Sri Mulyani : Stimulus Fiskal Akan Dilanjutkan Di 2010

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, program stimulus fiskal akan tetap dilanjutkan pada tahun 2010 untuk proses pemulihan ekonomi yang terpukul oleh krisis keuangan global.

Penerusan program stimulus fiskal di 2010 ini merupakan pernyataan bersama para Menteri Keuangan di negara-negara yang tergabung dalam Asia-Pacific Economy Cooperation (APEC) terkait kebijakan stimulus fiskal dan exit strategy .
“Stimulus fiskal, program yang diluncurkan untuk mencegah anjlokan perekonomian di tingkat lebih dalam, dilanjutkan hingga 2010. Namun, kami sepakat agar dipersiapkan strategi untuk keluar dari ketergantungan stimulus,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan perlu adanya kebijakan reformasi struktural baru di luar stimulus fiskal dan moneter untuk menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Dalam pertemuan APEC tersebut, disepakati pemberian dana stimulus tidak akan dihentikan sampai perekonomian benar-benar sudah aman. Paket stimulus dianggap penting untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi yang terpukul oleh krisis keuangan global yang berawal dari Amerika Serikat.
Paket stimulus ekonomi diharapkan tidak hanya berdampak positif terhadap negara yang menjalankannya, tetapi juga terhadap negara lainnya.
Selain memuat pandangan terkait kebijakan stimulus fiskal dan exit strategy , terdapat beberapa poin penting yang juga menjadi kesepakatan para menteri keuangan, yakni terkait dengan reformasi untuk mendukung pertumbuhan yang kuat, berkesinambungan dan seimbang, serta memperkuat sistem keuangan dan fasilitas pendanaan untuk pertumbuhan berkelanjutan.
Sri Mulyani juga menegaskan perlunya kewaspadaan terhadap tiga tantangan yang akan dihadapi negara berkembang termasuk Indonesia, yaitu fluktuasi kurs, arus modal, dan harga komoditas.
Diakui, stimulus yang diberikan pemerintah kepada sejumlah sektor industri tidak bisa membantu peningkatan penjualannya. Pasalnya, dengan permintaan global yang melemah ditambah permintaan domestik yang tidak bisa ditutup dari pemberian stimulus.
“Karena permintaan global yang turun tajam ditandai oleh ekspor yang negatif 19 persen, itu tidak bisa seluruhnya dikompensasi oleh permintaan domestiknya. Oleh karena itu memang tidak bisa dihindari,” katanya
Menurutnya, stimulus fiskal yang diberikan pemerintah hanyalah salah satu proyek yang ditujukan untuk membantu dunia usaha. Namun, ia menambahkan, pada triwulan III 2009 masih terjadi perlambatan permintaan global yang ditandai dengan menurunnya ekspor.
“Untuk beberapa industri manufaktur yang sifatnya ekspor oriented akan terlihat pada kuartal 3 dan 4 ini menunjukkan indikator kontraksi,” ungkapnya.
Seperti diketahui, ekspor Indonesia hingga September mencapai 80,13 miliar dollar AS atau turun 25,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara bulan ke bulan (month to mont), ekspor Indonesia mengalami penurunan sebesar 6,75 persen.
Ia menambahkan, meskipun pemerintah sudah memberikan stimulus kepada sektor riil, namun rendahnya permintaan global membuatnya menjadi tidak terlalu membantu.

Penyerapan Stimulus
Penyerapan stimulus fiskal infastruktur di 2009 sampai dengan akhir Oktober 2009 belum mencapai 50 persen dari total dana sebesar Rp 11,549 triliun.
Berdasarkan data dari Bappenas yang disampaikan Deputi Bappenas Bambang Widianto dari alokasi anggaran sebesar Rp 11,549 triliun penyerapan anggaran stimulus baru mencapai 42,10 persen atau sebesar Rp 4,862 triliun. Perkiraan penyerapan stimulus fiskal sendiri sampai akhir Desember 2009 sebesar 90,37 persen.
Dari data tersebut, Kementerian Negara Perumahan Rakyat memiliki angka penyerapan paling besar yaitu 58,37 persen. Sedangkan Departemen Pertanian, Kementerian Negara BUMN, dan Bendahara Umum Negara belum ada penyerapan anggaran.
Departemen Pekerjaan Umum telah menyerap 50,12 persen, Departemen Perhubungan 37,19 persen, Departemen ESDM 43,60 persen, Departemen Kelautan dan Perikanan 13,31 persen, Depnakertrans 14,76 persen, Depkes 28,37 persen, Depdag 17 persen, lalu Menkop dan UKM 28,56 persen.
Untuk Departemen Pertanian anggarannya diputuskan untuk masuk APBN-P 2009. Untuk Bendahara Umum Negara, alokasi subsidi bunga air bersih sebesar Rp 15 miliar masih belum mendapat persetujuan dari Departemen Keuangan. Hal ini disebabkan belum diterbitkannya Peraturan Presiden yang mengatur subsidi bunga air bersih.
Kementerian Negara BUMN (untuk KUR) penyerapan stimulus terganggu karena belum adanya Peraturan Pemerintah tentang penyertaan modal pemerintah untuk menyalurkan dana melalui PT. Askrindo dan Jamkrindo.
Saat ini draft peraturan pemerintah dimaksud telah dikirim oleh Menteri Keuangan ke Menteri Sekretaris Negara. Penyerapan yang rendah ini mengecewakan, padahal tujuan stimulus ini diberikan adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari imbas krisis ekonomi global yang terjadi.

Redaksi