Memperingati Hari Nusantara ke-9, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan kembali tekad pemerintah untuk me-”merah putih”-kan semua armada pelayaran yang mengangkut barang antarwilayah di Indonesia.
Pada puncak peringatan Hari Nusantara ke-9 di Pelabuhan Gresik, Jawa Timur, Presiden Yudhoyono mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan Inpres No.5 Tahun 2005 yang mengamanatkan peningkatan armada transportasi kelautan nasional sehingga seluruh jalur pengangkutan barang di wilayah Indonesia dapat dilayani oleh kapal dalam negeri.
“Kita ingin mengembalikan kejayaan armada nasional,” ujar Presiden.
Meski belum sepenuhnya berhasil, dalam pidatonya Presiden mengatakan, Inpres tersebut sudah diimplementasikan untuk menambah jumlah armada transportasi laut di dalam negeri.
Pada 2006, Presiden menyebutkan, Indonesia memiliki 6.041 unit kapal dan angka itu naik 36,7 persen menjadi 8.256 unit pada 2008.
“Kita ingin naik lagi sehingga betul-betul bendera merah putih yang mengangkut barang di wilayah ini,” ujarnya.
Presiden juga menyebutkan transportasi laut yang diangkut maskapai nasional pada semester I 2008 naik menjadi 71,4 persen dari hanya 65,3 persen pada 2007.
“Ini yang betul. Yang tidak betul kalau lebih banyak berlayar di wilayah kita ini maskapai asing. Mari kita benar-benar menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” tuturnya.
Presiden Yudhoyono dalam pidatonya juga menyebutkan kenaikan produksi perikanan di Indonesia dari 6,9 juta ton pada 2005 menjadi 8,6 juta ton pada kuartal kedua 2008.
Kenaikan itu, menurut Presiden, menunjukan kebijakan pemerintah yang mencanangkan revitalisasi perikanan pada 2005 sudah berada pada arah yang benar.
Presiden menginstruksikan jajaran menterinya, dan juga kepada kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati/walikota yang memiliki wilayah pesisir untuk membantu percepatan pembangunan di sektor perikanan.
“Itu peluang untuk usaha perikanan, untuk bagaimana memajukan pesisir dan kaum nelayan di sepanjang garis pantai itu,” ujarnya.
Mengingat luas wilayah Indonesia yang tiga perempatnya berupa lautan, Presiden mengatakan, arah kebijakan pembangunan Indonesia ke depan seharusnya menyeimbangkan sumber daya alam di darat dan lautan. (*)
Redaksi
Pada puncak peringatan Hari Nusantara ke-9 di Pelabuhan Gresik, Jawa Timur, Presiden Yudhoyono mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan Inpres No.5 Tahun 2005 yang mengamanatkan peningkatan armada transportasi kelautan nasional sehingga seluruh jalur pengangkutan barang di wilayah Indonesia dapat dilayani oleh kapal dalam negeri.
“Kita ingin mengembalikan kejayaan armada nasional,” ujar Presiden.
Meski belum sepenuhnya berhasil, dalam pidatonya Presiden mengatakan, Inpres tersebut sudah diimplementasikan untuk menambah jumlah armada transportasi laut di dalam negeri.
Pada 2006, Presiden menyebutkan, Indonesia memiliki 6.041 unit kapal dan angka itu naik 36,7 persen menjadi 8.256 unit pada 2008.
“Kita ingin naik lagi sehingga betul-betul bendera merah putih yang mengangkut barang di wilayah ini,” ujarnya.
Presiden juga menyebutkan transportasi laut yang diangkut maskapai nasional pada semester I 2008 naik menjadi 71,4 persen dari hanya 65,3 persen pada 2007.
“Ini yang betul. Yang tidak betul kalau lebih banyak berlayar di wilayah kita ini maskapai asing. Mari kita benar-benar menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” tuturnya.
Presiden Yudhoyono dalam pidatonya juga menyebutkan kenaikan produksi perikanan di Indonesia dari 6,9 juta ton pada 2005 menjadi 8,6 juta ton pada kuartal kedua 2008.
Kenaikan itu, menurut Presiden, menunjukan kebijakan pemerintah yang mencanangkan revitalisasi perikanan pada 2005 sudah berada pada arah yang benar.
Presiden menginstruksikan jajaran menterinya, dan juga kepada kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati/walikota yang memiliki wilayah pesisir untuk membantu percepatan pembangunan di sektor perikanan.
“Itu peluang untuk usaha perikanan, untuk bagaimana memajukan pesisir dan kaum nelayan di sepanjang garis pantai itu,” ujarnya.
Mengingat luas wilayah Indonesia yang tiga perempatnya berupa lautan, Presiden mengatakan, arah kebijakan pembangunan Indonesia ke depan seharusnya menyeimbangkan sumber daya alam di darat dan lautan. (*)
Redaksi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar