Para pemimpin pertemuan tahunan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) menyatakan penolakan terhadap proteksionisme perdagangan dan mengupayakan sebuah strategi baru untuk mendongkrak pertumbuhan.
Dalam pernyataan yang disampaikan di hari terakhir pertemuan di Singapura itu, Minggu (15/11/2009), APEC menegaskan penolakan terhadap “segala bentuk proteksi”. Beberapa pemimpin APEC sebelumnya telah melontarkan pernyataan kritis terhadap pembatasan perdagangan oleh Washington baru-baru ini.
Pernyataan bersama APEC juga menyatakan bahwa negara-negara anggota akan bekerja untuk sebuah “hasil ambisius” dalam perundingan perubahan iklim di Copenhagen, Denmark, bulan depan.
“Kami menegaskan kembali komitmen untuk mengatasi ancaman perubahan iklim dan bekerja menuju hasil yang ambisius di Kopenhagen,” sebut pernyataan yang dibacakan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.
Negara-negara maju juga diharapkan mendorong perdagangan bebas dan investasi untuk memastikan pertumbuhan dengan strategi jangka panjang yang memperhitungkan kebutuhan beragam dari berbagai perekonomian.
“Kita memerlukan paradigma pertumbuhan baru. Kita membutuhkan model baru integrasi perekonomian,” kata Perdana Menteri Lee.
“Kami akan mengejar pertumbuhan yang seimbang, inklusif, dan berkesinambungan, untuk memastikan pemulihan yang tahan lama yang akan menciptakan lapangan kerja dan menguntungkan rakyat kita,” sebut pernyataan bersama itu.
Sementara itu Presiden AS Barack Obama menyatakan Hawaii akan menjadi tuan rumah KTT APEC pada 2011.
Daya Saing
Pemerintah diingatkan agar tidak mentah-mentah menerima kesepakatan Forum Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Terkait kesepakatan mempertahankan perdagangan bebas, misalnya, Indonesia yang dipandang belum siap mengimplementasi secara penuh kebijakan antiproteksionisme tersebut.
Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih mengatakan, liberalisasi ekonomi tanpa penguatan daya saing produk domestik malah akan merugikan Indonesia.
“Akan menimbulkan potensi penurunan pertumbuhan ekonomi lantaran lapangan kerja semakin berkurang,” ujarnya.
Perdagangan bebas, sudah jelas membuat produk impor di dalam negeri membanjir. Seperti sekarang produk-produk tekstil dan alas kaki dari China, misalnya, menyerbu pasar domestik.
Menurut Sri, saat ini belum banyak industri nasional yang mampu bersaing dengan produk impor. Kebanyakan produk nasional, kata dia, masih kalah bersaing, khususnya dengan China.
Jika dibiarkan, hasil produksi industri-industri lokal akan merosot tajam dan perlahan ambruk. Sehingga, kata dia, sebaiknya pemerintah lebih berkonsentrasi membenahi daya saing produk nasional ketimbang mengikuti saran-saran organisasi internasional dalam mempertahankan tren penguatan pemulihan ekonomi global.
Apalagi, Sri mengingatkan, liberalisasi versi APEC ini membawa China di dalamnya. “Sehingga kalau tidak hati-hati malah akan membuat industri kita semakin terpuruk,” imbuhnya.
Pemerintah tahun depan berencana menggenjot pertumbuhan industri manufaktur melalui upaya revitalisasi. Terkait hal ini, pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar Rp350 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010.
Program revitalisasi ini, menurut Sri, harus dapat meningkatkan daya saing produk domestik. “Tetapi kadang kebijakan belum tentu jalan implementasinya,” imbuhnya.
Para pemimpin negara APEC sepakat untuk membentuk jalur yang saling terhubung antarnegara guna mempertahankan perdagangan bebas dan dalam rangka menolak segala bentuk proteksi.
Pemulihan Ekonomi
APEC menyepakati sejumlah langkah dalam mengamankan arah pemulihan ekonomi. Kesepakatan itu dilakukan mengingat kondisi pemulihan saat ini masih sangat rapuh sehingga dikhawatirkan akan mengalami kegagalan.
“Kami melihat adanya arah pemulihan, tetapi masih tetap rapuh. Profil pertumbuhan negara-negara belum cukup merata,angka pengangguran juga masih tetap tinggi,”
Di antaranya melanjutkan kebijakan stimulus fiskal, reformasi struktural yang menghambat kegiatan ekonomi dalam satu kawasan, penguatan sistem keuangan regional, dan pembiayaan infrastruktur. Langkah-langkah pengamanan diharapkan bisa dilakukan dalam kerangka perdagangan bebas dan investasi terbuka.
Dari sisi kebijakan stimulus fiskal, APEC sepakat meneruskannya sebagai instrumen percepatan arah pemulihan krisis. Namun dasar pemberian stimulus tetap diarahkan dalam kadar terukur, efektif, serta terkonsolidasi sesuai kapasitas dan tekanan krisis yang dialami perekonomian negara masing-masing. Kesepakatan ini didasarkan pada masih tingginya angka pengangguran di sejumlah negara.
Adapun terkait reformasi struktural, negaranegara APEC sepakat merealisasikannya dengan memangkas berbagai kendala perekonomian kawasan, termasuk peningkatan dukungan pemerintah. Negara-negara APEC sepakat, reformasi struktural bisa meningkatkan fleksibilitas ekonomi, produksi,dan meningkatnya partisipasi swasta. Selain itu, disepakati pula pengetatan pengawasan pada sektor keuangan.
Hal ini untuk mencegah munculnya risiko negatif kredit dan kekurangan likuiditas yang bisa memicu krisis finansial lanjutan. “Tapi kami juga akan tetap menghargai inovasi sistem keuangan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi pasar,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Asia harus makin cermat dalam merealisasikan belanja fiskalnya ke depan.Selain bertujuan menjaga konsumsi tetap berjalan,negara-negara di kawasan ini juga bisa tetap memiliki cadangan dana memadai (saving).
Sri Mulyani mengatakan,sikap cermat Asia dalam merealisasikan kebijakan fiskal diperlukan mengingat dorongan ekonomi global tak lagi bisa ditopang konsumsi pasar ekspor Amerika Serikat (AS), melainkan oleh kegiatan ekonomi yang dilakukan Asia sendiri.
“Konsumsi mereka akan turun sesuai komitmen negaranya untuk memperbanyak saving dibandingkan konsumsi mengingat besarnya pembayaran defisit yang harus mereka tanggung ke depan,” ungkapnya.
Poin lain yang diumumkan para menteri APEC adalah kesepakatan untuk memberlakukan tingkat suku bunga berdasarkan orientasi pasar. Poin ini menyusul adanya kritikan terhadap nilai tukar mata uang China yang dibuat tetap.
Redaksi
Dalam pernyataan yang disampaikan di hari terakhir pertemuan di Singapura itu, Minggu (15/11/2009), APEC menegaskan penolakan terhadap “segala bentuk proteksi”. Beberapa pemimpin APEC sebelumnya telah melontarkan pernyataan kritis terhadap pembatasan perdagangan oleh Washington baru-baru ini.
Pernyataan bersama APEC juga menyatakan bahwa negara-negara anggota akan bekerja untuk sebuah “hasil ambisius” dalam perundingan perubahan iklim di Copenhagen, Denmark, bulan depan.
“Kami menegaskan kembali komitmen untuk mengatasi ancaman perubahan iklim dan bekerja menuju hasil yang ambisius di Kopenhagen,” sebut pernyataan yang dibacakan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.
Negara-negara maju juga diharapkan mendorong perdagangan bebas dan investasi untuk memastikan pertumbuhan dengan strategi jangka panjang yang memperhitungkan kebutuhan beragam dari berbagai perekonomian.
“Kita memerlukan paradigma pertumbuhan baru. Kita membutuhkan model baru integrasi perekonomian,” kata Perdana Menteri Lee.
“Kami akan mengejar pertumbuhan yang seimbang, inklusif, dan berkesinambungan, untuk memastikan pemulihan yang tahan lama yang akan menciptakan lapangan kerja dan menguntungkan rakyat kita,” sebut pernyataan bersama itu.
Sementara itu Presiden AS Barack Obama menyatakan Hawaii akan menjadi tuan rumah KTT APEC pada 2011.
Daya Saing
Pemerintah diingatkan agar tidak mentah-mentah menerima kesepakatan Forum Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Terkait kesepakatan mempertahankan perdagangan bebas, misalnya, Indonesia yang dipandang belum siap mengimplementasi secara penuh kebijakan antiproteksionisme tersebut.
Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih mengatakan, liberalisasi ekonomi tanpa penguatan daya saing produk domestik malah akan merugikan Indonesia.
“Akan menimbulkan potensi penurunan pertumbuhan ekonomi lantaran lapangan kerja semakin berkurang,” ujarnya.
Perdagangan bebas, sudah jelas membuat produk impor di dalam negeri membanjir. Seperti sekarang produk-produk tekstil dan alas kaki dari China, misalnya, menyerbu pasar domestik.
Menurut Sri, saat ini belum banyak industri nasional yang mampu bersaing dengan produk impor. Kebanyakan produk nasional, kata dia, masih kalah bersaing, khususnya dengan China.
Jika dibiarkan, hasil produksi industri-industri lokal akan merosot tajam dan perlahan ambruk. Sehingga, kata dia, sebaiknya pemerintah lebih berkonsentrasi membenahi daya saing produk nasional ketimbang mengikuti saran-saran organisasi internasional dalam mempertahankan tren penguatan pemulihan ekonomi global.
Apalagi, Sri mengingatkan, liberalisasi versi APEC ini membawa China di dalamnya. “Sehingga kalau tidak hati-hati malah akan membuat industri kita semakin terpuruk,” imbuhnya.
Pemerintah tahun depan berencana menggenjot pertumbuhan industri manufaktur melalui upaya revitalisasi. Terkait hal ini, pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar Rp350 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010.
Program revitalisasi ini, menurut Sri, harus dapat meningkatkan daya saing produk domestik. “Tetapi kadang kebijakan belum tentu jalan implementasinya,” imbuhnya.
Para pemimpin negara APEC sepakat untuk membentuk jalur yang saling terhubung antarnegara guna mempertahankan perdagangan bebas dan dalam rangka menolak segala bentuk proteksi.
Pemulihan Ekonomi
APEC menyepakati sejumlah langkah dalam mengamankan arah pemulihan ekonomi. Kesepakatan itu dilakukan mengingat kondisi pemulihan saat ini masih sangat rapuh sehingga dikhawatirkan akan mengalami kegagalan.
“Kami melihat adanya arah pemulihan, tetapi masih tetap rapuh. Profil pertumbuhan negara-negara belum cukup merata,angka pengangguran juga masih tetap tinggi,”
Di antaranya melanjutkan kebijakan stimulus fiskal, reformasi struktural yang menghambat kegiatan ekonomi dalam satu kawasan, penguatan sistem keuangan regional, dan pembiayaan infrastruktur. Langkah-langkah pengamanan diharapkan bisa dilakukan dalam kerangka perdagangan bebas dan investasi terbuka.
Dari sisi kebijakan stimulus fiskal, APEC sepakat meneruskannya sebagai instrumen percepatan arah pemulihan krisis. Namun dasar pemberian stimulus tetap diarahkan dalam kadar terukur, efektif, serta terkonsolidasi sesuai kapasitas dan tekanan krisis yang dialami perekonomian negara masing-masing. Kesepakatan ini didasarkan pada masih tingginya angka pengangguran di sejumlah negara.
Adapun terkait reformasi struktural, negaranegara APEC sepakat merealisasikannya dengan memangkas berbagai kendala perekonomian kawasan, termasuk peningkatan dukungan pemerintah. Negara-negara APEC sepakat, reformasi struktural bisa meningkatkan fleksibilitas ekonomi, produksi,dan meningkatnya partisipasi swasta. Selain itu, disepakati pula pengetatan pengawasan pada sektor keuangan.
Hal ini untuk mencegah munculnya risiko negatif kredit dan kekurangan likuiditas yang bisa memicu krisis finansial lanjutan. “Tapi kami juga akan tetap menghargai inovasi sistem keuangan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi pasar,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Asia harus makin cermat dalam merealisasikan belanja fiskalnya ke depan.Selain bertujuan menjaga konsumsi tetap berjalan,negara-negara di kawasan ini juga bisa tetap memiliki cadangan dana memadai (saving).
Sri Mulyani mengatakan,sikap cermat Asia dalam merealisasikan kebijakan fiskal diperlukan mengingat dorongan ekonomi global tak lagi bisa ditopang konsumsi pasar ekspor Amerika Serikat (AS), melainkan oleh kegiatan ekonomi yang dilakukan Asia sendiri.
“Konsumsi mereka akan turun sesuai komitmen negaranya untuk memperbanyak saving dibandingkan konsumsi mengingat besarnya pembayaran defisit yang harus mereka tanggung ke depan,” ungkapnya.
Poin lain yang diumumkan para menteri APEC adalah kesepakatan untuk memberlakukan tingkat suku bunga berdasarkan orientasi pasar. Poin ini menyusul adanya kritikan terhadap nilai tukar mata uang China yang dibuat tetap.
Redaksi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar