit dan produk turunannya di dunia. Kegiatan ini juga untuk memotivasi para pelaku industri agar terus mengoptimalkan dan meningkatkan produktivitas lahan sawit,” ujar Direktur Penyelenggara ICE-PO 2009 Danny R Sultoni.

Redaksi

Menuju Negara Pengekspor Beras, Ekspor Beras Dimulai Maret April

Banyak kalangan menyambut baik rencana itu. Salah satunya datang dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Menurut seorang pengurusnya, harga beras bisa dipertahankan pada tingkat yang wajar jika sebagian dari surplus itu diekspor. “Ketimbang surplus itu terbuang sia-sia, lebih baik dijual saja. Kan bisa dapat uang,” katanya. Namun ia mengingatkan, pasokan beras di dalam negeri sebenarnya belum aman benar.
Menurutnya, pada 2025 penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 315 juta orang. Pada saat itu, kebutuhan pangan Indonesia akan meningkat sekitar 178 persen. Untuk itu, Indonesia harus terus berupaya menata masalah ketahanan pangannya.
Selain itu ada masalah lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, yaitu peningkatan produksi beras ini tidak dengan sedirinya berdampak pada perbaikan taraf hidup petani. Mereka tetap saja terpuruk sekalipun produksi padi berhasil digenjot.
Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriantono mengatakan Indonesia akan mengekspor beras sekitar satu juta ton, apabila target produksi beras nasional pada 2009 tercapai. “Target produksi beras nasional tahun 2009 sebesar 47 juta ton atau setara 63 juta ton gabah kering giling (GKG),” katanya.
Sejumlah negara yang menjadi tujuan ekspor di antaranya Timor Timur, Malaysia, Filipina dan beberapa negara lain. “Beberapa negara itu sudah menyampaikan keinginannya untuk mengimpor beras dari Indonesia,” tuturnya.

Bulog
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Perum Bulog mempersiapkan perluasan peran agar dapat ikut menjaga stabilitas harga sejumlah bahan kebutuhan pokok selain beras, seperti minyak goreng.
Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam keterangan pers seusai melakukan kunjungan ke kantor Perum Bulog, kemarin.
Pada kesempatan itu Presiden mempertanyakan harga minyak goreng yang masih tinggi kendati belakangan harga komoditas ini telah menurun.
“Ke depan saya persilakan Bulog memikirkan agar ikut serta melakukan stabilisasi harga di luar beras yang memang baik bagi perekonomian dan baik bagi upaya stabilisasi harga atau menjaga inflasi,” ujarnya.
Menanggapi rencana ekspor beras, Presiden meminta agar Perum Bulog mempersiapkan dengan matang. Ekspor beras, sebagai upaya menangkap peluang ekonomi, baru dapat dilaksanakan jika stok pangan di dalam negeri telah tercukupi.
Presiden juga menyinggung mengenai revitalisasi aset Bulog yang tersebar di seluruh Indonesia. Presiden menilai sudah saatnya BUMN ini menata kembali aset agar tidak menjadi beban tetapi mendatangkan sumber pendapatan.
Proses pelaksanaan penataan aset Bulog, lanjutnya, harus dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan mendapat nilai tambah.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Mustafa Abubakar, yang ditemui seusai mendampingi Presiden, mengatakan pihaknya akan melakukan pembahasan terkait dengan upaya stabilisasi harga minyak goreng bersama dengan Departemen Perindustrian dan Departemen Pertanian. Ia belum dapat memastikan kapan peran itu mulai dijalankan oleh Bulog.

Ekspor beras
Terkait realisasi ekspor beras, Mustafa menuturkan saat ini persyaratan administrasi mengenai perizinan ekspor beras masih dalam pembahasan bersama antara Departemen Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Jenis beras yang akan diekspor adalah beras super dengan total ekspor sebesar 100.000 ton per tahun. Perum Bulog belum akan melakukan ekspor beras jenis medium.
Menurut dia, Indonesia siap mengekspor beras sebanyak 10.000 ton per bulan untuk kualitas super dan premium dan hingga saat ini sudah ada 11 perusahaan swasta yang siap dengan stok 224.000 ton.
Perusahaan yang telah siap ekspor, katanya, sudah cukup banyak sekitar 11 perusahaan dan secepatnya dilakukan jika telah mendapatkan izin. “Mungkin Maret atau April siap dilakukan.”
Adapun beras kualitas medium kemungkinan ekspor baru dapat dilakukan setelah angka ramalan (Aram) III/2009 BPS diumumkan dan produksi beras meningkat 5%.
Menurut dia, presiden berpesan tetap harus hati-hati dan memerhatikan ketahanan dan keamanan pangan nasional, tetapi juga harus jeli melihat peluang.
“Ekspor beras kualitas medium masih ditahan hingga aram III/2009, ketika musim memengaruhi ramalan BPS aram III positif, kalau ada kelebihan 3-4 juta ton, maka sekitar 1 juta ton mungkin bisa diekspor,” ujarnya.
Mustafa menuturkan saat ini usulan itu sudah berada di tingkat Menko Perekonomian, sehingga sekarang tinggal proses administrasi. Ekspor beras akan ditujukan ke Jepang, Singapura, Hong Kong, Malaysia, dan Timur Tengah.
Deputi Bidang Pertanian dan Kelautan Menko Perekonomian Bayu Krisnamuthi mengatakan berdasarkan data dari 66 kota di Indonesia tidak ada gejolak. ‘’Yang naik hanya beras, wajar karena harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras juga naik. Selain itu, musim paceklik. Namun, harga akan terkoreksi lagi karena akan panen.’’

Redaksi

STIMULUS HARUS DIALOKASIKAN ke Sektor yang Berdampak Signifikan

Kepala BKPM M. Lutfi mengatakan efek berganda dari dana stimulus fiskal itu dalam bentuk perputaran dana yang tercipta dalam aktivitas ekonomi masyarakat di Tanah Air setelah paket stimulus diaktifkan pemerintah pada tahun ini.

“Ini juga untuk menjaga agar perputaran uang perusahaan terbantu dan ada nilai tambahnya, tetapi nanti juga akan ada belanja pemerintah yang juga memiliki nilai tambah,” ujarnya.
Lutfi menjelaskan kapitalisasi efek berganda dihitung berdasarkan besaran total dana stimulus fiskal dikalikan dengan nilai tambah yang dihasilkan dari belanja pemerintah, pembangunan proyek infrastruktur dan subsidi ke dunia usaha.
Dengan begitu, satu rupiah stimulus diyakini mampu menarik investasi 1,58 kali lipat.
Hal tersebut, katanya, lebih baik dari pengalaman AS yang hanya memberikan stimulus dalam bentuk keringanan pajak sehingga nilai tambah yang dihasilkan dari dana stimulus pemerintah Negeri Paman Sam hanya sebesar 1,2.
“Kalau di AS, nilai tambah stimulus fiskal berupa keringanan pajak US$1 itu 1,2. Tapi kalau kita, 1,58. Jadi kalau Rp1 dimasukkan, akan kembali ke masyarakat 1,58 kalinya.”
Seperti diketahui, pemerintah telah mengalokasikan dana stimulus fiskal pada APBN 2009 sebesar Rp71,3 triliun. Jumlah ini setara 1,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Insentif itu untuk penghematan pajak Rp43 triliun, subsidi pajak Rp13,3 triliun dan subsidi serta belanja negara untuk dunia usaha Rp15 triliun.
Di sisi lain, Lutfi optimistis realisasi penanaman modal di dalam negeri, baik berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) pada 2009 tidak akan terganggu kegiatan pemilu.

Sulit Diukur
Efektivitas realisasi dana stimulus ekonomi yang dialokasikan pemerintah sulit diukur. Ini juga termasuk dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja.
Anggota Komisi XI DPR Dradjad H Wibowo menilai, basis sektor yang mendapat alokasi dana stimulus tidak terlalu kuat, karena tidak adanya alat ukur tentang efektivitasnya. “Makanya saya pertanyakan, apakah pernah diukur bagaimana efektivitas pengalokasian dana stimulus ini ke perekonomian,” kata Dradjad.
Menurut dia, stimulus apa pun yang akan diberikan pemerintah harus memberikan manfaat dan dampak lanjutan secara signifikan.
“Misalnya spending (belanja) untuk program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Mungkin efeknya lebih rendah terhadap pertumbuhan ekonomi dibanding dengan belanja untuk pembangunan irigasi,” ujarnya.
Stimulus fiskal, lanjut Dradjad, memang diperlukan. Namun basis ekonomi per sektornya harus kuat, yaitu dialokasikan ke sektor-sektor yang memiliki multiplier effect cukup tinggi, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja.
“Kalau hanya bagi-bagi uang saja, berarti kental untuk memperoleh suara dalam pemilihan umum mendatang. Masalah ini bisa terjadi jika alokasi stimulus tidak memiliki basis ekonomi yang kuat. Dana stimulus bisa jadi window dressing politik,” tutur Dradjad.
Dia mengungkapkan, pemerintah juga harus lebih detil dan terperinci dalam mengalokasikan dana stimulus untuk sektor infrastruktur. Ini karena tidak semua subsektor di infrastruktur memberikan dampak berantai yang maksimal dalam rangka penyerapan tenaga kerja.
“Infrastrukturnya harus jelas ke mana. Ini karena sektor telekomunikasi berbeda dengan irigasi. Infrastruktur telekomunikasi sifatnya padat modal, sementara irigasi ke tanaman pangan sehingga besar sekali pengaruhnya,” ucapnya.

Lazim
Di lain pihak, pemerintah mengakui bahwa dalam penyusunan pola kebijakan stimulus fiskal mengikuti kelaziman dalam program-program serupa yang disusun oleh negara lain. “Kami membuat definisi yang setara dengan negara lain. Ini supaya kita bisa membandingkan volume stimulus satu negara dengan negara lain,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Departemen Keuangan Anggito Abimanyu.
Dia menyebutkan, stimulus fiskal merupakan kebijakan yang sifatnya sementara (ad hoc) dan terefleksi dalam APBN, baik menyangkut penerimaan maupun belanja kepada masyarakat atau dunia usaha.
Sebelumnya pemerintah menyampaikan program mengatasi dampak krisis global melalui stimulus fiskal APBN 2009 kepada DPR. Total stimulus fiskal pada APBN 2009 dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak krisis global akan mencapai jumlah Rp 71,3 triliun atau sekitar 1,4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah stimulus fiskal itu terdiri dari penghematan pembayaran pajak (tax saving) sebesar Rp 43 triliun atau 0,8 persen dari PDB.
Pemerintah mencatat, pemerintah Malaysia paling besar memberikan stimulus fiskal, yaitu hingga mencapai 4,4 persen dari PDB. Sementara negara lain, AS 1,2 persen, Inggris 1,1 persen, China 0,6 persen, Jepang 1,0 persen, dan Korea Selatan 0,9 persen. Negara lainnya, Australia 1,5 persen, India 0,9 persen, Singapura 1,1 persen, dan Thailand 1,8 persen.
Sementara itu, mengenai angka stimulus fiskal yang sebelumnya disebut sebesar Rp 12,5 triliun dan kemudian ditambah Rp 15 triliun sehingga menjadi Rp 27,5 triliun, Anggito menjelaskan, jumlah tersebut sudah termasuk dalam Rp 71,3 triliun. “Jadi kita tidak lagi menghitung yang Rp 12,5 triliun, kemudian Rp 15 triliun, meskipun itu ada dalam Rp 71,3 triliun. Inilah yang bisa dipertanggungjawabkan secara teknis dan dapat dibandingkan dengan negara lain,” katanya.

Redaksi

Kaji Peluang Usaha Baru yang Boleh Dimasuki Asing

Adapun bidang-bidang strategis yang dibahas untuk peluang masuknya investasi asing dalam pembahasan DNI ASEAN adalah komunikasi, perhubungan, pariwisata, perdagangan bahkan pendidikan. Pemerintah akan memfinalkan sektor apa saja yang bisa dibuka untuk asing dalam 2 pekan ke depan.
“Kalau memang sudah ada tawaran dan dari sektor tersebut dianggap bahwa investasi itu memberi nilai lebih pada perekonomian kita, maka akan kita tawarkan untuk bisa menjadi sektor yang bisa dibuka dengan kepemilikan lebih dari 51 persen,” paparnya.
Pada dasarnya, lanjut Sri Mulyani, kebijakan tersebut juga akan membantu mengharmonisasi kebijakan-kebijakan sektoral pemerintah sehingga masing-masing sektor memiliki peluang investasi yang setara.
“Dan bisa tetap menjaga kepentingan strategis apalagi hal-hal yang sifatnya security. Jadi akan ada perbaikan dan penegasan mengenai rambu-rambu yang ditaati. Kepastian policy pasti akan membuat investasi bisa masuk,” ujarnya.

Investasi 2009
Kepala BKPM M Luthfi mengatakan, tiga sektor usaha menjadi tumpuan investasi pada tahun ini. Ketiganya adalah sektor energi, infrastruktur dan pangan.
“Nah di dalam krisis ini juga kita lihat pilar-pilar investasi dalam jangka menengah dan panjang. Jadi yang akan jadi fokus kita adalah 3 sektor yaitu infrastruktur, energi dan pangan,” katanya.
Sektor infrastruktur menjadi andalan investasi karena diharapkan bisa memberikan efek kemudahan investasi lainnya. Dengan fasilitas infrastruktur yang membaik tentunya akan semakin menarik pada investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Sedangkan untuk sektor energi dan pangan, investasi dititikberatkan pada pengolahan bahan baku menjadi produk jadi atau setengah jadi.
“Misalkan coklat kalau kita jual bijinya harganya satu, kalau diolah jadi butter nilai pertambahannya jadi 3, dan kalau diubah jadi coklat bar nilainya tambah jadi 19,” katanya.
Luthfi menambahkan, meski harga komoditas dan pangan sedang mengalami penurunan, bukan berarti kedua bisnis ini langsung redup. Hal ini karena meski harganya turun, namun tingkat permintaan komoditas masih terjaga.
“Meski harganya anjlok, tapi demand-nya tetap. Kalau dibandingkan Juni 2008 memang anjlok tetapi demand-nya tetap. Justru harga saat inilah yang normal untuk komoditas-komoditas tersebut,” katanya.
Luthfi juga optimistis investasi pada tahun ini akan tumbuh sekitar 10,7 persen-11,2 persen dari realisasi 2008 yang sebesar Rp 154,19 triliun. Realisasi ini melebihi target yang dicanangkan sebanyak Rp 80,3 triliun.
“Untuk 2009 pertumbuhan investasi dalam negeri akan lebih tinggi karena riil investasi di 2009 banyak yang merupakan kelanjutan dari komitmen pada 2005 dan 2006. Kenapa masih tumbuh karena masih ada lag-time real investasi dari tahun tersebut,” katanya.

Pergerakan Investasi
Pada 2009, perlambatan investasi yang signifikan terutama dialami oleh investasi non bangunan. Pergerakan investasi jenis ini sangat tergantung pada kondisi perekonomian.
Selain itu, perlambatan investasi ini juga karena adanya Indikasi penundaan investasi yang diantaranya terjadi pada sektor industri TPT, semen dan perluasan kebun kelapa sawit. Penundaan investasi tersebut sebagian besar disebabkan oleh kondisi finansial yang tidak memungkinkan dan kondisi permintaan yang lemah.
Perlambatan pembangunan sarana infrastruktur juga akan terjadi karena terhambat beberapa masalah antara lain regulasi, teknis dan pembiayaan. Kemudian pihak swasta juga mengentikan pembangunan proyek-proyek baru.
Sebagai imbas dari melemahnya ekonomi dunia, pertumbuhan ekspor barang dan jasa diprakirakan mengalami perlambatan yang signifikan, untuk tumbuh sebesar 4,3-6,1 persen. Resesi yang berkepanjangan di negara maju, termasuk Amerika Serikat, Jepang dan Euro-Area, serta perlambatan pertumbuhan di beberapa negara berkembang yang menjadi tujuan ekspor Indonesia, seperti China dan India, akan memberikan tekanan pada pertumbuhan ekspor Indonesia.
Sementara itu, keterbatasan trade financing diprakirakan juga menghambat kinerja ekspor ke depan. Dampak lesunya permintaan eksternal dan pembiayaan tersebut yang mulai berimbas ke kinerja ekspor sejak triwulan IV-2008 diperkirakan terus berlangsung pada 2009.

Redaksi

Zainal Abidin Kepala disperindag Jatim : Pertumbuhan Jawa Timur Tumbuh 1,5 %

Jika impor mengalami penurunan yang tajam, ekspor Jatim masih mempertahankan pertumbuhannya walau hanya 1-2,5 persen. Pertumbuhan ekspor Jatim 2009 akan sejalan dengan pertumbuhan ekspor nasional yang diprediksi hanya 1-2,5 persen.
“Saya pikir angka realistis memang sekitar 1 persen sampai 1,5 persen. Trennya memang sedang menurun.” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim Zainal Abidin.
Dia menyatakan tidak berani mematok angka lebih untuk Jatim. Bisa mempertahankan pada persentase tersebut saja, baginya sudah cukup bagus.
“Nggak turun lebih banyak saja kita sudah bersyukur, “ tambahnya. Tren penurunan ini menurut Zainal karena daya beli konsumen dinegara-neagra tujuan ekspor juga menurun drastis akibat tekanan krisis global. “Semua negara sekarang kena dampak krisis global, jadi mau nggak mau daya beli menyusut, katanya.

Redaksi

Forum Ekonomi Davos yang Kelam

Forum ekonomi dunia atau World Economic Forum sudah berlangsung sejak 28 Januari lalu di Davos, Swiss. Namun hingga satu hari menjelang penutupan, forum ekonomi dunia ini tak terdengar keras gaungnya.
BBCNews menulis, suramnya ekonomi dunia saat ini yang dilanda krisis finansial global membuat WEF tidak lagi menjadi sorotan pelaku pasar. Padahal biasanya pelaku ekonomi dunia datang jauh-jauh untuk mengikuti forum ini untuk membicarakan merger, akuisisi atau lompatan-lompatan bisnis lainnya.
WEF yang bertema ‘Shaping the Post-Crisis World’ diikuti hampir 2.000 pimpinan bisnis dan politik dan berlangsung sejak 28 Januari - 1 Februari 2009.
Beberapa pemimpin dunia sudah berbicara seperti Perdana Menteri China Wen Jiabao, Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin, pemimpin WTO Pascal Lamy. Pembicaraannya masih seputar penanganan krisis finansial.
BBCNews menulis hingga hari kedua, pembicaraan masih seputar itu lagi-itu lagi dan kebanyakan yang hadir di Davos pun sebenarnya merasa tidak enak karena sudah berkomitmen hadir.
Pemimpin bisnis di Wall Street malah banyak yang tidak hadir dan memilih membereskan masalah di kantornya masing-masing. Tapi masih terlihat Bill Gates pemilik Microsoft yang ikut menjadi pembicara.
Sedangkan eksekutif Airbus Tom Enders mengatakan perseroan tidak memerlukan bailout dan optismitis masih bisa bertahan di era krisis ini. Sedangkan pesaingnya Boeing telah mengumumkan untuk mem-PHK 5.000 karyawannya.
Forum Davos baru ramai setelah Perdana Menteri (PM) Turki Recep Tayyip Erdogan marah-marah karena pidato yang disampaikan Presiden Israel Shimon Peres.
Dalam pidatonya, Peres bersikeras bahwa Israel terpaksa melancarkan serangan ofensif terhadap Hamas dikarenakan ribuan roket dan mortir yang ditembakkan Hamas ke Israel. Erdogan meninggalkan forum karena tidak merasa diberi kesempatan berbicara oleh moderator.
Sementara, belum lama ini Perdana Menteri Jermal Angela Merkel mengusulkan dibentuknya dewan ekonomi di PBB seperti halnya dewan keamanan yang ada di PBB.
Dalam pidatonya Merkel mengatakan masalah-masalah ekonomi saat ini perlu dimasukkan dalam suatu piagam untuk penanganannya.
WEF yang didirikan oleh Klaus Schwab masih belum menutup kesimpulan namun diduga tidak akan ada suatu yang mengejutkan dari hasil pertemuan ini selain pengulangan yang sudah dibahas dalam forum-forum sebelumnya di tahun 2008.
Para pemimpin bisnis dan pemerintah kini lebih sibuk mengurusi dapurnya masing-masing untuk menjaga agar tidak terseret krisis yang berkepanjangan. Sampai-sampai Presiden AS Barack Obama memilih menyelesaikan paket stimulus ekonominya ketimbang menghadiri forum Davos.

Redaksi

Permintaan NPWP Membludak Mulai 1 Januari 2009, bagi yang Memiliki NPWP Bebas Fiskal

Jangan besok mau ke luar negeri baru urus NPWP, ribet nanti di lapangan terbang. Sehingga kita atur sebulan sebelumnyalah,” kata Darmin.
Wajib pajak harus memiliki NPWP setidaknya satu bulan sebelum berangkat ke luar negeri. Misalnya, kata Darmin, jika wajib pajak hendak ke luar negeri tanggal 1 Januari 2009 dengan bebas fiskal, berarti NPWP-nya harus sudah diurus pada tanggal 1 Desember 2008.
Sebelumnya, pemerintah juga berencana akan menaikkan tarif fiskal ke luar negeri bagi warga berusia 21 tahun yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) mulai Januari 2009. Rencananya, tahun 2010 mendatang kebijakan tersebut akan diberlakukan untuk seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali bagi mereka yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.
Darmin mengakui adanya besaran kenaikan tarif fiskal tersebut. Namun, sayangnya dia enggan untuk mengatakannya secara pasti. “Tidak, saya belum mau jawab. Nanti kalau di saat terakhir dia berubah, susah saya,” tutur Darmin.
Sementara, banyak orang yang akan bertolak ke luar negeri melalui Bandara Internasional terpaksa harus membayar fiskal sebesar Rp 2,5 juta per orang karena tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menyusul diterapkannya kebijakan baru Dirjen Pajak sejak 1 Januari 2009.
“Kami sudah menerapkan kebijakan pembayaran fiskal itu sejak 1 Januari 2009. Jadi, bagi warga yang akan berangkat ke luar negeri jika tidak punya NPWP harus bayar fiskal,” Katanya.
Pihaknya terus menyosialisasikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan program sunset policy yang ditawarkan pemerintah serta mengurus NPWP. “Tiap orang yang sudah berusia di atas 21 tahun wajib memiliki NPWP, dan kita terus sosialisasikan hal ini,” katanya.
Terkait pembayaran fiskal itu, dia mengatakan, kini sudah ada kebijakan baru yang akan berlaku hingga 15 Januari 2009, warga boleh tidak membayar asalkan membuat surat pernyataan di atas materai Rp 6.000 bahwa akan mengurus NPWP mereka setelah pulang dari luar negeri. “Jika sudah lewat 16 Januari maka kebijakan itu tidak berlaku lagi,” katanya.
Untuk mengurus NPWP wajib pajak hanya membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga saja tanpa dipungut biaya.
Bagi masyarakat yang hendak pergi keluar negeri dengan jasa kapal laut yang tak memiliki NPWP akan dikenakan denda sebesar Rp 1 juta, begitu pula dengan pesawat terbang, apabila tidak memiliki NPWP, maka akan didenda sebesar Rp 2,5 juta.

Membludak
Hingga Januari 2009, jumlah masyarakat yang mendaftar untuk memperoleh NPWP juga masih sangat tinggi, yaitu sebanyak 745.172 NPWP. Ditjen pajak pun membuat kartu NPWP darurat dari kertas.
Hal itu dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebagai akibat dari melonjaknya permintaan NPWP dari masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak terpaksa memanfaatkan persediaan kartu NPWP yang terbuat dari kertas untuk menggantikan kartu NPWP yang terbuat dari plastik.
Kemudian selama Januari 2009, SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy sebenyak 156.759 SPT dengan nilai pajak kurang bayar sebesar Rp 1.431.627.313.794.
“Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa dalam Januari 2009 pun minat Wajib Pajak untuk memanfaatkan perpanjangan fasilitas sunset policy juga masih tinggi,” paparnya.
Selain itu, rata-rata per bulan jumlah panggilan call center untuk periode Juli sampai dengan November adalah 13,377 panggilan yang berisi pertanyaan dan minat masyarakat untuk mengetahui fasilitas Sunset Policy.
“Dalam bulan Desember 2007 panggilan tersebut meningkat sangat tajam yaitu sebanyak 122.424, dengan jumlah yang tidak terjawab sebanyak 104.150 (95,07 persen). Hal ini disebabkan oleh jumlah panggilan yang masuk jauh melebihi kapasitas yang tersedia,” ujarnya.
Setelah berhasil mencapai jumlah NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebanyak 10 juta lebih di tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak menargetkan 22 juta sampai 23 juta NPWP dalam 4 tahun ke depan.
Untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2009 ini Ditjen Pajak menyiapkan landasan dalam melakukan reformasi perpajakan tahap kedua untuk empat tahun ke depan.
Hal ini dikatakan oleh Dirjen Pajak Darmin Nasution dalam acara “Penyerahan Penghargaan MURDI (Museum Rekor Dunia Indonesia)” kepada Ditjen Pajak.
“Pada 2009 kita siapkan reformasi perpajakan tahap kedua, setelah 2008 kita sudah selesaikan reformasi perpajakan tahap pertama. Kalau penduduk Indonesia 230 jutaan dan pendekatannya adalah keluarga, maka ada sekitar 57,5 juta keluarga. Dan kalau 50-60 persen dari mereka miskin dan belum layak, maka 22-23 juta keluarga yang bisa punya NPWP. Kita harus punya keberanian dari sekarang bahwa 4 tahun dari sekarang kita bisa mencapai jumlah itu,” tutur Darmin.
Darmin mengatakan dirinya sangat percaya target tersebut bisa dicapai dengan baik setelah melihat pada 2008 NPWP berhasil tembus 10 juta.
Meskipun begitu, tahun 2009 ada tantangan penurunan penerimaan pajak di tengah krisis ekonomi yang menghadang.
“Kita masih hitung perubahan penerimaan tapi belum bisa diumumkan oleh Menteri Keuangan. Ada penurunan baik di PPh Migas maupun nonmigas,” ujarnya.

Terjaring
3,5 Juta
Berbagai program dan strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk menggenjot pertumbuhan jumlah wajib pajak di Indonesia selama tahun 2008, telah berhasil menambah jumlah kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebanyak 3.545.076.
Hal ini dikatakan oleh Dirjen Pajak Darmin Nasution dalam acara “Penyerahan Penghargaan MURDI (Museum Rekor Dunia Indonesia)” kepada Ditjen Pajak.
“Dengan berbagai usaha yang telah kita lakukan seperti modernisasi kantor pajak, lalu juga program sunset policy di tahun ini, maka di tahun 2008 jumlah NPWP tembus 10 juta,” tuturnya.
Darmin mengatakan awalnya dirinya tidak mau menargetkan NPWP 10 juta, karena takut tidak akan tercapai target tersebut. “Kita juga kan belum punya pengalaman, kalau tidak tercapai nanti tidak enak pada pemerintahan ini. Tapi ternyata tahun 2008 sudah tembus 10 juta NPWP,” ujarnya.
Dalam acara tersebut, MURDI menyerahkan dua penghargaan kepada Ditjen Pajak. Penghargaan itu diberikan dalam pencapaian:
1. Pendaftaran NPWP baru terbanyak di seluruh Indonesia 3.545.076 NPWP pada 2008.
2. Pendaftaran NPWP baru terbanyak pada satu hari di seluruh Indonesia (163.255 NPWP pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2008).
Ketua MURDI Jaya Suprana yang menyerahkan penghargaan tersebut mengatakan pencapaian yang dicapai Ditjen Pajak di 2008 memperlihatkan perubahan yang signifikan.
“Masyarakat saat ini tidak merasa takut lagi dengan pajak, tapi mereka malah beramai-ramai datang. Terbukti dengan pencapaian NPWP yang jumlahnya luar biasa ini,” pungkasnya.

Redaksi

Meski Krisis Menperdag Optimistis Ekspor Bisa Tumbuh

Ekspor nonmigas Indonesia pada Desember 2008 tertinggi adalah ke Jepang sebesar 1,007 miliar dolar AS, diikuti Amerika Serikat sebesar 907 juta dolar AS dan Singapura sebesar 706,7 juta dolar AS,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ali Rosidi dalam jumpa pers di kantornya.
Penurunan ekspor nonmigas Desember 2007 terjadi ke Jepang turun sebesar 126,2 juta dolar AS, Malaysia turun sebesar 103,7 juta dolar AS, China turun sebesar 76,2 juta dolar AS, Thailand turun sebesar 64 juta dolar AS, Australia turun sebesar 50,7 juta dolar AS, Amerika Serikat turun sebesar 28,2 juta dolar AS, Inggris sebesar 22,1 juta dolar AS dan Singapura turun sebesar 19,8 juta dolar AS.
Meskipun begitu, masih ada nilai ekspor Indonesia yang meningkat, yaitu ke negara Taiwan naik sebesar 33,3 juta dolar AS, diikuti Perancis yang naik sebesar 12,7 juta dolar AS, Korea Selatan turun sebesar 12,1 juta dolar AS dan Jerman naik sebesar 3,8 juta dolar AS.
BPS mencatat ekspor Desember 2008 sebesar 8,69 miliar dolar AS turun 9,57 persen dibanding November. Ekspor kumulatif dari Januari-Desember 2008 sebesar 136,76 miliar dolar AS naik 19,86 persen dibandingkan ekspor kumulatif 2007 yang sebesar 113,99 miliar dolar AS.
Khusus untuk impor pada Desember 2008 tercatat 7,7 miliar dolar AS turun 11,67 persen, dibanding November 2008. Impor secara kumulatif Januari-Desember 2008 tercatat sebesar 128,79 miliar dolar AS.

Optimis
Menteri Perdagangan (Menperdag) Mari Elka Pangestu memprediksi pertumbuhan ekspor nonmigas pada 2009 bisa mencapai 8 persen, meski pertumbuhan ekonomi dunia melemah akibat dampak krisis keuangan global.
“Proyeksi itu sudah mempertimbangkan perkiraan pertumbuhan perdagangan dunia, depresiasi rupiah, dan penurunan harga komoditas,” kata Mari. Menurut dia, meski pertumbuhan ekspor nonmigas hanya diprediksi mencapai maksimal 8 persen, neraca perdagangan Indonesia tetap positif.
“Neraca perdagangan kita akan tetap surplus seperti tahun 2008 atau kalaupun turun, hanya sedikit,” ujarnya.
Mari menjelaskan, pertumbuhan ekspor nonmigas sebesar 8 persen itu dapat tercapai jika perdagangan dunia tumbuh sebesar 4,4 persen. Namun, jika pertumbuhan perdagangan dunia hanya 3,6 persen atau 3,4 persen, maka pertumbuhan ekspor nonmigas Indonesia pada 2009 diperkirakan hanya mencapai 4,3-6 persen.
“Efektivitas langkah dan kebijakan pemerintah (dalam menangani krisis keuangan) sudah masuk dalam asumsi,” tuturnya.
Dia mengungkapkan, pertumbuhan ekspor nonmigas sebesar 8 persen akan tercapai jika kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi krisis keuangan global tercapai sesuai target.
“Yang bisa kita lakukan adalah 8 persen. Namun, sekitar 4-3 persennya itu sumbangan dari kebijakan pemerintah untuk antisipasi krisis. Tanpa itu, atau kalau gagal, akan lebih rendah lagi (pertumbuhan ekspornya). Tapi, itu di luar kendali kita,” ucapnya.
Lebih jauh Mari menuturkan, tantangan utama kinerja ekspor nonmigas pada 2009 akibat menurunnya permintaan pasar utama tujuan ekspor, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa. Selain itu juga karena meningkatnya proteksionisme di pasar tujuan ekspor dan menurunnya harga komoditas.
“Sedangkan pertumbuhan ekspor nonmigas selama 2008 diperkirakan sebesar 18 persen atau melampaui target awal tahun yang dipatok sebesar 14,5 persen,” katanya.
Pemberdayaan
Sementara itu, Departemen Perdagangan akan mengkaji ulang tiga peraturan yang ada terkait sektor perdagangan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Ketiga peraturan itu salah satunya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23 Tahun 1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan.
Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang/ Jasa, serta Permenperdag Nomor 10 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.
Mari menjelaskan, Depperdag juga akan melakukan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memfasilitasi kemitraan dengan pihak pemberi sertifikasi, pembinaan ekspor, dan peningkatan daya saing. Kegiatan promosi perdagangan juga akan tetap diteruskan untuk mempertahankan pangsa pasar di negara tujuan ekspor utama serta upaya meningkatkan diversifikasi pasar tujuan ekspor.
“Para kepala perwakilan dagang Indonesia di luar negeri harus bisa menjadi ujung tombak bagi keberhasilan promosi dan pemasaran produk Indonesia. Selain itu juga bisa menjadi intelijen untuk informasi pasar yang berguna bagi pemerintah dan dunia usaha nasional,” katanya.
Sementara itu, Depperdag juga akan mengalokasikan Rp 250 miliar untuk merenovasi pasar tradisional pada 2009. Pasar tradisional yang direnovasi terletak di 283 kabupaten/kota, terdiri dari Rp 100 miliar untuk 43 kabupaten/kota dan Rp 150 miliar di 240 kabupaten/kota. “Rp 100 miliar dari Departemen Perdagangan. Sedangkan Rp 150 miliar berasal dari dana alokasi khusus. Kemungkinan kami akan mengajukan proposal untuk meminta dana tambahan. Jadi, kami akan menunggu akan diterima atau tidak,” kata Mari.
Dana tambahan yang dimaksud antara lain diharapkan dari tambahan stimulus fiskal yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 50 triliun pada 2009. Apalagi stimulus fiskal memang didiprioritaskan pada sektor yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
“Nanti akan ada pemeringkatan. Apakah pemberdayaan pasar tradisional akan masuk atau tidak, saya berharap mudah-mudahan masuk,” ucapnya.

Redaksi

Waspadai " Gempa" Ekonomi Susulan

Ada pernyataan menarik Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono, bahwa Indonesia perlu mewaspadai terjadinya gempa ekonomi susulan. Meskipun gempa ekonomi terbesar telah terjadi, tetapi gempa susulan akan terus terjadi dan tidak terdeteksi.
apalagi pusat gempa itu terjadi dari “mbahnya” ekonomi atau Amerika. Satu-satunya jalan yang bisa dilakukan adalah memperkuat rumah perekonomian kita,” kata Boediono.
Tetapi, Boediono menolak jika pertumbuhan perekonomian di Indonesia saat ini dinilai yang paling buruk. Meskipun belum optimal, tetapi pertumbuhan ekonomi dinilai masih lumayan. Perekonomian Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi 11 tahun yang lalu saat terjadi krisis ekonomi yang mengakibatkan penurunan perekonomian hingga 14 persen.
“Tetapi, gempa saat ini jaih lebih kuat karena ini bukan gempa lokal dan ini terjadi di seluruh dunia,” katanya lagi.
Lebih lanjut Boediono mengatakan, permasalahan utama yang terjadi saat ini adalah tingkat inflasi yang masih kurang baik. Pihaknya memprediksi tingkat inflasi Indonesia tahun 2009 mendatang sebesar 5 persen. Tetapi, hal ini tetap tergantung pada krisis global yang saat ini masih terus terjadi. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi, menurut dia akan meningkat antara 4 hingga 5 persen pada tahun 2009 ini.
“Tetapi, dengan catatan situasi perekonomia dunia terkendali, jangan sampai ada lagi goncangan global seperti kemarin,” ujarnya.
Selain masalah inflasi, masalah lain yang harus dihadapi adalah utang luar negeri. Meskipun utang luar negeri saat ini terus menurun. Tetapi jika tidak dikendalikan hal ini akan memengaruhi ruang gerak dalam mengambil keputusan. Sementara itu, terkait pelaksanaan pemilu mendatang, Boediono mengatakan hal ini akan mempengaruhi tingkat peredaran uang di masyarakat.
Seperti pada pengalaman tahun 2004 yang lalu, peredaran uang di masyarakat meningkat saat pemilu. Tetapi, diperkirakan peredaran uang pada seputar Pemilu 2009 tidak setinggi tahun 2004. Ini karena masih terpengaruh oleh krisis global dan pembiayaan di masyarakat yang juga naik.

Inflasi
Pelaksana Tugas Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati memperkirakan tingkat inflasi pada tahun ini akan berkisar pada angka 5 persen-6 persen.
“Untuk inflasi tahun ini Insya Allah [tercapai]. Saya berharapnya antara 5% hingga 6 persen”, ujarnya.
Selain itu, Sri Mulyani masih meyakini akan kemungkinan terjadinya deflasi pada bulan ini akibat penurunan harga BBM. Terkait dengan harga jual BBM, menteri keuangan juga mengungkapkan kalau dilihat dari struktur biayanya masih memungkinkan terjadi lanjutan penurunan harga.
Badan Pusat Statistik sebelumnya memperkirakan angka deflasi pada bulan ini bisa lebih dari 0,04 persen sebagaimana yang terjadi pada bulan sebelumnya.

Stimulus Sektor Riil
Sementara, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) MS Hidayat mengatakan, pemerintah tak bisa menunda-nunda pemberian stimulus untuk sektor riil.
“Bagi pemerintah, program stimulasi sektor riil sudah tak bisa di tunda-tunda lagi,” katanya.
Tetapi lanjutnya, stimulus ini juga harus meningkatkan fungsi koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, termasuk di dalamnya pemberdayaan sektor-sektor ekonomi.
Menurutnya, pemberdayaan sektor-sektor ekonomi merupakan adalah stimulasi ekonomi melalui jalur non fiskal. “Hal ini akan sangat bermanfaat dalam menggarirahkan aktivitas perekonomian nasional,” ujarnya.
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya melindungi masyarakat dari kemiskinan dan pengangguran. Ia mengatakan, dalam masa sekarang dimana dampak krisis keuangan global semakin terasa setidaknya ada tiga jalur yang harus diwaspadai.
Pertama guncangan melalui jaur pasar modal yang saat ini telah terasa. Kedua jalur perbankan, yang ketiga jalur ekspor yang saat ini telah mulai mengalami penurunan.
Menurutnya, guncangan di pasar modal telah membuat kepanikan pelaku pasar modal. Selain itu juga mengakibatkan tekanan niali tukar rupiah terhadap dolar karena banyaknya investor di pasar modal yang keluar menarik dananya dari Indonesia.
Di Jalur perbankan, guncangan dapat terjadi terutama akibat masalah psikologi karena kepanikan nasabah akibat kepanikan nasabah. Di jalur ekspor telah terpengaruh seiring dengan pelemahan ekonomi global dan pelemahan permintaan.
Akibat guncangan di ekspor berpengaruh langsung terhadap sektor riil yaitu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para karyawan.

Insentif
Pemerintah optimistis tambahan stimulus infrastruktur sebesar Rp10,2 triliun akan mampu menarik investasi swasta di sektor tersebut hingga Rp90 triliun.
Deputi Menko Perekonomian Bidang Perdagangan dan Perindustrian Edy Putra Irawady mengatakan tambahan dana untuk pembangunan infrastruktur diyakini mampu merangsang pemodal asing untuk menanamkan modal di Tanah Air, terutama di bidang infrastruktur.
“Angkanya [tambahan investasi] 4-5 kali lipat, itu gain moderat. Kalau optimistis bisa sembilan kali lipat dari stimulus infrastruktur sebesar Rp10 triliun,” jelasnya.
Menurut Edy, penanaman modal dalam negeri (PMDN) akan meningkat jika penanaman modal asing (PMA) banyak berinvestasi di sektor infrastruktur dan energi sehingga sektor jasa juga akan meningkat.
Pemerintah baru-baru ini menyebutkan prioritas pembangunan 13 jenis proyek infrastruktur untuk menyerap 3 juta tenaga kerja dalam paket stimulus tahap kedua pada tahun ini.
Bambang Susantono, Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, mengatakan pemerintah telah menetapkan 13 jenis proyek infrastruktur 2009.
Ke-13 sektor tersebut akan dibangun di empat lokasi utama, yakni di sentra produksi dan distribusi, sistem/jaringan infrastruktur, kantong kemiskinan dan daerah tertinggal, serta di lokasi bencana alam. (Bisnis, 27 Januari)
“Dengan 13 jenis proyek ini bisa 1,5 juta pekerja terserap langsung. Ini baru untuk tahap konstruksi. Bisa sampai 3 juta orang kalau menghitung di luar tahap konstruksi,” jelasnya tidak memerinci nama-nama 13 proyek yang dimaksud.
Bambang menuturkan alokasi anggaran terbesar dipastikan untuk membangun enam proyek infrastruktur di lokasi sistem/jaringan infrastruktur. Porsinya, diperkirakan lebih dari 50% tambahan anggaran yang akan didapat dari paket stimulus tahap kedua. Proses pembangunan sistem jaringan infrastruktur tersebut akan dibangun merata di seluruh wilayah Indonesia “Dana infrastruktur terbesar ada di PU, Dephub, dan ESDM.”
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan belanja infrastruktur 2009 akan ditambah 0,02% dari PDB atau senilai Rp10,2 triliun. Dalam rangka penciptaan lapangan kerja, pemerintah akan memperluas anggaran program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri sebesar 0,01% dari PDB atau senilai Rp600 miliar.
Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M. Lutfi mengungkapkan penetapan tema infrastruktur diutamakan pada tahun ini karena kemampuannya memastikan terealisasinya seluruh kegiatan investasi.
Beberapa infrastruktur yang mendesak untuk dibangun adalah pelabuhan, pembangkit listrik, infrastruktur air bersih, dan jalan umum.
Sementara itu, sektor pangan ditetapkan sebagai tema strategis karena terkait dengan kondisi geografis dan potensi alam yang menjadi keunggulan.
Selain itu, sektor ini juga dinilai penting karena berkaitan dengan ketahanan nasional. “Yang menjadi fokus roadmap investasi adalah padi, jagung, kedelai, tebu, CPO, dan kakao.”
Untuk tema energi, lanjut Lutfi, ditetapkan karena terkait dengan fungsinya sebagai penggerak roda ekonomi serta dalam rangka penyediaan energi bagi masyarakat.
Data International Energy Agencies pada Juni 2008 menyebutkan cadangan minyak bumi Indonesia hanya mampu memenuhi sekitar 12,4 tahun. Namun, Indonesia punya cadangan batu bara dan gas alam yang mampu memenuhi kebutuhan masing-masing untuk 147 tahun dan 60 tahun sebagai sumber energi lain. (*)

Kinerja Ekspor Pemerintah & Korporasi Harus Memiliki Visi Jelas

Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), penurunan angka ekspor telah terjadi dalam tiga bulan terakhir. Sejak Oktober 2008, ekspor Tanah Air tidak juga menunjukkan perbaikan. Nilai ekspor Desember tahun lalu mencapai 8,69 miliar dolar AS atau luruh 9,57 persen dibandingkan November.
Bila disandingkan dengan angka ekspor year on year tahun sebelumnya, penurunan justru lebih besar lagi di level 20,56 persen. Penurunan ekspor, berdampak pada industri pengolahan sedang dan besar. Produksi industri tersebut selama triwulan keempat 2008 minus 3,4 persen dibandingkan triwulan III 2008.
Anggota DPR Dradjad H Wibowo mengemukakan, anjloknya angka ekspor diperkirakan terus akan terjadi hingga akhir tahun ini. Terutama terkait dengan lambatnya pemulihan pasar domestik AS.
Besarnya porsi ekspor ke negeri utama yakni AS dan Eropa yang sedang terserang resesi menjadi faktor utama memburuknya kinerja ekspor. “Selama konsumsi domestik AS belum pulih, maka susah bagi angka ekspor kita untuk naik,” jelasnya.
Dradjad menilai bahwa dari sisi ekspor tidak banyak yang bisa dilakukan. Namun, dari sisi korporasi, saat-saat surutnya permintaan ini harus disikapi dengan berbagai revisi target ekspansi dan penerimaan perusahaan.
Terutama bagi korporasi yang terimbas langsung seperti korporasi di sektor komoditas pertambangan, migas dan perkebunan. Untuk sektor pertambangan, saat ini, mau tidak mau, perlambatan produksi harus dilakukan. Perusahaan harus melakukan berbagai inovasi dan strategi yang bertujuan menggapai efisiensi.
“Sektor perkebunan seperti karet dan kelapa sawit juga demikian. Perbaiki pola tanam dan mengemas produk-produk bernilai lebih harus menjadi salah satu pola konsolidasi internal korporasi,” paparnya.
Kebijakan pemerintah, kata Dradjad harus membuat langkah-langkah konsolidasi yang dilakukan oleh korporasi itu menjadi menguntungkan.
Dengan konsolidasi, diharapkan produktifitas perusahaan tetap terjaga atau bahkan meningkat, sehingga saat krisis finansial mulai menunjukkan pemulihan dan permintaan terhadap komoditas terkait pulih, maka orientasi ekspor bisa kembali dilabuhkan.
Sektor yang relatif diminati dalam kondisi terkini adalah sektor-sektor yang berhubungan dengan inovasi. “Contohnya saat ini kalau ngopi di Starbucks, kalau ada yang bisa berinovasi dengan menyediakan kopi sekelas Starbucks dengan harga lebih murah tentu akan diminati,” ujarnya.
Kinerja ekspor yang kinclong pada semester pertama 2008 masih menyelamatkan keseluruhan nilai ekspor Indonesia. Secara kumulatif, sepanjang 2008, angka ekspor mencapai mencapai 136,76 miliar dolar AS atau meningkat 19,86 persen dibanding 2007.
Kemudian, nilai impor Desember 2008 mencapai 7,70 miliar dolar AS atau anjlok 11,67 persen dibanding November 2008. Sedangkan sepanjang 2008, nilai impor mencapai 128,79 miliar dolar AS.
Sementara Ekonom INDEF Aviliani mengatakan bahwa anjloknya nilai ekspor juga disebabkan karena berbagai negara mulai menerapkan proteksi untuk melindungi kepentingan ekonomi dalam negerinya.
Melindungi negara masing-masing dinilai menjadi kebijakan yang saat ini kerap diterapkan untuk bertahan menghadapi badai krisis finansial yang terpusat di AS. Oleh karena itu, Avi menilai pemerintah bisa meredam kejatuhan lebih lanjut dengan menggerakkan pasar domestik.
“Langkah ini, perlu kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Jangan hanya seperti yang terjadi selama ini yakni saling mengeluhkan kondisi. Tapi harus ada langkah kongkret untuk memfasilitasi kemampuan ekonomi domestik,” ucap Komisaris Independen BRI itu. Selama ini, kata Avi, produk-produk China yang membanjiri pasar domestik menjadi pilihan karena harganya yang relatif murah. Ini yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat.
Beragam insentif yang mendorong kemampuan daerah untuk mendorong perbelanjaan dan uang berputar di wilayahnya harus dilakukan. Dengan bergeraknya perekonomian yang berpusat di daerah-daerah diharapkan, jatuhnya pertumbuhan ekonomi akibat kolapsnya kinerja ekspor bisa diredam.

Redaksi

Usaha Menunggu Program 100 hari Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo

Demikian pernyataan beberapa kalangan usaha Eksportir Jatim dalam menyikapi kondisi krisis finansial global yang menurunkan ekspor Jatim sekitar 50 persen ini. Pelaku usaha mengharapkan adanya kerjasama korporasi dengan pelaku usaha di Jatim serta memberikan stimulus dengan berbagai kebijakan yang mendukung kinerja para eksportir di Jatim.
Ketua DPD Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) Jatim Isdarmawan Asrikan mengatakan, krisis finansial dunia yang menurunkan terget ekspor Jatim harus disikapi optimis bahwa perkembangan ekspor bisa segera normal kembali.
Optimistis yang disampaikan Isdarmawan yang dimaksud perlu ada stimulus pemerintah yang mendukung kinerja eksportir dalam menjalankan kinerjanya. Dan, diharapkan stimulus-stimulus yang telah dikucurkan pemerintah dapat segera memulihkan kondisi yang kurang menguntungkan bagi dunia usaha.
Sehingga, dengan terpilihnya Gubernur Jatim yang baru ini, pelaku usaha mengharapkan adanya kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk mengatasinya, agar kondisi seperti ini tidak berlanjut lama dan pada akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja, itu yang tidak kita harapkan.
Pemilihan ulang gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur di Bangkalan dan Sampang, Madura, telah dimenangkan pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf. Berdasarkan data hasil rekapitulasi manual di 18 kecamatan direbut pasangan yang diusung Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat itu.
Pasangan ini mendapat 254.366 suara sedangkan pasangan lawannya, Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono, memperoleh 144.441 suara. Pada pemilihan putaran kedua Pakde Karwo, julukan Soekarwo dalam kampanye, juga unggul atas Khofifah.
Di Sampang, Soekarwo juga unggul . Ia mendapat 211.285 suara, adapun Khofifah 147.513 suara.

Ekspor Turun
Ekspor kayu gergajian dan kayu olahan Jatim selama tiga bulan terakhir merosot 60 persen, sementara penjualan produk logam kuningan rata-rata anjlok 50 persen menyusul krisis keuangan global di Amerika Serikat dan Eropa.
Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Jawa Timur Hariono Arsudin mengatakan, sejak November 2008 hingga akhir Januari, ekspor kayu olahan Jatim ke sejumlah negara tujuan terus merosot. Menurut Hariono, penurunan permintaan tidak hanya berasal dari pembeli di Amerika Serikat dan Eropa, tetapi juga negara Asia seperti Jepang dan Korea.
“Jika dikalkulasi penurunan ekspor tersebut sudah mencapai 60 persen-an, karena ekspor yang sekarang tinggal sisa-sisa order tahun lalu,” ujarnya..
Biasanya, lanjutnya, dalam satu bulan pengiriman mencapai 10-15 kontainer per bulan, namun belakangan ini tinggal 2 kontainer per bulan. Bahkan sejumlah perusahaan kayu olahan yang hanya mengandalkan pasar ekspor sudah lebih dulu gulung tikar. Sementara pesanan untuk tiga bulan kedepan pun, lanjut dia, belum ada tanda-tanda akan masuk.
Kalaupun masih ada permintaan, tambahnya, kebanyakan hanya untuk produk kayu olahan berukuran di atas 15.000 mm. Padahal berdasarkan peraturan Mendag No. 20/2008 ukuran kayu olahan yang diperbolehkan untuk diekspor adalah 10.000 mm.
Kondisi serupa juga dialami produsen eksportir produk logam seperti meteran air dari kuningan. Menurut Manager PT Barindo Anggun Industri Soewandi, ekspor produk tersebut ke Amerika tinggal setengah kontainer untuk sekali pengiriman.
Padahal, kata dia, sebelumnya rata-rata ekspor produk tersebut bisa mencapai lima hingga enam kontainer per perusahaan.
Tidak heran, lanjutnya, jika pelaku usaha mulai mengurangi karyawan secara bertahap serta mengubah orentasi pasarnya. “Dulu produsen menempatkan 70 persen produknya untuk ekspor, sekarang justru berkompetisi ketat mengikuti tender proyek di dalam negeri,” papar Soewandi.
Kendati begitu, ternyata secara keseluruhan ekspor nonmigas Jatim selama Desember 2008 masih tumbuh 5,3 persen dibanding bulan sebelumnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jatim total nilai ekspor pada November 2008 sebesar 710 juta dolar AS, sedangkan Desember 2008 sebanyak 748 juta dolar AS.
Akan tetapi dibanding bulan yang sama 2007, nilai ekspor tersebut merosot 20,8 persen. Total nilai ekspor komoditas nonmigas pada Desember 2007 tercatat 944 juta dolar AS.
Kepala UPT Pendidikan, Pelatihan dan Promosi Ekspor (P3E) Jatim, Liri Lestari Idham, mengatakan ditinjau dari Surat Keterangan Asal (SKA) secara tahunan, nilai ekspor nonmigas Jatim pada 2008 merosot 15,27 persen, dari 7,99 miliar dolar AS menjadi hanya 6,77 miliar dolar AS.
Meskipun begitu Liri meminta para eksportir tetap optimistis karena dari sisi volume, ekspor Jatim justru meningkat 39,61 persen, atau dari 3,1 juta ton menjadi 4,3 juta ton. Meski diduga sulit mencapai dua digit, seperti target dan realisasi tahun-tahun sebelumnya, Disperindag memprediksikan tahun ini komoditas ekspor Jatim tetap bisa tumbuh, sedikitnya 5 persen. (*)