Ketua Umum DPC Khusus Organda Tanjung Perak Kody Lamahayu mengatakan, prediksi menurunnya arus ekspor impor tersebut akan terus berlanjut sampai kondisi perdagangan internasional normal kembali.
“Sampai kapan krisis akan normal kembali, hingga saat ini belum ada tanda-tanda prediksi tersebut akan pulih. Jika arus ekspor impor yang melalui pelabuhan di Surabaya terus menurun hingga 6 bulan ke depan, PHK bagi awak angkutan sulit dihindari,” ujarnya.
Dia mengungkapkan arus ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Perak mengalami penurunan tajam hingga 30 persen-50 persen selama periode Oktober-Desember 2008, padahal sebelumnya arus barang internasional itu masih stabil, bahkan cenderung meningkat.
“Apabila kondisi yang dipicu krisis global itu berlanjut hingga satu semester ke depan, pengusaha angkutan di Tanjung Perak dipastikan akan melakukan PHK massal,” katanya.
Kody menjelaskan ada 6.000 armada angkutan yang ada di Tanjung Perak, selama periode 2005 hingga September 2008 terdapat 4.500-5.000 unit yang beroperasi dengan kapasitas order yang diraih mencapai 80 persen-90 persen.
Namun, menurutnya, akibat penurunan arus ekspor impor pada Oktober-Desember 2008, armada angkutan milik anggota Organda Tanjung Perak yang beroperasi menyusut menjadi hanya 2.000-2.500 unit.
“Apabila kondisi buruk itu terus berlangsung, sekitar 3.000 kendaraan akan dikandangkan secara permanen, sehingga sopir dan kernet yang berjumlah 6.000 orang akan di-PHK secara massal. Ini belum termasuk pekerja di bidang lain pada usaha angkutan yang juga terancam di PHK,” tutur Kody.
Dia menegaskan untuk mempertahankan produksi industri di dalam negeri pemerintah perlu tetap memacu peningkatan kapasitas arus ekspor, sehingga sektor transportasi dan logistik juga ikut terpacu.
Pada kesempatan yang sama, pengusaha angkutan darat juga mendesak pemerintah lebih memerhatikan sektor usaha transportasi dengan membuat kebijakan berupa insentif dengan menekan harga suku cadang bagi armada angkutan yang kebanyakan masih diimpor.
Disebutkan, sektor usaha angkutan memerlukan dukungan dari pemerintah guna mempertahankan usahanya.
“Pascakenaikan BBM pada 2005 usaha angkutan darat menjadi sangat berat dan semakin parah di tengah krisis keuangan global saat ini yang berimbas pada pelemahan mata uang rupiah sekaligus melambungkan harga sukucadang,” tuturnya.
Dia mengatakan pengusaha angkutan sangat mengharapkan adanya dukungan insentif dari pemerintah, terutama untuk pembelian suku cadang, karena merupakan komponen produksi terbesar pada sektor usaha itu. (*)
“Sampai kapan krisis akan normal kembali, hingga saat ini belum ada tanda-tanda prediksi tersebut akan pulih. Jika arus ekspor impor yang melalui pelabuhan di Surabaya terus menurun hingga 6 bulan ke depan, PHK bagi awak angkutan sulit dihindari,” ujarnya.
Dia mengungkapkan arus ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Perak mengalami penurunan tajam hingga 30 persen-50 persen selama periode Oktober-Desember 2008, padahal sebelumnya arus barang internasional itu masih stabil, bahkan cenderung meningkat.
“Apabila kondisi yang dipicu krisis global itu berlanjut hingga satu semester ke depan, pengusaha angkutan di Tanjung Perak dipastikan akan melakukan PHK massal,” katanya.
Kody menjelaskan ada 6.000 armada angkutan yang ada di Tanjung Perak, selama periode 2005 hingga September 2008 terdapat 4.500-5.000 unit yang beroperasi dengan kapasitas order yang diraih mencapai 80 persen-90 persen.
Namun, menurutnya, akibat penurunan arus ekspor impor pada Oktober-Desember 2008, armada angkutan milik anggota Organda Tanjung Perak yang beroperasi menyusut menjadi hanya 2.000-2.500 unit.
“Apabila kondisi buruk itu terus berlangsung, sekitar 3.000 kendaraan akan dikandangkan secara permanen, sehingga sopir dan kernet yang berjumlah 6.000 orang akan di-PHK secara massal. Ini belum termasuk pekerja di bidang lain pada usaha angkutan yang juga terancam di PHK,” tutur Kody.
Dia menegaskan untuk mempertahankan produksi industri di dalam negeri pemerintah perlu tetap memacu peningkatan kapasitas arus ekspor, sehingga sektor transportasi dan logistik juga ikut terpacu.
Pada kesempatan yang sama, pengusaha angkutan darat juga mendesak pemerintah lebih memerhatikan sektor usaha transportasi dengan membuat kebijakan berupa insentif dengan menekan harga suku cadang bagi armada angkutan yang kebanyakan masih diimpor.
Disebutkan, sektor usaha angkutan memerlukan dukungan dari pemerintah guna mempertahankan usahanya.
“Pascakenaikan BBM pada 2005 usaha angkutan darat menjadi sangat berat dan semakin parah di tengah krisis keuangan global saat ini yang berimbas pada pelemahan mata uang rupiah sekaligus melambungkan harga sukucadang,” tuturnya.
Dia mengatakan pengusaha angkutan sangat mengharapkan adanya dukungan insentif dari pemerintah, terutama untuk pembelian suku cadang, karena merupakan komponen produksi terbesar pada sektor usaha itu. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar