Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, Indonesia akan memanfaatkan penetrasi pasar-pasar di Afrika dan Amerika Latin melalui dua negara tujuan yaitu Tunisia dan Chili dalam membuka pasar-pasar non tradisional. Untuk itu kerjasama perdagangan bebas (Free Trade Agreement) Indonesia dengan kedua negara tersebut sedang disiapkan. “Baru joint study,” katanya.
Menurut Mari, kerjasama perdagangan bebas dengan Chili dari sisi potensi pasar tidak terlalu besar. Namun posisi Chili amat penting sebagai pintu masuk (entry point) ke pasar Amerika Latin secara umum.
Untuk pasar Amerika Latin, Indonesia memiliki keungggulan produk utama ekspor yaitu CPO, karet dan lain-lain.
“Yang kita harapkan adalah manufaktur, penetrasi kita ke latin masih rendah sekali faktor jarak, mereka lebih ambil dari Afrika dan negara latin lainnya dari pada Asia,” ujarnya.
Mari mengatakan, hal ini sangat penting sebagai upaya diversifikasi pasar ekspor sehingga Indonesia harus bisa masuk ke beberapa negara di dua benua tersebut. Sebagai langkah awal Indonesia minggu lalu telah membuka kantor promosi perdagangan di Chili.
“Potensi pasar Tunisia juga kecil ya, ini lebih pada penetrasi untuk masuk ke pasar Afrika. Kalau Tunisia potensi kita bisa furniture, manufaktur masih bisa bersaing,” jelas Mari.
Joint Study
Sementara, Dirjen Kerjasama Perdaga-ngan Internasional Departemen Perdagangan (Depdag) Gusmardi Bustami mengatakan, Indonesia sedang menjajaki perdagangan bebas bilateral free trade agreement (FTA) antara Chili dan Tunisia. Saat ini masing-masing negara sedang memulai menyepakati merumuskan studi bersama (joint study) sebagai dasar untuk memulai negosiasi.
“Untuk Tunisia kita akan melakukan kesepakatan joint study dulu, mungkin tahun ini, mungkin bulan Juni atau Juli,” ujarnya.
Gusmardi menjelaskan joint study perlu dilakukan sebagai landasan negosiasi FTA selanjutnya. Khusus untuk negara Chili saat ini Indonesia sudah ada kesepakatan untuk melakukan joint study.
“Kalau Chili kita sudah joint study baru permulaan, sedang menyusun kerangkanya dulu, mungkin bulan Juni 2009 sebagian dari kerangka sudah bisa disepakati. Baru setelah itu ada rekomendasi ke pimpinan mengenai hasilnya,” jelasnya.
Mengenai Joint study tersebut, ia mengatakan setidaknya memerlukan waktu satu tahun hingga dua tahun yang akan dilanjutkan dengan proses negosiasi.
“Saya kira kalau Chili itu untuk potensi Amerika Latin, kalau Tunisia negara-negara magribi, dia juga punya hubungan free trade dengan Eropa Union, mungkin itu juga bisa kita manfaatkan ,” jelasnya.
Indonesia-Myanmar
Perdagangan Indonesia dengan Myanmar hingga saat ini masih terganjal sistem perbankan sehingga perdagangan kedua negara kurang berdaya saing. Selama ini perdagangan kedua negara masih melalui negara pihak ketiga yaitu Singapura dalam hal jasa perbankan dan sistem transportasi.
Untuk itu Indonesia dan Myanmar sepakat membangun sistem perdagangan langsung untuk mendorong kerjasama ekonomi antar dua negara dalam masalah sistem perbankan dan transportasi perdagangan langsung.
Wakil Duta Besar Indonesia untuk Myanmar bidang ekonomi Gopokson Situmorang mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan pendekatan dengan Bank Indonesia (BI) untuk melakukan pembicaraan dengan bank sentral Myanmar.
“Kita upayakan ada direct banking dan direct transport antara Indonesia dan Myanmar,” katanya. Diharapkan Bank Sentral Myanmar dapat menghubungkan perbankan Indonesia dengan Myanmar Economic Bank (MEB), Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB) dan Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB) yang selama melayani transaksi ekspor dan impor, termasuk di Singapura.
“Dengan Indonesia belum ada, makanya harus kita usahakan,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Dirjen Departemen Perdagangan Myanmar, Myo Oo mengakui masalah perbankan masih menjadi penghambat dalam hubungan dagang dua negara.
“Kami tidak bisa bertransaksi dengan dolar karena sanksi AS, jadi kami menggunakan Euro atau mata uang lainnya seperti Dolar Singapura,” katanya.
Dikatakannya Indonesia masih merupakan 10 besar mitra dagang Myanmar setelah Thailand, India, China, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Malaysia dan beberapa negara ASEAN lainnya.
Sedangkan Ketua Kadin Komite Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam, Juan Gondokusumo menambahkan bahwa perlu adanya upaya terobosan untuk menghadapi masalah ini meskipun memang akan memerlukan waktu.
“Kami akan membuat MoU bersama mengenai masalah apa saja yang akan diperbaiki dalam memecahkan masalah ini,” ujarnya. (*)
Redaksi
Menurut Mari, kerjasama perdagangan bebas dengan Chili dari sisi potensi pasar tidak terlalu besar. Namun posisi Chili amat penting sebagai pintu masuk (entry point) ke pasar Amerika Latin secara umum.
Untuk pasar Amerika Latin, Indonesia memiliki keungggulan produk utama ekspor yaitu CPO, karet dan lain-lain.
“Yang kita harapkan adalah manufaktur, penetrasi kita ke latin masih rendah sekali faktor jarak, mereka lebih ambil dari Afrika dan negara latin lainnya dari pada Asia,” ujarnya.
Mari mengatakan, hal ini sangat penting sebagai upaya diversifikasi pasar ekspor sehingga Indonesia harus bisa masuk ke beberapa negara di dua benua tersebut. Sebagai langkah awal Indonesia minggu lalu telah membuka kantor promosi perdagangan di Chili.
“Potensi pasar Tunisia juga kecil ya, ini lebih pada penetrasi untuk masuk ke pasar Afrika. Kalau Tunisia potensi kita bisa furniture, manufaktur masih bisa bersaing,” jelas Mari.
Joint Study
Sementara, Dirjen Kerjasama Perdaga-ngan Internasional Departemen Perdagangan (Depdag) Gusmardi Bustami mengatakan, Indonesia sedang menjajaki perdagangan bebas bilateral free trade agreement (FTA) antara Chili dan Tunisia. Saat ini masing-masing negara sedang memulai menyepakati merumuskan studi bersama (joint study) sebagai dasar untuk memulai negosiasi.
“Untuk Tunisia kita akan melakukan kesepakatan joint study dulu, mungkin tahun ini, mungkin bulan Juni atau Juli,” ujarnya.
Gusmardi menjelaskan joint study perlu dilakukan sebagai landasan negosiasi FTA selanjutnya. Khusus untuk negara Chili saat ini Indonesia sudah ada kesepakatan untuk melakukan joint study.
“Kalau Chili kita sudah joint study baru permulaan, sedang menyusun kerangkanya dulu, mungkin bulan Juni 2009 sebagian dari kerangka sudah bisa disepakati. Baru setelah itu ada rekomendasi ke pimpinan mengenai hasilnya,” jelasnya.
Mengenai Joint study tersebut, ia mengatakan setidaknya memerlukan waktu satu tahun hingga dua tahun yang akan dilanjutkan dengan proses negosiasi.
“Saya kira kalau Chili itu untuk potensi Amerika Latin, kalau Tunisia negara-negara magribi, dia juga punya hubungan free trade dengan Eropa Union, mungkin itu juga bisa kita manfaatkan ,” jelasnya.
Indonesia-Myanmar
Perdagangan Indonesia dengan Myanmar hingga saat ini masih terganjal sistem perbankan sehingga perdagangan kedua negara kurang berdaya saing. Selama ini perdagangan kedua negara masih melalui negara pihak ketiga yaitu Singapura dalam hal jasa perbankan dan sistem transportasi.
Untuk itu Indonesia dan Myanmar sepakat membangun sistem perdagangan langsung untuk mendorong kerjasama ekonomi antar dua negara dalam masalah sistem perbankan dan transportasi perdagangan langsung.
Wakil Duta Besar Indonesia untuk Myanmar bidang ekonomi Gopokson Situmorang mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan pendekatan dengan Bank Indonesia (BI) untuk melakukan pembicaraan dengan bank sentral Myanmar.
“Kita upayakan ada direct banking dan direct transport antara Indonesia dan Myanmar,” katanya. Diharapkan Bank Sentral Myanmar dapat menghubungkan perbankan Indonesia dengan Myanmar Economic Bank (MEB), Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB) dan Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB) yang selama melayani transaksi ekspor dan impor, termasuk di Singapura.
“Dengan Indonesia belum ada, makanya harus kita usahakan,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Dirjen Departemen Perdagangan Myanmar, Myo Oo mengakui masalah perbankan masih menjadi penghambat dalam hubungan dagang dua negara.
“Kami tidak bisa bertransaksi dengan dolar karena sanksi AS, jadi kami menggunakan Euro atau mata uang lainnya seperti Dolar Singapura,” katanya.
Dikatakannya Indonesia masih merupakan 10 besar mitra dagang Myanmar setelah Thailand, India, China, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Malaysia dan beberapa negara ASEAN lainnya.
Sedangkan Ketua Kadin Komite Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam, Juan Gondokusumo menambahkan bahwa perlu adanya upaya terobosan untuk menghadapi masalah ini meskipun memang akan memerlukan waktu.
“Kami akan membuat MoU bersama mengenai masalah apa saja yang akan diperbaiki dalam memecahkan masalah ini,” ujarnya. (*)
Redaksi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar