Bulog Keberatan Izin Pengapalan Diminta Sebelum Ekspor Beras

Badan Urusan Logistik (Bulog) merasa keberatan dengan izin shipment atau pengapalan yang diminta Departemen Perdagangan (Depdag) sebelum Bulog melakukan ekspor beras.
Hal ini disampaikan Kasubdit pembelian divisi perdagangan Bulog, Sonya Mamoreska Harahap kepada wartawan, di Jakarta.
“Untuk mendapatkan izin dari Depdag, mereka mintanya izin shipment yang sudah jelas jumlahnya, negaranya, pelabuhannya, harganya. Kami keberatan karena data itu baru ada kalau kontrak sudah dilakukan,” ujar Sonya.
Menurut Sonya, kontrak baru bisa dilakukan kalau ada izin dari Depdag. “Kita tidak berani kontrak kalau tidak ada izin dari Depdag. begitupun negara tujuan belum berani sampaikan harga karena belum keluar kontraknya” ungkapnya.
Sonya menjelaskan pihaknya akan terus mengikuti seluruh tahapan dan proses yang berlangsung. “Kami sebagai operator kalau sudah mendapat izin laksanakan, kalau tidak diijinkan ya tidak kita laksanakan,” ungkap Sonya.
Sementara itu, Direktur Utama Bulog Mustafa Abu Bakar menyatakan jika ekspor disetujui maka negara tujuan ekspor beras adalah Jepang, Eropa, Timur Tengah, Brunei dan Taiwan.
“Ada beberapa negara tujuan yang menjadi calon buyer yaitu Jepang, Eropa, Timur Tengah, Brunei dan Taiwan untuk jenis beras wangi dan organik,” jelasnya
Mustafa menyatakan, saat ini sudah ada 9 supplier beras wangi, 2 supplier beras organik, dan tujuh buyer yang melakukan pendekatan kepada Bulog. Sementara yang melakukan pendekatan dengan jumlah suplliernya 9 yang beras wangi, 2 organik, 7 buyer yang akan menampung.
Adapun yang menjadi potensial supplier beras wangi yaitu Padi Unggul Indonesia, PT Alam Makmur Sembada, PT Bangun Citra Mandiri Tama, PT Jatisari Sri Rejeki, PT Gentrade, PT Pertani, PT Jayamas, Insan Sentos Prima dan PT Sinar Balango Mulia. Dua potensial beras organik yaitu PT Makrifat Mulya Perkasa dan PT Bloom Agro.
Tujuh Potensial Buyer yaitu Seacor Commodity Trading LC, PT Marubeni, PT Indoboga Jaya Makmur, Olam Internasional, Louis Dreyfus Commodities, Nisia interlingkage, PT Prava Internasional.
Pasokan beras tersebut, imbuh Mustafa berasal dari sentra produksi beras yaitu Sragen, Ngawi, Sidrap, Cianjur dan Tasikmalaya.
“Masing-masing kota dibagi kuota sesuai kemampuan produksi,” ungkapnya.
Mustafa menambahkan, pihaknya terus melakukan persiapan yang matang sebelum melakukan ekspor pertamanya.
”Di negara konsumen kita adalah newcomer, tapi di negara produsen kita new competitor. Jadi sebagai compettior kita harus punya kekuatan,” tandasnya.
Syarat Ekspor
Pemerintah membuka lebar pintu bagi swasta yang ingin mengekspor beras selain Bulog. Namun ekspor hanya dibatasi maksimal 100 ribu ton beras atau secara total 0,3 persen dari total produksi.
“Kesempatan ekspor beras di tahun ini tetap terbuka meskipun angka ramalan I pertumbuhan produksi gabah tahun ini hanya 1,16 persen. atau lebih rendah dari growth 2008 yang 5,46 persen. Jadi tahun ini kesempatan ekspor terbuka bukan hanya Bulog saja, tapi juga untuk swasta juga,” kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurti .
Rencananya ekspor hanya diperbolehkan pada bulan April sampai Juni ketika musim panen datang. Beras yang dapat diekspor adalah beras premium, termasuk beras unggul lokal dan beras bersertifikat. Ekspor hanya dapat dilakukan dari 3 pelabuhan yakni Jakarta, Surabaya dan Makassar.
Izin ekspor akan diberikan per pengapalan, dimana izin diajukan ke Depdag dengan mencantumkan syarat yang terdiri:
1. Nama perusahaan
2. Alamat
3. Nama penanggungjawab
4. Nomor kontak
5. Surat izin usaha perdagangan
6. Nomor tanda daftar perusahaan
7. NPWP
8. Jenis beras yang akan diekspor, termasuk kemasan dan merek dagang
9. Volume ekspor
10. Pelabuhan muat
11. Negara tujuan
12. Rekomendasi dari Deptan sesuai dengan SK Mendag No 12 tahun 2008.

Selain Bulog
Pemerintah berencana membuka keran ekspor beras melalui lebih dari satu pintu. Jika ekspor tidak hanya dilakukan Bulog seorang diri, diharapkan bisa memperbaiki birokrasi dan marjin di tingkatan petani.
“Kita harapkan untuk ekspor sebaiknya tidak hanya satu pintu karena kasihan nanti marjin yang diterima oleh petani menjadi kecil,” katanya.
Sejauh ini, pihak yang berencana mengekspor beras memang baru Bulog. Jika ekspor benar-benar hanya dilakukan oleh satu pihak, maka dikhawatirkan birokrasi akan lebih rumit dan dan biayanya lebih besar.
“Kalau harus terlalu panjang, semua harus lewat Bulog. Kalau semua melalui satu pintu itu kan ada cost lagi,” katanya.
Sebelumnya Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyatakan ekspor beras kemungkinan baru bisa dilakukan setelah masa panen atau setelah April 2009. Pada saat itulah cadangan beras nasional dinilai mencukupi.

Setelah April 2009
Sementara, Departemen Perdagangan memperkirakan izin ekspor beras premium hanya memungkinkan dilakukan pada masa musim panen 2009 yang tiba sekitar bulan April-September 2009. Pada saat itu dianggap sebagai periode yang aman untuk melakukan ekspor beras.
Hingga kini pemerintah meliputi Menko Perekonomian dan Departemen Perdagangan masih membahas kemungkinan izin ekspor beras tersebut. Keputusan izin ekspor beras rencananya akan diambil melalui rapat Menko Perekonomian yang akan dilakukan beberapa waktu ke depan.
“Tapi kembali kalau dilakukan (ekspor) adalah pada masa panen yaitu April sampai dengan September, saat ini Bulog masih mengumpulkan beras premium di seluruh Indonesia,” kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri Diah Maulida.
Diah menjelaskan, saat Bulog selaku eksekutor, baru mengajukan izin ekspor beras kelas premium dengan jumlah 10.000 ton per bulan. Sedangkan untuk beras kelas medium (umum), pihak Bulog belum mengajukannya.
Ekspor beras Indonesia saat ini, menurut Diah hanya dilakukan untuk jenis beras ketan hitam yang jumlahnya tidak terlalu banyak.
“Yang saat ini sedang diajukan oleh Bulog adalah beras kelas premium jadi yang betul-betul beras jenis baik yang kita ketahui jumlahnya juga tidak banyak,” katanya.
Diakuinya, saat ini Bulog akan membentuk tim yang tujuannya untuk mengetahui potensi beras premium diseluruh Indonesia, untuk dilakukan ekspor.
“Rencana Bulog memang untuk bisa ajukan 10 ribu ton per bulan tentunya diperiode kita sedang panen tidak sedang paceklik,” katanya. (*)

Redaksi

Industri Kerajinan Butuh Insentif

Meski relatif lebih kebal dari dampak krisis global, industri kerajinan masih memerlukan insentif untuk mendongkrak kinerja sektor kerakyatan ini.
Demikian disampaikan oleh Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Departemen Perindustrian Fauzi Aziz. “Isentif tersebut untuk merangsang sejak dini di sekolah dan mendukung inkubator bisnis.” lanjutnya.
Fauzi menambahkan seharusnya anak lulus sekolah bisa diberikan modal usaha untuk berusaha di bidang kerajinan atau pun usaha lainnya.
Ia mengilustrasikan jika satu provinsi terdapat 3.000 orang setiap tahunnya mendapat dana bantuan senikai Rp 100 sampai 200 juta perorang sebagai modal, maka Indonesia akan kebanjiran para pengusaha setiap tahun.
“Ini yang perlu dirembukan di menko perekonomian, kita masih mengkajinya,” jelasnya.
Selain itu kata dia, program inkubasi atau pembinaan usaha kecil saat ini belum terintegrasi secara menyeluruh, selain pemerintah dilakukan pula oleh kalangan universitas, pemerintah daerah dan lain-lain.
Dalam kerangka stimulus tahun ini, pihak Depperin telah mengusulkan sektor kerajinan perak bisa masuk dalam stimulus PPN DTP sebesar Rp 38 miliar namun hingga kini belum disetujui.
“Saya optimistis walaupun saat ini tanpa ada stimulus, kerajinan tetap eksis karena ini masalah talenta, kreatifitas,” ucapnya.

Targetkan Transaksi Rp 30 Miliar Lebih lanjut, Ia mengatakan, ajang akbar pameran produk Indonesia yang digelar mulai hari ini, tanggal 18 sampai 22 Maret 2009 menargetkan transaksi hingga Rp 30 miliar.
“Saya berani target bisa Rp 30 miliar, selama 5 hari, tahun lalu belum ada target,” jelasnya.
Menurut Fauzi gelaran kerajinan ini bagian dari peringatan ulang tahun kerajinan nasional yang ke-29, dalam rangka memperkenal-kan dan mengapresiasi produk kerajinan Indonesia yang terbaik, diikuiti oleh 428 peserta di seluruh Indonesia.
“Kondisi saat ini meski krisis masih menggembirakan bagi pengrajin dan desainer,” ucapnya.
Ia mengatakan jumlah ekspor sektor kerajinan setiap tahunnya masih berada diangka Rp 25 triliun setiap tahunnya termasuk mengekspor dalam jumlah besar ke Jepang. Saat ini setidaknya di Indonesia terdapat 700.000 perajin yang melibatkan tenaga kerja cukup banyak.
“Dengan pertumbuhan rata 10 persen saja, kita sudah cukup happy, disaat yang lain industri manufaktur masih berat,” ucapnya..(*)

Redaksi

Ekspor Furniture 2009 Ditargetkan capai 3 Miliar dolar AS

Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan, pemerintah menargetkan ekspor industri furnitur Indonesia pada tahun ini sebesar 3 miliar dolar AS. Nilai ekspor sebesar ini menunjukkan adanya peningkatan dari 2008 yang sebesar 2,5 miliar dolar AS.
“Saya yakin industri furnitur kita mempunyai pasar yang baik diluar dan didalam negeri, tahun ini kita akan menargetkan ekspor industri furnitur kayu dan rotan sebesar 2,5 miliar dolar AS sampai 3 miliar dolar AS,” ujarnya.
Fahmi optimistis, industri furnitur kayu dan rotan akan meningkat di tahun ini meskipun masih ada sejumlah masalah seperti design dan teknologi.
“Produsen kita terus mempertahankan pasar, masalah pada industri furnitur di Indonesia yaitu terdiri dari desain, teknologi serta dukungan dari pemerintah,” ujarnya.
Fahmi menjelaskan, pertumbuhan rata-rata ekspor produk furnitur kayu dan rotan selama 5 tahun terakhir mencapai 2,34 persen per tahun dengan nilai ekspor pada tahun 2008 sebesar 2,5 miliar dolar AS.
“Melakukan promosi melalui pameran-pameran yang bertaraf internasional baik di dalam negeri seperti IFFINA merupakan suatu langkah yang cukup baik, selain mendorong penggunaan teknologi proses yang lebih efisien dan peningkatan kemampuan teknologi dan memanfaatkan peralatan yang modern,” paparnya.
Fahmi juga menjelaskan bahwa pada dasarnya Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki areal hutan yang cukup luas dengan potensi hasil hutan berupa kayu dan rotan yang cukup besar.
“Dari keterangan yang saya dapatkan tadi, pameran IFFINA ini memadukan kelompok furnitur kayu, rotan dan kombinasi (kayu dan rottan) dan para buyer telah membuat kontrak yang cukup bagus saya harapkan melalui pameran ini industri furnitur kita akan bangkit,” tandasnya.

Asmindo
Asmindo (Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indoensia) membuka unit bisnis barunya bernama Asmindo Certification Care (ACC). Unit bisnisnya yang baru ini memberikan konsultasi untuk mempermudah sertifikasi produk kayu.
Ketua Umum ASMINDO Ambar Tjahyono mengatakan, sertifikasi kayu saat ini telah menjadi suatu kebutuhan bagi industri furnitur kayu.
“Kami berhubungan dengan pasar global di mana permintaan akan produk ramah lingkungan berkembang sangat pesat. ACC diharapkan dapat membantu anggota ASMINDO sebanyak-banyaknya dalam mendapatkan sertifikasi produk mereka,” katanya.
Ambar mengatakan, saat ini ada ribuan perusahaan kayu yang belum mendapatkan sertifikasi secara resmi dengan standar Internasional. Untuk itu Asmindo berkolaborasi dengan proyek SENADA untuk mengembangkan keahlian staf Asmindo dalam proses sertifikasi.
Staf Asmindo di Semarang, Yogyakarta dan Surabaya mengikuti pelatihan ekstensif dari bulan April sampai Agustus 2008 untuk mempelajari dengan seksama mekanisme sertifikasi kayu dan bagaimana mengalihkan keahlian yang dibutuhkan kepada perusahaan produsen mebel.
SENADA adalah proyek empat tahun yang didanai oleh the United States Agency for International Development (USAID) yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur ringan padat karya. SENADA berfokus pada lima industri: alas kaki , komponen otomotif, garmen, home furnishing dan teknologi komunikasi dan informasi.
“Melalui ACC ini maka perusahaan dapat memperoleh jasa konsultasi untuk membantu mereka siap dalam audit independen dari pihak ketiga untuk sertifikasi VLO (Verification of Legal Origin) atau COC-FSC (Chain of Custody Forest Stewardship Council). Sertifikasi ini diperlukan untuk meningkatkan penjualan produk kayu di pasar internasional,” Ujar Ambar.
Koordinator Senior SENADA Dini Rahim mengatakan, perusahaan kayu yang ingin mendapatkan sertifikat harus mengeluarkan dana hingga 2.000 dolar AS sampai 3.000 dolar AS.
Ribuan perusahaan mebel anggota Asmindo mengharapkan ACC memberikan dampak yang penting dalam jumlah perusahaan Indonesia yang menerima sertifikasi VLO dan CSO-FSC.
Konsultan ACC Chilman Suadi mengatakan, ACC merupakan fee based service, untuk mendapatkan jasa konsultasi. Sebuah perusahaan mebel harus menyiapkan dana konsultasi sebesar Rp 23 juta sampai Rp 25 juta untuk memperoleh bimbingan jasa untuk satu sertifikat.
“Dan untuk mendapatkan jasa konsultasi untuk sertifikasi VLO dan FSC, perusahaan harus menyiapkan dana untuk jasa konsultasi sebesar Rp 50 juta untuk satu perusahaan,” pungkasnya.

Dukung Pendanaan
United Kingdom-Timber Trade Federation (UK-TTF) memberikan dukungan finansial sebesar 15 juta euro untuk membantu pemerintah Indonesia dalam melegalkan kayu yang ada di Indonesia dan memberikan sertifikasi kepada hutan di Indonesia.
“Agreement ini untuk mempermudah para eksportir dari Indonesia untuk mengakses kayu keluar negeri, dan melalui perjanjian ini akan dapat dipastikan kayu illegal tidak akan bisa masuk ke luar negeri,” ujar Head Of Sustainability of Timber Trade Federation, Rachel Butler, dalam konferensi persnya, belum lama ini.
TTF, lanjut Rachel, akan men-support jenis kayu yang ada di Indonesia untuk disertifikasi sehingga dapat diekspor keluar negeri.
Duta besar dari Uni Eropa untuk Indonesia Julian Wilson, mengatakan bahwa pihaknya akan membantu lebih lanjut agar kayu-kayu yang ada di Indonesia menjadi legal, sehingga para eksportir kayu akan mudah melakukan negosiasi ke berbagai negara karena kayunya legal. “Dan kerjasama ini juga dapat mengurangi illegal logging yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Julian mengatakan, melalui perjanjian ini dapat memberikan kemudahan untuk akses kayu yang ada di Indonesia serta memastikan kayu ilegal tidak dapat masuk ke luar negeri. “Tahap pertama kami memberikan 15 juta euro dan lebih lanjut ke depannya jika agreement ini berjalan baik, kami akan memberikan lagi tambahan dana mencapai 40 juta euro,” tandasnya.
Ditempat yang sama, perwakilan Departemen Kehutanan Bambang S menyambut baik delegasi dari UK ini karena dapat mensupport kayu Indonesia agar dapat berkompetisi di tingkat internasional.
“Dalam pasar internasional, semua jenis kayu harus legal, untuk itu bantuan sertifikasi dari UK ini merupakan hal yang sangat penting, sehingga nantinya hanya kayu legal dan bersertifikasi dari Indonesia yang dapat diekspor,” jelasnya.(*)

Redaksi

Pelabuhan Siap Melakukan Perubahan Tarif Jasa Pelabuhan Dalam Rupiah

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III atau Pelindo III pada prinsipnya siap menjalankan keputusan pemerintah apabila mengubah transaksi mata uang dolar AS menjadi rupiah. Sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kalau sudah menjadi keputusan harus ditindak lanjuti, kemudian masalah terjadinya penurunan pendapatan pelabuhan itu bisa dikompensasi dengan pembayaran royalty kepada pemerintah besarannya juga harus di turunkan.
“Intinya, kami ikut pemerintah saja, kalau diubah ya kita ikuti. Yang penting ada pedomannya karena ada konsekwensi hukum apabila terjadi perubahan,” kata Direktur Operasi Pelabuhan III, Faris Asegaf seusai pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) Pelabuhan III di Surabaya, belum lama ini.
Pedoman hukum, kata Faris, yang bisa mengubah semua kebijakan yang selama ini ada. Tanpa ada konsekwensi hukum perubahan tidak pernah terjadi, karena menyangkut tugas dan tanggung jawab sebagai perseroan BUMN.
Dikatakan Faris, bukan saja masalah perubahan transaksi mata uang jasa kepelabuhanan yang bisa dilaksanakan, masalah pengeprasan gudang di lini satu maupun pemindahan industri galangan kapal (dok) bisa saja dilaksanakan sepanjang pedoman hukumnya ada pasti dilakukan.
“Namun sepanjang kebijakannya hanya lesan atau himbauan, maka untuk melakukan perubahan akan sulit kita lakukan, karena konsekwensi hukumnya belum jelas,” ujar Faris.
Sementara, pengeprasan gudang di lini satu pelabuhan Tanjung Perak mudah untuk dilakukan karena hanya penghapusan aset pelabuhan saja dan tidak melibatkan pihak ketiga. Sedangkan, untuk industri galangan kapal seperti PT Dok dan perkapalan Surabaya, meskipun berada di lingkungan kerja Pelabuhan Tanjung Perak, sepanjang tidak ada konsekwensi hukumnya maka akan sulit dilakukan.
Selain itu, pemindahan PT Dok Surabaya tidak gampang harus dikaji beberapa aspek baik dari segi asas manfaat serta nilai tambah bagi perseroan harus benar-benar dilakukan.

Tarif CHC
Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mendukung konversi tarif jasa pelayanan peti kemas dalam bentuk terminal handling charge (THC) dan container handling charge (CHC) dari dolar AS menjadi rupiah.
“Kalau menginginkan tarif [THC dan CHC] dari dolar AS ke rupiah, itu bagus. Saya merekomendasikan transaksi dalam rupiah,” ujarnya.
Dia mengatakan hal itu menanggapi usulan pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) yang menginginkan tarif THC dan CHC diubah menjadi dalam bentuk rupiah.
Gafeksi menilai tarif dalam dolar AS bertentangan dengan semangat pengembangan usaha lokal yang selalu diusung pemerintah, karena memberatkan pengusaha lokal di tengah anjloknya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing itu.
Namun, Jusman mengakui akan timbul keluhan dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) apabila penetapan tarif itu berubah.
“Pelindo akan keberatan apabila barang yang diekspor hanya dibebankan tarif dalam bentuk rupiah. Saya nanti akan melihat bagaimana keluhan dari Pelindo untuk barang keluar [ekspor],” tutur Menhub.
Jusman mengatakan meski mendukung tarif THC dan CHC dikonversi menjadi rupiah, kewenangan untuk mengubah kebijakan itu bukan berada di Departemen Perhubungan, melainkan Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
Saat ini, pemerintah sudah menurunkan tarif THC di Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 5 persen menjadi 95 dolar AS untuk peti kemas isi ukuran 20 kaki, yang terdiri dari CHC 83 dolar AS dan biaya tambahan atau surcharge 12 dolar AS. Adapun, THC untuk peti kemas ukuran 40 kaki sebesar 145,5 dolar AS dengan perincian CHC 124,5 dolar AS dan surcharge 21 dolar AS.
Sekjen Gafeksi Arianti Sudiro mengatakan, hingga saat ini asosiasi pengusaha forwarder tersebut belum mengajukan proposal resmi mengenai permintaan perubahan tarif THC dan CHC ke dalam rupiah. Namun, dia menegaskan memang seharusnya transaksi di dalam negeri dilakukan dalam bentuk rupiah.

Terminal Nilam
Lebih lanjut, Faris Assegaf mengatakan, proses pengoperasian Terminal Nilam nantinya akan dilakukan Cabang Tanjung Perak. Sedangkan, untuk handling arus barang bisa dilakukan kerjasamanya dengan swasta atau perusahaan bongkar muat.
“Terminal Nilam nantinya akan dioperasikan sepenuhnya oleh Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak. Kini proses pengoperasian sedang dipersiapkan baik menyangkut penyediaan alat serta infrastruktur lainnya, seperti lapangan penumpukan untuk petikemas,” ujarnya.
Dikatakan, pembangunan dermaga Nilam sebagai terminal multiguna (multipurpose) di Tanjung Perak itu dibangun dengan tujuan untuk peningkatan kapasitas terpasang dan kemampuan pelayanan pelabuhan, serta merevitalisasi dermaga konvensional menjadi moderen dengan tambahan fasilitas gantry crane.
“Proses modernisasi dermaga Nilam Timur itu disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan perkembangan arus petikemas,” kata Faris.
Selain itu, dalam pengembangan sejumlah dermaga khususnya dermaga di Tanjung Perak dalam jangka waktu lima tahun kedepan.
Dermaga Nilam yang telah dikonversi menjadi dermaga multi purpose menjadi kenyataan dalam tahun ini. Anggaran Pelabuhan III, sekitar Rp 100 miliar tidak lain untuk menunjang kelancaran arus kapal dan barang. Terutama pelayaran kapal petikemas domestik.
Terminal multipurpose yang dikerjakan dua kontraktor PT Adhi Karya dan Modern JO kini sudah memasuki tahap shoft opening.
Pemantauan di lapangan, dermaga sepanjang 320 meter, telah dipasang vender warna hitam berjajar cukup rapi. Rel untuk empat Ganty Crane sudah terpasang diatas dermaga. Satu kapal keruk sedang beroperasi mengeruk kolam kedalaman minus sembilan meter. Pemasangan paving tinggal sedikit dibagian utaranya. Sebanyak 120 batang pohon didekat pagar yang melingkar mulai tumbuh.
“Dermaga Nilam memang skala prioritas untuk kapal petikemas. Tetapi tidak menutup kemungkinan dapat digunakan untuk kapal general kargo. Hanya bongkar muatannya secara truck clossing. Kami harapkan perusahaan pelayaran kapal petikemas dapat tambat di sini dengan pelayanan yang cepat dan nyaman,” jelasnya.
Faris mengemukakan, bahwa kapal-kapal petikemas domestik panjangnya antara 70 meter sampai 110 meter. “Jadi dermaga Nilam dapat ditambati sebanyak empat kapal sekaligus untuk melakukan kegiatan bongkar muat petikemas nusantara,” katanya.
Ditanya, apakah nantinya kapal petikemas ocean going dapat tambat di sini. Dia menjelaskan, bahwa kemungkinan itu ada. Tetapi perlu dipikirkan juga, untuk kapal petikemas ocean going harus ada pihak Bea dan Cukai untuk custome clearance. Karena menyangkut barang ekspor/impor, selain itu dermaganya harus melaksanakan ISPS Code. Persyaratan ini harus dipenuhi lebih dahulu.
“Bagi kami, tujuan dikonversi dermaga Nilam ini untuk menekan waiting bert time. Sekarang ini BOR (Berth Occupation Ratio) di pelabuhan Tanjung Perak sudah mencapai .rata-rata 75 persen. Ada juga yang lebih dari itu, misalnya di dermaga Jamrud Utara dan Berlian mencapai 80 persen. Padahal idealnya hanya 65 persen,” jelasnya.
Diakui, selama ini, kapal tunggu tambatan selama dua hari. Sedangkan kapal tunggu pandu tidak sampai dua jam. Padahal ke depan, tentu kunjungan kapal akan semakin banyak lagi. Penggunaan dermaga Nilam dapat ditambati kapal-kapal petikemas domestik oleh perusahaan pelayaran di sini. (*)

Redaksi

G-20, Langkah Nyata Lahirnya Era Baru Perekonomian Global

Pertemuan G-20, kumpulan negara maju dan berkembang, di London, Inggris, Kamis (2/4), menghasilkan sejumlah kesepakatan tentang langkah-langkah untuk pemulihan krisis global. “Sebuah tatanan dunia baru sudah tiba. Dengan tatanan baru tersebut, kita memasuki era baru kerja sama internasional,” ujar Perdana Menteri Inggris Gordon Brown.

Kantor berita Reuters bahkan menuliskan, “G-20 menandai berakhirnya kejayaan kapitalisme Anglo-Sakson.” Ini merujuk pada liberalisasi lepas yang didukung Inggris, Amerika sebagai pionir. Kapitalisme Anglo-Sakson mencuat ketika AS dipimpin almarhum Ronald Reagan dan Inggris dipimpin PM Margaret Thatcher pada dekade 1980-an.
Ungkapan-ungkapan tentang era baru bermunculan, mulai dari para analis, ekonom, hingga politisi. Ini didasarkan pada kesepakatan G-20 untuk memulai perundingan liberalisasi perdagangan dengan akses pasar lebih besar bagi negara berkembang.
G-20 juga sepakat memperketat peraturan sektor keuangan, hal yang selama ini ditentang Konsensus Washington. G-20 juga menyepakati alokasi dana lebih dari 1 triliun dollar AS untuk IMF. Kepala Riset Recapital Securities Poltak Hotradero mengatakan,
“Keputusan G-20 tentang penambahan dana IMF akan berguna bagi negara berkembang yang memerlukan bantuan pada saat krisis ini.”
G-20 juga berikrar untuk mengakhiri tax haven, pembatasan bonus bagi eksekutif perusahaan, dan kesepakatan soal langkah-langkah baru untuk membantu negara berkembang.
Kesepakatan itu mencuatkan istilah era baru yang mendekati histeria. Steven Schrage, ekonom dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Washington, turut berkomentar. “Ada kemajuan signifikan... G-8 terkenal dengan pernyataan-pernyataan yang bombastis tetapi tak bergigi,” katanya seraya menambahkan bahwa G-20 kali ini memang berbeda.
Eswar Prasad, ekonom dari Brookings Institution, Washington, mengatakan, selain kesepakatan, G-20 tampak kompak. Negara yang terlibat dan berperan bukan saja negara maju, tetapi juga China dan lainnya. “Ini jelas sebuah testamen bagi kekuatan persuasi pemerintahan Presiden Barack Obama,” kata Prasad.
Presiden Obama sendiri mengatakan, “Kami mengakhiri pertemuan yang sangat produktif dan akan menjadi titik balik dari ekonomi global. Dilihat dari ukuran apa pun, pertemuan London ini bersejarah karena besarannya dan cakupan tantangan yang kita hadapi serta bagaimana kita telah merespons tantangan tersebut.” Ia menambahkan kalimat, “Ini ada adalah sebuah era baru, soal tanggung jawab.”
Negara Asia anggota G-20, yang semakin mendominasi perekonomian global, juga memiliki peran lebih banyak menyelamatkan dan membentuk kembali sistem perekonomian global.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di pertemuan G-20, juga menyerukan pentingnya kebersamaan negara-negara di dunia. Presiden menyampaikan aspirasi negara berkembang bahwa negara berkembang bukan meminta belas kasihan dari negara maju. Masalahnya, kata Presiden, negara berkembang bisa melakukan hal yang sepatutnya dilakukan. Presiden meminta tanggung jawab negara maju menciptakan sistem keuangan yang kondusif bagi stabilitas ekonomi global dalam jangka panjang.

Stimulus Fiskal

Konferensi Tingkat Tinggi G-20 sepakat untuk meningkatkan stimulus fiskal menjadi US$5 triliun sampai dengan akhir 2010.
“Kami akan berusaha melakukan ekspansi fiskal dengan jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Angka ini akan menciptakan jutaan lapangan kerja,” tulis pernyataan resmi penutupan G-20 London Summit yang dikutip Bisnis dari situs resmi G-20, kemarin.
Skala stimulus fiskal yang dijanjikan, diharapkan dapat memulihkan ekonomi global, dan mampu meningkatkan total produksi negara-negara anggota sebesar 4% dari jumlah saat ini.
Para pemimpin dalam pertemuan itu juga mengakui bahwa langkah memperbaiki ekonomi tidak akan efektif jika pencairan pinjaman di dalam negeri dan arus modal internasional belum pulih.
Pertemuan G-20 di London, di luar dugaan, memberikan sinyal positif bagi bursa saham di Asia, seiring dengan tercapainya konsensus di antara para anggota.
Satu-satunya agenda penting yang masih menggantung dalam KTT adalah usulan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy ‘menekan’ negara-negara yang menjadi surga bagi pengemplang pajak.
G-20 hanya menjanjikan langkah lanjutan bagi praktik itu dan menggarisbawahi laporan Organisation for Economic Co-operation and Development tanpa menjabarkan lebih jauh.
Selain kebijakan fiskal, G-20 juga menyepakati perlunya ekspansi kebijakan moneter, termasuk menerapkan instrumen nonkonvensional.
G-20 juga berjanji mengimplementasikan reformasi paket kuota dan suara di IMF pada April 2008, dan meminta lembaga keuangan moneter itu merampungkan peninjauan kuota berikutnya pada Januari 2011.
Lebih jauh, pertemuan G-20 juga membahas pertumbuhan ekonomi, yang turun mencapai rekor terendah sejak 25 tahun terakhir, akibat penurunan permintaan global. Penurunan ini, diyakini dipicu oleh tekanan proteksionisme dan penarikan kredit perdagangan.(*)

Redaksi

UPT P3E Konsen Bina UKM dan IKM

UPT P3E
Mengantar Anda Ke Pasar Global
KEGIATAN UPT P3E SURABAYA :
1. Pelatihan dan Seminar Ekspor
a. Bagaimana Memulai Ekspor
b. Prosedur Ekspor
c. Penentuan & Biaya Harga Ekspor
d. Manajemen Pameran Dagang
e. Promosi Dagang melalui Internet
f. Pembayaran Ekspor dengan L/C dan Non L/C
g. Strategi Pemasaran Ekspor
h. Negosiasi dan Kontrak Dagang
i. Tehnik Desain Ruang Pameran Dengan Autocad
2. Pameran melalui Showroom Mini Display
a. Pelayanan Promosi melalui Permanent Mini Display
b. Pelayanan Promosi melalui Internet/Virtual Exhibition
c. Sosialisasi Market Survey (Kerjasama Dengan Bpen-Depdag)
d. Seminar Pengembangan Pasar Ekspor
e. Partisipasi Pameran Dagang Dalam dan Luar Negeri
3. Pelayanan Informasi
a. Pelayanan Informasi melalui Perpustakaan, Internet
b. Konsultasi Bisnis
UPT P3E
Kantor : Jl. Kedungdoro No. 86-90, Surabaya
Telp. : 031- 5345650 (Diklat), 5321602 (Promosi),
5321601 (TU)
Fax. : 031-5321602 (Promosi), 5345650 (Diklat)
Email. : p3ed@rad.net.id

Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Pelatihan dan Promosi Ekspor (UPTP3E) Jatim semakin konsen dalam membina pelaku UKM maupun IKM agar lebih siap dan sanggup bersaing dipasar ekspor.
Dewasa ini perdagangan dunia semakin menunjukkan perkembangan dinamis, yang ditandai dengan semakin ketatnya persaingan dalam merebut pasar, baik di tingkat lokal maupun mancanegara. Dengan tuntutan itu, para pelaku bisnis perlu memiliki pengetahuan cukup untuk bisa menangkap peluang serta memenuhi standar yang dikehendaki pasar internasional.
Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Pelatihan dan Promosi Ekspor (UPT P3E) Surabaya yang dulu dikenal dengan nama Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor (P3ED), sebagai lembaga pendidikan, pelatihan dan promosi di bidang ekspor yang berada di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur, siap mendorong eksportir dan calon eksportir untuk mampu memenuhi tuntutan pasar global. Dengan menitikberatkan fokus pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia di perusahaan–perusahaan berorientasi ekspor, UPT P3E menyiapkan berbagai layanan mulai dari informasi dan perpustakaan ekspor, pengetahuan praktis tentang ekspor, sampai promosi.
UPT P3E merancang berbagai program pelatihan yang disesuaikan dengan materi dan kebutuhan eksportir dan calon eksportir, antara lain pelatihan berdurasi 3 hari yang dirangkum dan diajarkan oleh praktisi ekspor dan instruktur UPT P3E yang sangat berpengalaman di bidangnya.
Pelatihan mengedepankan pembahasan atas masalah–masalah perdagangan terkini dan sesuai kebutuhan dunia usaha. Selain melaksanakan pendidikan dan pelatihan dengan sistem tatap muka, UPT P3E juga mengem-bangkan program DISTANCE LEARNING (pelatihan jarak jauh) dengan TV Conference System yang interaktif, baik tingkat nasional maupun internasional, antara lain menghubungkan Surabaya dengan Jakarta, Medan, Makassar dan Banjarmasin, atau dengan Osaka, Tokyo, Dubai dan Los Angeles.
Pada tahun 2005, P3ED meraih sertifikat ISO 9001-2000/SNI 19-9001-2001 untuk Training Design for Export Trading and Promotion dari B4T Quality System Certification. Sejak didirikan pada tanggal 24 September 2002 sampai saat ini ( 2009 ), telah melatih kurang lebih dari 3.600 peserta. Mereka adalah calon eksportir, pelaku ekspor, pegawai BUMN, dan pihak lain yang terkait dengan ekspor. (*)

Redaksi

Juni 2009 Resi gudang Bank Direalisasikan

Rencana pelaksanaan program resi gudang di beberapa koperasi bank Padi Jawa Timur dimungkinkan baru terlaksana Juni 2009.
Menurut Kepala Dinas Koperasi (Dinkop) dan UMKM Jawa Timur Braman Setyo, saat ini instansinya bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim sudah mempersiapkan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut.
Saat ini kami tengah mempersiapkan berbagai hal yang terkait program tersebut. Karena untuk merealiasikannya memang butuh persiapan matang. Rencananya, program ini akan terlaksana di Juni mendatang,” kata Braman Setyo di Surabaya.
Dia menambahkan, resi gudang ini adalah program dari Disperindag Jatim, sedangkan bank padi adalah program dari 60 koperasi produk di Jatim sejak 2003. Bahkan kontribusi bank padi ini bisa mencapai 50-60 persen dari total pendapatan per unit koperasi produk.
Hanya saja, Braman mengatakan, program tersebut lebih bagus lagi jika digabungkan dengan program resi gudang yang ada di Disperindag Jatim.
“Untuk membantu petani, Dinkop Jatim bekerjasama dengan Disperindag Jatim mengadakan resi gudang. Sehingga petani akan mendapatkan resi yang bisa digunakan sebagai jaminan pinjaman ke Bank Jatim,” ujarnya.
Selama ini lanjut dia, bank padi yang tersedia di koperasi yang bersangkutan hanya bisa membantu petani untuk pengeringan dan penyimpanan padi dan tidak bisa dijadikan agunan. Dengan program resi gudang, maka petani bisa mendapatkan resi yang dikeluarkan Dinas Perindag Jatim ketika padi mereka disimpan di gudang. “Ini akan sangat membantu petani. Selain meminimalkan kerugian akibat anjloknya harga saat panen, petani juga bisa mengajukan pinjaman pada bank dengan agunan surat resi tersebut. Kami berharap, dengan program ini, kontribusi bank padi di 2009 meningkat menjadi 80 persen dari total pendapatan koperasi yang bersangkutan,” katanya.

Perlindungan Hukum
Sementara itu, Kalangan perbankan di Jawa Timur menyatakan setuju diberlakukannya resi gudang (pertanian) guna dijadikan penjaminan kredit pada 2009. Namun, sebelum sistem resi gudang tersebut benar diterapkan, Perbanas Jatim meminta agar perlindungan hukum diperjelas terlebih dulu.
“Kami setuju saja resi gudang dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit asal perlindungan hukumnya sudah jelas dan transparan,” ungkap Ketua Perbanas Jatim Herman Halim.
Menurutnya, meski UU tentang edukasi dan sosialisasi sistim resi gudang sudah dilakukan, hingga kini perbankan di Jatim belum bisa menerima semuanya sistem tersebut untuk dijadikan jaminan kredit. Alasannya, kalangan perbankan masih khawatir terjadi kemacetan dalam pengembalian kreditnya.
Herman menambahkan, sebetulnya sistem tersebut efektif diterapkan asal pemerintah menunjuk salah satu bank terkait dengan itu. Sebab, adanya bank yang ditunjuk paling tidak bank yang bersangkutan akan lebih konsentrasi menyalurkan kreditnya. “Meski saat ini BI rate turun menjadi 7,75 persen kenyataannya bank masih selektif mengucurkan kredit ke sektor pertanian,” katanya.
Selain itu lanjut Herman, sistem resi gudang tersebut perlu dikaji lagi sebelum diterapkan. Hal ini karena sebagian besar perbankan masih sangsi dengan sistem resi gudang, jika dijadikan penggerak perekonomian nasional serta mendorong ekonomi rakyat.
Sebelumnya, UU nomor 9 tahun 2006 mengenai sistem resi gudang telah disahkan pada tanggal 14 Juli 2006. Resi gudang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang disimpan oleh para petani di gudang (document of title) yang dapat dialihkan, diperjualbelikan untuk dijadikan agunan tanpa perlu persyaratan agunan yang lain. (*)

Redaksi

RI Buka Pintu Pasar Afrika-Amerika Latin Lewat tunisia & Chili

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, Indonesia akan memanfaatkan penetrasi pasar-pasar di Afrika dan Amerika Latin melalui dua negara tujuan yaitu Tunisia dan Chili dalam membuka pasar-pasar non tradisional. Untuk itu kerjasama perdagangan bebas (Free Trade Agreement) Indonesia dengan kedua negara tersebut sedang disiapkan. “Baru joint study,” katanya.
Menurut Mari, kerjasama perdagangan bebas dengan Chili dari sisi potensi pasar tidak terlalu besar. Namun posisi Chili amat penting sebagai pintu masuk (entry point) ke pasar Amerika Latin secara umum.
Untuk pasar Amerika Latin, Indonesia memiliki keungggulan produk utama ekspor yaitu CPO, karet dan lain-lain.
“Yang kita harapkan adalah manufaktur, penetrasi kita ke latin masih rendah sekali faktor jarak, mereka lebih ambil dari Afrika dan negara latin lainnya dari pada Asia,” ujarnya.
Mari mengatakan, hal ini sangat penting sebagai upaya diversifikasi pasar ekspor sehingga Indonesia harus bisa masuk ke beberapa negara di dua benua tersebut. Sebagai langkah awal Indonesia minggu lalu telah membuka kantor promosi perdagangan di Chili.
“Potensi pasar Tunisia juga kecil ya, ini lebih pada penetrasi untuk masuk ke pasar Afrika. Kalau Tunisia potensi kita bisa furniture, manufaktur masih bisa bersaing,” jelas Mari.

Joint Study
Sementara, Dirjen Kerjasama Perdaga-ngan Internasional Departemen Perdagangan (Depdag) Gusmardi Bustami mengatakan, Indonesia sedang menjajaki perdagangan bebas bilateral free trade agreement (FTA) antara Chili dan Tunisia. Saat ini masing-masing negara sedang memulai menyepakati merumuskan studi bersama (joint study) sebagai dasar untuk memulai negosiasi.
“Untuk Tunisia kita akan melakukan kesepakatan joint study dulu, mungkin tahun ini, mungkin bulan Juni atau Juli,” ujarnya.
Gusmardi menjelaskan joint study perlu dilakukan sebagai landasan negosiasi FTA selanjutnya. Khusus untuk negara Chili saat ini Indonesia sudah ada kesepakatan untuk melakukan joint study.
“Kalau Chili kita sudah joint study baru permulaan, sedang menyusun kerangkanya dulu, mungkin bulan Juni 2009 sebagian dari kerangka sudah bisa disepakati. Baru setelah itu ada rekomendasi ke pimpinan mengenai hasilnya,” jelasnya.
Mengenai Joint study tersebut, ia mengatakan setidaknya memerlukan waktu satu tahun hingga dua tahun yang akan dilanjutkan dengan proses negosiasi.
“Saya kira kalau Chili itu untuk potensi Amerika Latin, kalau Tunisia negara-negara magribi, dia juga punya hubungan free trade dengan Eropa Union, mungkin itu juga bisa kita manfaatkan ,” jelasnya.

Indonesia-Myanmar
Perdagangan Indonesia dengan Myanmar hingga saat ini masih terganjal sistem perbankan sehingga perdagangan kedua negara kurang berdaya saing. Selama ini perdagangan kedua negara masih melalui negara pihak ketiga yaitu Singapura dalam hal jasa perbankan dan sistem transportasi.
Untuk itu Indonesia dan Myanmar sepakat membangun sistem perdagangan langsung untuk mendorong kerjasama ekonomi antar dua negara dalam masalah sistem perbankan dan transportasi perdagangan langsung.
Wakil Duta Besar Indonesia untuk Myanmar bidang ekonomi Gopokson Situmorang mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan pendekatan dengan Bank Indonesia (BI) untuk melakukan pembicaraan dengan bank sentral Myanmar.
“Kita upayakan ada direct banking dan direct transport antara Indonesia dan Myanmar,” katanya. Diharapkan Bank Sentral Myanmar dapat menghubungkan perbankan Indonesia dengan Myanmar Economic Bank (MEB), Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB) dan Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB) yang selama melayani transaksi ekspor dan impor, termasuk di Singapura.
“Dengan Indonesia belum ada, makanya harus kita usahakan,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Dirjen Departemen Perdagangan Myanmar, Myo Oo mengakui masalah perbankan masih menjadi penghambat dalam hubungan dagang dua negara.
“Kami tidak bisa bertransaksi dengan dolar karena sanksi AS, jadi kami menggunakan Euro atau mata uang lainnya seperti Dolar Singapura,” katanya.
Dikatakannya Indonesia masih merupakan 10 besar mitra dagang Myanmar setelah Thailand, India, China, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Malaysia dan beberapa negara ASEAN lainnya.
Sedangkan Ketua Kadin Komite Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam, Juan Gondokusumo menambahkan bahwa perlu adanya upaya terobosan untuk menghadapi masalah ini meskipun memang akan memerlukan waktu.
“Kami akan membuat MoU bersama mengenai masalah apa saja yang akan diperbaiki dalam memecahkan masalah ini,” ujarnya. (*)

Redaksi

Kontrak Berjangka Komoditi Turun

Harga kontrak berjangka beberapa komoditas mengalami penurunan, diantaranya kakao anjlok ke level terendah dalam sepekan di bursa New York, menyusul pulihnya dominasi dolar AS terhadap pound sterling dan koreksi terhadap pasar saham.
Lemahnya nilai tukar pound sterling, yang digunakan dalam transaksi kakao di London, hingga 1,3 persen terhadap dolar AS telah mengurangi minat memasok kakao dari AS. Kakao turun 3,5 persen sejak awal tahun ini sedangkan pound sterling sendiri sudah anjlok 2 persen.
Harga berjangka kakao untuk pengiriman Mei melorot 19 dolar AS atau 0,7 persen menjadi 2.573 dolar AS per metrik ton di bursa ICE Futures di New York.
Harga kakao itu sebelumnya sempat terjungkal ke 2.515 dolar AS, yang merupakan level harga terendah untuk kontrak yang paling aktif sejak 19 Maret.
Kontrak berjangka untuk komoditas kopi juga mengalami penurunan. Hal itu disebabkan pulihnya dominasi dolar AS terhadap mata uang utama dunia serta jatuhnya pasar saham global ikut mereduksi minat pembelian komoditas kopi arabika.
Harga kopi pun jatuh meski produsen memperketat pasokannya di pasaran. Harga kontrak berjangka untuk komoditas itu di bursa New York melorot 1,5 sen atau 1,3 persen menjadi 1,1585 dolar AS per pound di ICE Futures New York.
Harga kopi jenis tersebut sempat jatuh ke level 1,1455 dolar AS per pound yang merupakan harga perdagangan terendah sejak 19 Maret saat dolar AS mencatat pelemahan yang besar terhadap mata uang utama dunia. Indeks Reuters/Jefferies CRB yang memuat 19 bahan baku mencatat penurunan 2,4 persen pada perdagangan Jum’at pekan lalu.
Harga minyak kelapa sawit (CPO) di bursa Malaysia juga mengalami anjlok ke level terendah selama lebih dari sepekan seiring dengan besarnya proyeksi hasil panen dari Indonesia sebagai produsen terbesar.
Hasil panen dari Indonesia diperkirakan lebih banyak pada semester II/2009 dibandingkan dengan paruh pertama tahun ini.
Analis OSK Research Sdn Alvin Tai mengatakan produksi di negara produsen terbesar CPO dunia tersebut diperkirakan meningkat daripada pencapaian pada paruh pertama 2009.
Dengan berlebihnya pasokan maka kondisi itu kemudian membawa harga komoditas ini anjlok. “Produksi akan naik dan berlebih pada paruh kedua tahun ini,”.
Harga CPO untuk pengiriman Juni turun 1,4 persen, terendah sejak 16 Maret, menjadi RM2.002 atau setara dengan 52 dolar AS per ton saat diperdagangkan di bursa Malaysia Derivative Exchange. (*)

Redaksi

Ekspor Elektronika Stagnan, Terus Diberi Insentif Agar Punya Daya Saing

Total ekspor hasil industri elektronika berupa komponen, alat elektronika konsumsi dan bisnis pada 2009 ini diperkirakan stagnan. Capaiannya akan sama dengan catatan 2008 lalu yang sebesar 7,1 miliar dolar AS.
Dirjen Alat Transportasi dan Telematika Departemen Perindustrian Budi Darmadi menyatakan, pertumbuhan ekspor alat elektronik masih akan disangga oleh produk yang kehadirannya dibutuhkan sehari-hari. Sedangkan produk elektronik berumur panjang seperti lemari es, AC dan lainnya diperkirakan turun seiring melesunya daya beli masyarakat secara global.
“Untuk produk seperti DVD player, TI (Teknologi Informasi) serta lampu akan terus dibutuhkan. Makanya tetap akan tumbuh,” ujarnya.
Karena itu, lanjut Budi, pemerintah terus memberikan dukungan terhadap industri elektronika dengan beberapa insentif. Di antaranya dengan memberikan BMDTP (Bea masuk Ditanggung Pemerintah) untuk impor bahan baku atau komponen pada industri yang terintegrasi dan melakukan ekspansi usaha, termasuk di dalamnya industri elektronika.
Dari total anggaran BMDTP sebesar Rp2,5 triliun yang akan disalurkan ke beberapa sektor industri, sektor elektronika mendapat jatah alokasi sebesar Rp235 miliar. Sektor lain seperti otomotif mendapatkan anggaran sebesar Rp700 miliar, sektor perkapalan mencapai Rp150 miliar, sektor TI berupa kabel serat optik sebesar Rp50 miliar. Sisanya masih akan dihitung besarannya tergantung sektornya.
Ditemui di sela peresmian penggunaan line produksi baru PT Philips Indonesia di Sidoarjo, kemarin, Menteri Perindustrian Fahmi Idris menegaskan stimulus ekonomi, termasuk insentif sektor elektronika, akan terus diberikan.
“Negara ini sedang krisis. Maka sesuai rumusnya, negara manapun akan terus memberikan stimulus ekonomi. Yang sekarang sedang dalam proses (pencairan) nantinya akan kita evaluasi, kita nilai perlu diberi insentif lagi atau tidak begitu seterusnya sampai benar-benar membaik,” tegasnya.
Fahmi mencontohkan, industri lampu telah menjadi kebutuhan primer dan sangat pesat pertumbuhannya. Saat ini, kapasitas terpasang industri lampu pijar di Indonesia mencapai 700 juta buah tiap tahunnya, lampu neon mencapai 244,7 juta buah per tahun dan lampu hemat energi (LHE) mencapai 195 juta buah per tahun.
“Dari hasil produksi lampu pijar ‘made in Indonesia’, lebih dari 70 persen diekspor dengan nilai USD59 juta. Negara tujuannya adalah kawasan Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah, Amerika Latin dan Afrika,” ungkapnya.
Dan untuk terus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, kata Fahmi, pemerintah telah mengeluarkan Inpres No. 2/2009 tentang penggunaan produk dalam negeri yang ditindaklanjuti Peraturan Menperin yang memuat daftar perusahaan dan barang yang diproduksi di dalam negeri. Di mana peraturan ini juga mewajibkan penggunaan produk dalam negeri yang diproduksi perusahaan dalam daftar tersebut.
“Kita juga berikan BMDTP untuk meningkatkan daya saing industri. Termasuk industri elektronika di mana industri lampu ada di dalamnya,” ujarnya.
Sementara itu, produsen lampu dunia Philips memperluas pabrik Lampu Hemat Energi (LHE) T5 master di kawasan Berbek Industri, Waru Sidoarjo. Untuk itu jajaran manajemen Philips dalam waktui dekat akan mendatangkan tiga unit mesin dengan kapasitas masing-masing 13 juta lampu per tahunnya dalam jangka tiga tahun ke depan dengan nilai investasi 20 juta dolar AS.
Menurut Factory Manager PT Philips Indonesia Rifky Al Amin, kini Indonesia merupakan basis produksi LHE. Untuk satu unit mesin produksi lampu TL 5 yang sudah dioperasikan, semuanya diekspor untuk tujuan Eropa. Selain Indonesia, pabrik Philips yang memproduksi TL 5 master yakni pabrik di Belanda dan Polandia.
“Untuk jenis lampu TL 5 master, pabrik Philips di Indonesia merupakan salah satu basis produksi di luar Eropa,” kata Rifky dalam peresmian perluasan pabrik di Waru Sidoarjo.
Rifky menambahkan meski untuk mesin pertama seluruh produksinya ekspor, tidak menutup kemungkinan menjajaki pasar domestik. Khusunya untuk mesin ke dua dan ke tiga yang rencananya akan didatangkan tahun 2010 dan 2011.
Kelebihan lampu TL 5 master tambah Rifky, masa pakai lebih lama hingga 19.000 jam atau 46 persen lebih lama. Juga dirancang untuk pencahayaan berkualitas, lebih bergaya dan mengurangi konsumsi listrik hingga 40 persen dibandingkan dengan lampu hemat energi yang banyak beredar di pasaran saat ini. Lampu fluorescent TL 5 master dapat diaplikasikan didalam ruangan minus 15 C dan dapat menghasilkan kualitas penyebaran yang maksimal. “Lampu TL 5 master juga sangat ramah lingkungan. Emisi CO2-nya paling rendah dibanding lampu sejenis. Karenanya logo TL 5 master dilengkapi dengan slogan “green flagship”,” jelasnya.

Redaksi

Manggis " Garcinia Mangostana ", Primadona Ekspor Indonesia

Manggis yang dalam bahasa Latinnya dikenal dengan nama Garcinia mangostana merupakan tanaman buah berupa pohon yang berasal dari hutan tropis yang teduh di kawasan Asia Tenggara, mulai dari Thailand, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan tentu saja Indonesia. Kemudian dari Asia Tenggara, tanaman ini menyebar ke Amerika Tengah dan daerah tropis lainnya seperti Sri Lanka, Malagasi, Karibia, Hawai
dan Australia Utara.
Di antara semua negara yang tanahnya ditumbuhi pohon manggis, Indonesia termasuk sebagai salah satu produsen terbesar di dunia setelah Thailand. Direktorat Jenderal Hortikultura Departemen Pertanian RI mencatat, produksi manggis selama tahun 2005 mencapai 62.711 ton dari areal seluas 10.000 hektare. Sementara di tahun yang sama, produksi manggis Thailand sudah mencapai 162.788 ton dari luas areal yang sama.
Saat ini, ekspor manggis Indonesia mencapai 34,4 persen dari keseluruhan total produksinya. Adapun beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor buah manggis di antaranya Hong Kong, Cina, Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Belanda, Perancis, Jerman, Italia, dan Spanyol.
Masing-masing negara tersebut menuntut tampilan manggis ekspor yang berbeda-beda. Jepang menginginkan buah manggis yang diekspor ke negara mereka telah dikupas sete-ngahnya, agar tampilan dalamnya bisa terlihat.
Namun, yang lebih banyak ialah keinginan negara yang dikirimi buah manggis dalam bentuk utuh, lengkap dengan cangkangnya. Misalnya saja RRC, Taiwan, Singapura, dan Amerika Serikat yang permintaan terhadap buah manggisnya sangat tinggi untuk dikonsumsi sebagai buah segar sekaligus mengolahnya untuk kepentingan industri.
Buah manggis merupakan salah satu komoditas buah andalan Indonesia. Sejak tahun 1970-an hingga sekarang permintaan ekspor meningkat terus sehingga dapat dikatakan buah manggis sebagai primadona ekspor yang menjadi andalan Indonesia. Sumbangan ekspor buah manggis sangat besar dalam rangka meningkatkan devisa negara dan pendapatan petani.
Buah manggis memiliki nilai ekonomi tinggi dan mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan sebagai komoditas ekspor dan pesaingnya relatif sedikit seperti Malaysia dan Thailand dan negara Amerika Latin. Ekspor manggis menempati urutan pertama ekspor buah segar ke mancanegara kemudian diikuti oleh nanas dan jeruk.
Buah manggis yang diperdagangkan di pasar ekspor sebagian besar berasal dari kebun rakyat yang belum terpelihara baik dan sistem produksinya bergantung pada alam (tradisional). Meskipun penanganan budi daya dan pascapanen seadanya, ternyata mampu menembus pasar ekspor dalam jumlah yang cukup besar, bahkan bisa bersaing dengan manggis negara lain. Kualitas buah manggis yang berasal dari Indonesia pun sangat disukai konsumen dari Cina.
Permintaan pasar ekspor buah manggis dari luar negeri dari tahun ke tahun meningkat terus, kecuali pada tahun 1998 mengalami penurunan karena krisis moneter. Berdasarkan data statistik (dikutip www. deptan. go.id), volume ekspor buah manggis tahun 2002, 6.512,528 ton dengan nilai 6.956.915 dolar AS, mengalami peningkatan menjadi 9.304,511 ton dengan nilai 9.306.042 dolar AS tahun 2003 atau meningkat 42,8%.

Tanaman Manggis di Indonesia
Di Indonesia tanaman manggis tersebar hampir di semua kepulauan. Luas panen dari tahun ke tahun meningkat terus, terbukti tahun 2003 luas panen 8.051 ha mengalami peningkatan jadi 9.354 ha tahun 2003 atau 16%. Begitu juga, produksi manggis terus mengalami peningkatan dari 62.055 ton pada 2002 jadi 79.073 ton pada tahun 2003 atau meningkat 27%.
Produktivitas pohon manggis di Indonesia rata-rata 30-70 kg per pohon masih tergolong rendah dibandingkan negara lain seperti Malaysia dan India mencapai 200-300 kg per pohon. Selain itu kualitas buah manggis untuk ekspor sangat rendah hanya 10% layak ekspor dari total, hal ini disebabkan oleh getah kuning mencapai 20% dan burik buah 25%.
Pada umumnya budi daya tanaman manggis masih sangat tradisional, jarang dipupuk bahkan tidak pernah, tidak melakukan pembersihan dari rumput-rumputan dan pemangkasan. Jadi saat ini petani memanen buahnya tidak melakukan teknologi budi daya optimal hanya menunggu pohon manggis berbuah secara alamiah.
Manggis yang diekspor umumnya berasal dari daerah penghasil utama di sentra produksi manggis, seperti Tasikmalaya, Purwakarta, Bogor, Sukabumi, Lampung, Purwerejo, Belitung, Lahat, Tapanuli Selatan, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Trenggalek, Blitar, dan Banyuwangi.
Pengusaha agrobisnis kurang tertarik untuk berinvestasi dalam pengembangan tanaman manggis di Indonesia karena fase juvenil sangat panjang, tanaman manggis berbuah pertama 10-15 tahun dan lambatnya laju pertumbuhan bibit. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam pengembangan tanaman manggis sangat penting untuk peningkatan luas tanam, luas panen, produksi, dan produktivitas manggis serta meningkatkan kesejahteraan petani.
Untuk memujudkan program tersebut di atas dapat dikembangkan metode 3-K (klonalisasi, kolonisasi, dan konsolidasi). Pertama klonalisasi, yaitu penggunaan bibit unggul dan bermutu. Peran bibit unggul sangat penting dalam upaya meningkatkan produksi dan kualitas buah manggis. Mengingat pohon manggis bersifat apomik obligat, maka dapat dikatakan bahwa tanaman induk akan sama dengan keturunannya.
Oleh karena itu, bibit yang digunakan harus berasal dari varietas yang sama dan satu pohon induk yang bagus. Hal ini penting untuk menjamin tanaman manggis yang mempunyai produksi dan kualitas yang baik. Kedua kolonisasi, yaitu petani-petani manggis harus membentuk kelompok tani dan gabungan kelompok tani.
Ketiga konsolidasi, pengelolaan kebun manggis harus dalam satu manajemen usaha tani yang memenuhi SOP (standard operational procedure) dalam mengelola pertanaman manggis pada areal yang sama. Hal ini sangat penting untuk mengatasi tukar informasi antarkelompok dalam memajukan usaha tani manggis.
Satu tambahan program pemerintah, yaitu pengelolaan kebun manggis yang terstruktur. Akhir-akhir ini, pemerintah sedang menggiatkan program konversi hutan manggis menjadi kebun manggis yang terstruktur dengan membuat teras pada areal perbukitan, pembersihan rumput, dan semak belukar di sekitar tanaman manggis, pemupukan, dan pemangkasan ranting yang tidak produktif. (*)

Redaksi

Pelabuhan Tanjung Wangi Siap Layani Ekspor-Impor

Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Hary Soegiri, menyampaikan bahwa “Pelabuhan Tanjung Wangi sudah ditetapkan menjadi pelabuhan pendukung (backup system) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pasca meluapnya lumpur Lapindo.”
PT Pelindo III akan mepercepat pembangunan pelabuhan Tanjung Wangi di Banyuwangi,JawaTimur. Pelabuhan ini diharapkan dapat mendukung kegiatan ekspor impor yang terlalu padat di Tanjung Perak, Surabaya. Untuk percepatan itu, pemerintah mengalokasikan dana operasional sebesar Rp 10 milyar.
Pelabuhan Tanjung Wangi, diharapkan melayani ekspor-impor perusahaan di wilayah Indonesia Timur, meliputi Bali, dan kabupaten-kabupaten eks karesidenan Besuki seperti Kabupaten Jember, Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. karena kabupaten eks karesidenan Besuki ini menyumbang sepertiga dari potensi ekspor impor di Jawa Timur.
“Jika perusahaan yang ada di eks karisenan Besuki akan ekspor, perusahaan tidak perlu ke Surabaya, cukup melalui Banyuwangi,” katanya.
Anggaran Rp 10 milyar, katanya, akan dipakai untuk memperbaiki infrastruktur akses menuju pelabuhan dan penambahan rambu-rambu. Alokasi angga-ran akan ditambah Rp 50 milyar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2009.
Tanjung Wangi melayani ekspor-impor dengan negara tujuan Malasyia dan Singapura.(*)

Redaksi

Indonesia Harus Dorong Ekspor ke Arab Saudi

Indonesia perlu berusaha keras meningkatkan ekspornya ke Arab Saudi. Hingga 2007, share ekspor nasional ke negara Timur Tangah itu baru 1,03%, atau menduduki urutan ke-22 senilai USD 944,2 juta.
Impor Arab Saudi pada tahun yang sama masih didominasi oleh Amerika dengan share 13,5 persen senilai USD 12,2 miliar, China 9,6 persen senilai USD 8,7 miliar, Jerman 8,9 persen senilai USD 8 miliar. Sisanya, disumbang oleh Jepang, Korea Selatan, India, Italia, dan Ukraina.
Atase Perdagangan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Arab Saudi Sintoyo menuturkan, meski nilai ekspor Indonesia ke Arab Saudi pada 2007 meningkat 40,5 persen dari 2006 , tetapi share-nya relatif kecil dibanding negara lainnya.
“Padahal, potensi Arab Saudi sebagai negara tujuan ekspor cukup besar, mengingat kecilnya pengaruh krisis finansial terhadap pertumbuhan ekonomi Timur Tengah,” katanya usai acara bisnis gathering Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI) bersama kedutaan RI Arab Saudi baru-baru ini di Surabaya.
Menurut data Atase Perdagangan KBRI Arab Saudi, pertumbuhan ekonomi negara produsen minyak terbesar di dunia itu, sejauh ini masih cukup stabil, dengan tingkat gross domestic product (GDP) 2008 mencapai USD 464,5 miliar. Sementara GDP per kapita mencapai USD 15.352. “Dari pantauan kami, pertumbuhan ekonomi di Arab Saudi ternyata tidak terpengaruh krisis. Itu karena pendapatan di sektor migas cukup besar,” terangnya.
Negara di Semenanjung Arab itu menguasai 25 persen dari total cadangan minyak dunia. Cadangan gasnya mencapai 40 persen dari total dunia, dan masih ditambah berbagai sumber alam lainnya. “Melihat kondisi Arab Saudi yang seperti itu, seharusnya Indonesia, khususnya Jatim, berupaya untuk meningkatkan nilai ekspornya ke Arab Saudi, karena potensi pengembangannya cukup besar,” jelasnya.
Saat ini, RI memiliki delapan komoditas andalan ekspor ke Arab Saudi, yaitu peralatan listrik, transportasi, logam dasar, makanan, obat, tekstil dan produk tekstil (TPT), kertas dan produk kertas lainnya.
Sementara itu, neraca perdagangan Jatim ke Arab Saudi selama tahun 2003-2007 menunjukkan surplus bagi Jatim dalam setiap tahunnya. Surplus 2007 mencapai USD 98,95 juta, sedangkan periode Januari–April 2008 surplus mencapai USD 26,52 juta.
Produk-produk komoditi Jatim yang di ekspor ke Arab Saudi meliputi sepuluh kelompok komoditi utama, antara lain Pulp dan kertas, kimia dasar, besi baja, makanan dan minuman, alat-alat listrik, pengolahan kayu, tekstil, keramik, kaca, marmer, rokok dan komoditi lainnya. Harapannya Diharapkan kepada para pengusaha Jatim khususnya sektor swasta menjalin kerjasama dengan pengusaha swasta Arab Saudi agar lebih ditingkatkan melalui Joint Venture, misalnya pendirian pabrik tekstil dan pakaian di Arab Saudi untuk konsumsi lokal maupun di ekspor ke luar negara-negara teluk. (*)

Redaksi